Peristiwanya terjadi pada 1953. Film-film Amerika meluber bak air bah. Banjir film made in USA ini menyusul dibukanya kantor Asosiasi Perfilman Amerika di Indonesia di Jakarta. Para pemilik bioskop menyambut sangat antusias. Produk domestik? Jangan harap. Disepelekan.

Film Krisis, karya sutradara kondang Usmar Ismail, termasuk yang bernasib sial. Sebuah bioskop elite, kebetulan milik seorang warga Belanda, menolak memutar film Usmar. Keruan saja sang sutradara naik pitam. Terjadi baku mulut antara keduanya. Buntutnya--ini jelas bukan adegan film--Usmar meninju dagu si empunya bioskop. Brug!

Krisis akhirnya diterima masuk bioskop itu--entah, apakah itu lantaran bogem Usmar. Hebatnya, Usmar malah sukses membukukan sejarah. Film ini mampu bertahan lima pekan, menyedot 4.000 penonton setiap harinya. Bahkan bisa mengungguli film Ivanhoe, meskipun tidak seampuh Quo Vadis--dua film terakhir dibuat oleh produsen terkemuka MGM.

Sukses Usmar menunjukkan betapa di bawah iklim persaingan yang fair--tanpa monopoli dan tanpa prasangka--film Indonesia bisa berjaya di lingkungan film impor Amerika. Fenomena ini juga mengilhami pertanyaan tentang bagaimana semestinya perfilman nasional dikembangkan: perlukah diproteksi dan disuapi seperti bayi terus-menerus, atau cukup diberi suasana sehat yang memungkinkan potensinya tumbuh secara wajar?

Eros Djarot, sutradara Tjoet Nya' Dien, melihat penyelewengan dana film adalah pucuk kecil saja dari gunung es besar yang menghantui dunia perfilman negeri ini. "Kita tak boleh hanya ngonceki (mengelupas) kulitnya saja," katanya. Lebih penting lagi, kata Eros, pemusatan kontrol terhadap masuknya film impor, monopoli distribusi dan gedung bioskop--yang kini berada di satu tangan--harus dilikuidasi.

Pusat tuduhan Eros adalah Subentra Group milik konglomerat Sudwikatmono. Kolusi antara pengusaha dan pejabat pemberi lisensi monopoli itu merupakan bentuk "kejahatan budaya" yang terlalu murah untuk dikompensasi dengan kutipan "sertifikat film impor". Berapa pun jumlahnya. Jika dana "haram" itu dihimpun dan benar-benar dipakai demi mengembangkan film nasional, juga dirasakan Eros, itu tak pada tempatnya.

Tak semua orang setuju dengan Eros. Sebut saja tokohnya, Djohan Tjasmadi, Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dan sekaligus Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Ia justru memandang kutipan dana film impor sebagai hal yang positif. Yakni, membantu dibikinnya film nasional yang bermutu. Demikian pula dengan hadirnya sinepleks--sederetan gedung bioskop ala Twenty One yang dikuasi Subentra.

Film nasional bermutu, yang disebut Djohan dengan istilah "film festival", bukannya "film komersial", sudah pernah diluncurkan sejumlah sutradara muda Indonesia. Dua film Garin Nugroho, misalnya, yang masuk kategori jempolan, pernah dibiayai dengan dana itu, meski hanya sebagian. Film kelas festival karya Garin ini, anehnya, jeblok di pasaran dalam negeri, tapi banjir penghargaan internasional.

Konsep sinterklas yang mengandalkan uluran tangan pemerintah dan Dewan Film ini dikritik Rosihan Anwar, wakil Djohan di BP2N. Stop minta bantuan, begitu kurang lebih, kata penasihat pembinaan perfilman nasional ini."Kita mesti melepaskan pikiran sosialis bahwa pemerintah harus membantu kita. Itu omong kosong. Tai kucing," kata mantan pemimpin redaksi harian Pedoman yang berhaluan sosialis itu. "Kita sudah menjadi masyarakat kapitalis, senang atau tidak."

Seakan berkacak pinggang melawan kritikus internasional, Rosihan tak segan menyebut film buatan para sutradara muda--seperti Garin, Slamet Rahardjo, dan Eros Djarot--itu bermutu rendah: "tidak bisa dipahami" dan "tidak laku". Lebih dari itu, Rosihan menyebut mereka sebagai "luar biasa arogan dan kenes".

Krisis film nasional sekarang, menurut Rosihan, bisa dicari jalan keluarnya jika "ada penulis skenario yang bagus, ada sutradara yang bisa mengerjakan dengan alat sederhana, dan produser yang mau mengorbankan sekitar Rp 500 juta per film." Intinya: profesionalisme di kalangan sineas serta semangat keusahawanan di kalangan produser.

Namun, bahkan kapitalisme pun menuntut etika. Dalam bentuknya yang ekstrem, kapitalisme Amerika mengharamkan monopoli, menegakkan konsep persaingan sehat, dan memberikan perlindungan terhadap yang kecil. Jika itu terpenuhi, seorang Usmar Ismail, yang diakui sebagai empu film nasional, barangkali tak perlu melayangkan tinju.