Yusril Ihza Mahendra. Nama yang tiba-tiba saja mencuat pada tanggal 21 Mei 1998, ketika sebuah sejarah besar tertulis dalam politik Indonesia. Berjuta-juta pemirsa televisi memandang dengan takjub bagaimana Soeharto akhirnya, setelah 32 tahun memerintah, berhenti sebagai presiden. Adalah Yusril bersama dengan beberapa staf Sekretariat Negara (Setneg) lainnya yang membicarakan langkah-langkah legalitas yang perlu dilakukan, antara lain menggunakan Pasal 8 UUD 45 sebagai dasar pembacaan surat Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI.

Lahir di Belitung, 5 Februari 1956, ayah empat orang anak ini sebelumnya lebih dikenal sebagai guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia. Tahun 1994 ia mulai bergabung dengan Setneg dengan jabatan Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara, tempat ia mengaku sebagai orang yang bekerja di balik layar. Ia masih bekerja di Setneg dengan alasan belum selesainya UU Kepartaian yang baru. Pekerjaannya di tempat ini, selain mengundang cemas kawan-kawannya, juga mendatangkan cibiran dari lawan politiknya. Namun, Yusril bersikeras bahwa yang apa dilakukan adalah bagian dari perjuangan politik. Apalagi Yusril merasa tak terpengaruh oleh gaya hidup elite politik tempat ia bekerja. Yang pasti, gara-gara bekerja di Setneg, Yusril ikut terseret menjadi salah seorang saksi penting proses pergantian pemimpin nasional. Setelah pasca-21 Mei dan musim partai bersemi tiba, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). "Kalau kemudian saya bekerja di Setneg dan tiba-tiba saya disebut pengikut Soeharto itu bagaimana ceritanya? (Yusril tertawa).

Yusril, yang menyebut dirinya seorang Melayu Islam, mengaku datang dari keluarga melarat. Ketika datang ke Jakarta untuk kuliah, ia sempat tidur di masjid-masjid karena bekalnya yang minim. Meski ia selalu tampil perlente, menurut Yusril karena ia berlagak kaya. Di kantornya di kawasan Monas, Yusril menerima Yusi A. Pareanom dan Edy Budiyarso dari TEMPO. Murid tokoh Masyumi Moh. Natsir ini berbicara panjang lebar tentang partainya dan saat-saat penting proses pergantian presiden. Berikut petikannya.

Apa agenda PBB terbaru?

Kami sedang mendata anggota kami sampai di ranting agar kami memiliki database. Kami ingin agar partai ini sedemokratis mungkin, karena anggaran dasar partai menyebutkan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Kami ingin mengartikulasikan makna kedaulatan itu. Jika partai lain sudah ada yang mengagendakan calon presiden, kami belum. Persoalan calon presiden itu kami serahkan kepada mekanisme internal partai. Kalau suatu partai yang wilayah dan cabangnya belum jelas, tapi sudah mengumumkan calon presidennya, itu bukan partai yang demokratis, tetapi oligarkis.

Apa target Anda?

Pertama, saya ingin negara lebih demokratis, lebih terbuka. Kedua, saya ingin negara ini jangan menindas Islam. Saya merasakan itu selama demokratisasi tak jalan dan keterbukaan tak ada, dan Islam sebagai kekuatan politik ditindas. Karena itulah saya tertarik masuk ke kantor Sekretaris Negara dan saya merasa sedikit banyak bisa membuahkan hasil.

Misalnya saja, saya melontarkan ide bahwa Mahkamah Agung harus bertanggung jawab kepada DPR tujuh tahun lalu, saya juga mengkritik letter of intent yang ditandatangani oleh Soeharto padahal saya ada di Setneg. Ada orang yang mengatakan Yusril itu gila, karena saya bekerja di Setneg tetapi mengkritik Soeharto. Tapi sekarang, setelah saya menjadi Ketua Umum PBB, dengan gampangnya orang menyebut saya orangnya Soeharto. Ini soal permainan politik. Saya tak memegang kewenangan apa pun, saya bekerja di balik layar. Soeharto tak bisa memerintah saya tetapi saya bisa memasukkan ide untuknya (Soeharto).

Ini hanya soal strategi, Bung. Saya ini aktivis mahasiswa, saya dikejar-kejar ketika peristiwa Tanjungpriok. Empat hari sebelum peristiwa Tanjungpriok, saya berceramah di Masjid Tanjungpriok, dan saya mendapat bocoran tentang nama-nama yang akan ditangkap. Ada nama saya. Walaupun saya tidak terlibat dalam aktivitas Amir Bikki, saya merasa akan ditangkap. Sikap saya jelas melawan pemerintah. Saya ini sudah lama berteriak-teriak jauh hari sebelum para mahasiswa sekarang berteriak. Mahasiswa ini kan baru demonstrasi ketika ada krisis moneter. Ketika Soeharto sedang kuat-kuatnya, mana ada gerakan mahasiswa? Paling besar pada peristiwa Malari, sementara saya terlibat dengan gerakan mahasiswa 1978, ketika saya menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI. Jadi, persoalannya hanya politik. Kalau mau melawan yang kuat, join them.

Apa saja persoalan konstitusi kita yang perlu dibenahi?

Contoh yang sangat urgen adalah masalah MPR. Presiden adalah mandataris MPR yang diberi tugas melaksanakan GBHN. Tapi, ganjilnya, susunan keanggotaan MPR itu ditentukan oleh presiden. Dengan sistem ini, siapa pun yang akan menjadi presiden akan tetap membuat MPR lumpuh. Itu sudah dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto. Saya juga tak setuju dengan adanya GBHN. Tak ada negara lain yang memiliki GBHN. Dengan GBHN, presiden Indonesia itu praktis tak memiliki program karena ia hanya melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR. Presiden itu harus punya program; ia kampanyekan, dan jika rakyat setuju, ia dipilih oleh rakyat yang sekaligus menjadi pengawas program itu.

Apakah Anda kecewa ketika PBB lahir, Amien Rais menolak menjadi ketua umum?

Tidak. Orang lain banyak yang kecewa. Memang ada inti perbedaan (di antara kami), saya ingin membuat partai yang berbasiskan Islam. Pak Amien ingin membentuk partai yang multi-agama, multi-etnik. Kalau sudah begitu, artinya sudah tak bisa nyambung. Ia berkata PBB platformnya kekecilan, ibarat baju yang sesak dipakai. Memang saya katakan ini partai tertutup. Tak ada partai di dunia ini yang terbuka. Semua partai itu aliran, kalau tak ada aliran, orang tak akan membuat partai.

Apakah PBB itu identik dengan Masyumi?

Pernyataan itu tak ada dasar logikanya. Dalam logika, sesuatu yang identik adalah dengan dirinya sendiri. Memang benar partai ini mengambil banyak inspirasi dari Masyumi dan kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman Masyumi. Masyumi lahir dari ide besar, yakni Islamic modernization. Masyumi sebagai partai bisa dibubarkan, tetapi sebagai ide yang besar ia tetap dapat muncul dengan bentuk yang lain. Saya sendiri belajar banyak dari Mohammad Natsir. Tahun 1978, Moh. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, dan Baharuddin Harahap membentuk Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Saya aktif di lembaga itu sebagai peneliti dan sering berdebat dan berdiskusi dengan Natsir. Jadi, selama 12 tahun, Natsir saya anggap sebagai mentor politik. Dari dialah saya mengenal para pemikir Islam.

Anda termasuk saksi yang dekat dalam pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Bisa Anda ceritakan kembali apa yang terjadi di Cendana menjelang Soeharto lengser?

Saya tak suka dengan istilah lengser atau mundur. Yang benar adalah Soeharto menyatakan berhenti. Dua konsep itu punya arti yang jauh berbeda. Seumur hidup, baru sekali itu saya datang ke rumah Soeharto, ketika Soeharto mau jatuh, dan itu pun saya diajak oleh (Menteri Sekretaris Negara) Saadillah Mursjid. Ketika Ibu Tien meninggal saya pun tak datang ke sana. Jadi, kalau dibilang orang bahwa saya memiliki ruang khusus di rumahnya Soeharto, itu tak ada dalam kenyataan. Pada 19 Mei 1998 saya diajak ke Istana oleh Nurcholish Madjid dan Menteri Saadillah Mursjid. Esoknya, dalam pembicaraan kami dengan Soeharto, saya mendesakkan banyak hal. Memang ada rekamannya, sayang tak bisa diperdengarkan kepada umum. Pada saat itu saya mengatakan keadaan sudah tak memungkinkan, "karena itu lebih baik Bapak mundur." Lantas Soeharto menjawab, "Ya, saya mau mundur, saya juga sudah capek menjadi presiden. Dari kemarin kan sudah saya bilang saya ingin mundur, tetapi didesak terus." Soeharto lantas berkata agar kita selesaikan proses ini. Di sini saya tak tahu apakah ini strategi Soeharto atau bukan. Tetapi, dalam keadaan terdesak seperti itu, telah disepakati Soeharto akan mundur selambat-lambatnya enam bulan. Jadi bisa saja tiga bulan di hadapan Sidang Istimewa MPR, ia menyampaikan pertanggungjawaban dan setelah itu Soeharto mundur. Dan untuk mengurus transisi ini dibentuklah Komite Reformasi.

Kemudian, apa yang terjadi?

Saya mengatakan pada waktu itu bahwa pembentukan Komite Reformasi itu langkah kompromi politik. Keesokan harinya, Pak Harto mengajukan 20 nama, dan pada saat itulah saya dipanggil oleh Saadillah Mursjid. Ia berkata kepada saya, "Anda kan kemarin ikut bersama rombongan, ayo sekarang ikut ke rumah Pak Harto." Jadilah saya ke rumah Pak Harto dengan Saadillah. Lantas saya katakan kepada Pak Harto, kalau cuma 20 nama itu, nanti tadak mewakili semua kelompok. Saya menawarkan 45 nama. Pak Harto setuju dan mengatakan," Oke, saya (mengajukan) 25 orang dan Anda bersama Saadillah (mengajukan) 20 orang." Mulailah saya masukan nama.

Siapa saja nama yang Anda ajukan?

Saya masukkan nama Abdul Qadir Jaelani, Adnan Buyung Nasution, Albert Hasibuan, Arbi Sanit, Daniel Sparinga, Megawati, Emha Ainun Nadjib, Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Saat itu saya berpikir nama ini bisa mewakili semua kelompok. Anehnya, Pak Harto menerima nama-nama itu, tak ada yang ditolak. Setelah setuju, ia katakan untuk segera cepat hubungi orang-orang ini. Saya sudah menduga komite itu akan gagal karena baru sehari diumumkan, besok sudah akan dibentuk. Saat itu Saadillah menyatakan, selain pengumuman komite ini, akan ada juga reshuffle kabinet. Saya mengatakan kepada Soeharto bahwa harus ada reshuffle kabinet untuk orang-orang seperti Bob Hasan. Soeharto bertanya berapa idealnya anggota kabinet yang di-reshuffle. Saya katakan, sepertiga dari kabinet darus di-reshufle. Lantas Pak Harto berkata, "Jangankan sepertiga, 50 persen anggota kabinet di-reshuffle pun saya bisa lakukan."

Lantas saya katakan lagi, "Kalau terjadi reshuffle kabinet, nama kabinetnya bukan Kabinet Pembangunan VII, karena ekonomi kita sudah set back (mundur) seperti pada Repelita Ketiga. Maka nama Kabinetnya adalah Kabinet Reformasi, ada orang-orang reformis ada di dalamnya dan Bapak mundur selambat-lambatnya enam bulan dan komite reformasi mengiringi." Pada waktu itu saya ngomong keras sekali sampai banyak orang terheran-heran.

Saya bilang pada waktu itu, "Begini Pak, drafnya saya yang koreksi." Lantas Pak Harto bilang, "Jangan, biar kamu yang mendiktekan, saya yang menulis." Saya pikir, ini solusi untuk mengatasi krisis. Sebab, menurut perhitungan saya, sekiranya Pak Harto menggunakan kekuatan militer kepada para demonstran--walaupun mungkin dengan militer dia bisa jatuh juga--korbannya bisa banyak. Jadi menurut saya itulah kompromi terbaik saat itu. Sayangnya belum ada komunikasi politik yang luas, termasuk kepada Amien Rais. Di DPR, Amien mengatakan menolak Komite Reformasi karena itu dagelan politik.

Dalam menyusun 45 orang itu Pak Harto meminta saya menjadi sekretaris. Lantas saya katakan, sudah ada kesepakatan bahwa saya tak akan masuk komite. Pak Harto tetap ngotot, "Kamu saja, biar urusannya gampang". Lantas saya berkata, "Begini saja, Pak, saya fasilitator tetapi tak menjadi anggota komite." Pak Harto setuju. Saya berpikir, kalau komite itu jadi terbentuk dan berhasil melakukan sidang-sidang, tentu yang akan menjadi presiden Amien Rais. Saat itu posisi Amien Rais sedang di puncak popularitas. Kalau komite reformasi itu menjalankan itu, barangkali kans Amien Rais untuk menjadi presiden itu besar sekali. Tetapi sekarang ini semuanya tak terjadi.

Bagaimana reaksi Soeharto ketika komite itu tak dapat terbentuk?

Waktu itu saya katakan kepada Pak Harto, bagaimana kita bisa menghubungi semua orang padahal waktunya sangat sempit. Kemudian ada beberapa nama yang masuk, misalnya PB NU mengirim nama A.S. Hikam dan Ahmad Bagja untuk diusulkan menjadi anggota Komite Reformasi. Saya sampaikan kepada Pak Harto, dan jawabannya, "Tampung saja." Saya mengatakan lagi, "Pak, waktu kita ini terbatas, bagaimana kita bisa menghubungi semua orang. Lantas saya keluar meminjam mobil tentara untuk menghubungi orang-orang seperti Fahmi Idris. Semula Fahmi mau, tetapi lantas ragu-ragu. Kemudian saya sampaikan ke Pak Harto, "Kalau begini, tunda saja Komite Reformasi itu, rakyat mungkin bisa mengerti."

Masalah muncul karena sudah terdengar berita bahwa esok hari akan diumumkan reshuffle kabinet. Lantas saya mengatakan kepada Pak Saadillah Mursjid, "Siapa sih yang siap menjadi menteri. Apakah menteri itu sudah dihubungi atau belum?" Dan pada malam itu ada isu bahwa ada beberapa menteri berhenti. Saat itu sudah ada surat pengunduran diri dari Akbar Tandjung dan Tanri Abeng di meja ajudan. Rapi, belum terbuka. Lantas Pak Saadillah mengatakan kepada Pak Harto, kalau Bapak mengumumkan kabinet besok pagi dan menteri-menteri mundur, Bapak akan kehilangan muka. Kelihatannya dari situ Pak Harto tak bisa mengatakan apa-apa lagi.

Apa fakta lain yang Anda ketahui malam itu?

Saya tak tahu kejadian-kejadian lain. Kalau yang saya tahu, Wiranto dipanggil, dan saya tak tahu apa yang mereka bicarakan. Pak Habibie juga datang. Ketika itu saya hendak keluar menemui Amien Rais di rumah Pak Malik Fadjar. Saya tanyakan kepada Habibie tentang isu bahwa menteri-menteri akan berhenti. Lantas dia menyuruh saya ke rumah Ginandjar, dan menyuruh Ginandjar menjelaskan. Waktu itu Pak Harto masih beranggapan menteri-menteri itu mundur hanya isu.

Bagaimana reaksi Soeharto ketika menerima surat pengunduran menteri-menteri itu?

Saya tak tahu apa yang beliau pikirkan. Saya hanya tahu apa yang beliau katakan. Dia tenang-tenang saja. Ini kemudian juga menjadi pemikiran saya setelah menyusun naskah pengunduran diri Pak Harto. Saya sudah sempoyongan pagi itu, karena saya memaksa tidur tetap tak bisa juga. Tapi ketika saya lihat di Istana, Pak Harto masih senyum-senyum dan gayanya biasa-biasa saja.

Bagaimana dengan pernyataan Anda yang menyebutkan tank-tank sudah siap di sekitar Istana. Tank dari pasukan mana saja?

Tank-tank itu semua memang sudah siap di sini (sambil menunjuk ke arah Jalan Merdeka Barat). Waktu itu saya menjawab pernyataan Ali Sadikin. Saya berpikir bagaimana caranya Soeharto berhenti tanpa terjadi pertumpahan darah. Ali Sadikin mengatakan pengunduran diri itu tak sah. Ali Sadikin itu kan hanya mengamati, sedangkan saya berada di dalamnya dan harus menyelesaikan masalah.

Pasukan dan tank yang Anda maksud itu pasukan siapa dan mau bergerak ke mana?

Situasi saat itu begitu mencekam. Pada situasi seperti itu, pasukan di lapangan bisa terprovokasi, terpancing, dan terjadi baku hantam. Tetapi ini analisis dan perkiraan saya. Tank ada di mana-mana, di sini ada Marinir, di sini ada Koppasus, di situ Kostrad. Dan dugaan saya, bila mereka diprovokasi, mereka ini bisa baku hantam. Prinsip saya waktu itu adalah menyelamatkan negara. Kalau permintaan presiden berhenti, berarti harus berhenti saat itu juga. Maka apa boleh buat Habibie yang akan jadi presiden. Itu yang harus saya yakinkan malam itu pada Amien Rais, juga pada Pangab. Pak Wiranto sepakat karena ini konstitusional.

Menurut Anda, bagaimana penyelesaian masalah Soeharto itu?

Secara konstitusional pertanggungjawaban Soeharto itu sudah selesai. Jika sekarang ini orang meminta Pak Harto untuk diajukan kepada Sidang Istimewa, akan ada kesulitan. Masa, Soeharto yang sudah bukan presiden harus menghadapi Sidang Istimewa MPR? Persoalan yang dilakukan oleh Soeharto itu bukan lagi persoalan hukum tata negara, tetapi hukum pidana. Dan itu bukan kewenangan MPR.

Jika saya Jaksa Agung, saya akan menyatakan Soeharto sebagai tersangka. Sebagai tersangka Soeharto disidik dan bisa dinyatakan sebagai tahanan, baik tahanan rumah maupun tahanan kota. Setelah cukup bukti, ia dibawa ke pengadilan. Kalau tak ada bukti yang dituduhkan, surat perintah penghentian penyidikan perkara dengan permintaan maaf harus dikeluarkan.

Apakah Anda setuju dengan model Korea Selatan, presidennya diadili dan dinyatakan bersalah tetapi setelah menjalani hukuman penjara diampuni?

Ya. Ini penting untuk pendidikan politik rakyat dan untuk menegakkan hukum. Soeharto itu dinyatakan sebagai tersangka dan disidik. Sekarang ini yang terjadi, Jaksa Agung tak menyatakan Soeharto sebagai tersangka tetapi hanya mengklarifikasi dan mencari bukti. Kalau ia dijadikan tersangka, kumpulkan saksi dan bukti. Dan kalau salah, ya, dijatuhi hukuman pidana 20 tahun penjara. Setelah masuk tahanan dua bulan atau tiga bulan penjara, lantas kan bisa disorot televisi dan diberitakan. Lantas rakyat terus iba, maka ia dibebaskan. Saya kira rakyat itu pemaaf. Bagaimanapun, Soeharto itu bekas presiden. Sekarang ini orang meminta Sidang Istimewa MPR. Risikonya ada dua. Pertama, jika pidato pertanggungjawaban Soeharto itu diterima, hak-haknya sebagai presiden harus dikembalikan. Kedua, jika ditolak, bagaimana caranya memberhentikan orang yang sudah berhenti? Tetapi kemungkinan pertama itu yang membuat saya sangat khawatir. Ini jika kita berandai-andai. Inilah alasan saya Mei lalu ketika berkata agar Pak Harto jangan berhenti di depan anggota MPR. Sekarang ini banyak orang menyalahkan saya, mengapa Soeharto berhenti begitu saja.

Padahal sebelumnya saya sudah menyarankan agar Pak Harto berhenti di depan MPR dengan Komite Reformasi, ia berhenti maksimal dalam enam bulan. Tetapi mereka menolak. Lantas saya katakan, kalau Pak Harto berhenti sekarang juga, mana mungkin bisa di depan MPR? Lantas saya sarankan Pak Harto berhenti secara sepihak, dengan kalimat: "Dengan ini saya menyatakan berhenti". Menyatakan berhenti itu tak memerlukan persetujuan MPR. Dengan cara ini, pertama saya sudah memenuhi tuntutan orang-orang itu agar Soeharto berhenti saat itu juga. Namun tetap saja saya disalahkan. Apakah Sidang Istimewa MPR itu bisa dilakukan dalam waktu seminggu atau dua minggu? Lalu, jika Soeharto berhenti di muka Sidang MPR berarti Gedung DPR/MPR itu harus dikosongkan dari para mahasiswa. Dan kalau gedung DPR itu sudah kosong, apa dijamin Soeharto akan berhenti? Soeharto itu kan pintar. Kemudian, apakah ada jaminan semua anggota MPR akan setuju Soeharto mundur? Dengan konsep yang saya buat itu, seketika Soeharto akan berhenti. Kalau dipakai cara berhenti di depan MPR, jangan-jangan Soeharto sampai sekarang masih menjadi presiden. Misalnya di dalam sidang istimewa itu masih ada orang yang pro-Soeharto, seribu orang ini menyatakan menerima. Maka hak-hak Soeharto sebagai presiden harus dipulihkan. Apakah kita mau, Soeharto menjadi presiden lagi?

Di situ banyak orang tak tahu, dikira saya akan mempertahankan Soeharto. Saya ini juga punya otak, bagaimana kami membuat keputusan agar ia berhenti. Saya sudah lama berjuang agar ia berhenti sejak zaman Dewan Mahasiswa, dan saya merasa beruntung pada saat-saat terakhir saya ikut menentukan, walaupun di luar sana banyak fitnah dan tuduhan. Tetapi saya kira itu harus dihadapi sebagai politisi.