Kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam politik Indonesia adalah sebuah antitesis. Selama Orde Baru kehidupan partai politik sangat bergantung pada restu dan "perdamaian" dengan pemerintahan Soeharto. Sebaliknya, Megawati dan pengikutnya tetap bertahan meskipun ditolak dan dicoba dihancurkan oleh rezim tersebut bahkan dengan kekerasan. Dia adalah produk penderitaan politik, bukan hasil favoritisme politik. Dia mengingatkan kita akan nasihat Haji Agus Salim Een leidersweg is een lijdensweg--jalan pemimpin adalah via dolorosa, sebuah lorong duka-nestapa.

Orde Baru gemar men-drop pemimpin dari atas sesuai dengan restu dari atas. Tapi Megawati lahir dari proses sebaliknya. Dia dipilih dari bawah, dipertahankan dari bawah, dan dicintai dari bawah. Para pengikutnya menjadi contoh soal bahwa dalam money politics tetap ada keyakinan yang tidak terbeli, dan tatkala politik identik dengan kekerasan dan teror civil courage menjadi napas yang memberi nyawa kepada civil society. Ketika kita hampir percaya bahwa keberanian selalu berarti kesanggupan menggebuk--pinjam istilah mantan presiden Soeharto, dia adalah pelajaran bahwa keberanian moral pertama berarti kesiapan untuk digebuk.

Dia juga sebuah gejala kebangkitan perempuan dalam politik, bukan saja di Indonesia tapi juga di seantero dunia, yang kata kaum feminis adalah bastion (benteng) terakhir untuk patriarki purba dan modern. Yang menarik, Megawati sendiri tidak terlalu peduli dengan kedudukannya sebagai seorang perempuan dalam politik. Dengan itu, secara sengaja atau kebetulan dia menyelesaikan dalam satu entakan persoalan gender dalam politik Indonesia. Dia memenuhi cita-cita Kartini tidak dengan menginginkan kesamaan, tapi dengan menjadi setara dengan politisi mana pun. Dia menampilkan dirinya sebagai figur yang siap menghadapi lawan politiknya: lelaki atau perempuan.

Orde Baru adalah tempat bertaburan begitu banyak otak yang cemerlang tapi tanpa hati yang teguh. Megawati hadir sebagai sensibilitas yang tegar, tanpa berpretensi menjadi genius politik, sambil bersedia belajar. Uniknya, dia memilih memahami politik tidak selalu dalam arti sebagaimana biasanya dipraktekkan tapi terlebih dalam arti sebagaimana mestinya dipraktekkan.

Kata "rakyat", yang oleh rezim Orde Baru dibuat menjadi pornografi karena selalu dihubungkan dengan PKI, dipulihkan harkatnya, sebagai unsur terpenting dalam mengurus negara. Dia menghayati, mungkin tanpa membacanya sendiri kata-kata Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg yang abadi itu: suatu bangsa lahir karena conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal (dikandung dalam rahim kemerdekaan dan diabdikan pada proposisi bahwa semua orang diciptakan setara). Dengan itu dia menampilkan kontras terhadap dua habitus Orde Baru: "persatuan dan kesatuan" yang mencengkeram kemerdekaan dan kepriayian politik yang menyembah kekuasaan dan menghina manusia.

Politik Orde Baru jelas suatu politik kekuasaan dan bukan the rule of law. Hukum telah dipelintir kekuasaan menurut kemauannya dan ditekuk menurut kepentingannya. Hukum hanya dimanfaatkan namanya sambil ditanggalkan asasnya. Nama itu dimaklumkan sebagai sebuah penggada besar yang tinggal menabok korbannya, bukan penunjuk jalan bagi korban untuk mencari keadilan di (atau quo vadimus?) tempat nun jauh, bernama pengadilan.

Ketika kekuasaan dengan sewenang-wenang menjegalnya, dia tidak memilih mengerahkan massa yang siap mati dengan kebanggaan. Dia tidak mencuri jalan memutar di atas trotoar tapi membuat detour panjang bernama hukum. Betapapun letihnya mengemudi, itulah teladan bahwa tanda lalu lintas bukan sekadar papan nama tapi benar-benar tata tertib.

Persoalan yang mencemaskan adalah: apakah sebagai antitesis dia dapat menjelma menjadi tesis tersendiri? Jawabannya tidak saja bergantung pada Megawati tapi terutama pada para pengikutnya. Kambing dan domba akan mendapatkan gembala, murid mendapatkan guru, anggota partai mendapatkan ketuanya, dan rakyat mendapatkan (dan membuat) pemimpinnya.

Salve Patria, salam tanah airku! Pada akhirnya kembali juga pengertian (yang lama nian tersesat di rimba raya kekuasaan) bahwa salus populi, suprema lex, dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, dan dapat ditambahkan bumi dan langit bagi politik yang sehat. Kalau Megawati dapat mempertahankan semangat itu, tak pelak lagi dia dengan atau tanpa jabatan politik tetap berkibar sebagai megatrend dalam politik Indonesia.

Ignas Kleden
Sosiolog, tinggal di Jakarta