Berdagang pada zaman krisis memang bukan perkara enteng. Ongkos produksi meroket, daya beli masyarakat anjlok. Soalnya jadi kian ruwet bila "barang dagangan" adalah badan usaha milik negara alias BUMN. Kalau harga dibanting, 200 juta rakyat Indonesia--pemilik BUMN--bakal marah-marah. Tapi, bila dagangan tak kunjung terjual, kas negara akan bolong cukup dalam.

Kondisi serba susah itu menghadang langkah Tanri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. April lalu, menurut kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Tanri diberi tugas mengemas 12 BUMN agar laku dijual untuk menambah pos penerimaan APBN 1998/1999. Target yang dipasang cukup berat: mendapatkan uang Rp 15 triliun atau US$ 1,5 miliar. Enam bulan berlalu, ternyata hanya US$ 115 juta yang didapat lewat penjualan 14 persen saham Semen Gresik kepada Cementos Mexico SA alias Cemex. Artinya, uang yang terkumpul dari "Senor Cemex" tak sampai sepuluh persen dari target.

Lalu, bagaimana cara Tanri menjajakan dagangan yang lainnya?

Pada awal masa jabatannya, menteri berjulukan "manajer satu miliar" ini terlihat agresif menjual BUMN. Akibatnya, berbagai reaksi keras mengarah ke Tanri dan koleganya. Malah, ada yang menuduh proses swastanisasi BUMN diselewengkan untuk kepentingan para kroni--pengusaha yang dekat dengan Tanri.

Kasus pertama menyangkut rencana penjualan saham Krakatau Steel, yang prosesnya dinilai misterius. Awalnya, para petinggi pabrik baja itu merencanakan kerja sama Krakatau dengan China Steel dan sebuah konsorsium dari Jerman. Mereka sepakat mengelola Krakatau Steel dengan teknologi baru yang lebih efisien. Namun tiba-tiba Tanri mengundang petinggi Krakatau untuk menyaksikan penekenan nota kesepahaman dengan Ispat International NV. Perusahaan baja dari Inggris ini bermaksud membeli 49 persen saham Krakatau Steel. Kontan saja, jajaran direksi dan komisaris Krakatau Steel tersinggung. Protes meledak. Belakangan, Tanri menunda privatisasi Krakatau sampai tahun 2000. Alasannya, "Menunggu pasaran baja membaik".

Yang juga heboh adalah rencana divestasi Semen Gresik. Dengan berani Tanri menawarkan mayoritas saham milik pemerintah (35 persen) kepada Cemex. Akibatnya, kalau jadi, pemerintah tinggal menggenggam 30 persen saham Semen Gresik. Langkah Tanri ini jelas menyalahi kesepakatan awal, yakni pemerintah harus tetap memegang kendali BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Segera saja protes meletup. Di Gresik dan di Padang, berbagai kelompok masyarakat menentang rencana Tanri. Akhirnya, setelah debat panjang, saham Semen Gresik yang dilepas ke Cemex hanya 14 persen.

Tampaknya Tanri belajar dari kedua kasus itu. Privatisasi BUMN tak akan bisa berjalan dengan grusah-grusuh. Kepentingan 200 juta rakyat dipertaruhkan di sana. Maka langkah agresif Tanri mulai mengendur. Proposal penjualan BUMN dalam tiga tahun mendatang, yang kabarnya telah rampung, batal diumumkan bulan ini. Ditambah dengan krisis ekonomi regional, penjualan saham pemerintah (divestasi) di empat BUMN yang sudah masuk bursa dan tujuh BUMN lainnya terancam gagal, setidaknya untuk tahun anggaran ini. "Nggak apa-apa. Nanti IMF bisa diberi tahu," komentar Tanri mengenai tak tercapainya target ini.

Agaknya Tanri memang layak angkat tangan. Menjual BUMN dengan semboyan "asal laku cepat" bukan pilihan menyenangkan. Lesunya pasar bursa dalam dan luar negeri membuat posisi tawar BUMN tak menguntungkan. Semua sistem penilaian perusahaan akan membawa nilai BUMN ke tingkat harga paling rendah. Rupiah, yang terdepresiasi hampir tiga kali lipat dan seretnya perbaikan perekonomian, membuat tingkat pengembalian investasi (return on investment) jadi sangat kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan bunga bank yang begitu tinggi, investasi riil benar-benar kehilangan daya tarik. Diperparah dengan faktor risiko kerusuhan, tak aneh bila nilai kapitalisasi pasar BUMN jadi sangat rendah. Indosat, misalnya, sebelum krisis nilai pasarnya US$ 3,4 miliar. Tapi belakangan ini nilai perusahaan jasa telekomunikasi internasional itu cuma US$ 700 juta.

Dengan berbagai kondisi pelik tersebut, agaknya sulit memaksakan diri menjual saham BUMN saat ini. Tapi target dana masuk US$ 1,5 miliar toh tak bisa dikurangi. Lalu, adakah siasat lain?

Sejauh ini, berbagai alternatif tengah dijajaki. Krakatau Steel, misalnya, berencana lebih dulu menjual anak perusahaannya--ada realestat, pelabuhan, dan kawasan industri. Uang hasil penjualan ini digunakan untuk memperkuat profit Krakatau Steel. "Nanti, kalau waktunya tepat, baru induknya yang ditawarkan," kata Sofyan A. Djalil, Asisten Kepala Bidang Komunikasi Kantor Menteri Pendayagunaan BUMN.

Untuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, pemerintah mengambil kebijakan yang agak lain. Kendali Pelabuhan Indonesia II dan III, misalnya, tetap dipegang pemerintah seratus persen. Swastanisasi di sektor ini hanya dibatasi pada anak usaha pelabuhan dengan sistem BOT (bangun, operasai, transfer). Unit usaha peti kemas, misalnya, bisa ditenderkan ke swasta. Nanti, setelah 20-30 tahun, unit peti kemas akan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah.

Sayangnya, kedua alternatif ini tak bakal mendatangkan uang ke kantong pemerintah dalam waktu singkat. Target US$ 1,5 miliar tetap tak terkejar. Mentok? Belum. Sebenarnya, ada banyak instrumen pasar keuangan yang bisa dipakai, misalnya dengan menjual obligasi atau surat utang. Tapi, menurut Sofyan, pilihan ini tidak menarik, baik bagi BUMN maupun investor. Iming-iming penerbitan surat utang tetap tak sanggup mengimbangi tingginya suku bunga perbankan.

Alternatif lain adalah penerbitan convertible bond. Ini tak jauh beda dengan surat utang. Hanya, saat jatuh tempo--misalnya lima tahun mendatang--utang dibayar dengan saham. Pilihan ini boleh dibilang yang paling melegakan karena nilai kelayakan BUMN dinilai nanti, saat perekonomian sudah sembuh. Sayangnya, pilihan ini hanya menarik untuk perusahaan dengan prospek menjanjikan dalam jangka panjang.

Yang paling pas sebagai contoh convertible bond adalah PT Perkebunan Nusantara IV. Kondisi perusahaan ini kabarnya sangat sehat dan selalu membukukan laba. Tahun ini, PTPN IV meraih laba Rp 168 miliar. Persoalannya, convertible bond yang diterbitkan PTPN IV juga tidak terlalu atraktif. Sebab, perkebunan yang berlokasi di Jambi ini sudah tergolong matang. Panen besar kelapa sawit, kakao, dan teh, telah berlangsung bertahun-tahun. Intinya, grafik prospek keuntungan lima tahun ke depan tak akan menanjak.

Kalau mau tampil menarik, PTPN IV harus melakukan ekspansi. Ia mesti berdandan. Ada banyak pilihan yang dapat diambil: bisa dengan mengakuisisi perkebunan yang potensial berkembang atau membangun industri pengolahan. Tapi, persoalannya, menentukan pilihan ini juga bukan hal yang gampang. Menurut seorang penasihat keuangan pemerintah, kini tengah terjadi "perang" kepentingan untuk memperebutkan rezeki sampingan dalam proyek swastanisasi PTPN IV ini.

Di satu pihak, ada yang ingin agar PTPN IV mencaplok sebuah perkebunan swasta untuk ekspansi. Di pihak lain, ada yang ngotot agar perusahaan perkebunan itu membangun industri hilir, misalnya pabrik pengolahan minyak goreng atau oleochemical.

Yang mendukung ekspansi kebun mempunyai argumen bahwa memang di bisnis itulah keunggulan PTPN IV. Sudah puluhan tahun lamanya, sejak zaman Belanda, manajemen PTPN berpengalaman mengolah kebun teh, karet, atau minyak sawit. Berbeda dengan ekspansi ke industri hilir, yang akan membutuhkan mitra yang ahli, ekspansi ke kebun bisa dilakukan sendiri.

Namun mereka yang mendukung ekspansi ke industri hilir juga tidak mau kalah. Menurut mereka, ekspansi di kebun tak memberikan lompatan hasil investasi yang berlipat. Bisnis kebun adalah bisnis yang lamban, nilai tambahnya tidak besar. "Kalau mau lari cepat, ya, masuk ke industri," begitu seorang penasihat privatisasi pemerintah. Memang betul, ekspansi ke industri membutuhkan mitra strategis yang mumpuni. Tapi ini tak jadi soal asal keuntungan yang mereka peroleh berlipat-lipat.

Nah, hingga hari ini, perang tanding seperti itu belum ketahuan ujungnya. Masing-masing pihak terus ngotot, entah untuk siapa. Padahal, anggaran 1998/1999 sudah mau berakhir. La, dari mana kekurangan dana APBN bisa ditambal? Utang lagi?

Mardiyah Chamim dan Nurur Rokhmah Bintari