AKHIRNYA bocoran yang paling ditunggu itu bisa juga diintip. Kendati tak bisa diungkap dengan gamblang, inilah hasil pemeriksaan auditor internasional atas kinerja perbankan Indonesia. Dari 80 bank yang diteliti, ternyata ada tujuh bank (bukan lima seperti diberitakan TEMPO nomor lalu) yang memenuhi syarat-syarat kecukupan modal. Mereka adalah Bank Buana, Bank NISP, Bank Global, Bank Pikko, Bank Victoria, Bank Danpac, dan Bank Panin.

Secara umum bisa dikatakan ketujuh bank ini aman beroperasi karena punya beking modal yang cukup. Besarnya aset berisiko yang mereka miliki tak melebihi 25 kali modal. Ketujuh "samurai" ini berhasil lolos, dan masuk dalam peringkat bank paling aman, lantaran tingkat kredit macetnya relatif kecil dibandingkan dengan permodalannya.

Bank Pikko dan Bank Global, misalnya, beruntung lantaran baru saja menjual saham kepada publik. Hasil penjualan saham yang digelar beberapa bulan sebelum krisis ini belum sempat disalurkan untuk ekspansi kredit. Karena itu, kedua bank kecil ini punya kesempatan memutar dana publik itu di pasar uang. Sedangkan Bank Buana dan NISP lolos lantaran manajemen kredit yang, kabarnya, cukup hati-hati.

Bank Victoria dan Danpac--mungkin Anda belum begitu kenal--masuk dalam jajaran kelas atas gara-gara cuma sedikit menyalurkan kredit dalam mata uang asing (valas). Seperti Anda tahu, memiliki kredit outstanding dalam valas seperti punya kanker. Kredit valas akan melambung nilainya seiring dengan kenaikan harga dolar. Suatu saat pembengkakan nilai kredit ini akan melampaui jumlah agunan. Ketika itulah para debitur (penerima kredit) mulai enggan membayar utang. Buat apa mencicil utang yang sudah lebih besar dari nilai agunan? Kredit pun macet.

Ihwal Bank Panin sebenarnya agak aneh. Bank yang dimotori bankir kawakan Mukmin Ali Gunawan ini mestinya berada di ambang "bahaya". Kredit bermasalah Panin cukup besar. Hasil audit menyebut kredit bermasalah Panin mencapai 44 persen dari total kredit. Sudah begitu, Panin juga punya posisi kredit valas cukup dahsyat. Menurut laporan keuangan 30 Juni lalu, 81 persen kredit Panin dicairkan dalam mata uang asing.

Untunglah Panin dibeking oleh modal yang demikian besar. Bank yang lebih gemar memainkan duit di pasar uang ketimbang menyalurkan kredit itu selama ini dikenal rajin menambah modal dengan mencetak saham baru (rights issue). Dengan aset cuma separonya, Bank Panin justru punya modal lebih besar ketimbang Bank Niaga.

Dengan permodalan yang cukup, ketujuh bank ini masuk dalam kelompok A. Artinya, bebas dari kewajiban menambah kapital, setidaknya sampai akhir tahun depan. Berdasarkan program penyehatan bank yang diluncurkan Menteri Keuangan, akhir tahun ini perbankan di Indonesia harus memenuhi syarat kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) 4 persen. Maksudnya, jumlah aset (dihitung sesuai dengan bobot risikonya) yang boleh dimiliki bank tak boleh lebih dari 25 kali modalnya. Akhir tahun depan, syarat minimal CAR bakal dinaikkan menjadi 8 persen, sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan Bank for International Settlement (BIS).

Nah, bagaimana dengan bank dengan CAR di bawah 4 persen? Mereka terbagi dalam dua kelas. Yang pertama, bank kelas B, yaitu bank dengan CAR antara minus 25 persen dan 4 persen. Apa boleh buat, para pemilik bank kelompok ini harus menambah kapital agar banknya memenuhi syarat kecukupan modal minimal. Jangan khawatir, pemerintah akan membantu. Untuk tiap rupiah yang diinjeksikan pemilik bank, pemerintah akan "meminjamkan" Rp 4. Barangkali karena adanya "bantuan" injeksi modal pemerintah inilah Bank Panin dikabarkan tengah berusaha masuk ke bank kelompok B.

Kelompok terakhir adalah bank dengan CAR kurang dari minus 25 persen. Bank semacam ini tak punya banyak pilihan. Mereka akan menjadi korban merger, akuisisi, atau ditutup. Belum jelas benar bank mana saja yang masuk kelompok C ini.

Yang pasti, sejumlah bank dengan nama besar seperti Bank Lippo, BII, Bank Niaga, Bank Bali, dan bahkan Bank BNI masuk dalam kelompok B. Mereka masih boleh hidup asalkan pemegang sahamnya mau menambah modal. Tak diketahui benar bagaimana nasib bank-bank pemerintah yang tergabung dalam Bank Mandiri. Begitu juga peruntungan Bank Danamon dan Bank BCA, yang kini sudah diambil alih pemerintah.

Lalu apa yang membedakan sehingga sebuah bank masuk ke dalam kelompok A, B, atau C? Ada satu faktor yang paling menentukan: kemampuan modal untuk menutup kredit macet. Tabel berikut menunjukkan hasil penelitian auditor asing atas kinerja sejumlah bank besar di Indonesia. Jika kredit macet membengkak, bank harus menyediakan dana penghapusan kredit alias provisi yang lebih besar. Dana provisi ini diambil dari laba dan modal bank. Nah, karena jumlah dana provisi sudah harus lebih besar dari permodalan, CAR bank menjadi minus.

Kita lihat kasus Bank Lippo, misalnya. Untuk memenuhi ketentuan CAR 4 persen, bank yang dikuasai keluarga Mochtar Riady ini, menurut penilaian auditor internasional, membutuhkan injeksi modal hampir Rp 2 triliun. Bagaimana menghitungnya? Begini. Menurut hasil penelitian auditor internasional, kredit bermasalah yang nyangkut di Lippo ternyata telah mencapai 48 persen dari total kredit. Ini cukup mengejutkan. Soalnya, sampai akhir Juni lalu, Lippo cuma menyediakan provisi sebesar Rp 370 miliar atau 2,7 persen dari total kredit.

Sebenarnya, manajemen Lippo sudah cukup hati-hati dalam mengelola kekayaannya. Di zaman ketika nilai mata uang gonjang-ganjing, Lippo tak mengambil risiko dengan mengobral kredit dalam mata uang dolar. Menurut laporan keuangan per Juni 1998, sekitar 68 persen kredit dicairkan dalam nominal rupiah. Ini memberikan perlindungan ekstra: kredit Lippo tak perlu terancam macet jika harga dolar tiba-tiba melambung.

Tapi, ini sialnya, kehati-hatian itu tak disertai dengan kecermatan dalam memilih sektor industri yang layak diberi pinjaman. Rupanya, seperti sudah diduga, Lippo terlalu asyik memberikan kredit di sektor properti. Di sanalah, agaknya, duit Lippo macet.

Dengan kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) yang begini gede, Lippo tak mungkin bertahan dengan provisi yang cuma seupil. Menurut perhitungan Lin Che Wei, analis regional untuk perbankan dari SocGen Securities, Singapura, sedikitnya Lippo harus menyediakan dana penghapusan kredit macet sebesar 24 persen dari total kredit atau sekitar Rp 2,974 triliun. Padahal jumlah seluruh modal Lippo plus provisi yang dicadangkan cuma Rp 1,7 triliun, jauh dari jumlah itu. Akibatnya para pemegang saham harus nombok modal sekitar Rp 1,9 triliun lebih.

Dengan cara yang sama, kemudian dihitung kebutuhan modal ekstra bagi bank-bank yang lain. Bank BII, misalnya, dengan kredit bermasalah 44 persen, memerlukan suntikan modal Rp 2,8 triliun. Bank Niaga, dengan kredit bermasalah juga 44 persen, membutuhkan tambahan kapital Rp 1,4 triliun. Bank Bali, dengan hanya 28 persen kredit bermasalah, harus disuntik ekstra Rp 834 miliar. Sedangkan BNI, dengan ledakan kredit bermasalah sampai 47 persen, memerlukan injeksi modal sampai Rp 12,6 triliun. Total jenderal, untuk merekapitalisasi kelima bank ini saja (Lippo, BII, BNI, Niaga, dan Bali), dibutuhkan hampir Rp 20 triliun.

Persoalannya, dari mana tambahan modal triliunan rupiah itu akan diperoleh? Sebagian kecil (20 persen) harus ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau investor baru yang berminat. Selebihnya, paling banyak 80 persen dari total kapital yang dibutuhkan, akan dibantu pemerintah. Departemen Keuangan akan memberikan semacam "pinjaman" yang harus dikembalikan dalam tempo tiga tahun. Jika utang ini tak bisa dilunasi, kendali bank itu akan diambil oper oleh pemerintah.

Gampang? Belum tentu. Menurut perhitungan seorang bankir, dengan bantuan habis-habisan dari pemerintah pun tak semua pemilik bank bisa memenuhi program rekapitalisasi. Para pemegang saham Bank Niaga, misalnya, diperkirakan tak mau menginjeksi tambahan modal Rp 1,4 triliun yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat CAR 4 persen.

Hashim Djojohadikusumo, pemegang saham mayoritas Bank Niaga, misalnya, terlihat tak begitu kepincut lagi dengan bisnis bank. Begitu juga Rashid Hussain Securities, pemegang saham terbesar kedua Bank Niaga. Perusahaan sekuritas dari Malaysia ini diketahui sudah berkali-kali berniat melepas sahamnya, tapi tak ada yang mau membeli. Dengan perhitungan ini, Lin Che Wei yakin Bank Niaga akan jatuh ke tangan pemerintah untuk dinasionalisasi.

Kalau mau jujur, pemilik BNI juga diragukan bisa menggerojok bank "pelat merah" ini dengan dana Rp 12,6 triliun lebih. Tapi, sebagai bank yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah, BNI tak diragukan akan melewati program rekapitalisasi dengan mulus.

Keyakinan yang sama hinggap pada Bank BII dan Bank Lippo. Kedua pemilik bank ini tak diragukan akan mudah melakukan injeksi kapital. Keluarga Mochtar Riady, yang menguasai mayoritas saham Lippo, belakangan ini terlihat sangat agresif menjual aset-asetnya di luar negeri. Karena itu, banyak yang percaya, bankir senior ini lagi banyak duitnya.

Sedangkan Sinar Mas, penguasa BII, mungkin saja tak selikuid keluarga Riady saat ini. Tapi konglomerasi yang dipimpin Eka Tjipta Widjaja itu sudah punya rencana mendongkrak modal BII dari Rp 3 triliun menjadi Rp 7 triliun. Walaupun Eka Tjipta tak ikut menyetor kapital, kabarnya, sudah ada pihak ketiga yang berminat. Menurut sejumlah sumber di pasar modal, Bank of Tokyo Mitsubishi merupakan salah satu calon terkuat pemilik baru BII.

Bagaimana dengan Bank Bali? Tak ada jawaban yang meyakinkan. Untuk memenuhi CAR 4 persen, mungkin tak ada problem. Para pemegang saham Bank Bali mungkin saja bisa menyuntik dana segar Rp 834 miliar. Tapi bagaimana tahun depan, ketika Bank Bali harus disuntik tambahan modal sampai Rp 1,5 triliun agar bisa memenuhi syarat CAR 8 persen? Menurut Lin Che Wei, para pemegang saham Bank Bali yang ada saat ini tak cukup punya duit untuk melakukan tambahan modal.

Tapi, dengan jaringan cabang yang kukuh dan manajemen yang jitu, Che Wei tak ragu-ragu, Bank Bali akan survive. Ia memperkirakan mayoritas saham Bank Bali akan segera direbut investor baru dari tangan keluarga Rudy Ramli. "Saya malah yakin," katanya, "Bank Bali akan menjadi salah satu bank terkuat di Indonesia setelah program rekapitalisasi."

Pertanyaannya sekarang: jika program rekapitalisasi ini berjalan mulus, neraca perbankan sudah bersih dari kredit macet, dan modalnya juga sudah cukup, apakah itu berarti perbankan Indonesia otomatis akan sehat? Jawabannya: belum tentu. Seorang bankir senior justru khawatir program rekapitalisasi ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak di kemudian hari.

Inti masalahnya terletak pada bantuan setoran modal pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah akan membantu program rekapitalisasi ini dengan memberikan pinjaman maksimal 80 persen dari modal disetor. Pemegang saham lama hanya wajib menginjeksi 20 persen saja. Pinjaman ini harus dilunasi dalam tempo tiga tahun. Jika tidak, bank akan dinasionalisasi.

Nah, menurut bankir ini, ancaman nasionalisasi itu akan memaksa pemilik bank menggenjot pendapatan. Untuk mengejar setoran, mereka bakal lebih agresif. Seperti meramal, bankir kita ini memperkirakan bank-bank yang dibantu rekapitalisasinya oleh pemerintah cenderung memasuki bisnis yang berisiko tinggi. Asal tancap saja, yang penting return-nya menjanjikan. Toh, kalaupun mereka hati-hati, risiko kalah taruhan tetap saja besar: bank akan disita karena tak mampu membayar pinjaman pemerintah. Pendek kata, "Mereka itu sudah nothing to loose," kata bankir ini.

Kalau akhirnya langkah ngoyo itu bisa meloloskan mereka dari terkaman nasionalisasi, mungkin tak ada soal. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana kalau pemerintah harus menasionalisasi bank-bank bobrok yang sudah dikeruk hartanya oleh para pemegang saham lama? Apakah Bank Indonesia lagi-lagi harus mencetak uang agar bank-bank ini selamat?

Pelbagai pertanyaan ini cuma sebagian kecil dari persoalan rekapitalisasi bank. Lin Che Wei bahkan memperkirakan bank hasil rekapitalisasi tetap akan menjadi bank kelas dua. Ibarat pelari yang kalah start, mereka tetap ketinggalan dibandingkan dengan bank-bank kelas satu yang tak perlu injeksi modal. Jika krisis ekonomi terus berlarut-larut, bank-bank kelas dua ini akhirnya akan tersapu juga.

Selain persoalan "struktural" itu, pengalaman di negara-negara lain menunjukkan, problem utama perbankan akan tetap muncul. Kendati buku sudah bersih dari kredit macet, efisiensi tetap saja sulit digenjot. Perbankan Indonesia terkenal sebagai bank yang kelebihan tenaga kerja, overstaff. Karakter seperti ini sulit diubah. Bahkan di Amerika Serikat pun diperlukan lebih dari satu dekade untuk menyetrika penyakit inefisiensi ini. Biasanya, melalui proses merger, perbankan memang bisa memangkas biaya dengan menghilangkan duplikasi cabang, sistem akuntansi, dan juga tenaga kerja.

Jadi, sulit dibantah, rekapitalisasi puluhan triliun itu cuma awal dari proses yang panjang, berat, dan menyedihkan. Di masa datang yang paling dekat sekali pun, program penyehatan ini akan menggusur puluhan ribu tenaga kerja terdidik.

Dwi Setyo