15 Oktober	Pernyataan A.M. Saefuddin termuat di media massa. Aktivis Hindu mulai bergerak. Beberapa Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) membuat surat protes. Isinya, menuntut Menpangan itu minta maaf secara terbuka.
16 Oktober	50 aktivis yang tergabung dalam Aksi Umat Menggugat (AUM) mendemo Saefuddin lewat DPRD dan Polda Bali. Selain menuntut agar ia meminta maaf, juga memintanya turun dari jabatan.
17 Oktober	Ratusan massa mendemo kantor bupati Buleleng. Tokoh-tokoh masyarakat di Denpasar pun berembuk untuk mempersiapkan aksi besar bila tuntutan tak dipenuhi.
19 Oktober	Tiga gelombang massa yang berjumlah sekitar 2.000 orang berdemo di kantor gubernur Bali dan DPRD. Ketua DPRD menjanjikan akan menyampaikan surat resmi dewan itu kepada Presiden. Saat inilah, menggelinding ide ancaman aksi mogok masyarakat Bali bila tuntutan tak dipenuhi.
20 Oktober	koran memberitakan klarifikasi Menpangan tentang pernyataan sebelumnya. Masyarakat Hindu masih menganggap Saefuddin setengah hati karena tak mau meminta maaf secara terbuka. Puluhan mahasiswa Hindu dari berbagai kota melakukan unjuk rasa di Sekneg. DPRD dan muspida Bali mengeluarkan sikap resmi agar Presiden memecat Saefuddin.
21 Oktober	Ketiga tuntutan ini dibawa oleh gubernur dan tokoh-tokoh agama ke presiden, tapi Habibie belum memberikan keputusan. Tapi, setelah itu, Saefuddin meminta maaf kepada umat Hindu dan disiarkan di televisi dan dimuat di media massa.
22 Oktober	Sekitar 13 ribu massa menyerbu kawasan Niti Mandala Renon, kantor kejaksaa tinggi, yang sedang kedatangan Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Ia didaulat untuk berbicara di depan massa. "Aspirasi dari para pengunjuk rasa kita tampung dan akan kita selesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini buka kewenangan kejaksaan, tapi akan saya teruskan ke kepolisian,?? ujarnya dalam jumpa pers.
23 Oktober	Umat Hindu di Jakarta mengajukan protes ke DPR.
24 Oktober	Para aktivis membahas rencana aksi mogok mereka. Menurut rencana, AUM mengusulkan mogok akan dilakukan pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, dan dipusatkan di Lapangan Puputan, Denpasar. Aksi ini, kemungkinan akan diikuti oleh warga desa-desa adat di seluruh Bali. Artinya, seluruh masyarakat Bali akan turun.