DI suatu siang, sembilan tahun silam, di Jalan Cendana. Seorang pejabat sibuk membawa gulungan pita ukur, mengukur luasnya rumah itu. Pemilik rumah itu adalah Soeharto, yang saat itu masih menjabat presiden. Sedangkan pejabat itu adalah Mar?ie Muhammad, yang pada 1989 masih menjabat Dirjen Pajak. Acara ukur-mengukur ini adalah dalam rangka pengumpulan data pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayar. Tak peduli presiden atau pengusaha, "Soal keharusan membayar pajak, tidak ada pengecualian. Paling tidak selama saya jadi dirjennya," demikian Mar?ie saat itu. Maklum, tidak mudah mengail pajak dari orang-orang kaya saat itu, maka kiat Mar?ie ini tampaknya manjur. Selama lima tahun Mar?ie berhasil mengumpulkan pajak, di luar minyak dan gas bumi, Rp 19 triliun. Padahal targetnya hanya Rp 9 triliun.

Mungkin karena itulah ia kemudian dipercaya Presiden Soeharto menjadi Menteri Keuangan pada 1993.

Mr.Clean. Demikian sebutan bagi ayah tiga anak ini. Dia hanya satu dari sedikit anggota kabinet yang dengan berani menyatakan kepada Presiden Soeharto bahwa pemerintah tak punya dana untuk membiayai pembelian 39 kapal Jerman Timur, "Saya katakan kepada Pak Harto bahwa anggaran kita terbatas." (TEMPO, 16 Oktober 1998)

Ia juga tidak gentar ketika menghadapi tuntutan Bambang Trihatmodjo saat pemerintah harus melikuidasi 16 bank, termasuk Bank Andromeda di bawah naungan putra presiden itu.

Lahir di Surabaya 3 April 1939, Mar?ie adalah sarjana ekonomi Universitas Indonesia. Ia sempat menyebut dirinya sebagai "ayam kampung" dan bukan "ayam broiler". Gurauannya ini tentu saja karena dia tidak termasuk dalam kelompok ekonom pemerintah lulusan Universitas Berkeley. Tapi sang ayam kampung tentu saja telah membuktikan ia pandai berkokok soal ekonomi makro dan moneter dalam dan luar negeri.

Pada saat krisis moneter menghantam negeri ini, Mar?ie merasa memang ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa ini. Beberapa pekan silam, Mar?ie dicalonkan untuk berbagai jabatan. Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR, misalnya, mencalonkan Mar?ie untuk menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka). Namun, entah bagaimana, nama Mar?ie tiba-tiba terpental dari pencalonan itu. Ia juga sempat diminta menjadi duta besar Indonesia untuk Belgia. Tapi tawaran itu ditolaknya. "Saya masih dibutuhkan di sini," katanya sambil menunjukkan surat-surat dari masyarakat yang memintanya untuk tetap tinggal di Indonesia. Setelah ia tidak tercantum lagi dalam kabinet berikutnya, Maret 1998, ternyata kesibukan Mar?ie malah meningkat. Bersama dengan puluhan intelektual lain, Mar?ie mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sebuah lembaga yang pekan silam baru saja mengemukakan kepada wartawan bahwa ada 79 keputusan presiden (keppres) pada masa pemerintahan Soeharto, yang dikeluarkan dari tahun 1993 hingga 1998, yang menyimpang. Selain itu, pada awal Oktober, Mar?ie baru saja diangkat menjadi presiden komisaris PT Bank Mandiri, yaitu gabungan empat bank pemerintah--Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia--yang kelak akan diswastakan. "Saya merasa mereka memerlukan saya, dan kalau bank kita ini jebol, bank-bank yang lain juga akan jebol. Jadi, ini masih berkaitan dengan tanggung jawab saya." Diiringi salah satu komposisi Mozart, Mar?ie menerima Leila S. Chudori dan Edy Budiyarsa dari TEMPO di kantor Komite Kemanusiaan Indonesia, Jakarta Selatan. Berikut petikan wawancaranya.

Yang sekarang kami lakukan adalah--dengan belajar dari Barat--membuat public accountability yang transparan. Memang kami lebih bergerak di ide-ide. Tapi bukan berarti kami tidak membuat konsep tertentu. Misalnya, tim kami menyusun kerangka untuk menyerang korupsi. Tapi MTI kami lebih luas dari Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya bukankah ada lembaga pemerintah yang bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan MTI ini. Namanya lembaga eksaminatif, yakni Bepeka. Belum lama ini banyak wartawan menanyakan apa yang akan saya lakukan bila saya menjadi ketua Bepeka. Yang pertama, banyak persoalan di dalam negeri yang berkaitan dengan korupsi itu dikarenakan bad governance. Pemerintahan yang baik itu bisa terwujud dengan cara pembagian kekuasaan, harus independen antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), yudikatif (MA), dan eksaminatif, yakni Bepeka. Jadi, ada empat komponen, bukan trias politika. Tiap lembaga ini harus independen dari eksekutif. Kasus-kasus yang menonjol yang menjadi sorotan masyarakat juga harus ditangani, dong. Saya yakin di Bepeka bisa menemukan kasus-kasus itu.

Saya hanya mendengar pernyataan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung, yang mengatakan saya akan dijadikan duta besar. Sedangkan protes atas pencalonan ketua Bepeka itu sebaiknya disalurkan ke Fraksi Karya Pembangunan. Kemudian muncul nama lain. Saya menyimpulkan gaya permainan dari kultur politik kita ternyata tidak berubah. Tapi, bagi saya, itu tidak masalah. Saya bisa berbesar hati. Dan jika nanti Pak Billy (Judono) sudah diangkat, saya dengan senang hati akan ingin membantu kerja Pak Billy dengan cara apa saja. Saya yakin, badan ini penting sekali, terutama dalam rangka menegakkan pemerintahan yang baik atau menekan korupsi.

Saya lebih baik tetap ada di sini. Setiap saat saya bisa membantu pemerintah. Seperti dalam program Jaringan Pengamanan Sosial (Social Safety Net) sekarang ini, dengan senang hati saya bantu.

Begini, kami bekerja pada satu sistem dan tidak bisa melihat kepada satu orang saja. Ada Departemen Keuangan, ada Bappenas, ada Widjojonitisastro, semuanya ada di dalam sistem. Dan kalau kita berbeda dengan seseorang dalam satu hal, tidak lantas menutup kerja sama dalam hal yang lain. Untuk masalah Jaringan Pengamanan Sosial kita harus bekerja sama karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya kembali bergabung dengan pemerintah dalam soal Jaringan Pengamanan Sosial karena hal itu tidak bisa diselesaikan dengan gontok-gontokan. Jadi, ambisi saya itu bagaimana kita mengamankan dan melipatgandakan Jaringan Pengamanan Sosial. Karena ini menyangkut 100 juta orang Indonesia yang sudah di bawah garis kemiskinan, dan mereka yang di bawah prasejahtera hanya sanggup makan sekali sehari itu sekitar 30 juta.

Pernah suatu kali saya dipanggil Pak Harto. Pak Harto mengatakan, Menteri Habibie memerlukan dana yang besar untuk membuat kapal CN-235. Pada saat itu saya teringat anggaran belanja kita dalam keadaan terdesak, saat itu harga minyak juga sedang anjlok. Jadi, saya katakan jumlah anggarannya itu hanya ada sekian, lantas jika terjadi apa-apa nanti bagaimana. Apalagi kita membutuhkan dana besar untuk impor beras. Jadi, terus terang saja, anggaran kita saat itu memang agak kepepet. Kemudian Pak Harto mengatakan, ya, tidak apa-apa kalau memang begitu. Lantas Pak Harto mengatakan, kalau begitu pakai saja dana reboisasi. Saya jawab, dana reboisasi itu bukan hak saya, karena dana itu berada di luar anggaran belanja.

Pada umumnya, semua departemen minta terlalu besar, tidak cuma Habibie. Ini tentu perlu dirampingkan agar tidak membebani anggaran. Kalau anggaran sampai defisit, itu bisa menjadi sumber inflasi. Pada awal 1993, ketika saya mulai jadi menteri, anggaran belanja kita sudah defisit. Lalu saya minta penghematan agar ada sisa. Pemerintah bisa menabung. Sebenarnya, tabungan inilah yang membantu Indonesia di awal krisis. Barangkali karena surplus terlalu besar, Pak Harto pernah tidak setuju. Dan Pak Harto itu kan orang Jawa, jadi kalau nyentil itu sambil tertawa dan ada kalanya sambil ngeledek. Padahal itu kritik tajam. Pada saat saya datang melapor rutin, Pak Harto mengatakan, "Saudara Menteri Keuangan, tugasmu itu membangun, bukan menabung." Lantas saya katakan, "Menabung ini juga untuk membangun di kemudian hari, Pak." Saya tahu, sebetulnya sindiran itu teguran kepada saya.

Begini. Pak Habibie itu adalah sosok versi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Umumnya, yang namanya riset dan teknologi pasti berbiaya mahal. Masalahnya, apakah kita sudah sampai pada tahap itu. Apakah teknologi seperti itu yang menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia? Kita akan membicarakan itu, relatif dalam lingkungan Indonesia saat itu. Tapi saya melihat perkembangan yang lain saat Pak Habibie menjadi presiden. Kini Habibie yang presiden sudah berada di atas plateau (dataran tinggi) dan menyadari bahwa kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Jadi, sekarang ini lebih ada prioritas, apalagi dalam keadaan seperti ini, bagaimana mau mengurusi kapal terbang, wong mangan saja tidak bisa. Habibie menjadi lebih efisien. Itu sangat saya hargai. Jika bertemu dengan Menteri Keuangan kabinet sekarang, saya tanyakan apakah Habibie masih juga membicarakan soal pesawat. Lantas dijawab, tidak. Jadi, kesimpulan saya, sebagai presiden, Habibie memang harus lebih di atas menteri-menteri yang lain sehingga dia bisa melihat persoalan dengan lebih menyeluruh.

Sistem kita kabinet presidensial, artinya kita boleh berbeda pendapat, tetapi kalau presiden sudah memutuskan, toh pada akhirnya yang berlaku itu keputusan presiden. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang menganut sistem presidensial. Dalam sidang kabinet zaman Soeharto, kira-kira kulturnya sudah bisa ditebak. Rapat kabinet biasanya dimulai dengan laporan pertama dari Menteri Keuangan, kemudian menteri yang lain. Dan terakhir sekali, Pak Harto mengatakan, "Ada yang lain, Saudara-saudara?" Lantas kami sesama menteri saling memandang. Jika tidak ada pertanyaan, ya, bubar. Dan sekarang ini saya lebih gembira dengan perkembangan baru. Saya mendengar dari kawan-kawan yang sekarang menjabat menteri, bahwa dalam sidang kabinet terjadi perdebatan dan setelah itu berangkulan. Para menteri sekarang mengatakan, kalau sekarang ini jauh lebih enak. Jika tak setuju dengan Pak Habibie, mereka bisa membantah. Dan ini sangat bagus. Harus diakui, Pak Habibie lebih liberal. Jadi, menteri itu memang jangan benar-benar menjadi pembantu. Pembantu itu memang kata-kata dalam UUD 1945. Tapi jangan menjadi pembantu yang berarti batur besar. Ini kan kata-kata terjemahan dari assistance, yang kemudian diindonesiakan menjadi pembantu. Padahal asisten yang paling dekat dengan presiden itu, ya, minister. Tapi, dengan kata pembantu, konotasinya menjadi lain. Minister itu kan berarti orang yang harus lebih diperhatikan saran-sarannya.

Kalau Anda perhatikan, misalnya persoalan yang gampang dan diramaikan, yaitu soal mobil nasional (mobnas). Menteri Hartarto, Tunky Ariwibowo, Sanyoto, Moerdiono juga mengikuti rapat-rapat mobnas dengan saya. Sebenarnya agak lama juga kami menahan keinginan Pak Harto. Ini namanya delaying tactics. Akhirnya kami tahu prosesnya di-inpres-kan dan di-keppres-kan. Artinya, Pak Harto yang mengambil alih tanggung jawabnya. Saya ingat, ini bahasa Pak Harto, "Kita sudah bisa membuat kapal terbang dan kapal. Masa, membuat mobil saja tidak bisa. Ini sudah ditugaskan kepada Saudara-saudara, perkembangannya kok belum ada. Karena sebagai mandataris, ya sudah saya kerjakan."

Kami selesaikan dengan cara masing-masing. Pada waktu kami mengulur waktu yang lama, itu sebenarnya sebuah sinyal dari kami. Memang, kemudian orang mengecam, para menteri dianggap tidak bisa berbuat lebih maksimal. Kami telah berbuat sebisanya.

Kami tidak hafal satu per satu bank itu milik siapa. Saya berikan saja daftar bank-bank itu dan Pak Harto setuju. Begitu saja. Karena, kalau kami tahu pemilik bank itu satu per satu, keputusannya bisa bias. Sungguh-sungguh saya tidak hafal satu per satu pemilik bank itu.

Memang ada dua hal yang agak tidak diperhitungkan sewaktu menghadapi krisis. Pertama, utang swasta luar negeri yang datanya tidak dimiliki Bank Indonesia secara lengkap. Baru setelah terjadi krisis, Bank Indonesia berusaha mengumpulkan semua angka dan ternyata angkanya besar sekali. Dan yang lebih membuat pusing, hampir 90 persen utang swasta luar negeri itu tidak diasuransikan. Kedua, kami tidak memperkirakan begitu payahnya keadaan perbankan kita. Walaupun kita tahu kepercayaan kepada bank itu tidak mungkin terjadi dalam waktu pendek. Tapi, yang kemudian terjadi, hal itu menjadi kontraproduktif. Pertama, kondisi perbankan kita ternyata jauh lebih parah daripada yang dibayangkan. Kedua, setelah bank itu dilikuidasi, tersebar edaran yang membuat rush. Dan ketika kepercayaan masyarakat rendah, akhirnya masyarakat lebih mempercayai gosip daripada berita resmi. Ketiga, yang menyebabkan hasil likuidasi itu tidak seperti yang diharapkan juga karena setelah likuidasi itu terjadi politisasi. Pernyataan Bambang Tri tentang likuidasi itu kan highly political, yang dikaitkan dengan inflasi, dikaitkan dengan penentangan terhadap keluarga Soeharto supaya Pak Harto tidak terpilih lagi. Itu semua bukan sinyal yang baik buat pasar.

Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tuduhan-tuduhan itu?

Jelas perasaan saya tidak enak. Saya melihat tiga hal itu yang membuat kondisi buruk perbankan kita. Apalagi setelah itu terjadi rush.

Ya, itu salah satunya. Tapi suatu keadaan yang payah itu biasanya terjadi karena akumulasi persoalan. Pertama, deregulasi yang berlebih-lebihan pada 1988, yang menurut saya terlalu cepat. Itu yang membuat bank tumbuh bagai cendawan di musim hujan. Kedua, kami mengetahui, untuk mendirikan bank itu, apalagi dengan syarat-syarat yang ringan dan modal yang tak perlu besar, apakah sumber daya manusia kita sudah siap untuk mengelola bank-bank itu. Ketiga, bagaimana pengawasan oleh Bank Indonesia dengan jumlah bank yang begitu banyak. Ia harus seorang akuntan yang mampu melakukan audit dan pengawasan terhadap bank. Faktor yang lain adalah banyaknya keistimewaan yang diberikan kepada kelompok (bank) itu sendiri. Kami pernah memperketat aturan tentang legal lending limit atau 3L (batas maksimum pemberian kredit) dengan tujuan mengurangi pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri. Ternyata tidak berhasil juga karena masih ada faktor lain, yaitu adanya intervensi birokrasi atau intervensi politik dalam kebijakan kredit perbankan.

Yang jelas, dalam kasus Eddy Tansil. Apa hubungannya, ketua DPA turut serta dalam pemberian kredit. Kok, rapat pemberian kredit dilangsungkan di DPA, ini sangat tidak fungsional. Ini contoh paling besar. Dan hal ini yang memperburuk kondisi perbankan kita.

Sebelumnya, Pak Harto adalah sebuah success story (kisah sukses). Walau kisah sukses itu sekarang ini banyak dipertanyakan orang, itu persoalan lain. Misalnya saja soal Serangan Umum 1 Maret, sudah dikoreksi orang; soal peristiwa G30S-PKI itu harus diluruskan sebagai sejarah Republik. Kedua, kisah sukses yang ditambah dengan terlalu lamanya berkuasa menyebabkan ia terlalu percaya diri. Dan ketiga, rasa percaya diri yang tinggi itu mendorong ke arah kepuasan pada diri sendiri.

Yang keempat, karena bisnis keluarga dan anak-anaknya telah menjadi demikian, telah menjadi oktopus. Dalam menangani masalah bisnis dari keluarga itu sangat legalistis, yakni: anak-anak sudah besar, apakah ada larangan buat anak presiden untuk ikut berbisnis? Di sini Pak Harto bertahan. Jadi, Pak Harto ingin menjadi ayah yang baik dan presiden yang baik, dan itu tidak mudah. Sebab, bisnis keluarga tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat. Contoh saja dalam kasus Bank Andromeda. Pada awalnya ia setuju dan mengatakan tidak apa-apa dengan likuidasi 16 bank. Dan setelah Bambang Tri protes, saya melihat sikap beliau kepada saya mulai berubah. Semula Pak Harto lebih percaya kepada saya dan kemudian kelihatannya kepercayaan itu menurun. Karena ada penurunan kepercayaan ini, mulai muncul yang aneh-aneh, seperti munculnya CBS (currency board system). Lantas muncul profesor yang tidak jelas, tahu-tahu muncul di televisi dan Pak Harto menerimanya. Ini bukan melalui jalur resmi, tidak melalui Menteri Keuangan dan direktur Bank Indonesia. Ini berkaitan dengan etika kekuasaan.

Bagaimana perasaan Anda sebagai Menteri Keuangan yang pernah berusaha agar anggaran belanja itu surplus namun kenyataannya ekonomi nasional malah ambruk dihantam krisis?

Ini memang menyakitkan. Satu hal yang agak mengobati saya, dan banyak orang tidak tahu, adalah ketika mulai tahun 1993, ketika saya pertama kali menjabat sampai saya berhenti, setiap tahun anggaran surplus. Bahkan suatu waktu, ketika saya bertemu Pak Harto bersama Pak Saleh Affif melaporkan agar surplus anggaran ini ditabung. Komentar Pak Harto, tugas saya ini membangun, bukan menabung. Padahal surplus anggaran itulah yang kita gunakan pada awal kita menghadapi krisis. Dan sekarang ini tabungan kita itu sudah habis. Akibatnya, kita mencetak uang, yang membuat inflasi tinggi, ditambah lagi dengan masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dua masalah ini yang membuat inflasi kita menjadi sangat tinggi.