Golkar itu partai atau apa, sih? Syahdan, sewaktu Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) didirikan, 34 tahun silam, para pencetusnya menganggap bentuk partai politik adalah barang haram yang harus dijauhi. "Parpol dihakimi sebagai lembaga berlumuran dosa warisan Orde Lama," begitu kata Suhardiman, Ketua Umum Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu organisasi yang membentuk Golkar sejak awal.

Partai juga dianggap penyakit "Demokrasi Liberal". Maka, setelah "Demokrasi Liberal" atau Demokrasi Parlementer dibubarkan oleh Presiden Soekarno, dan sebagai gantinya Indonesia memakai "Demokrasi Terpimpin", para pemikir politik ABRI merumuskan sesuatu yang menurut mereka lebih baik: "golongan karya". Dan lebih dari 200 organisasi menggabungkan diri ke dalam satu sekretariat bersama. Kekuatan ini dibentuk untuk menjadi perpanjangan strategi ABRI, mengimbangi Partai Komunis Indonesia (PKI), yang di masa "Demokrasi Terpimpin" tahun 1960-an menjadi satu kekuatan dominan.

Gabungan organisasi "kekaryaan" itulah yang kemudian menjelma menjadi satu organisasi politik untuk memenangi Pemilu 1971--meskipun "Demokrasi Terpimpin" sudah diganti dengan versi baru, "Demokrasi Pancasila", yang menjadi merek kekuasaan Presiden Soeharto.

Sampai jatuhnya Soeharto, Golkar toh tetap menolak untuk disebut sebagai "partai politik". Undang-undang yang berlaku menyebut Golkar sebagai sesuatu yang tidak sama dengan parpol, meskipun seluruh fungsi yang dijalankannya sama saja dengan PPP dan PDI.

Kini pura-pura itu akan diakhiri. Selasa pekan ini, pada ulang tahunnya yang ke-34, Golkar memutuskan berubah bentuk menjadi partai politik. Tujuannya, kata Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, untuk melepaskan Golkar dari "paradigma lama". Partai baru pun akan lahir, dari tubuh lama. Masih ditunggu apakah pembaruan ini akan cukup meyakinkan nanti.