Gemas, geram, tapi tak berdaya. Barangkali begitulah perasaan para pedagang cokelat di Sulawesi Selatan. Bayangkan. Ketika harga ekspor kakao lagi molek-moleknya, melonjak lima kali lipat dari biasanya, mereka justru ambruk tanpa daya.

Tikus mati di lumbung padi? Bukan. Jawabannya klise: para pedagang itu tak mampu menambah modal. Pada zaman ketika peredaran uang digencet, kredit dari bank hampir mustahil bisa diperoleh. Kalaupun ada, "harganya" bukan main. Suku bunga kredit bank sedang tinggi-tingginya, 50 hingga 60 persen.

Akibatnya, boro-boro menembus pasar ekspor, untuk menebus kakao dari petani pun para pengusaha lokal itu tak punya cukup duit. Ujung-ujungnya, mereka kalah bersaing dengan para pemodal kuat. "Yang masih hidup dimodali perusahaan asing," kata Yusa Ali, Sekretaris Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulawesi Selatan. Menurut Yusa, dari sekitar 60 eksportir kakao di Sulawesi Selatan sebelum krisis moneter, yang kini masih bertahan cuma 20.

Nasib pedagang cokelat itu juga menimpa para eksportir kopi. Ketika harga kopi lagi gemuk-gemuknya, para pedagang di Lampung kelabakan mencari utang. Apa boleh buat, harga kopi naik lima kali lipat. Tanpa tambahan modal kerja, jumlah kopi yang bisa mereka beli menciut jadi cuma seperlimanya. Persoalannya, persis dengan di Sulawesi, di Lampung kredit bank juga sama sulitnya.

Gencetan kesulitan modal ini membuat sejumlah pedagang kopi terpukul mundur. Seorang pejabat Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Rachim Kartadibrata, menghitung bahwa eksportir kopi lokal kini cuma kebagian 70 persen pangsa ekspor. Sisanya, "Sudah ?dijarah? para trader asing," katanya.

Gejala jatuhnya bisnis ekspor ke tangan pengusaha asing sebenanya bukan cerita baru. Sejak sebelum krisis ekonomi, sejumlah lini perdagangan komoditi ekspor sudah dikuasai pengusaha asing. Contoh klasik soal ini adalah perdagangan ekspor mebel kayu di Jepara, Jawa Tengah.

Dengan modal yang jauh lebih kuat, jaringan pemasaran di luar negeri yang jauh lebih lengkap, para pengusaha asing pelan-pelan menelan pedagang lokal. Delapan tahun lalu, di Jepara baru ada 25 eksportir mebel asing. Tapi kini jumlahnya sudah membengkak jadi 200. Ini belum termasuk yang tak berizin.

Para pedagang ilegal--sebagian bervisa turis--bisa leluasa beroperasi lantaran membentuk perusahaan "Ali Bule". Akta atas nama lokal, tapi pemiliknya orang asing. Dengan cara ini, 80 persen ekspor mebel dari Jepara dikuasai pedagang asing.

Agaknya, persoalan asing mencaplok lokal bukan cuma bersumber pada kebutuhan modal. Yang lebih
penting: jaringan pemasaran. Mesti diakui, pengusaha lokal kita buta peta konsumsi di luar negeri. Mereka tak terbiasa mencari pembeli langsung di negerinya, tapi sebaliknya, para pembeli itu mencari barang kemari. Seorang pejabat di Departemen Koperasi mengakui, selama ini para pengusaha kita belum mengekspor. Yang terjadi hanyalah: menjual produk ke orang asing di negeri kita sendiri.

Dalam hal modal, mestinya banyak sumber dana yang bisa dipakai. Bank Indonesia (BI), misalnya, sudah menyediakan semacam kredit likuiditas berbunga rendah untuk para eksportir lemah. Namanya, pre-shipment financing. Ini semacam dana talangan yang akan diterima para eksportir bahkan sebelum barangnya dikapalkan. Asal sudah ada kontrak ekspor, BI akan mencairkan "kasbon" ini melalui bank-bank komersial.

Mudah? Di atas kertas begitu. Tapi, menurut sejumlah pengusaha, fakta di lapangan malah sebaliknya. "Ah, itu cuma janji-janji doang. Mana buktinya?" kata Rachim. Menurut pengertian Rachim, fasilitas dana talangan itu baru dalam taraf bahasan, belum ada realisasinya.

Padahal, menurut seorang bankir, sudah banyak pengusaha yang menikmati talangan untuk ekspor ini. Cuma, fasilitas ini pada akhirnya tak khusus digunakan untuk menalangi kebutuhan modal kerja eksportir. Ada juga yang dipakai untuk refinancing, misalnya menutup utang-utang yang jatuh tempo--untuk sementara.

Lo, kalau benar begitu ceritanya, ya, krisis terus saja, dah!

Bina Bektiati, Dwi Wiyana (Jakarta), Bandelan Amarudin (Semarang)