KOMISI Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, Rabu pekan lalu melalui
serentetan perdebatan yang seru akhirnya setuju memasukkan amandemen Senator
Russ Feingold ke dalam RUU Bantuan Luar Negeri. Isinya: melarang penjualan
perangkat militer AS ke Indonesia bila keadaan hak asasi manusia di Timor
Timur dianggap belum maju.
Kalau saja RUU itu berhasil digolkan menjadi UU, akan ada dampaknya bagi
ABRI: kesulitan mendapatkan suku cadang untuk perangkat militernya yang buatan
AS. Sejumlah mesin perang Indonesia pesawat terbang, di antaranya adalah
buatan AS. ''Teoretis pesawat F-5 dan F-16 Indonesia kelak bisa di-
grounded,'' kata sebuah sumber AU di Jakarta. Bahwa Kongres (parlemen) di AS
cerewet soal hak asasi manusia, itu bukan soal baru. Menurut seorang pelobi
Indonesia di AS, sejak dulu ada saja anggota Kongres yang ingin mempersulit
hubungan AS dengan Indonesia karena alasan hak asasi. Dan biasanya pemerintah
AS selalu mendukung posisi RI. ''Tapi sekarang lain,'' kata pelobi yang sudah
membantu Indonesia sejak seperempat abad lalu itu.
Contoh paling mudah dari perubahan sikap ini, lihat saja betapa pemerintahan
Bush melawan upaya Kongres memangkas program latihan militer (IMET) ke
Indonesia, tahun lalu, meski akhirnya kalah. Sejak meletusnya peristiwa Dili
dua tahun lalu, beberapa senator memang bersemangat menggebuk Indonesia, tapi
Gedung Putih selalu berupaya keras mematahkannya. Kini, pemerintahan Clinton
malah melarang penjualan empat pesawat F-5 Yordania ke Indonesia. ''Itu
keputusan pemerintah, bukan Kongres,'' kata seorang juru bicara Kementerian
Luar Negeri AS kepada TEMPO. Nilai penjualan total pesawat itu hanya di bawah
US$ 50 juta. Berarti, secara hukum, pemerintah tak perlu merundingkannya
dengan Kongres.
RI mulai mendeteksi perubahan ini sejak Mei lalu, ketika delegasi AS dalam
sidang tahunan komisi hak asasi manusia dari PBB di Jenewa turut mensponsori
resolusi yang mengecam Indonesia karena soal Tim-Tim. Padahal, delegasi AS
biasanya aktif membantu delegasi Indonesia dalam perkara ini.
Lalu, dalam sidang CGI Juni lalu di Paris, delegasi AS bersuara paling
nyaring. Kemudian giliran fasilitas ekspor GSP dari Indonesia ke AS diancam
akan dicabut oleh Washington. ''Belum pernah hubungan Indonesia-AS di era Orde
Baru ini mendapatkan serentetan ketegangan seperti sekarang,'' kata Dr. Donald
Emmerson, pakar politik luar negeri Indonesia di AS.
Akankah hubungan kedua negara memburuk? ''Tidak,'' kata Winston Lord, Asisten
Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, kepada TEMPO. Lord
mengakui, belakangan ini hubungan antara kedua pemerintahan terasa menghangat.
Tapi dia menunjuk pada pertemuan Clinton-Soeharto di Tokyo beberapa waktu
lalu. Kabarnya, Presiden RI juga sudah menerima undangan dari Presiden AS
untuk menghadiri KTT APEC di Seatle, AS, November nanti.
Tapi, menanggapi keputusan Komite Senat AS untuk melarang penjualan senjata
ke Indonesia, Menteri Negara Sekretaris Negara Moerdiono menegaskan sikap
pemerintah RI, Ahad lalu. ''... Pemerintah Indonesia akan menjajaki
kemungkinan pembelian pesawat terbang dari negara lain, sesuai dengan
kebutuhan kita. Pembelian senjata pun tidak tergantung dari satu negara, tapi
dari negara-negara lain yang sesungguhnya banyak mengerti masalah kita dan
masih mempercayai kita.''
Bambang Harymurti (Washington, D.C.) dan Linda Djalil (Jakarta)