DUA hari sesudah Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di DPR, 16
Agustus lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ginandjar Kartasasmita
mengumumkan peta baru desa miskin. Ada kabar dari pengumuman itu: mulai
anggaran tahun depan, Pemerintah menyediakan dana khusus, yang disebut Inpres
Desa Tertinggal, untuk desa-desa miskin tersebut. ''Jumlahnya lebih besar dari
Inpres yang diterima desa selama ini,'' kata Ginandjar.
Pekan lalu, Menteri Ginandjar menjawab pertanyaan wartawan TEMPO Iwan Qodar
Himawan. Petikannya:
Apa latar belakang pembuatan peta baru desa miskin?
Peta desa miskin yang ada sekarang ini disusun berdasarkan data 1990.
Padahal, sejak itu hingga sekarang, sudah banyak perubahan. Untuk mendapat
gambaran yang lebih tepat diperlukan peta yang lebih baru. Peta yang akurat
tentang lokasi desa miskin itu diperlukan untuk mempercepat upaya pengentasan
penduduk setempat dari kemiskinan. Seperti diketahui, pada 1990, masih tersisa
27 juta jiwa, atau 15% penduduk, yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Apakah peta baru tetap menggunakan daftar Survei Potensi Desa?
Daftar pertanyaan survei potensi desa tetap digunakan, tapi dengan
penyempurnaan di sana-sini. Soalnya, dengan cara ini, semua desa dan kelurahan
dapat didata dengan cepat, biayanya murah, dan data yang dihasilkan relevan
untuk dibandingkan dengan hasil survei potensi desa yang lain.
Mengapa perlu diturunkan Inpres Desa Tertinggal untuk desa-desa miskin?
Inpres Desa Tertinggal merupakan perluasan dan percepatan dari program
pengembangan kawasan terpadu (PKT), yang dilaksanakan pada Pelita V, untuk
menanggulangi kemiskinan di tingkat pedesaan. Caranya adalah dengan
menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, mengembangkan potensi ekonomi dasar.
Untuk itu akan disediakan sejumlah dana, dan diharapkan tetap berputar di desa
setempat. Tujuannya adalah untuk memancing dan memobilisasi potensi masyarakat
desa, yang kelak diharapkan berkembang sebagai sumber pertumbuhan pendapatan,
dan penggerak perekonomian masyarakat setempat.
Banyak program yang ditujukan untuk rakyat kecil ternyata meleset dari
sasaran. Apakah Inpres ini akan didukung dengan peraturan tertentu untuk
menjaga sasaran? Kita akan menggunakan Inpres itu seluwes mungkin. Jadi,
jangan sampai terlalu banyak peraturan. Misalnya, mereka harus membuat studi
kelayakan. Nanti malah tidak jadi-jadi. Biarlah masyarakat sendiri yang
menentukan penggunaannya. Kelonggaran seperti itu apa tidak membuka peluang
terjadinya penyimpangan? Masyarakat kan mempunyai kontrol sosial yang ketat.
Biasanya, masyarakat desa patuh sekali dalam meminjam. Jadi, mereka nanti akan
mengontrol sendiri. Menurut pengalaman, tingkat kegagalan proyek di desa itu
kecil, kurang dari 5%. Karena itu, saya yakin bahwa dana Inpres ini akan
berjalan baik.