SALIM baru berusia 10 tahun, siswa kelas IV SD. Seperti teman- teman
sebayanya, sebelum berangkat atau sepulang dari sekolah ia membantu orang
tuanya, bertani.
Musim kemarau ini, misalnya, ia ikut merawat tanaman tembakau di sawahnya
yang terletak di pinggir Kali Widas, Nganjuk, Jawa Timur. Setiap awal
pembenihan, tanaman tembakau membutuhkan banyak perawatan. Harus disiram tiap
pagi. Waktu siram pun harus pagi benar, setelah subuh, sebelum matahari
terbit. Karena begitu singkatnya waktu siram itu, semua anggota keluarga Salim
(ini bukan nama sebenarnya, memang) dikerahkan. Bapaknya, emboknya, kakaknya,
dan Salim sendiri.
Bagi Salim, bekerja di sawah sama sekali bukan siksaan. Kegiatan bekerja di
sawah itu adalah bagian dari sosialisasinya menuju pendewasaan sebagai calon
petani tangguh. Sambil membantu orang tuanya, ia belajar bercocok tanam di
''petak contoh'' sungguhan belajar mengenal ritme tanaman belajar memahami
hidup dan makna bermandi keringat. Salim mendapat exposure pendidikan
paripurna. Di rumah, oleh teladan dan gemblengan orang tuanya. Di masyarakat,
ia menyaksikan bagaimana interaksi antara para petani, pedagang, dan tengkulak
tembakau. Dan di sekolah belajar menulis, berhitung, serta pengetahuan lain.
Lain lagi dengan Entong (juga nama yang disamarkan), 13 tahun. Setamat SD, ia
menjadi pejuang kehidupan yang ulet, salah seorang dari ribuan penjual koran
yang ada di Jakarta. Apa dia dipaksa bekerja?
Tentu saja tidak. Sebagai produk sosialisasi kota besar, Entong cepat dewasa.
Melihat kesulitan ekonomi orang tuanya yang buruh kecil, ia tak berpangku
tangan. Ia menanti jatah koran dan majalah, dari bursa Lapangan Banteng tiap
subuh. Lalu menjajakannya di perempatan jalan kawasan ''wilayah'' bandarnya di
Harmoni, Jakarta.
Drop-out? Tentu saja. Tapi bukankah ekonomi Indonesia membutuhkan penjaja
koran dan pekerja informal? Kenapa Entong dan kawan-kawan mesti membuang
waktu, belajar sampai SMP atau SMA, kalau penjual koran, tukang semir sepatu,
pedagang sayur, dan kuli kasar masih diperlukan?
Salim, Entong, dan 2,4 juta anak-anak Indonesia berusia di bawah 14 tahun
lainnya terjun ke pasar tenaga kerja pada usia dini bukan dipaksa. Tapi,
semata-mata karena pola sosialisasi anak-anak di pedesaan, keharusan kehidupan
keluarga kota, dan tuntutan tahap perkembangan ekonomi. Yang mereka harapkan
cuma satu. Jangan mengganggu kebebasan dan proses sosialisasi mereka, dan
jangan pula menyumbat sumber nafkahnya, dengan dalih apa pun.
Lain lagi dengan A Tjong (nama bohongan), 45 tahun, pemilik pabrik obat
nyamuk tradisional. Dulu usahanya lancar. Lokasinya pun di Jakarta Kota.
Omsetnya terus meningkat. Pasarnya jelas, biar utamanya cuma Jakarta dan
sekitarnya.
Dulu penduduk Jakarta masih banyak yang miskin. Banyak rumah petak, teknologi
tempat tidur berkelambu ditinggalkan. Dan tempat tidur yang terbuka itu harus
selalu diselamatkan dari gangguan nyamuk. Maka, sisa tahi gergaji ditambah
ramuan obat yang ditakuti nyamuk pun dikemas dalam gulungan-gulungan cetak,
dijual dengan harga terjangkau.
Tapi kini orang Jakarta sudah banyak yang kaya. Produk obat nyamuk pun
mendapat saingan produk impor dari pabrik multinasional. Obat semprot, obat
bakar listrik, bahkan obat nyamuk gulungnya pun ditiru dan disaingi oleh
industri besar itu. Lalu ada lampu pijar yang memancarkan sinar menakuti
nyamuk.
Maka, A Tjong pun harus memutar otak untuk bisa bersaing. Belum bisa
inovatif, ia bertahan pada pangsa pasar lama yaitu lapis masyarakat sangat
miskin. Ekspansi pasar paling hanya bisa dilakukan ke lapis masyarakat miskin
yang jauh dari Jakarta. Dan A Tjong juga menekan harga sampai perusahaan besar
itu tidak mungkin lagi mengejar. Caranya?
Menekan biaya operasi, menekan tingkat keuntungan, dan menekan upah buruh.
Siapa yang bersedia diupah jauh lebih rendah dari upah minimum? Buruh
anak-anak! Di mana ada anak- anak yang begitu rupa miskinnya sehingga tidak
menolak untuk bekerja dengan upah yang sangat minim? Di pinggiran dan di
sekitar Jakarta! Dan mencetak gulungan obat nyamuk itu bisa dikerjakan oleh
anak.
Dan anak-anak pinggiran kota tak punya pilihan lain. Mau jual koran atau
semir sepatu, jauh dari keramaian dan lalu lintas kendaraan. Mau bergabung ke
tengah kota, ongkos jalannya tak terjangkau. Daripada menganggur, peluang
seperti yang ditawarkan A Tjong dan perusahaan kecil lain sejenis itu
dimanfaatkan oleh lebih dari 50.000 orang anak usia di bawah 14 tahun di
kawasan Karawang, Bekasi, dan Tangerang.
Apakah A Tjong berdosa? Konon, pertanyaan itu tidak relevan secara ekonomi.
Karena mekanisme pasar bekerja bebas nilai. Kalau kondisi kerja tak memadai,
itu karena pasar memaksa A Tjong menekan ongkos operasi. A Tjong harus
bersaing dengan multinasional yang juga menjual produk unggulan substitusi
obat nyamuknya.
Apakah pemerintah tak melindungi buruh anak-anak sesuai dengan ketentuan dan
konvensi internasional? Saya yakin, kebijaksanaan dasarnya demikian. Tapi
telah saya coba gambarkan sekelumit kompleksitas masalah pekerja anak di
Indonesia. Kalau pemerintah membuat aturan, niscaya kebijaksanaan yang
terkandung di dalamnya tidak boleh diskriminatif antarsektor dan antarjenis
usaha. Harus pula dicegah kesan, pemerintah memihak pengusaha besar dan
mematikan daya saing perusahaan kecil, dan lebih-lebih mematikan sumber nafkah
warga negaranya justru dari lapis yang paling miskin.
Tapi kini rasanya yang bijaksana itu belum tentu yang terbaik. Salah satu
prioritas kebijaksanaan ekonomi kita adalah mendorong ekspor. Stabilitas dan
pertumbuhan perdagangan internasional kita itu ibarat denyut nadi yang
menentukan kelangsungan kehidupan ekonomi nasional. Karena itu, dengan dalih
perkara hak buruh dan pekerja anak-anak ini, negara maju memberi ancaman akan
menghambat kelancaran ekspor kita. Apa kiat kita?
Memang, tidak beralasan lagi menunda mengatasi masalah pekerja anak-anak ini
secara bertahap. Dan jangan lupa, kirimkan delegasi!