Dua tulisan pada Komentar TEMPO, 26 dan 31 Juli, tentang keberadaan NKK/BKK,
membuat hati saya terpanggil untuk ikut urun rembuk.
Sebetulnya kedua tulisan yang pro dan kontra itu wajar-wajar saja. Sebab,
masalah NKK/BKK, sejak pertama dikeluarkan pada tahun 1978, memang telah
menimbulkan polemik yang berkepanjangan, baik di media massa maupun dalam
diskusi- diskusi khusus oleh mahasiswa. Dalam konteks kekinian memang masih
merupakan perdebatan yang akan tetap aktual. Namun, yang jadi keprihatinan dan
ganjalan bagi saya dari kedua polemik itu adalah pengungkapannya yang kurang
bijak dan kurang proporsional. Dengan kata lain, terlalu emosional.
Setujunya Ubi pada konsep NKK/BKK karena konsep itu dianggapnya sebagai upaya
terobosan untuk meng-counter ''politik praktis'' di kampus yang, menurut Ubi,
menjadi kendala dalam meningkatkan sumber daya manusia yang harus
disingkirkan. Dengan adanya program NKK/BKK itu pula, mahasiswa tidak mudah
dipolitisasi. Dari alasan inilah, Ubi kemudian harus mengatakan bahwa tak
semestinya harus menciptakan mahasiswa-mahasiswi berwatak robot dan tidak
punya kepedulian sosial.
Pernyataan Ubi itulah yang menggugah Syafruddin untuk menanggapinya. Dengan
gemas, Syafruddin berkelit tidak rela jika gerakan mahasiswa selalu
diinterpretasikan sebagai gerakan politik. Gerakan mahasiswa adalah gerakan
pemikiran. Seraya ia mengungkapkan tilikannya terhadap program NKK/BKK yang
dianggapnya telah membuat ruang gerak mahasiswa menjadi sempit, jadwal kuliah
padat, tugas akademik bertumpuk, dan masa studi dibatasi dengan program SKS
(satuan kredit semester), hingga membuat mahasiswa berpikir hanya pada
materialisme. Bahkan sistem pendidikan semacam ini membuat sarjana bersifat
mekanistis dan menciptakan masyarakat teknostruktur. Realitas ini jelas
bertolak belakang dengan pribadi mahasiswa sebagai intelektual, jiwa muda, dan
idealisme.
Di pihak lain, Saudara Syafruddin mengumandangkan, NKK/BKK adalah konsep
politik yang terselubung dalam konsep pendidikan yang tidak lain untuk
mematikan kekuatan moral dan membungkam mahasiswa sebagai agen perubahan
sosial. Gerakan mahasiswa menjadi terkotak-kotak dalam satu profesi keilmuan,
kreativitas mahasiswa berkurang, kader pimpinan bangsa berkurang, dan
sebagainya.
Pernyataan Ubi memang ada benarnya. Adanya NKK/BKK itu janganlah membuat
mahasiswa menjadi robot dan tidak punya kepedulian sosial. Sebagai orang
terdidik yang melibatkan diri pada pembangunan dan masyarakat, mahasiswa tidak
boleh ''cengeng'' dengan konsep NKK/BKK yang sudah menjadi kenyataan sejarah.
Bukankah NKK/BKK adalah tidak lebih hanya sekadar kumpulan konsep-konsep
sebagai ''barang mati'' yang peran dan fungsinya bisa dimainkan dan disiasati?
Inilah tentunya yang harus disadari dan dipahami secara bijak oleh mahasiswa.
Mengidentikkan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik tentu tidak
dibenarkan, terlalu emosional, dan kurang proporsional.
Sementara itu, pernyataan Syafruddin sangat terlalu antipati pada konsep
NKK/BKK, yang dinilainya sangat memberatkan dan merugikan mahasiswa.
Ungkapan-ungkapan serupa itu dari dulu memang selalu menghiasi polemik-polemik
yang tidak lain mengecam konsep NKK/BKK. Misalnya, NKK/BKK membuat mahasiswa
bersikap pasif, tidak tanggap atau peduli, kesatuan sesama mahasiswa renggang,
tidak memiliki rasa kreativitas, dan sebagainya. Inilah kemudian, seperti
dimuat TEMPO, yang membuat Menteri Wardiman Djojonegoro berang dan menantang
minta bukti bahwa NKK/BKK itu telah membuat kisruh dan kekacauan.
Di sini Syafruddin kurang jeli dengan realitas yang berkembang. Bagi saya,
NKK/BKK ini tidak terlalu berpengaruh dan bukan merupakan hambatan untuk
berkiprah dan beraktivitas di organisasi intra, ekstra, LSM, kedaerahan,
kursus-kursus, dan menulis di media massa.
Jelasnya, NKK/BKK ini adalah barang mati yang berupa konsep- konsep. Semuanya
itu terpulang pada kemauan dan kesadaran mahasiswa itu sendiri. Sebab,
sekalipun kita menggugat, mengecam habis-habisan agar NKK/BKK ditinjau kembali
tapi mahasiswanya sendiri tidak mau aktif, itu kan namanya kurang etis.
Fenomena dan kondisi semacam itulah sebetulnya yang harus dibenahi dan perlu
dipikirkan. Saya yakin, tanpa adanya NKK/BKK pun, karena mentalitasnya sudah
tidak punya ''rasa peduli'', keadaan akan tetap statis.
Jika NKK/BKK ini memang dirasa sebagai penghalang, untuk meng-counter-nya dan
agar kegiatan kemahasiswaan tetap berjalan, ada tiga alternatif kegiatan yang
bisa dijalankan. Pertama, tetap menempatkan kampus sebagai pusat kegiatan
mahasiswa dengan berbagai perubahan organisasi maupun orientasi kegiatan.
Kedua, mahasiswalah yang aktif berusaha mencari bidang kegiatan baru di luar
kampus sebagai lanjutan dari berbagai hal yang pernah diperjuangkan dalam
gerakan mahasiswa. Ketiga, back to extra, mahasiswa menyalurkan kegiatannya
dalam organisasi universitas, baik yang bersifat lokal maupun politik.
Kalau kita menghayati, memahami, dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran
dan kebijakan, tentu kita akan menjadi sarjana ideal seperti yang diuraikan
Prof. Dr. Naito dari Osaka University itu. Yakni, yang memiliki lima
karakteristik dasar: keunggulan individual, kaya kreativitas, memahami
ilmu-ilmu dasar, memahami realita sosial, dan punya kepekaan lintas budaya.
UCI SANUSIE S.R. Mahasiswa IAIN Jakarta Jalan Pesanggrahan 28 Ciputat 15412,
Jakarta