BENCANA longsor sedang mengintai kota-kota besar di Pulau Jawa. Peringatan
ini bukan untuk menakut-nakuti mereka yang kini sedang tergila-gila mencari
apartemen atau kondominium. Bukan itu.
Berdasarkan pemantauan yang terus-menerus, diketahui bahwa persediaan air
tanah banyak berkurang hingga batu-batu dan tanah mengisut. Dari sini, mata
rantai sebab-akibat itu akan berakhir pada berubahnya posisi lapisan-lapisan
tanah, sehingga kemudian perut bumi mengerut dan tak kuat lagi menyangga kota-
kota besar yang berdiri di atasnya. Lalu permukaan tanah turun dan rumah-rumah
pun amblas.
Gejala itu sudah diantisipasi sejak 20 tahun silam. Waktu itu, penurunan
lapisan tanah di Bangkok acap dijadikan contoh. Penyebabnya tak jauh berbeda,
yakni penyedotan air tanah secara besar-besaran. Dalam hal ini, yang bisa
dituding tidak hanya sektor industri, tapi juga permukiman penduduk. Lihatlah,
di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang tengah
terjadi krisis air.
Perembesan air laut di muara Sungai Cisadane dan Cakung juga merupakan
indikator kegawatan. Begitu pula penurunan permukaan air tanah di Jakarta yang
sampai 34 meter sepanjang tahun 1992. Terganggunya debit air tanah di
tempat-tempat tersebut membuat permukaan tanah turun. Jakarta Utara, misalnya,
melorot 220 cm.
Itu belum apa-apa karena di Bandung permukaan air tanah turun 23 meter per
tahun. Bahkan, di kawasan padat industri, penurunannya mencapai enam meter per
tahun. Diperkirakan, sebelum tahun 2000, Bandung akan kering dan harus
mendatangkan air minum dari luar daerah.
Penurunan air tanah juga terjadi di Semarang. Menurut Kepala Dinas
Pertambangan Jawa Tengah, Soeprajitno, setiap tahun tanah di sana turun 13
meter.
Agaknya karena tergugah oleh gejala yang mengkhawatirkan itu, pekan lalu ITB
bersama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengadakan simposium tentang
air. Dihadiri 200 peserta, simposium itu menampilkan 38 masalah lingkungan
hidup, khususnya yang berkaitan dengan air.
Menurut Direktur Geologi dan Tata Lingkungan Bandung, P.H. Silitonga, krisis
air sudah berlangsung tiga tahun terakhir ini. Hal itu sesungguhnya bisa
dihindari asalkan penyedotan air sebanding dengan air hujan yang masuk ke
dalam tanah. Namun, jumlah industri cepat meningkat dan semakin sedikit pula
daerah yang bisa menyerap air hujan. Ini ikut mempercepat penyusutan air
tanah.
Kawasan Bandung Utara, misalnya, kini sebagian besar sudah tertutup perumahan
dan hotel. Akibatnya, seperti kata Silitonga, air hujan yang berfungsi mengisi
tandon air tanah mengalir begitu saja ke sungai, dan volume air tanah terus-
menerus turun.
Sementara pada tahun 1980-an penurunan air tanah masih di bawah satu meter,
kini penurunannya rata-rata 23 meter. Penurunan air yang sangat parah terjadi
di daerah industri, seperti Leuwi Gajah dan Cicadas. Ikut terancam: Dayeuh
Kolot, Buah Batu, Cimahi, Cibiru, dan Ujung Berung.
Krisis air tanah di sekitar Bandung diduga terjadi karena tidak terpenuhinya
suplai air yang dibutuhkan industri oleh PDAM. Akibatnya, sektor industri
beramai-ramai menyedot air tanah, terutama industri tekstil yang memang rakus
air.
Menurut catatan Kanwil Perindustrian Jawa Barat, di Bandung terdapat 885
pabrik tekstil yang tiap tahun menelan 42 juta meter kubik air. Nah, jika
kandungan air tanah di sana 78 juta meter kubik setahun ini perkiraan sepuluh
tahun lalu itu berarti pabrik tekstil mengonsumsi 53% air tanah.
Selain ''dosa'' sektor industri, sebagian besar sumur pun tak terkontrol.
Memang ada peraturan yang mengharuskan pengeboran air tanah dengan seizin
gubernur. Namun, dari hampir 300 perusahaan (dengan 800 titik bor) yang
terkena penertiban pada tahun 1992, 55% di antaranya tidak memiliki surat izin
pengambilan air.
Penyedotan yang membabi buta mengakibatkan air tanah dari lapisan dangkal
(060 meter) mengalir ke air tanah dalam. Ini berarti sumur penduduk akan
kering.
Dalam jangka panjang, terjadilah rongga-rongga. Lalu, bangunan dan jalan yang
berdiri di atasnya akan retak, kemudian ambruk. Untuk mengatasi krisis itu,
Silitonga mengusulkan agar menambah sumber air permukaan. Berarti, untuk air
industri, harus digunakan air dari sungai.
Alternatif lain, kata Silitonga, adalah menginjeksikan air ke dalam tanah.
Cara ini sudah dicoba di beberapa negara, termasuk di Cina. ''Tapi cara ini
rumit dan mahal,'' ujar Silitonga.
Sebenarnya, upaya mengamankan air tanah sudah lama dilakukan Pemerintah. Izin
gubernur untuk setiap pengeboran, misalnya, harus mendapat rekomendasi dari
Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan. Sementara itu, setiap pengambilan air
sebanyak lebih dari 50 liter per detik, atau pembuatan lima sumur bor untuk
kurang dari 10 ha, harus dilengkapi dengan analisa dampak lingkungan.
Bahkan, untuk memantau air tanah, Pemda DKI tidak lama lagi akan menggunakan
empat buah ekstensometer. Nah, dengan perangkat lunak dan keras itu, bisakah
pembuatan sumur bor dihentikan? Belum tentu.
Selama Perusahaan Air Minum (PAM) belum mampu mencukupi kebutuhan air untuk
industri dan penduduk, sumur-sumur bor tampaknya akan bekerja lebih keras dan
menyedot air semakin dalam. Maka, demi anak-cucu kita, waspadalah.
Bambang Aji, Asikin, dan Bandelan Amarudin