SOERJADI dipilih menjadi ketua umum tahun 1986 setelah Kongres III PDI di
Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ricuh. Peserta Kongres ketika itu tak mampu
memilih pengurus pusat partai. Di luar dugaan, Soerjadi dimunculkan oleh
Menteri Dalam Negeri (waktu itu) Soepardjo Rustam, untuk memimpin partai
berlambang kepala banteng itu.
Kini, setelah tujuh tahun, posisi Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI berada di
ujung tanduk sekalipun dia terpilih lagi secara ''kontroversial'' di Kongres.
Kongres macet, dan diakhiri tanpa penutupan lewat rapat pleno seperti lazimnya
sebuah kongres partai.
Soerjadi pun digoyang oleh orang-orang dalam dan luar partai. ''Dia harus
mundur. Kepemimpinannya tidak efektif. Buktinya, konflik masih terus
berlanjut,'' kata Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan PDI, Kwik Kian Gie.
''Soerjadi tak mau musyawarah,'' kata Ketua PDI DKI Jakarta Alex Asmasoebrata,
yang pernah dikenal sebagai pendukung Soerjadi dan dalam kongres lalu menjadi
salah satu pemimpin penentangnya. Sementara Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet
sampai Senin pekan ini belum mau mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
''Sepanjang yang saya tahu, Kongres belum sepakat soal ketua,'' katanya.
Sementara pengamat melihat kekacauan itu tak semata rebutan kursi ketua dari
kalangan intern PDI. Tapi ada faktor luar yang punya andil, yakni tak mau lagi
melihat Soerjadi memimpin partai tersebut. Ada yang berpendapat, PDI yang
tampak semakin terkonsolidasi itu dikhawatirkan akan menjadi besar di masa
datang bila masih dipimpin Soerjadi. Ini terlihat dari prestasi perolehan
suara PDI selama dua pemilu di bawah Soerjadi. Dalam Pemilu 1987 PDI mendapat
tambahan 16 kursi dari 24 kursi di DPR, dan dalam Pemilu 1992 naik 16 lagi,
menjadi 56 kursi.
Namun, Aswab Mahasin, seorang pengamat politik, melihat bahwa konflik yang
terjadi dalam tubuh PDI itu tak bisa dilihat sebagai campur tangan Pemerintah
semata. Justru, katanya, dengan konflik internal yang kronis itu membuat PDI
menjadi rapuh terhadap campur tangan pihak luar.
Pengurus partai di bawah Soerjadi terdiri dari orang-orang muda dan
intelektual. Pendukung yang ikut kampanye dan mencoblos gambar banteng juga
menjadi tak malu-malu lagi seperti dua pemilu sebelumnya. PDI, yang semula
ditahbiskan sebagai ''partai sandal jepit'' dan ''partai gurem'', bisa diubah
menjadi ''partainya anak muda'' atau ''partai masa depan''.
Isu-isu yang dilansir dalam kampanye selama kepemimpinan Soerjadi juga sering
mengagetkan. Soal pembatasan masa jabatan presiden dua periode saja setelah
Pak Harto, suksesi, dan perubahan. PDI juga yang melempar ide agar calon
presiden dan wakil presiden, walau sudah calon tunggal, harus lewat pemungutan
suara agar sesuai dengan UUD 1945: ''dipilih dengan suara terbanyak''.
Soerjadi secara tak langsung ingin agar presiden dan wakil presiden tak
dipilih secara aklamasi di MPR.
Apakah gejala ini membuat PDI merupakan ancaman buat Golkar di masa depan?
Itulah yang diragukan oleh Abdurrahman Wahid. ''PDI tak akan menjadi kekuatan
besar. PDI akan segitu-gitu saja,'' kata Ketua Tandfidziyah PBNU dan Forum
Demokrasi itu. Ia melihat bahwa karakteristik massa masih dikuasai oleh lurah,
kiai, dan babinsa (bintara pembina desa). ''Kalau ketiga kekuatan ini masih
mendukung Golkar, ya, semuanya pasti ikut Golkar,'' katanya.
Kubu beringin juga bergeming melihat trend popularitas PDI itu. Jacob Tobing,
Ketua DPP Golkar, melihat bahwa salah kalau ada anggapan PDI adalah partai
alternatif. ''Sifat orang Indonesia itu memang banyak yang tepuk tangan kalau
ada yang hebat, ada yang berani. Tapi kalau di suruh ikut ..., nanti dulu,''
katanya.
Kini, setelah jadwal Kongres berlalu tanpa keputusan yang diterima semua
pihak termasuk Pemerintah PDI menjadi limbung. Dalam keadaan status quo ini
tak salah kalau semua pihak, yang bersengketa maupun pengamat, memalingkan
muka ke arah Pemerintah. Apa yang akan dilakukan Menteri Dalam Negeri Yogie S.
Memet?
Tampaknya, pilihannya hanya ada tiga: mengakui kepemimpinan Soerjadi,
menunjuk orang lain menjadi ketua umum PDI, atau menunjuk caretaker untuk
menyiapkan kongres luar biasa menetapkan pengurus baru yang disepakati semua
pihak, termasuk Pemerintah.
Pilihan pertama bisa jadi kecil kemungkinannya mengandaikan Soerjadi akan
dipaksa mengadakan rekonsiliasi. Bila yang kedua, tokoh yang ditunjuk oleh
Pemerintah itu tentu akan repot melakukan konsolidasi daerah dan cabang yang
sudah dibina Soerjadi. ''Siapa pun yang ditunjuk pasti berat untuk
menghindarkan rasa ''punya utang budi'' terhadap Pemerintah. Ia perlu waktu
untuk independen, dan ini menjadi kemunduran PDI,'' kata Aberson. Sedangkan
alternatif ketiga tampaknya tak gampang juga, mengingat perpecahan dua kubu
yang tajam itu. Dan ketiga kemungkinan itu, siapa pun pelaksananya, tetap
mencari pengabsahan dari Pemerintah.
Ahmed Kurnia Soeriawidjaja, Siti Nurbaiti (Jakarta), dan Putut Trihusodo
(Medan)