KERIUHAN massa banteng di Wisma Haji, Pangkalan Mansyur, Medan, sudah surut
sejak awal pekan ini. Ratusan peserta dan panitia juga petugas keamanan
sudah pulang. Tak ayal, gelombang konflik kelompok pendukung Soerjadi dan
penentangnya, Kelompok 17 dan DPP Peralihan pimpinan Achmad Soebagio, pun ikut
reda.
Namun, mengapa terjadi pertentangan panjang sampai kongres macet? Tampaknya,
itu tak lepas dari peran Kelompok 17 dan DPP Peralihan. Sebab, yang disebut
terakhir ini, sampai kontrak peminjaman asrama haji usai, masih bertahan
menguasai aula tempat kongres itu dilangsungkan.
DPP Peralihan, dan juga Kelompok 17, di masa lalu dianggap Pemerintah sebagai
kelompok di ''luar jalur'' atau yang bergerak secara inkonstitusional karena
bukan bentukan kongres 1986. Tapi, menjelang kongres Medan itu, kelompok
pimpinan Achmad Soebagio itu seolah mendapat ''angin''. Bersama sekitar 300
massanya, walau tak diundang sebagai peserta kongres, mereka toh datang ke
tempat kongres. Mereka melancarkan aksinya.
Aksi pertama dimulai 21 Juli lalu, hari pertama kongres. Saat itu pukul 4
petang. Mereka menerobos ke tempat kongres dengan menerjang pintu gerbang
sampai ambrol. Mereka menguasai ruang sidang lima jam sebelum diusir aparat
keamanan (lihat Soerjadi Menang, Soerjadi Ditentang). Aksi kedua mereka
lancarkan Jumat pekan lalu, setelah Soerjadi terpilih sebagai ketua umum
secara aklamasi. Mereka merebut aula tempat berkongres sampai perhelatan itu
usai.
Tentu aksi yang menggagalkan kongres resmi itu membuat Soerjadi kesal bukan
main. Ia melihat, tak ada tindakan dari aparat keamanan. ''Mestinya, tanpa
diminta pun, mereka mengamankannya. Ini, kok...,'' kata Soerjadi, yang merasa
mendapat izin resmi untuk berkongres.
Posisi kelompok anti-Soerjadi ini juga semakin kuat setelah Pemerintah tak
serta-merta mengakui hasil putusan kongres resmi yang memilih Soerjadi secara
aklamasi itu. Serangan resmi atas pemilihan Soerjadi itu memang hanya berupa
tuduhan bahwa keputusan itu cacat. Mestinya, sesuai dengan tata tertib,
pemilihan dilakukan pada acara terakhir, setelah penyusunan program dan
lain-lain. Mereka juga melancarkan aksi agar Pemerintah segera turun tangan
menjadi penengah. Alasannya, Soerjadi mereka anggap gagal menyelenggarakan
kongres.
Di balik semua gerakan itu, tampaknya, kelompok Achmad Soebagio cs tak
melupakan dendamnya kepada Soerjadi. Sejumlah rekannya, tokoh senior PDI,
pernah dipecat dari PDI oleh Soerjadi karena dianggap ''tidak disiplin''.
''Setelah memecat kami, ia hanya memberi hak pembelaan tertulis dalam
kongres,'' kata Achmad Soebagio. Padahal, kata rekannya, Marsoesi mantan
Ketua PDI Ja-Tim sesuai dengan ART, mereka mestinya bisa hadir di kongres.
''Sama saja kami diadili secara in absensia,'' katanya.
Alkisah, dendam itu bermula dari keputusan DPP Soerjadi tahun 1986. Isinya,
anggota DPR yang sudah dua periode tak boleh dicalonkan lagi, dan pemimpin
partai di daerah tak boleh merangkap menjadi anggota wakil rakyat tingkat
pusat. Tokoh senior PDI seperti F.C. Palaunsuka, Marsoesi, Yusuf Merukh, Duddy
Singadilaga, dan Achmad Soebagio terkena peraturan itu. Barisan sakit hati
bertambah panjang setelah Soerjadi mengganti sejumlah pengurus daerah dan
cabang dengan tenaga muda. Namun, mereka juga menyoalkan mengapa ketika itu
Ketua PDI Jakarta Ipik Asmasoebrata, misalnya, masih boleh merangkap sebagai
anggota DPR. Ketika itu, tuduhan Kelompok 17, yang dalam kongres Medan
berkoalisi dengan Alex Asmasoebrata tak lain adalah anak Ipik itu konon
gara-gara Ipik teman dekat Soerjadi. Tapi Soerjadi tak kurang jawaban. Maksud
tak boleh merangkap adalah agar ketua partai di daerah bisa lebih banyak
memikirkan partainya. Jadi, mereka harus memilih: ketua partai di daerah atau
anggota DPR. Ipik, Ketua PDI Jakarta, dianggap bisa merangkapnya, tak perlu
mondar-mandir Jakartadaerah seperti pengurus partai daerah yang lain. Dan
keputusan itu belakangan hampir tak diperhatikan. Soetardjo Soerjoguritno,
misalnya, sejak 1992 juga bisa menjadi anggota DPR. Padahal, ia kini masih
menjadi pemimpin pengurus PDI Yogyakarta. Maka, Soerjadi pun dianggap tak
konsekuen dengan peraturan itu.
Sejak itu, protes ke alamat Soerjadi kian keras. Garis Kelompok 17, yang
beranggota inti 17 tokoh senior PDI yang ditindak Soerjadi, kian tegas.
Misalnya, menjelang Sidang Umum MPR 1988, kelompok yang dipimpin Marsoesi itu
mendahului Soerjadi ''menjalin jalur'' ke Sudharmono sebagai calon wakil
presiden.
Aksi menentang Soerjadi mulai terbuka dengan berbagai pernyataan dan unjuk
rasa. Pada Juni 1991, kelompok ini mengirim sekitar 50 aktivis dari sembilan
provinsi untuk unjuk rasa di kantor DPP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Mereka
menuntut agar Kongres IV PDI dilaksanakan Juli 1991. Mereka juga menuding
Soerjadi dkk. telah memanipulasi AD/ART partai agar masa jabatannya baru
berakhir 1993 atau tujuh tahun. Namun, Soerjadi menangkis tuduhan itu.
Katanya, kongres 1986 tak menyebut persis seperti itu. Lagi pula, untuk
konsolidasi menjelang Pemilu 1992, kongres setahun sebelumnya dikhawatirkan
bisa tak menguntungkan perolehan suara PDI.
Tanggal 29 Agustus 1991, Achmad Soebagio memperkuat barisan ''sakit hati''
itu dengan membentuk DPP Peralihan. Anggotanya antara lain Djon Pakan dan
Nyonya Any Sunawar Sukowati (istri mantan Ketua Umum PDI, almarhum Sunawar
Sukowati). Tentu, ini menjadi alasan bagi Soerjadi untuk memecat Achmad
Soebagio dari partai.
Setelah itu, masih ada serangkaian demonstrasi dan usaha menduduki kantor
pusat. Barisan sakit hati pun bertambah panjang karena Soerjadi meremajakan
hampir semua pengurus daerah dan cabang. Mereka yang diganti tentu tak ada
pilihan lain kecuali bergabung dengan ''kelompok kecewa'' itu.
Tema serangan dari mula hampir senada. Mereka menuntut agar Soerjadi mundur.
Dua di antara pengunjuk rasa adalah aktivis PDI yang kemudian diculik dan
dianiaya seperti yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dengan tersangka Alex Asmasoebrata itu.
Di Medan, gabungan Kelompok 17 dan DPP Peralihan itu menuntut agar diberi hak
membela diri. Di tengah-tengah kongres juga disebarkan buku kecil yang isinya
pembelaan diri dari mereka yang dipecat, seperti Duddy, Marsoesi, dan Yusuf
Merukh.
Sebenarnya, menurut Soerjadi, panitia sudah mengirim surat kepada Marsoesi
untuk stand by bila kehadirannya diperlukan setelah pembelaan itu dibahas
dalam sidang komisi dan pleno. ''Menerima surat saja mereka tak mau,'' kata
Soerjadi. Dan panggilan itu tak terjadi karena sidang komisi atau pleno yang
diharapkan pun tak terwujud.
Sampai kapan konflik ini berlanjut? Tampaknya, Pemerintah punya peran
penting. Menurut seorang pengamat, seandainya Pemerintah tak memberi angin
kepada kelompok ini, mungkin lama- lama mereka akan dilupakan oleh warga PDI
sampai mereka tak punya akses lagi ke PDI. Pola ini, katanya, ditempuh
Pemerintah ketika mengorbitkan Soerjadi dengan ''mengesampingkan'' tokoh-
tokoh senior yang sebelumnya dinilai sebagai biang konflik. Untuk penyelesaian
selanjutnya, kata pengamat itu, pemimpin PDI harus dipilih dari orang-orang
yang tak punya kaitan dengan pihak-pihak yang berkonflik itu.
Pihak Soerjadi sendiri tampaknya sudah patah arang dengan kelompok ini.
''Rekonsiliasi memerlukan adanya kesamaan cita- cita. Mereka katanya mengajak
bersatu, tapi tetap saja memusuhi, membakar patung saya, menuduh PKI segala.
Seperti yang terakhir, mereka menyerbu kongres hingga macet. Mana iktikadnya
untuk bersatu?'' katanya (lihat ''Menuntut Bersatu, tapi Caranya Begitu
...'').
Dalam aksi menduduki kongres, misalnya, bendera pertama yang dikibarkan
memang menggusur Soerjadi. Mungkin hanya kebetulan bila sasaran mereka sama
dengan penggarisan sejumlah aparat keamanan kepada sejumlah perutusan sebelum
berangkat ke Medan, yakni ''asal bukan Soerjadi''. Namun, kelompok ini tak
serta- merta jelas-jelas menampilkan calon ketua umumnya.
Bukan tak mungkin konflik itu akan memuluskan tampilnya pihak ketiga. Tentu,
itu tak memuaskan sepenuhnya pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Dan bisa
jadi, yang akan mereka terima adalah calon yang disetujui oleh Pemerintah.
Budi Hardjono, misalnya, yang mengaku menjadi calon andalan Pemerintah,
memang berniat mewujudkan rekonsiliasi itu. Mengaku berasal dari kubu
Soerjadi, Budi juga merasa tak ada masalah dengan DPP Peralihan atau Kelompok
17. ''Rekonsiliasi itu program pertama saya,'' katanya.
Bersihar Lubis, Sarluhut Napitupulu, dan Irwan E. Siregar