SECARA tiba-tiba Wakil Presiden Try Sutrisno membatalkan kunjungannya ke
Medan. Sedianya, ia ditunggu untuk meresmikan sejumlah proyek, dan ini yang
lebih ditunggu wartawan menutup Kongres IV PDI. Sebagian warga Medan
menunggu-nunggu, sampai akhirnya, Ahad pagi lalu, TVRI Stasiun Medan
menayangkan pengumuman, yang dikemas dalam stop press. Isinya: ''Kunjungan
Wapres RI ke Medan 25-26 Juli batal''. Pengumuman itu sempat tiga kali muncul
di layar televisi setempat, di sela-sela dendang lagu dangdut dalam acara
Album Minggu.
Keputusan Wakil Presiden itu terasa mendadak. Sebab, Sabtu pagi satuan polisi
militer sempat membuat geladi bersih untuk menyambut kedatangan Try. Toh ihwal
penundaan itu cepat terdengar ke Wisma Haji Pangkalan Mansyur, Medan, tempat
berlangsungnya kongres PDI. ''Karena ada kericuhan dan kongres macet,'' begitu
berita dari Jakarta itu bertiup.
Maka, penutupan Kongres berlangsung dengan cara yang langka. Hanya dengan
konferensi pers oleh Nico Daryanto, Ketua Panitia Kongres, di depan wartawan.
''Kami menyatakan kongres ini ditutup, sudah selesai'' ujar Nico, Sekretaris
Jenderal PDI (1986-1993) itu.
Kendati jalannya persidangan awut-awutan, katanya, kongres berhasil
menelurkan sejumlah keputusan, tentang program organisasi, pandangan politik
partai, penyempurnaan AD/ART. Dan yang paling penting adalah terpilihnya
Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998 secara aklamasi. ''Semua keputusan
ini sah,'' tambahnya.
Sebagai ketua panitia, boleh saja Nico mengatakan sah. Namun, keputusan
kongres itu kini menjadi ajang kontroversi di lingkungan intern PDI dan
Pemerintah. Pangkalnya, kongres itu diwarnai kericuhan yang panas, bahkan
cenderung brutal. Walhasil, jalannya persidangan tak mengikuti tata tertib
yang disepakati di awal kongres.
Dan pagi-pagi, Ketua PDI Yogyakarta Soetardjo Soerjogoeritno telah menggugat
keputusan Kongres itu. ''Apa pun yang diputuskan tidak sah. Cacat,'' ujar
kandidat ketua umum itu. Tapi Tarto Sudiro, kandidat yang lain, mengakuinya.
''Saya ucapkan selamat kepada Soerjadi. Pleno secara aklamasi telah
memutuskannya. Itu sah,'' kata Tarto, tokoh yang aktif di Litbang PDI itu.
Gontok-gontokan di tubuh PDI sering timbul-tenggelam. Kongres yang
kacau-balau, macet, deadlock, seolah sudah menjadi tradisi. Selama lima hari
perhelatan ada atraksi yang mendebarkan: penjebolan pagar, pendudukan aula
utama, dan perkelahian fisik.
Sebelum kongres dibuka, pertikaian memang sudah membayang. Kelompok yang
menamakan diri DPP PDI Peralihan, di bawah pimpinan Ahmad Subagyo, 54 tahun,
berkonsinyasi di Medan. Kekuatannya sekitar 200 orang, sebagian dari
organisasi Pemuda Demokrat. Ahmad Subagyo, yang baru diangkat menjadi anggota
DPA itu, dikenal sebagai penentang Soerjadi sejak tujuh tahun lalu (lihat:
Dulu di Luar, Kini di Atas Angin)
Kelompok PDI Peralihan, yang dibentuk dua tahun lalu, berdalih ke Medan untuk
membuat kongres tandingan. Namun, mudah diduga bahwa sasaran yang sebenarnya
adalah kongres resmi, karena mereka tak mengantungi izin dari kepolisian.
Belakangan niat aslinya tersibak. Mereka menyerbu kongres resmi, bahkan
menduduki ruang sidang utama selama hampir tiga hari, tanpa diusik aparat
keamanan.
Tanda-tanda kerusuhan belum tampak ketika Presiden membuka kongres itu di
aula Hotel Tiara Medan. Semua mulus. Sampai dengan pidato pengarahan Panglima
ABRI, tiga jam kemudian, gejala kerusuhan untuk menghantam Soerjadi belum
muncul. Bahkan pidato Pangab sempat membuat pendukung Soerjadi membubung.
''Pemerintah dan ABRI tak akan campur tangan dalam kongres ini,'' ujar Feisal
Tanjung, yang disambut keplok meriah dari peserta Kongres. Dan Pangab di depan
peserta mengatakan, Kongres bebas memilih ketua umum yang dikehendaki.
''Pemerintah dan ABRI akan mendukungnya,'' ujarnya. Tepuk tangan kembali riuh,
dan muncul yel-yel, ''Hidup ABRI. Hidup ABRI.'' Lantas, sebagian besar dari
800-an peserta ramai-ramai menyanyikan mars Halo-Halo Bandung.
Bahwa pendukung Soerjadi gembira, itu memang beralasan. Dua hari menjelang
Kongres, Jenderal Tanjung sempat menjatuhkan ''bom''. Orang nomor satu di ABRI
itu mengatakan kepada pers, hendaknya kongres memilih ketua umum yang tidak
cacat hukum. Cacat macam mana? ''Tak terlibat perkara penculikan, misalnya,
seperti yang kini sedang disidangkan,'' tutur Panglima ABRI usai bertemu
Presiden.
Feisal tak menunjuk hidung. Namun, tembakan itu mudah ditafsirkan ke mana
arahnya. ''Kalau bukan Soerjadi, siapa lagi. Yang terlibat penculikan kan
dia,'' ujar Budi Hardjono, calon utama Pemerintah, saingan terberat Soerjadi
di Kongres. Dan Budi terang-terangan menuding Soerjadi tak lagi disukai
Pemerintah. ''Untuk kepentingan PDI, saya mengharapkannya bersedia mundur.''
Oleh pendukung Soerjadi, pidato Panglima ABRI itu dianggap sebagai ralat atas
pernyataan sebelumnya. Dukungan terhadap Soerjadi makin kental. Sepertinya,
Soerjadi bakal melenggang mulus menggaet kursi Ketua Umum PDI 1993-1998.
''Panglima ABRI berubah sikap. Tak ada halangan buat kami memilih Soerjadi,''
ujar seorang utusan dari Jawa Tengah.
Tapi, tunggu dulu. Satu jam setelah pidato Jenderal Feisal, dan seperempat
jam setelah Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet memberikan sambutan, pintu
pagar besi Asrama Haji Pangkalan Mansyur itu digedor demonstran. ''Buka pintu.
Kongres ini bukan punya Soerjadi,'' teriak Jacob Nuwawea, pimpinan aksi itu.
Rupanya, para demonstran itu berasal dari pengurus PDI Peralihan dan penentang
Soerjadi.
Pintu tetap terkunci. Para demonstran makin menumpuk di depan pintu, hingga
jumlahnya sekitar 300 orang. Dengan sebuah jip hardtop dan sebuah Toyota
Kijang tua, pintu besi itu jebol ditabrak. Massa segera menyerbu aula
Madinatul Hujjaj, yang dipakai sebagai ruang sidang utama.
Suasana kacau-balau. Dengan leluasa demonstran memasuki ruang sidang.
Pemimpin sidang diambil alih. Dan Fatimah Ahmad, yang memimpin pleno saat itu,
hanya bisa mengetukkan palu sambil berujar, ''Sidang diskors''. Sebagai
imbalannya, kepala Fatimah diketok pula dengan lemparan botol air mineral.
Setelah itu, kelompok PDI Peralihan pimpinan Jacob Nuwawea, bekas Ketua PDI
Jakarta Timur yang dipecat Soerjadi, bebas di ruang sidang.
Mula-mula mereka mendaulat Alex Asmasoebrata, Ketua PDI Jakarta, sebagai
wakil yang bakal menyampaikan tuntutan agar mereka diikutkan sebagai pimpinan
sidang dan peserta Kongres yang punya hak suara. Alex cepat masuk dalam
permainan itu. Ia segera akrab dengan Jacob Nuwawea, dan bergegas melempar
tawaran ke kubu Soerjadi untuk rujuk.
Tapi Soerjadi tetap bertahan. ''Tak ada kompromi,'' katanya. Maka,
perundingan macet. Dan di tengah kemacetan itu, Sekjen PDI Nico Daryanto
menyelinap keluar menemui Menteri Yogie S. Memet dan Edi Sudradjat.
Upaya Nico ada hasilnya. Edi Sudradjat, yang dijadwalkan menyampaikan
sambutan petang harinya, kabarnya, meminta polisi membersihkan arena Kongres.
Maka, sekompi Brimob pun diturunkan. ''Demi hukum, saudara-saudara yang tak
memiliki tanda peserta kongres harap keluar. Kongres ini resmi, ada izinnya,''
ujar Letkol Pol. Chairuddin Ismail, Kepala Poltabes Medan, lewat mikrofon di
podium aula itu.
Kedatangan Edi Sudradjat, kendati terlambat 2,5 jam dari jadwal, membawa
berkah bagi Soerjadi dan kelompoknya. Sidang malam itu juga dilanjutkan dan
berhasil menyusun tata tertib Kongres.
Esok harinya, Kamis pekan silam, keadaan aman. Sekompi pasukan huru-hara
bersiaga di luar pagar asrama haji. Pasukan DPP PDI Peralihan kecele. Mereka
tak mampu menembus barikade. Posisi mereka makin terpojok oleh keterangan pers
Panglima Kodam Bukit Barisan, Mayjen A. Pranowo, didampingi Kepala Polda
Sumatera Utara, Brigjen Pol. Soebandy, yang mengatakan aparat keamanan
berpegang pada asas legalitas. Hanya mengakui kongres resmi PDI, dan tak
mentolerir gangguan.
Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Soerjadi. Ia membacakan laporan
pertanggungjawaban DPP PDI, lalu disusul dengan pemandangan umum atas laporan
itu. Sekitar 300 orang wakil kepengurusan daerah tingkat provinsi dan cabang
(tingkat kabupaten) begitu saja menerima laporan pertanggungjawaban Soerjadi.
Bahkan mereka kompak mencalonkan Soerjadi untuk ketua umum.
Forum pleno itu pun berubah menjadi rentetan puji sanjung untuk Soerjadi,
diselingi keplok riuh di sana-sini. Pemimpin sidang, Dimmy Haryanto, Wakil
Sekjen PDI, rupanya melihat peluang bagus. Ia membawa suasana sidang untuk
menceploskan manuver pengesahan Soerjadi sebagai ketua umum secara aklamasi.
Ia lantas mengemukakan kalkulasi: dukungan tertulis ke Soerjadi telah
disampaikan oleh 259 cabang, dari 303 cabang yang ada. ''Cabang yang lain tak
menyodorkan nama alternatif, tapi tak menolak Soerjadi,'' ujar Dimmy. Lalu ia
menawarkan kesepakatan agar mengukuhkan Soerjadi sebagai ketua umum yang baru.
''Setuju!'' suara serentak menyambut dari floor. ''Yang setuju silakan
berdiri,'' seru Dimmy. Dan hampir semua peserta sidang berdiri. Maka, palu pun
diketukkan. Soerjadi ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.
Tak cuma di situ permainan Dimmy. Ia pun menggiring peserta Kongres untuk
menyetujui Soerjadi menjadi ketua formatur yang akan menentukan dewan pimpinan
pusat. Lalu mereka pun menyambut: ''Setuju ..., setuju ....'' Palu diketukkan.
Sidang ditutup dan Soerjadi mendapat hadiah pelukan dari kanan-kiri.
Acara itu membuat Aberson Marle Sihaloho, salah satu kandidat ketua umum,
kesal bukan kepalang. ''Ini pelecehan terhadap demokrasi,'' katanya. Ia
menilai forum itu tak demokratis, karena tak memberi kesempatan peserta yang
punya pandangan lain untuk bicara. ''Ini tidak fair,'' katanya.
Tapi Dimmy Haryanto punya jawaban. Ia menilai keputusan aklamasi itu sah
karena berasal dari sidang pleno, forum tertinggi di kongres. ''Dan semua
berdiri setuju,'' katanya. Pun pidato singkat yang penuh puja-puji itu, kata
Dimmy, bukan reaksi spontan. Pidato para utusan daerah dan cabang itu, kata
Dimmy pula, telah disusun secara tertulis jauh hari sebelumnya. ''Untuk
menanggapi pertanggungjawaban pimpinan pusat yang telah disampaikan secara
tertulis jauh hari sebelumnya,'' ujarnya.
Apa pun yang terjadi, tokoh senior Sabam Sirait, Sekjen PDI 1981-1986, merasa
sebel dengan keputusan itu. Tapi mengapa tokoh yang berhasil membuat Sidang
Umum MPR Maret lalu semarak dengan ''interupsi''-nya ini tak menginterupsi
aklamasi Soerjadi? ''Aku terhenyak. Tahu-tahu palu diketukkan pula. Bodoh kali
awak ini,'' katanya terkekeh-kekeh. Sabam boleh melihat atraksi itu sebagai
dagelan, tapi kelompok PDI Peralihan dan pendukungnya marah bukan kepalang.
Alex terang-terangan menunjukkan dirinya terlibat dalam perencanaan
penyerbuan. Jumat pagi, kelompoknya kembali beraksi. Pintu pagar dilabrak
dengan sebuah jip Toyota kanvas. Bobol. Lalu mereka ke aula utama lagi, yang
ketika itu untuk sidang komisi. Ini ''serbuan'' kedua.
Pimpinan penyerbu, Jacob Nuwawea, menodong para Ketua Daerah PDI yang ada di
situ untuk meneken pernyataan yang antara lain menyebutkan kongres kali ini
tak sah, dan menyerahkan kelanjutannya ke Departemen Dalam Negeri. Atas nama
PDI Ja-Tim, Latief Pudjosakti kontan meneken, mengikuti Ketua PDI Jakarta Alex
Asmasoebrata. Ketua PDI Ja-Bar, Aceh, dan Yogya menyusul.
Pendudukan kali ini membuat sidang mencekam. Atas inisiatif aparat keamanan,
dibikin garis demarkasi, membelah asrama haji menjadi dua bagian. Bagian
dalam, termasuk tempat menginap, untuk kelompok Soerjadi. Aula untuk sidang
dikuasai kelompok PDI Peralihan. Sebagai pemegang tanda peserta, Alex dan
adiknya Ferry Asmasoebrata berhak melintas garis demarkasi. Tapi akibatnya
fatal.
Tanpa dikomando, barisan Satgas PDI Soerjadi menyerbu ke arah Ferry. Alex
mencoba membantu. Tapi akibatnya kakak-beradik ini dihujani pukulan oleh
pemuda pro-Soerjadi. Untung, cepat diamankan aparat. ''Ini Medan, Bung,'' seru
seorang pemuda dari barisan Soerjadi. Ada lima korban luka dari pihak PDI
Peralihan, termasuk Alex dan Ferry.
Sampai Minggu malam upaya menggarap daerah-daerah itu tak membawa hasil.
Dukungan untuk penentang Soerjadi tetap tipis. Ini membuat seorang aparat yang
mengawasi pertarungan itu menyayangkan Alex dan kawan-kawan. ''Payah kali
kawan itu, tak bisa bermain. Maunya terima bersih. Mana bisa?'' ujarnya.
Budi Hardjono mencoba membuat terobosan. Sabtu petang lalu ia berbicara empat
mata dengan Soerjadi. Dengan mimik serius ia bercerita kepada wartawan bahwa
Soerjadi ikhlas Budi Hardjono menggantikannya. ''Kami berbicara dua jam,''
kata Budi. Lantas Budi menuturkan pula nasihat Soerjadi kalau nanti ia menjadi
ketua umum. ''Saya juga berjanji akan melanjutkan pencapaian PDI yang sudah
diraihnya,'' tutur Budi.
Rupanya, jurus Budi menyebar informasi itu cepat diketahui Soerjadi, yang
segera menangkalnya. Kepada wartawan Soerjadi berbicara, ''Omongan Budi
berandai-andai.'' Ada yang bilang Budi membuat manuver itu karena termakan
selebaran gelap yang menyebutkan bahwa sudah ada keputusan bersama untuk
mengangkat Ismunandar menggantikan Soerjadi.
Kelompok Soerjadi berharap kedatangan Wakil Presiden bisa menolong mereka.
Tapi kelompok ini kembali lemas lantaran ada kepastian bahwa Try Sutrisno tak
jadi menutup kongres itu. Padahal, kedatangan Wakil Presiden itu diharapkan
memberi keuntungan ganda: aula bisa dibersihkan untuk pleno barang 20- 30
menit, dan bisa mengatrol bobot keputusan kongres yang amburadul itu.
Namun, hari Sabtu itu pula, Fatimah Ahmad dan beberapa kawan sekubu Soerjadi
menemui Dirjen Sospol Brigjen Sutoyo di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, dalam
siaran pers kubu Fatimah, mempersilakan kongres jalan terus, dan meminta PDI
menyelesaikan kemelutnya secara intern.
Hari Minggu, kedua kubu tampak panik. Kelompok Soerjadi tak berhasil
melakukan pleno untuk mengesahkan keputusan dan tak ada pejabat resmi yang mau
datang menutup Kongres. Sebaliknya, kubu anti-Soerjadi sepertinya tak kunjung
menerima petunjuk kongkret kendati telah berkonsultasi ke Jalan Tengku Daud,
di sebuah guest house Pemda Sum-Ut, sebagai ''pusat pengendalian krisis''.
Usai konsultasi, kelompok ini membuat konferensi pers di Hotel Danau Toba,
Medan. Mereka mengatasnamakan PDI Aceh, DKI, Ja-Bar, Yogya, Ja-Tim, dan
didukung kandidat-kandidat yang gagal menjatuhkan Soerjadi: Aberson, Budi
Hardjono, Ismunandar, dan Soetarjo Soerjogoeritno. Mereka berniat membentuk
caretaker, yang berperan sebagai pengurus sementara sekaligus panitia untuk
kongres luar biasa. ''Kongres yang dibikin Soerjadi dan segala keputusannya
tak sah,'' kata Alex. Niatnya itu akan dikonsultasikan dengan Pemerintah untuk
disetujui.
Sampai Senin pagi, sikap Menteri Yogie S.M. dan Menko Polkam Soesilo
Soedarman masih belum jelas betul arahnya. Kedua petinggi politik ini belum
bisa memastikan kongres Soerjadi itu sah atau tidak. Konon, Soerjadi sudah
menawarkan susunan DPPnya, dan terserah Pemerintah untuk memutuskannya. ''Kita
tunggu sampai laporan masuk dari semua pihak. Terus di-crosscheck dengan
laporan aparat keamanan. Baru nanti bisa diketahui kongres itu lurus apa
tidak,'' ujar Yogie Senin pekan ini.
Agaknya, pertarungan masih akan berlanjut di Jakarta. Siapa yang akan tampil
sebagai pemenang sejati?
Putut Trihusodo, Sarluhut Napitupulu, Munawar Chalil (Medan), dan Dwi Setyo
Irawanto (Jakarta)