KONGRES Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang dibuka Presiden Soeharto
pekan lalu, dengan cepat berubah menjadi arena pertandingan. Ada kelompok yang
bertahan, ada kelompok yang menyerbu. Dan pertandingan itu berakhir tanpa
jelas pemenangnya. Yang jelas, kongres macet.
Pihak DPP, yang mendapat izin menyelenggarakan kongres resmi, tak bisa
mengesahkan hasil-hasilnya. Ia gagal mengadakan sidang pleno. Ruang sidang
satu-satunya diduduki oleh ratusan kelompok DPP Peralihan, sampai saatnya
kongres mesti berakhir, Ahad lalu.
Lakon utama yang dimainkan kedua kubu di pentas kongres Medan itu sebenarnya
sama, yakni Soerjadi. Satu kelompok, terutama kongres resmi, masih mendukung
Soerjadi menjadi ketua umum. Bahkan secara aklamasi mereka telah setuju
memilihnya seusai setiap daerah membacakan pemandangan umumnya. Namun,
kelompok lain, yang dimotori DPP Peralihan, menolak tampilnya Soerjadi ke
pucuk pimpinan. Dan Pemerintah pun, yang biasanya taat pada asas legalitas,
belum mau memutuskan menerima atau menolak keputusan kongres itu.
Persoalan ini mungkin yang membuat kongres menjadi tak menentu. Laporan Utama
bagian pertama mencoba memaparkan proses pergolakan dalam kongres itu. Gerakan
''asal bukan Soerjadi'' memang sudah mewarnai suasana sebelum peserta kongres
bertolak ke Medan. Berbagai dalih dipakai untuk menolak tampilnya Soerjadi
sebagai Ketua Umum PDI. Dari soal pernyataan partainya yang dinilai kritis
terhadap Pemerintah sampai soal pribadinya, yang dianggap ''cacat hukum''
karena ada kemungkinan diseret ke pengadilan sebagai tersangka kasus
penculikan dan penganiayaan dua aktivis PDI.
Namun, kelompok yang mendukungnya pun tak kalah gegap- gempita. Sebelum
datang gangguan lagi, mereka buru-buru memilih secara aklamasi Soerjadi
sebagai ketua umum untuk 1993 - 1998. Tapi, keputusan itu toh tak serta-merta
disetujui Pemerintah. Keabsahannya diragukan walau belum terungkap benar apa
yang menjadi alasannya.
Untuk memberikan gambaran lebih transparan atas kemelut di pentas kongres
itu, kiranya perlu juga dikemukakan kelompok yang menentang Soerjadi. Dari
lingkungan partai, serangan datang dari Kelompok 17 dan DPP Peralihan. Di masa
lalu, mereka memang pernah ditindak Soerjadi karena dianggap tak disiplin
dalam partai itu. Pemerintah bahkan pernah ikut menganggapnya ''di luar
jalur''. Namun, dalam kongres kali ini, mereka masuk perhitungan. Kebetulan,
sasaran mereka sama yakni menggusur Soerjadi. Nah, untuk menanggapi berbagai
isu dan aksi di kongres dan apa yang dicapainya, tentu sangatlah perlu
mendengarkan jawaban Soerjadi sendiri dalam wawancara khusus.
Siapa yang akan memimpin PDI, tentu tak lepas dari sikap Pemerintah. ABRI
bahkan sudah lebih terbuka agar ketua umum partai itu ''selain Soerjadi''.
Sejumlah pengurus daerah dan cabang mengungkapkan imbauan semacam itu dari
aparat keamanan setempat. Dan ini dipastikan lagi setelah Panglima ABRI
menyatakannya dua hari sebelum kongres dibuka. Pertanyaannya, kenapa Soerjadi
tak dikehendaki?
Karena kongres sudah berakhir tanpa keputusan yang disetujui oleh Pemerintah,
maka tulisan ini diakhiri pula dengan prospek PDI, terutama bagaimana konflik
itu diselesaikan. Pemerintah tampaknya akan turun tangan lagi, membantu
mengurai benang kusut pertikaian di tubuh partai itu seperti tujuh tahun lalu
ketika Soerjadi diorbitkan.
Itulah lakon Soerjadi. Dia memang menang, tapi toh ditentang.
A.Margana