Seorang gadis bernama R, 21 tahun, mengaku bingung setelah melakukan oral
sex dengan pacarnya. ''Apakah ada efek negatif melakukan oral sex? Apakah
menelan sperma dapat membesarkan payudara?'' tanya gadis itu terus terang.
Pertanyaan itu ia kirim ke harian Bali Post yang terbit di Denpasar dan dimuat
di rubrik khusus seks Kelopak Kehidupan.
Dokter Wimpie Pangkahila, pengasuh rubrik itu, menjawabnya dengan sangat
hati-hati seperti yang dimuat pada edisi edisi Minggu 18 Juli lalu. Wimpie
prihatin melihat perubahan perilaku seks, tetapi menegaskan bahwa oral sex tak
berbahaya. ''Yang perlu dipikirkan kalau sampai oral sex jadi lebih menarik
dari hubungan seks,'' tulis Wimpie.
Penjelasan itu, mungkin, akan membuat si gadis jadi tenang. Namun, bagi Ketua
Umum PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kartono Mohamad, konsultasi terbuka di
media massa seperti itu sudah berlebihan. Karena dibaca oleh umum.
Ada dua hal yang dituding Kartono. Yang pertama adalah penggunaan kata-kata
vulger yang membuat orang jadi ingin melakukan perbuatan itu. Sedangkan soal
kedua, para dokter sering menjelaskan persoalan secara detail, sampai-sampai,
misalnya, menceritakan proses bersanggama. Itu sama saja dengan mengarahkan
imajinasi pembaca.
Walau belum ada aturan jelas, dokter tak bisa seenaknya menjelaskan masalah
seksual. ''Ada etik yang mengatur yang harus dipatuhi setiap dokter,'' kata
Kartono. Maka, IDI melayangkan surat teguran pada beberapa dokter di Medan,
Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali, yang dianggap sering menyerempet-nyerempet
ketika memberi penjelasan tentang masalah seks. Kartono menolak menyebut
nama-nama dokter yang dianggap melanggar etik itu. ''Ah, kayak tidak tahu
saja,'' katanya. Kini, teguran sudah diserahkan kepada Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK), yang akan menentukan sanksinya. Jika para dokter itu masih
tetap asyik bervulger-vulger, hukuman paling berat adalah mereka akan dipecat
dari IDI, sedang tanggung jawab atas cerita vulger itu ada di tangan redaksi
media massa.
Umumnya, pimpinan media massa mengaku sudah melakukan editing terhadap
konsultasi seperti itu. Harian Pos Kota, misalnya, tak pernah melepas begitu
saja surat-surat pembaca yang menanyakan soal seks. ''Kata-kata yang dianggap
kurang pantas, yang menggunakan bahasa sehari-hari, kami ganti dengan bahasa
medis,'' kata H.M. Syukri Burhan, Ketua Redaksi Pelaksana Pos Kota.
Itu karena masih banyak hal tabu dalam masyarakat, padahal pendidikan seks
lewat media massa mulai dibutuhkan. ''Pengaruh kebebasan seks di Barat semakin
merasuk negeri ini sehingga perlu diberikan pendidikan seks yang benar,'' kata
Burhan. Pos Kota setiap hari sedikitnya menerima 10 surat mengenai seks.
Di radio, konsultasi semacam ini juga ramai. Radio Pesona FM Jakarta juga
membuat acara konsultasi seks karena banyak surat pendengar yang menanyakan
masalah itu. Dan sebelum direkam, semua pertanyaan dan jawaban harus melewati
proses editing dulu. ''Jawaban dokter biasanya hanya didasarkan pada ilmu
kedokteran, tapi masalah seks berkaitan dengan norma sosial dan agama,'' kata
Wisnu, Kepala Bagian Siaran Pesona FM.
Misalnya, ada remaja putri yang mengaku hasrat seksnya tinggi tapi tak bisa
menyalurkan karena belum kawin. Dokter menyarankan untuk berolahraga dan
masturbasi. Namun, pengasuh radio itu memperhalus. ''Kami hanya menekankan
wanita itu mencari kesibukan karena agama melarang masturbasi,'' kata Wisnu.
Jadi, peran redaksi penting dalam memperhalus konsultasi seks.
Susahnya, sampai saat ini tak ada aturan jelas dari Departemen Penerangan,
sehingga bisa saja redaksi sengaja menyajikan masalah seks secara vulger agar
medianya laris. Departemen Penerangan kabarnya hanya minta penghalusan
istilah, seperti ''sanggama'' jadi ''hubungan intim'' atau ''vagina'' jadi
''alat kelamin wanita''.
Soal istilah bisa diperhalus, tapi merangsang atau tidak, urusan lain. Dan
itu konon sulit mengukurnya. ''Orang tua yang membaca memang tidak terangsang,
tapi yang muda bisa terangsang,'' kata dr. Naek L. Tobing, yang banyak
mengasuh kolom konsultasi seks. Itu sebabnya ia berharap ada pembahasan
tentang cara menyampaikan konsultasi seks di media massa. ''Informasi seks
dibutuhkan karena masalah seks selalu dihadapi masyarakat, tapi mereka sulit
mencari pemecahannya,'' kata Naek, yang mengaku tidak mendapat teguran dari
IDI. Mungkin sudah saatnya ada aturan bagaimana sebaiknya mengasuh konsultasi
seks di media massa umum bukan penerbitan khusus yang pembacanya terbatas.
Protes dari masyarakat bukannya tak pernah ada. Harian Bali Post bulan Oktober
1992 pernah didatangi 36 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang
minta agar kolom Kelopak Kehidupan yang terbit setiap minggu dihentikan. Para
mahasiswa menilai kolom yang diasuh Wimpie itu terlalu vulger dan porno.
Redaksi Bali Post memang tidak menutup rubrik itu, tapi mulai memperketat
editingnya.
Susahnya, Wimpie Pangkahila menolak kalau itu dikatakan vulger dan porno.
''Saya mengisi rubrik itu karena dibutuhkan, bukan cari popularitas,'' kata
Wimpie.
Liston P. Siregar, Priyono B. Sumbogo, Bina Bektiati (Jakarta), Putu Fajar
(Denpasar)