PERTEMUAN para donor dana pembangunan Indonesia, yang resmi disebut
Consultative Group for Indonesia (CGI), akhirnya sepakat memberikan pinjaman
dan hibah yang lebih besar. Nilai totalnya US$ 5,11 miliar, alias 3,3 persen
lebih tinggi dari pinjaman tahun lalu yang sekitar US$ 4,9 miliar. Tambahan
sekitar US$ 200 juta itu dikatakan sebagai kemenangan atas keberhasilan
penanganan ekonomi makro yang dilakukan Indonesia.
Sukses itu semakin terasa berbunga-bunga karena dicapai pada saat
negara-negara donor sedang sibuk memangkas anggarannya. ''Hal itu menunjukkan
kebijaksanaan pembangunan Indonesia dianggap berjalan dalam arah yang tepat,''
kata Gautam Kaji, Wakil Presiden Bank Dunia yang menjadi ketua sidang CGI di
Paris, akhir pekan lalu.
Pujian memang disampaikan, tapi tidaklah tanpa kritik. Delegasi Jerman
menyatakan kekhawatirannya terhadap struktur pemilikan industri yang terlalu
dikuasai segelintir konglomerat. Industri menengah dan besar, yang
dikatakannya hanya satu persen, ternyata memproduksi 80 persen nilai tambah.
Sementara itu, 1,6 juta pengusaha kecil dan mikro, yang mempekerjakan tiga
perempat dari tenaga kerja di sektor industri, memproduksi sisanya.
Ketua delegasi Jerman, Dr. Heinrich Langerbein, juga menyatakan
kekhawatirannya terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)
yang terlalu cepat. ''Memperhatikan investasinya yang begitu besar dalam
kondisi beban utang luar negeri yang tinggi, serta faktor keselamatan di
lokasi yang padat seperti Pulau Jawa, kami berharap PLTN menjadi alternatif
terakhir saja,'' pesannya, hati-hati.
Kritik ini segera mendapat jawaban dari delegasi Indonesia. ''Pertama, saya
tak yakin angka perbandingannya securam itu,'' kata ketua delegasi RI, Saleh
Afiff. ''Selain itu, dalam proses pembangunan ekonomi memang ada tahap seperti
itu yang harus dilalui, karena ingin mempertahankan pertumbuhan tinggi,''
tambah Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita. ''Sebab, yang besar-besarlah
yang paling siap bersaing secara global,'' ujar Ginandjar.
Jawaban itu rupanya dianggap pas. Maklum, persoalan daya saing global
Indonesia memang menjadi kekhawatiran utama bagi para negara donor (lihat
wawancara dengan Saleh Afiff). Kepuasan pihak Jerman terbukti dari bantuannya
yang naik dari US$ 135,5 juta tahun lalu menjadi US$ 138,7 juta tahun ini.
Yang selalu lebih hebat, siapa lagi kalau bukan Jepang, sang ''saudara tua''.
Kendati ekonominya sedang lesu dan pemerintahannya mengalami krisis, bantuan
dan pinjamannya tetap naik. Dari US$ 1,320 miliar tahun lalu menjadi US$ 1,440
miliar tahun ini. ''Saya mengimbau agar donor lain meneruskan bahkan menambah
bantuannya terhadap pembangunan Indonesia,'' kata ketua delegasi Jepang,
Shohel Naito.
Jepang boleh ''murah hati'', tapi negara donor lain ''murah kecaman''. Adalah
''Amerika Serikat yang paling keras bicara soal hak asasi manusia,'' kata
wakil UNDP, Caspar Jan Kamp. Padahal, bantuan AS tahun ini hanya US$ 90,4
juta, berarti turun dari tahun lalu yang US$ 94 juta. ''Kami memang
menyampaikan keprihatinan kami soal hak asasi,'' kata ketua delegasi AS, Peter
Davis. ''Tapi rasanya bukan kami yang paling keras,'' tambahnya lagi.
Sekalipun begitu, gaya AS ini dirasakan sebagai kekecualian. ''Pesan-pesan
serr (mendebarkan Red.) seperti itu tahun ini jauh lebih sedikit daripada
tahun lalu,'' kata Saleh Afiff dengan senyum lebar. Demonstrasi kelompok
anti-Indonesia, yang beraksi tahun lalu, tahun ini justru absen. ''Kami memang
melihat ada perbaikan dalam soal HAM di Indonesia,'' kata Ted Langtry, ketua
delegasi Kanada, yang tahun ini membantu US$ 39 juta.
Tahun lalu Kanada sempat tak mau menjanjikan bantuan sepeser pun karena
alasan hak asasi tadi. Namun, di belakang hari, bantuan itu keluar juga.
Sebaliknya, Belgia tetap mengunci koceknya demi hak asasi. ''Saya harap
masalah ini akhirnya dapat kita selesaikan secara bilateral,'' kata Ginandjar
Kartasasmita, yang khusus bertemu dengan delegasi Belgia itu.
Sementara isu non-ekonomi masih dijadikan pertimbangan utama bagi beberapa
negara, tidak demikian dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank
Dunia dan ADB. ''Kami melayani negara-negara dengan berbagai sistem politik
yang berbeda,'' kata Gautam Kaji. ''Persoalan kebijaksanaan makro ekonomi yang
sehat, pelestarian lingkungan hidup, dan pemerintahan yang 'baik' yang
pengambilan keputusan ekonominya transparan, merupakan hal yang sangat
diperhatikan Bank Dunia dan ADB.''
Itulah sebabnya, persoalan deregulasi ekonomi dan pengelolaan utang sangat
banyak dibicarakan dalam sidang CGI. Bank Indonesia, misalnya, dikritik karena
pemakaian SBI sebagai alat pengendalian moneter dianggap terlalu mahal.
Namun, Gubernur BI Sudradjad Djiwandono peka dan tangkas menanggapi kritik
itu. ''Anda lihat kan, jumlah uang dan suku bunga SBI terus menurun, setelah
saya menjadi Gubernur BI,'' ujarnya menangkis.
Mungkin sikap tanggap seperti ini yang menyebabkan pesan- pesan politis tidak
sampai menutupi cakrawala bantuan ekonomi. Masih ada masalah kebijaksanaan
makro, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan daya saing di
pasar global, yang bersama-sama ikut menentukan suksesnya pembangunan.
Bambang Harymurti (Paris) dan Linda Djalil (Jakarta)