JENDERAL Edi Sudradjat segera memasuki pensiun, maka Feisal Tanjung
merupakan orang yang paling senior di jajaran ABRI. Para pejabat ABRI yang
kini menduduki posisi penting di lembaga itu kebanyakan bekas anak buahnya
dulu di RPKAD (kini Kopassus). Kasad Letnan Jenderal Wismoyo Arismunandar,
Panglima Kostrad Mayor Jenderal Kuntara, dan bekas Pangdam Udayana Mayor
Jenderal Sintong Panjaitan, misalnya, bahkan pernah menjadi anak buah langsung
Feisal di korps Baret Merah itu. ''Mereka adalah para komandan peleton,
sedangkan saya komandan kompinya,'' ujar Feisal suatu ketika. Maka,
pengangkatan Jenderal Feisal Tanjung menjadi Pangab, pekan lalu, berjalan
mulus. Artinya, ia tak meloncati siapa-siapa.
Tiga hari sebelum ia dilantik, Rabu pekan lalu, pangkatnya dinaikkan
setingkat menjadi jenderal penuh berbintang empat. Pada malamnya, Pangab baru
ini menerima Redaktur Eksekutif Herry Komar dan Koordinator Reportase Amran
Nasution dari TEMPO, serta Karni Ilyas dari Forum Keadilan, di rumah
pribadinya, Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Feisal
tampak cerah malam itu. Ia banyak tertawa. Maka, wawancara ini pun berlangsung
dengan akrab. Feisal menjawab semua pertanyaan yang diajukan, dengan logat
Medannya yang kental itu. Petikannya:
Belum lama ini, selaku Pangab, Jenderal Edi Sudradjat menyebut perlunya ABRI
back to basic. Kenapa sekarang itu perlu diketengahkan?
Back to basic dalam arti yang luas adalah refungsionalisasi ABRI, menuju
kembali kepada pelaksanaan tugas dan fungsi ABRI sebagai pejuang dan prajurit
profesional. Sebagai pejuang, ABRI tak akan berhenti berjuang sebelum
cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tercapai. Adapun
sebagai prajurit profesional, ABRI selalu menempa diri sehingga memiliki
keahlian menurut bidang tugasnya, mampu mengantisipasi perkembangan zaman,
memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam. Sedangkan arti sempit dari back to
basic adalah kembali ke norma-norma kehidupan dasar keprajuritan, sesuai
dengan peraturan militer dasar: penghormatan, baris berbaris, disiplin
tentara, dan sebagainya. Kalau sekarang back to basic dicanangkan, bukan
berarti telah terjadi penyimpangan dari norma-norma dasar yang berlaku. Tapi
hal itu perlu diingatkan dan dimantapkan guna menghadapi tantangan dan tugas
ABRI di masa datang. Refungsionalisasi ABRI perlu disegarkan, untuk mencegah
melemahnya pemahaman hakikat tugas dan fungsi ABRI sebagai pejuang dan
prajurit profesional.
Dengan back to basic, berarti disiplin dan profesionalisme ABRI akan
meningkat. Tapi bagaimana itu dilaksanakan kalau seorang sersan dengan dua
anak gajinya cuma Rp 90.000 sebulan?
Saya tahu itu. Kami tak bisa menuntut karena itulah yang bisa diberikan
Pemerintah. Kalau Pemerintah memberikan lebih kepada ABRI, itu kan berarti
meningkatnya anggaran rutin? Lantas mana lagi untuk anggaran pembangunan?
Jadi, demi bangsa dan negara ini, ABRI sangat toleran.
Tak ada jalan keluarnya?
Upaya ke dalam kami laksanakan dengan membentuk koperasi dan yayasan. Di
tingkat prajurit, ada tabungan wajib perumahan, ada Asabri (Asuransi ABRI).
Dengan manejemen yang baik, seorang sersan bisa punya rumah. Dana kita
terbatas, memang. Uang lauk-pauk itu Rp 1.600. Artinya, dengan 75 sen dolar
seseorang hidup satu kali 24 jam. Tentang masalah ini, saya sudah bilang ke
Bappenas, ke Departemen Keuangan.
Program Bapak sebagai Pangab?
Peningkatan mutu. Sumber daya manusia itu perlu ditingkatkan, diutamakan.
Kita tak usah bicara program yang jauh-jauh, yang muluk-muluk, kalau orangnya
tak baik, sia-sia saja, waktu terbuang, tenaga terbuang, biaya terbuang.
Bagaimana itu dilaksanakan?
Dengan pendidikan dan latihan. Tentang penertiban-penertiban ke dalam yang
belakangan ini dilaksanakan?
Kalau bicara soal meningkatkan sumber daya manusia, itu tentu termasuk
meningkatkan disiplin, ya tertib, ya ini..., ini..., ini... semua sudah
built-in di dalamnya.
Tadi Bapak menyebut-nyebut prajurit profesional. Maksudnya?
Sesuai dengan pengertian yang universal, itu mengandung arti seseorang
memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, dan memiliki tanggung jawab yang
mendalam terhadap tugas yang diembannya. Khusus untuk ABRI yang telah memiliki
Saptamarga sebagai kode etik, ABRI pertama-tama adalah pejuang, baru kemudian
dinyatakan bahwa ABRI adalah prajurit profesional.
Belakangan ini dwifungsi ABRI banyak dibicarakan orang, dihubungkan dengan
kian menyurutnya peran politik ABRI. Contohnya, minimnya ABRI di kabinet.
Malah, Ketua Umum Golkar mendatang disebut-sebut akan diduduki seorang sipil,
Harmoko. Bagaimana sebetulnya dwifungsi ABRI menurut Bapak, dan bagaimana
menerapkannya dalam perpolitikan kita?
Dwifungsi ABRI itu merupakan semangat, pengabdian, dan tekad ABRI untuk ikut
berperan serta dalam pembangunan nasional, dan merupakan wujud implementasi
dari hakikat ABRI sebagai pejuang yang tak akan berhenti berjuang sebelum
cita-cita bangsanya tercapai. Wujud dan intensitas dwifungsi jelas dapat
berubah dari masa ke masa. Suatu saat sangat dominan, seperti yang terjadi
pada awal Orde Baru. Pada saat yang lain bisa saja ABRI bersikap tut wuri
handayani (membimbing dari belakang), sesuai dengan salah satu asas
kepemimpinan ABRI. Namun, yang perlu disadari oleh kita semua, ABRI tidak
hanya ingin menjadi penonton dan sekadar bertindak sebagai brandweer (pemadam
kebakaran) semata. Manakala hal itu sampai terjadi, yang akan menjadi korban,
dan paling menderita, adalah rakyat. Karena itu, ABRI harus bertindak
pro-aktif dan bukan reaktif, serta selalu bersikap antisipatif dalam
memelihara stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis.
ABRI tidak ingin menjadi penonton dan menjadi pemadam kebakaran. Tapi tut
wuri handayani itu kan artinya kira-kira ABRI di belakang menjadi pendorong?
Ya, itu dilihat situasinya pada saat itu. Apakah kondisi sekarang ini kita
ing ngarso sung tulodho (di depan memberi teladan) atau ing madyo mbangun
karso (di tengah, memberi inisiatif) atau tut wuri handayani? Itu tinggal kita
lihat saja. Barangkali pada awal (Orde Baru) tadi, ing ngarso sung tulodho
yang kita terapkan. Tapi sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan
yang kita kehendaki? Kondisi tertentu pada situasi tertentu itu bisa saja
terjadi. Bisa jadi, suatu saat, di Golkar sudah terjadi tut wuri handayani, di
tempat ini sudah, di tempat itu belum. Tapi kalau semua sudah berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan, tut wuri handayani yang kita terapkan. Kekaryaan bisa
berkurang, tapi ingat, dwifungsi tetap, karena dwifungsi itu adalah kehidupan
ABRI, karena cintanya ABRI sama bangsa ini, negara ini. Karena cintanya ABRI
pada tercapainya tujuan nasional.
ABRI itu dididik dan dilatih untuk bertempur, menumpas lawan. Seorang anggota
ABRI dilepas sendirian di Timor Timur, tanpa makanan, ia bisa bertahan
berbulan-bulan. Ia profesional di bidangnya ini. Tapi kalau di jabatan-jabatan
sipil, ia kan tidak lagi profesional. Pendapat Bapak?
Syarat untuk menunjuk orang di jabatan tertentu, pertama, instansi itu
memerlukan. Lalu kami nilai orang ini: dia kapabel dan akseptabel? Kalau
tidak, ngapain dia ditaruh di sana? Kalau ternyata setelah kami cek orang itu
tidak kapabel dan akseptabel, kami tidak akan pandang bulu, tidak pandang
pangkatnya apa, orang ini akan ditarik. Buat apa kami harus berkorban hanya
untuk kepentingan satu orang?
Dalam suatu wawancara, Jenderal T.B. Simatupang pernah mengatakan bahwa
semakin sedikit anggota ABRI yang memegang jabatan sipil, berarti dwifungsi
ABRI sukses. Soalnya, kemunculan banyak tokoh ABRI di jabatan sipil itu karena
situasi darurat (terutama setelah G30S-PKI). Bagaimana pendapat Bapak?
Kekaryaan ABRI memang tidak identik dengan dwifungsi ABRI, karena kekaryaan
adalah penugasan anggota ABRI secara selektif yang diminta oleh instansi
pengguna di luar ABRI.
Ada yang berpendapat jumlah anggota ABRI yang diangkat di DPR itu agar
dikurangi.
Kita kan sudah punya aturan main. Ada ketentuannya. Bicarakan saja hal itu di
MPR.
Bapak tak keberatan soal itu dibicarakan di MPR?
Silakan saja, sepanjang itu memecahkan masalah dan mengikuti peraturan.
Kembali ke fungsi sosial politik. Berapa penting Ketua Umum Golkar harus
dipegang oleh orang ABRI?
Golkar itu adalah kekuatan sosial politik yang begitu besar, karena itu ia
amat menentukan. Bisakah dia berjalan seperti apa yang dicita-citakan semula?
Adakah jaminan kita tahu sendiri di dalamnya ada interes-interes Golkar akan
berjalan sesuai dengan cita-cita itu? Apabila ia sudah bisa, silakan saja.
Tapi nyatanya untuk Ketua Umum Golkar, ABRI calonnya banyak sekali, sampai
Pak Solichin G.P. (Sesdalopbang), Pak Syaukat (Sekretaris Militer), dan
sebagainya.
Itu kan karena kalian saja yang mencari-cari berita. Kalian datangi Syaukat,
kalian paksa dia bicara. Kalian tanya, ''Kalau Bapak dicalonkan, mau apa
tidak?'' Seseorang kalau ditodong begitu apalagi dia kan pejabat tentu punya
harga diri. Lalu dia jawab apa adanya.
Tapi kira-kira ABRI sudah punya calon Ketua Umum Golkar?
Belum. Tapi kami kan punya KBA (keluarga besar ABRI) di Golkar. Tapi jelas
Munas-lah yang menentukan. Terserah Munas saja.
Tapi dari Pak Edi Sudradjat (bekas Pangab), kan kesannya seperti harus ABRI?
Bisa saja kesan orang seperti itu, padahal kan tidak begitu maksud Pak Edi.
Kan sudah dijelaskannya juga bahwa itu semua terserah Munas. Tidak mutlak
harus ABRI.
Selama ini ABRI selalu menaruh perhatian pada Golkar. Padahal, kalau
dihitung-hitung, Golkar itu sudah ada sebelum Orde Baru. Sampai kapan Golkar
bisa dilepas oleh ABRI?
Kapan? Apabila kami lihat Golkar itu sudah mapan, sudah baik, sesuai dengan
yang dicita-citakan semula. Tapi harus diingat ya, ABRI itu tidak ada di
Golkar, yang ada di Golkar itu adalah keluarga besar ABRI.
Artinya, ABRI tak lagi kepingin orangnya menjadi Ketua Umum Golkar?
Yang memutuskan Munas.
Jadi, perhatian ABRI kepada Golkar itu sebatas mana?
Kami menyiapkan calon-calon, silakan Munas yang memutuskan.
Tak punya target agar orang ABRI yang jadi? Tidak.
Selama dua puluhan tahun ini, kan Ketua Umum Golkar selalu ABRI?
Itu kan awal-awal. Kalau sudah teratur, kami lepaskan.
Pak Wahono, Ketua Umum Golkar sekarang, kan ABRI?
Dia kan dipilih Munas?
Di Golkar dikenal mekanisme tiga jalur: birokrat, Golkar, dan ABRI. Dulu
ketiga jalur ini selalu sejalan. Kenapa belakangan ini dalam
pemilihan-pemilihan gubernur tampaknya jalur Golkar dengan jalur ABRI ada
konflik?
Itu bukan konflik. Itu kan dinamika demokrasi. Bagaimana kalian ini, di satu
segi kalian teriak-teriak tentang demokrasi. Sekarang kalian bicara seperti
ini, ada konflik. Padahal, itu kan namanya dinamika.
Apa tantangan yang dihadapi ABRI? Adakah potensi musuh di dalam negeri? Dari
luar negeri?
Tantangan bagi ABRI ialah kemampuannya untuk mengantisipasi perkembangan
keadaan, antara lain yang diwarnai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, arus globalisasi, proteksionisme ekonomi, atau isu hak asasi
manusia. ABRI akan selalu berupaya agar hal-hal itu tak mengakibatkan
terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan. Tentang musuh
potensial dari luar, dapat dijelaskan bahwa meski tak ada lagi rivalitas
Timur-Barat, derajat ketidakpastian ternyata tak hilang dan relatif tinggi.
Dalam jangka pendek, potensi ancaman dari luar boleh dikatakan nihil, namun
kita dituntut untuk waspada, mengingat adanya potensi konflik di sekeliling
kita, seperti soal Kepulauan Spratley, Kepulauan Paracel, atau Kamboja.
Kalau bisa diperjelas, ancaman paling potensial di dalam negeri itu apa?
SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). SARA itu amat potensial. Kita
membutuhkan waktu yang lama untuk membuat bangsa ini. Amerika Serikat saja,
yang sudah 200 tahun merdeka, masih kena SARA. Lihat saja peristiwa di Los
Angeles itu.
Kaya-miskin tak menjadi ancaman?
Ya, ancaman.
Dalam situasi seperti sekarang, menurut Bapak, perlukah ABRI meningkatkan
kemampuan teknologi peralatannya?
Jelas. F-16 itu untuk apa? Kita beli kapal perang dari Jerman itu untuk apa?
Tapi kalau ditanya, siapa musuh kita, saya tak akan menjawab sekarang.
Bagaimana dengan pembelian pesawat Hawk dari Inggris itu?
Teknologi itu ada generasinya, kita tak bisa meloncat-loncat. Harus selangkah
demi selangkah. Karena itu, mau tak mau Hawk itu harus kita beli, supaya
ilmunya kita peroleh dengan tertata baik. Sekarang kita beli satu skuadron (24
pesawat).
Menristek Habibie pernah bilang kita akan membeli lebih dari 100 Hawk.
Itu kan ketika masih ngomong-ngomong saja?
Ngomong-ngomong, siapa tokoh yang Bapak kagumi? Pak Yusuf (maksudnya: bekas
Menhankam Pangab Jenderal Yusuf, yang kini menjabat Ketua BPK Red.).
Selain Pak Yusuf?
Pak Sarwo Edhie Wibowo (maksudnya: bekas Komandan RPKAD).
Kenapa mereka?
Mereka itu jujur, dan semata-mata hanya mengabdi.
Ada yang bilang, dulu Pak Sarwo Edhie selalu menyebut nama Bapak sebagai
perwira yang harus dicontoh. Itu isu saja atau memang betul?
Ah, itu kan karena saya pernah minta perintah ke Pak Sarwo? Begini, tahun
1969, Pak Sarwo baru menjadi Panglima Kodam di Irian Jaya. Ketika itu, ia
diserbu pemberontak saat meninjau Kota Enarotali, Kabupaten Paniai. Ketika itu
Pak Sarwo tak mendapat usulan dari stafnya bagaimana mengatasi situasi itu.
Saya ketika itu memimpin pasukan RPKAD di Jayapura, dengan pangkat kapten.
Saya temui Pak Sarwo di Biak, saya minta perintah untuk mengatasi situasi itu
dalam tempo 12 jam. Setelah Pak Sarwo memberi perintah, saya segera membawa
pasukan saya dengan pesawat Fokker dan menerjunkannya di daerah itu. Ternyata
cuma dalam sembilan jam daerah itu sudah kami kuasai. Saya telepon Pak Sarwo,
saya bilang, sudah, Pak, sekarang Bapak boleh mendarat di sini. Dia senang
sekali.
Ada yang menyebut bahwa sumber rekrutmen pimpinan ABRI itu bersumber dari
ajudan presiden dan korps Baret Merah, Kopassus. Pangab kebetulan dari
Kopassus, apakah nanti Baret Merah akan tambah potensial sebagai sumber
rekrutmen?
Anggapan demikian itu keliru sekali. Sesuai dengan pola pembinaan karier
perwira ABRI selama ini, ABRI merekrut putra- putri terbaiknya untuk jabatan
penting di lingkungan ABRI. Di lain pihak, perwira yang dipilih menjadi ajudan
presiden maupun yang diterima di lingkungan Kopassus memang telah melalui
seleksi yang ketat. Wajar bila kemudian perwira pilihan tersebut mempunyai
potensi pengembangan karier yang baik. Namun, perlu diketahui bahwa saat ini
banyak pejabat teras ABRI yang bukan dari ajudan presiden atau korps Baret
Merah, misalnya Kasum ABRI Letjen Mantiri dan Kassospol ABRI Letjen Haryoto.
Banyak lagi yang lain.
Bapak mencapai sukses sebagai Ketua Dewan Kehormatan Militer (DKM), menyusul
Peristiwa Dili. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan ABRI agar peristiwa
serupa tak terulang?
Permasalahan 12 November itu bukan masalah keamanan semata, tapi totalitas
dari permasalahan yang muaranya menjadi masalah keamanan. Dari pihak ABRI
sendiri, kita sadari bahwa saat menangani peristiwa tersebut di lapangan,
telah terjadi kekeliruan. Saya berpendapat kekeliruan itu manusiawi dan wajar,
tapi ABRI tetap konsisten, sehingga yang salah tetap ditindak secara
proporsional. Kesemuanya ini menjadi suatu pelajaran yang amat berharga dan
mahal, menjadi bahan kajian dan telah digunakan untuk upaya penyempurnaan, di
bidang pendidikan, latihan, doktrin, dan organisasi, agar peristiwa serupa tak
terulang.