SEBAGAI anggota DPR yang mewakili PDI Jawa Timur, Budi Hardjono sering
mondar-mandir Jakarta-Surabaya. Dalam perjalanan dari Bandara Sukarno-Hatta ke
Juanda, ia sering melihat lalu- lalangnya perjalanan dinas pejabat PT PAL
Indonesia dari Jakarta-Surabaya atau sebaliknya. Namun, frekuensi perjalanan
dinas para pejabat BUMN industri perkapalan itu ternyata jauh melampaui angka
yang ia duga. ''Bayangkan, sehari perlu Rp 4,5 juta,'' ujarnya. Jadi, setahun
butuh Rp 1,17 miliar hanya untuk perjalanan dalam negeri.
Temuan ini, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR yang antara lain membidangi
perindustrian itu, telah mendapat konfirmasi dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang baru usai meneliti buku keuangan PT PAL. Budi pun lantas
mengumumkan temuan itu kepada wartawan di DPR pekan lalu, ''Saya tak ingin
berburuk sangka. Namun saya melihat ada persoalan di sana.''
Mahalnya biaya perjalanan dinas itu, menurut Budi, hanya satu dari sederet
pemborosan lainnya. Di antaranya, tentang adanya pinjaman uang Rp 50 jutaRp
200 juta kepada sejumlah pejabat teras PT PAL. ''Hebatnya, pinjaman boleh
hanya dibayar 50%,'' tambahnya.
Dalam hal anggaran, menurut Budi, PT PAL kacau. Anggaran tak dipakai untuk
alat pengendali bujet, hingga realisasi biaya selalu di atas anggaran.
''Maklum, PAL tak punya direktur keuangan,'' katanya.
Ketiadaan direktur keuangan tak membuat organisasinya ramping. BPK mencatat,
di PAL terlalu banyak pejabat tinggi, termasuk 5 wakil kepala divisi dan 38
staf ahli, yang dinilai tak jelas tugasnya. Itu dinilainya sebagai sumber
pemborosan.
Manajemen yang kurang rapi itu, kata Budi, membuahkan bisnis yang merugi.
Sampai akhir 1992 lalu, katanya, PAL mengalami kerugian pokok Rp 81,3 miliar.
Padahal, Pemerintah telah membenamkan investasi di sana sekitar Rp 650 miliar.
BPK dalam laporan terakhirnya Februari silam mencatat adanya 10 pasal
''keanehan'' di PT PAL. Misalnya, proyek pembuatan 4 perahu cepat jetfoil yang
sedianya akan dipakai Angkatan Laut. Jual-belinya tertunda karena TNI AL tak
punya uang. Untuk empat jetfoil itu PAL memasang harga Rp 179 miliar harga
setelah diambil untung 50%. Sebagian modalnya pinjaman dari Bank Exim Amerika,
dan rencana semula status proyek ini adalah komersial. Tapi gara-gara TNI AL
tak sanggup membeli, biaya pembuatan jetfoil itu masuk dalam pos riset dan
pengembangan PAL.
Lantas apa kata Habibie, yang menjabat Direktur Utama PT PAL? Proyek jetfoil
itu, kata Habibie, memang banyak lika-likunya. Bank Exim AS yang membiayai
proyek itu emoh berhubungan dengan TNI AL karena bertentangan dengan
tradisinya: tak mendanai proyek militer. Yang terjadi kemudian, Bank Exim AS
minta PAL sebagai pembeli. Habibie setuju dengan syarat: kapal itu diba- ngun
sendiri oleh PAL, dengan membeli lisensi dari Boeing.
Maka, bila TNI AL tak membeli langsung jetfoil itu, kata Habibie, pangkalnya
bukan hanya soal anggaran yang cekak. Habibie menjamin tak ada manipulasi di
balik proyek itu. ''Everything is okay,'' ujarnya.
Tentang adanya biaya yang selalu di atas anggaran, pun Habibie tak kurang
jawaban. Ia mengungkapkan banyak masalah di proyek PAL itu. ''Yang
dipersoalkan, orang hanya membaca jumlah angka yang disiapkan sekian, kok
keluarnya lain,'' kata Habibie.
Bahwa banyak dana yang dicurahkan ke PAL, kata Habibie, itu konsekuensi
Indonesia sebagai negara kepulauan. ''Kita harus punya keunggulan di bidang
maritim,'' ujarnya. Budi setuju dengan pendapat Habibie. ''Tapi manajemen PAL
dan keuangannya harus baik, terbuka,'' ujarnya.
PTH dan Siti Nurbaiti