TUGAS katrol-mengatrol nilai kini bukan monopoli dosen penguji. Petugas
administrasi ternyata lebih jago. Sebab ia bisa menaikkan nilai sejumlah
mahasiswa untuk berbagai mata kuliah. Tergantung pesanan. Dan nyatanya,
petugas administrasi juga bisa meluluskan sarjana.
Petugas administrasi yang dituduh mengatrol nilai itu adalah Haitami, dari
IAIN Antasari, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat manipulasi nilai
itu, menurut Rektor Dr. Alfani Daud, gelar 16 sarjana yang sudah diwisuda
dicabut dan 32 mahasiswa diskors tak boleh ikut kuliah selama tiga semester.
''Kalau mau menuruti hati, mestinya mereka semua saya pecat,'' katanya kepada
TEMPO. Hanya demi masa depan mereka yang terkatrol nilainya itu, ''Cukuplah
kalau dikenai sanksi skorsing dan diwajibkan mengulang ujian mata kuliah yang
belum lulus.'' Sementara itu, Haitami yang dituduh menaikkan nilai pada
transkripsi nilai mahasiswa, kata Rektor Alfani Daud, diturunkan setingkat
pangkatnya dari IIC menjadi IIB.
Terbongkarnya manipulasi nilai di IAIN Antasari itu konon berkat kejelian
seorang dosen penguji. Suatu kali di bulan Maret lalu, seorang dosen melihat
transkripsi nilai mahasiswanya yang mendapat nilai A untuk mata kuliahnya.
Padahal dosen penguji ini ingat betul bahwa mahasiswa itu tak mungkin meraih
nilai tertinggi itu.
Berangkat dari kecurigaan itulah kemudian sang dosen melakukan pelacakan. Dan
hasilnya, di luar dugaan. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah nilai palsu dari
beberapa mahasiswa. Sumbernya, ya itu tadi, berkat ''jasa baik'' petugas
administrasi. Nilai yang dinaikkan pun bukan hanya mata kuliah yang dipegang
dosen itu. Ternyata banyak nilai katrolan untuk mata kuliah yang diberikan
para dosen rekannya. Bahkan hampir di semua fakultas terjadi pengatrolan.
Hasil yang dikumpulkan tim penyelidik menunjukkan bahwa di Fakultas Dakwah ada
20 mahasiswa, 10 orang dari Fakultas Syariah, 16 mahasiswa Fakultas Tarbiyah
dan dua orang dari Fakultas Ushuluddin.
Motif pemalsuan nilai pun beragam. Ada yang sekadar minta kenaikan agar
indeks prestasinya lebih tinggi. Ini merupakan syarat untuk bisa mengambil
mata kuliah lebih banyak agar satuan kredit semester (SKS) segera mencukupi
untuk lulus menjadi sarjana. Ada pula yang minta dinaikkan nilainya agar bisa
lebih cepat ikut ujian skripsi, atau agar bisa mendapat beasiswa. Praktek
katrol-mengatrol nilai yang baru saja dibongkar ini tercatat berlangsung sejak
lima tahun lalu. ''Pokoknya, banyak mahasiswa yang menempuh segala cara agar
nilainya dinaikkan,'' kata Haitami, staf administrasi yang dianggap terlibat
dalam permainan ini, berterus terang kepada Almin Hatta dari TEMPO di
Banjarmasin.
Ide menaikkan nilai itu, menurut Haitami, datang dari mahasiswa juga. Pada
mulanya ia menemukan beberapa nilai pada kartu program studi (KPS) seorang
mahasiswa di-tipp-ex. Setelah ia cocokkan dengan arsip bagian akademik dan
kemahasiswaan, ternyata si mahasiswa itu telah mengubah beberapa nilainya.
Merasa bersalah, mahasiswa itu lantas membujuk Haitami agar tak ''menilang''
nya. ''Kuncinya kan ada pada Bapak. Tolonglah, selesaikan saja. Atur saja
dong, Pak,'' kata Haitami menirukan mahasiswa itu.
Hati petugas adminstrasi, sarjana muda Ushuluddin IAIN tempat ia kini
bekerja, itu pun jatuh. Ia menolongnya dengan memberi nilai seperti yang
diminta dalam transkripsi yang asli. Ia tak menyebut berapa ''uang damai''
yang didapat dari pengalaman pertama itu. Yang jelas, kemudian Haitami menjadi
beken dan diburu-buru para mahasiswa. Bukan hanya di kantor, di rumah pun
didatangi mahasiswa. Imbalan yang diterima tentu bertingkat, sejajar dengan
kenaikan nilai yang dipesan. Untuk menaikkan setingkat, dari nilai paling
jeblok D ke C, tarifnya sekitar Rp 10.000 per mata kuliah. Tapi, kalau
mahasiswa itu tak lulus dalam satu mata kuliah dan ingin mendapat nilai
tertinggi A, tarif dipasangnya Rp 60.000. Dan menurut tim penyelidik, ada
seorang mahasiswa angkatan 1987 yang berhasil mendapat katrolan nilai 16 mata
kuliah, atau seperlima dari seluruh mata kuliah untuk menjadi sarjana.
Dari ''bisnis katrol'' di kampus IAIN itu, kantong Haitami, yang tahun 1986
adalah tukang ojek, konon cukup tebal. ''Yang saya peroleh selama ini paling
cuma Rp 500 ribu,'' katanya. Tak semua mahasiswa yang dinaikkan nilainya
dikutip bayaran.
Hinduan, bukan nama sebenarnya, mengaku mula-mula nilainya dinaikkan tanpa
sepengetahuannya. Untuk membalas ''pancingan'' itu, ia kemudian berunding
untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang lain. Dan Hinduan pun membayar
rata-rata Rp 15.000 untuk kenaikan setingkat nilai SKS-nya. Namun ada pula
yang sudah dikatrol tiga nilai mata kuliah, tapi belum diminta bayaran.
''Entahlah, Haitami begitu baik sama saya,'' kata Aisyiah, juga bukan nama
asli, dari Fakultas Tarbiyah.
Bagaimanapun, mereka yang tertangkap mendapat katrolan nilai kini mesti
menjalani hukuman. Maryam Jamilah, misalnya, mengaku mendapat kenaikan nilai
untuk empat mata kuliah tanpa membayar sepeser pun. Ia kini merasa tertekan
karena diskors tiga semester. Demikian halnya mereka yang telah diwisuda jadi
sarjana berkat nilai katrolan. Sebagian menyatakan bersedia mengulang ujian.
''Kalau mereka tak mau menerima sanksi, akan rugi sendiri,'' kata Rektor
Alfani Daud. Sebab ijazah mereka akan dicabut.
Agus Basri (Jakarta)