SITI Fatonah, anggota kelompencapir Ngunduh, mengeluh kepada Menteri Harmoko
saat temu wicara pekan lalu. ''Nelangsa hati kami, Pak, karena daerah kami,
Tulungagung, disebut sebagai daerah miskin,'' katanya.
Apa boleh dibilang. Dalam peta kemiskinan, yang diungkapkanm Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita dua
pekan silam, Kabupaten Tulungagung punya 17 kecamatan miskin, dari 19
kecamatan yang dibawahkannya. Rupanya 1.236 kecamatan di seluruh Indonesia,
alias 34% dari kecamatan yang ada, masuk kategori miskin dan sangat miskin.
Peta Kemiskinan, menurut Menteri Ginandjar, dibuat berdasarkan data dari
desa-desa. Setiap tahun kepala urusan pembangunan di tingkat kecamatan,
dibantu mantri statistik dan aparat desa, mengolah data untuk evaluasi
perkembangan desa. Ukuran yang dipakai ada tujuh indikator, yang salah satunya
adalah tingkat pendapatan desa per kapita. Data itu diambil dan dikalkulasikan
Kantor Bangdes di kabupaten, terus dinaikkan ke tingkat provinsi, Dirjen
Pembangunan Desa, sampai Departemen Dalam Negeri. ''Data inilah yang dipakai
untuk menyusun peta kemiskinan itu,'' kata Ginandjar.
Secara nasional, tingkat kemiskinan diukur dengan kriteria Biro Pusat
Statistik (BPS), yaitu 2.100 kalori per kepala per hari. Sehingga dari Survei
Sosial Ekonomi Nasional 1990 itu ditemukan 27,2 juta penduduk miskin di
Indonesia. Dari jumlah itu, yang tinggal di desa tercatat dua kali lipat (17,8
juta) dibanding dengan yang ada di kota. Dan komposisi ini terjadi dari tahun
ke tahun (Lihat: Tabel). Menurut Ketua BPS Azwar Rasjid, peta kemiskinan itu
datanya memang ada yang berasal dari BPS, tapi juga ada dari sumber- sumber
lain, seperti Bangdes. BPS menyumbang data desa miskin, yang diukur
berdasarkan fasilitas yang ada di desa (potensi desa) dan bukannya data
pendapatan penduduk desa itu. Bappenas menggabung data BPS, Bangdes, dan
sumber lain.
Tapi lain lagi yang dibilang Bappenas. Menurut Deputi Bidang Regional dan
Daerah Bappenas Sugianto Soegijoko, pihaknya tak menggunakan data BPS yang
dikumpulkan melalui survei potensial desa itu. ''Data potensial desa versi BPS
itu tidak operasional. Susah untuk mengukur kalori,'' katanya.
Sedangkan penentuan garis kemiskinan untuk peta kemiskinan itu diukur dengan
kriteria Sayogyo, yang menghitung besarnya pendapatan penduduk untuk pemenuhan
kebutuhan hidup minimum. Yakni, minimum 240 kilogram beras untuk pedesaan dan
480 kilogram beras untuk perkotaan, hingga didapat rata-rata 360 kilogram
beras per kepala per tahun (setara Rp 210.000).
Sebuah desa, lanjut Ginandjar, bisa disebut miskin bila rata- rata pendapatan
penduduk per kepala di bawah garis kemiskinan itu. Kalau dalam satu kecamatan
50% hingga 75% desanya miskin, kecamatan itu masuk kategori miskin. Tapi, bila
lebih dari 75% desanya miskin, kecamatan itu masuk kategori sangat miskin.
Peta Kemiskinan itu memang menggambarkan batas-batas kabupaten dan kecamatan
per provinsi. Kantong-kantong kemiskinan ditandai dua macam titik-titik.
Lokasi yang digambar dengan titik-titik halus menunjukkan kecamatan miskin.
Bila hiasan titik-titik itu rapat, berarti di situlah kecamatan yang amat
miskin.
Tampaklah semua provinsi di Indonesia penuh titik-titik gelap di sana-sini.
Aceh misalnya, di sana ada 65 kecamatan miskin dan sangat miskin, warna
petanya belang-belang. Di Jawa, yang petaninya kebanyakan hanya punya lahan
kurang dari seperempat hektare, petanya pun belang-bonteng. Jawa Timur yang
pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional ternyata malah terbanyak
memikul kantong kemiskinan. Tercatat 212 kecamatan miskin dan sangat miskin
tersebar di Jawa Timur. Jawa Tengah punya 192 kecamatan miskin dan sangat
miskin, Jawa Barat ada 142 kecamatan miskin dan sangat miskin. Di Jakarta,
yang di sana-sini terhampar kampung kumuh, terdapat 13 kecamatan miskin, tapi
tak satu pun masuk golongan sangat miskin.
Berdasarkan peta inilah Bappenas menyusun perencanaan lokasi- lokasi mana
saja yang perlu mendapat bantuan program pengembangan kawasan terpadu (PKT).
Yakni, program perbaikan kawasan terpencil, terisolasi, terbelakang, dan
miskin, yang dimulai sejak awal Pelita V. ''Penanganan masalah kemiskinan
tidak cukup lagi ditangani secara makro. Tapi harus disesuaikan dengan
kebijakan di setiap daerah, mengingat kantong-kantong kemiskinan itu merata di
seluruh provinsi,'' kata Ginandjar.
Ternyata menunjuk kantong-kantong kemiskinan bukan perkara sepele. Protes
muncul pertama kali dari Gubernur Sumatera Selatan Ramli Hasan Basri. Usai
menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha, Senin pekan lalu, Ramli mengaku
sudah mendatangi wilayah miskin yang disebut peta kemiskinan Ginandjar.
Sumatera Selatan disebut punya empat kecamatan miskin dan delapan kecamatan
sangat miskin. ''Padahal, pada umumnya desa-desa itu sudah maju, dan tak bisa
lagi digolongkan sebagai daerah miskin,'' kata Ramli sembari menguraikan
keberhasilan swasembada pangan, khususnya beras, di daerahnya.
Ramli lalu memerintahkan aparatnya menyusun peta kemiskinan yang baru, yang
diharapkan selesai akhir Juli nanti. ''Saya yakin betul, peta kemiskinan yang
baru itu akan berbeda dengan yang diumumkan Bappenas,'' ujar Ramli.
Protes serupa meruyak di berbagai daerah. Ada yang merasa daerahnya kaya tapi
dibilang miskin, tapi yang miskin malah tak disebut. Perbedaan acuan yang
dipakai, antara data BPS dan yang dipakai Bappenas, rupanya membuat bingung
orang daerah. Misalnya, di Tulungagung, menurut Bappenas, hanya dua kecamatan
yang tidak miskin: Tanggunggunung dan Karangrejo. ''Padahal Tanggunggunung itu
kecamatan paling miskin yang terletak di pegunungan tandus,'' ujar Bupati
Djaefuddin Said kepada TEMPO.
Namun, ada pula yang mengaku tak kaget dengan peta kemiskinan, dan tak perlu
menutup-nutupi fakta. ''Data Bappenas itu tak jauh beda dengan proyeksi yang
dibuat Pemda Tingkat Jawa Tengah. Penilaian itu wajar dan akan dijadikan
pemicu untuk sesegera menuntaskan kemiskinan,'' ujar Gubernur Ismail.
Bahkan Ketua Bappeda Pacitan Hery Trianto berterima kasih karena kabupatennya
dinyatakan termiskin se-Jawa Timur. ''Dengan data itu kami berharap
mendapatkan bantuan lebih besar lagi untuk mengentaskan kemiskinan,'' katanya.
Dari 12 kecamatan, 10 kecamatan di Pacitan dinyatakan miskin. ''Yang akurat,
semua kecamatan di Pacitan miskin,'' tambahnya.
Presiden Soeharto rupanya amat mahfum dengan mencuatnya berbagai reaksi
terhadap peta kemiskinan itu. Pak Harto minta agar para kepala daerah
menjadikan data itu sebagai titik tolak untuk melakukan check and recheck.
''Cocokkan hasil pengecakan di lapangan dengan data yang sudah ada,'' ujar Pak
Harto seperti diungkapkan Menteri Harmoko Rabu pekan lalu.
Maka, Ginandjar pun menyatakan kemungkinan dilakukannya revisi terhadap peta
kemiskinan. ''Jangan ada kesan peta itu sudah final. Jika perlu, peta itu
disempurnakan setiap Pelita atau bahkan setiap tahun,'' kata Ginandjar.
Pihaknya telah mengirim surat kepada para gubenur dan bupati untuk melakukan
evaluasi lebih lanjut mengenai kantong-kantong kemiskinan di wilayah
masing-masing.
Ginandjar menunggu masukan dari gubernur dan bupati hingga 30 Juni 1993.
Sementara itu, Bappenas dan BPS akan berembuk untuk menetapkan kriteria
kemiskinan yang baru. Dan Departemen Dalam Negeri juga telah menginstruksikan
Bappeda-nya untuk memberikan tanggapan resmi terhadap peta kemiskinan versi
Bappenas.
Tentu, tanggapan tak berarti sekadar malu disebut miskin. Data- data memang
harus akurat, dan kriteria untuk pengukurannya pun perlu lebih sahih. Sebab
data kemiskinan tak mesti miskin data.
Ardian Taufik Gesuri, Iwan Qodar Himawan, Wahyu. M (Jakarta)