PADA waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ada
warisan kondisi ekonomi yang dualistik. Yakni antara perekonomian rakyat yang
lemah, terbelakang, dan sektor modern yang dikuasai perusahaan asing, terutama
milik Belanda. Empat belas tahun pertama (1945-1959), sistem ekonomi dualistik
itu bercorak liberal kapitalistik.
Sejak kembali ke UUD 45 (1959), mulailah Indonesia menyusun ekonomi nasional.
Mulai dari sistem ekonomi sisialistik yang gagal total, kemudian dibantinglah
setir menjadi demokrasi ekonomi pasar bebas. Selanjutnya, disusun dan diatur
melalui pola Pelita, menjadi ekonomi berencana.
Dengan ekonomi berencana itulah kemudian dicapai kemajuan. Secara makro,
boleh dibilang sukses. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% setahun. Dan yang juga
menarik adalah berkurangnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (dari
54 juta tahun 1976 menyusut menjadi 27 juta pada 1990).
Namun, prestasi ekonomi berencana itu bukannya tanpa cela. Pertumbuhan
ekonomi yang meyakinkan kurang mampu merapatkan kesenjangan. Dan yang paling
mencolok adalah kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
Dan ini pula tampaknya yang menjadi prioritas kabinet yang sekarang. Untuk
mengentaskan kaum miskin ini, Prof. Mubyarto, yang kini menjadi salah satu
asisten Ketua Bappenas urusan pemerataan dan kemiskinan, pernah mempunyai ide,
yakni perlunya ada strategi kebijaksanaan ekonomi yang langsung melibatkan
kaum miskin itu dalam aneka kegiatan pembangunan demi pemerataan dan keadilan.
Ia punya tiga resep untuk pembangunan ekonomi, yakni lebih terdesentralisasi,
lebih menekankan pembangunan pedesaan, dan memprioritaskan pembangunan sektor
ekonomi rakyat.
Mengapa desa? Sebagian besar, 80%, penduduk berada di desa. Dan lagi, jumlah
orang miskin di desa dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang ada di
kota. Pertumbuhan pendapatan penduduk kota pun jauh lebih pesat ketimbang yang
di desa. Ambil contoh tahun 1990. Pendapatan rata-rata penduduk kota di Jawa
dan Jakarta dua kali lipat yang diperoleh penduduk desa. Belum lagi betapa
pesat kenaikan pendapatan mereka yang tergolong mampu karena industri dan
pusat bisnis ada di kota. Ini tentu meninggalkan jauh mereka yang miskin di
desa.
Untuk melukiskan betapa kian timpangnya yang kaya dan miskin itu, kiranya
pantas dicatat ucapan Mubyarto dalam suatu seminar. Untuk mengatasi
kesenjangan, RRC mengatur agar harga produk industri semakin turun dan produk
pertanian yang melibatkan sebagian besar rakyatnya kian naik. Agak lain
tampaknya dengan di sini. Harga hasil industri cepat menanjak dan harga produk
pertanian cenderung tertinggal. Dan tentu ini merenggangkan jarak yang kaya
dan miskin.
Upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan itulah yang menjadi benang merah
Laporan Utama ini. Bagian pertama, kecuali mengenai tekad Pemerintah memerangi
kemiskinan, juga mengevaluasi berbagai upaya mengangkat mereka yang masih
miskin, yang kini masih 15% itu. Dan sukses menekan kemiskinan ini juga dipuji
oleh Bank Dunia. Dalam pengumumannya juga diungkap peta kemiskinan di seluruh
dunia.
Namun, kesenjangan bukan cuma antara orang per orang atau masyarakat. Ia juga
ada di antara daerah. Bagian kedua ini diikuti dengan suatu analisa tentang
peta kemiskinan di berbagai daerah. Dan semua itu diperjelas dengan wawancara
dengan Menteri Ginandjar Kartasasmita dan sebuah kolom bekas Deputi Ketua BPS
Soetjipto Wirosardjono.
Akhirnya, tidaklah lengkap berbicara kemiskinan tanpa mengetahui kisah kaum
miskin itu sendiri.
A. Margana