KEMISKINAN bukanlah perkara yang bisa ditangani secara sambilan. Dalam GBHN
1993, masalah ini jauh lebih diperhatikan daripada yang sudah-sudah. Presiden
Soeharto pun sejak April lalu membahas masalah tersebut dengan 14 orang
menterinya.
''Kemiskinan masih harus mendapatkan perhatian yang serius. Masalah ini belum
diselesaikan dengan baik dalam PJPT I dan Pelita V,'' demikian penegasan Ketua
Bappenas Ginandjar Kartasasmita ketika meresmikan sejumlah pos dan jabatan
baru di Bappenas, Selasa pekan silam.
Salah satu pos baru di Bappenas itu adalah Asisten Menteri Penanggulangan
Kemiskinan, yang dipercayakan kepada Prof. Dr. Mubyarto, 55 tahun, guru besar
Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ginandjar mengatakan,
Mubyarto tidak dipilih secara mendadak, tapi sudah lama disiapkan.
''Prof. Mubyarto selama ini sudah menulis banyak karangan tentang kemiskinan.
Dan sudah saya baca. Jadi, kita tinggal menunggu bagaimana beliau mengamalkan
ilmunya,'' kata Ginanjar pula. Seperti diketahui, Mubyarto adalah anggota
Bapan Pekerja MPR dalam Sidang Umum 1993 lalu. Sehingga, dalam urusan dengan
GBHN, dialah ahlinya.
Ketika dihubungi TEMPO pekan lalu, Mubyarto mengungkapkan bahwa ia belum
selesai merumuskan masalah yang akan ditanganinya. Ia hanya mengatakan telah
memperoleh pesan khusus untuk melihat program-program Pemerintah dalam hal
pemerataan dan penanggulangan kemiskinan yang sudah digarap selama ini.
Mubyarto diharapkan bisa melahirkan terobosan baru dalam penanggulangan
kemiskinan yang, menurut data Biro Pusat Statistik, mewarnai kehidupan 27 juta
jiwa warga Republik Indonesia itu. Mubyarto sendiri berkeyakinan, ''Memecahkan
persoalan kemiskinan bukan perkara gampang. Lebih banyak susahnya dibandingkan
dengan senangnya.'' Dalam hal ini, dia sudah menghimpun banyak pengalaman,
antara lain sebagai Ketua Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan
UGM. Ia menilai bahwa Pemerintah sebenarnya sudah berupaya mengurangi
kemiskinan, misalnya melalui proyek inpres atau pembagian saham konglomerat
kepada koperasi.
Namun, upaya tersebut hasilnya belum memadai. Penyebabnya, menurut Mubyarto,
adalah banyaknya program yang ternyata belum sampai ke sasarannya, yakni
rakyat kecil. Dan itulah harga yang memang harus ditebus apabila pembangunan
lebih terarah pada pertumbuhan, bukan pada pemerataan.
Koperasi, menurut Mubyarto, bisa diandalkan untuk membantu mengentas
kemiskinan. Jauh sebelum ditunjuk sebagai asisten menteri di Bappenas,
Mubyarto sudah aktif mempromosikan koperasi. Lebih dari itu, Mubyarto dikenal
sebagai pembawa panji-panji konsep ekonomi Pancasila salah satu bukunya
adalah mengenai ekonomi pertanian dan ekonomi Pancasila. KUD (koperasi unit
desa) sepenuhnya ia dukung, sementara masalah pertanian dan pedesaan
ditekuninya terus-menerus.
Mubyarto, yang menghabiskan masa kanak-kanaknya di kawasan pertanian Desa
Demakijo, Sleman, Yogya, menyelesaikan program doktornya di Iowa State
University, AS. Disertasinya mengambil topik ''Elastisitas Surplus Beras yang
Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura, 1965''.
Sebagai ekonom, ia sering bersuara tajam mengkritik pelbagai kebijaksanaan
Pemerintah yang dianggapnya melenceng. Analisa berdasarkan hasil penelitian
semacam itu tetap akan disuarakannya meskipun kini ia sudah masuk dalam
jajaran birokrasi. Bersikap objektif dan terbuka dijanjikannya pula kepada
pers. Tinggal ditunggu, adakah kelak Mubyarto akan setia, minimal untuk
memenuhi janji-janjinya.
MC, Iwan Qodar