JENDERAL (Pol) Kunarto baru kali ini tinggal di rumahnya sendiri di kawasan
Cilangkap, Jakarta, setelah berhenti sebagai Kapolri. Rumah di atas tanah
4.500 m itu baru saja ditempatinya. ''Selama ini, sejak menjabat Wakapolda
Metro Jaya, Kapolda Sum-Ut dan Nusra, saya tinggal di rumah dinas, terakhir di
Jalan Pattimura, rumah dinas Kapolri. Baru kali ini punya rumah sendiri,''
ujarnya sambil tertawa.
Sejak ramai dipersoalkan tarif baru STNK, Kunarto, yang sampai sekarang masih
menganggur, sengaja tak banyak bicara kepada wartawan. ''Ini satu-satunya buat
TEMPO sendiri. Habis bagaimana, wong langsung ditodong begini?'' katanya.
Berikut petikan wawancara wartawan TEMPO Ivan Haris:
Kasus tarif STNK kok jadi ramai. Ada apa, sih, ditunda? Apa karena reaksi
dari masyarakat?
Penundaan ini dimaksudkan untuk mengkaji ulang keputusan itu, termasuk soal
penyesuaian biaya administrasi dengan tahun dan ukuran silinder kendaraan.
Penundaan ini sepenuhnya keputusan Kapolri yang baru. Saya dan Pak Banurusman
dari dulu selalu mengonsultasikan setiap masalah. Wong, ilmunya sama.
Bagaimana proses penunjukkan PT Mindo? Ada yang bilang tendernya tidak fair,
tak terbuka.
Sebenarnya tidak begitu. Perusahaan yang kami hubungi dengan surat ada 18
buah yang kemudian mengajukan proposal. Memang tak bisa kami buka di koran
seperti tender proyek pemerintah yang lain. Karena ini termasuk proyek ABRI.
Dari 18 perusahaan ini, dipilih enam perusahaan, yang kemudian diperas lagi
jadi tiga. Seharusnya kan cuma satu yang jadi pemenang. Tetapi ketiganya mampu
menunjukkan usulan yang sesuai dengan keinginan Polri. Maka, diputuskan
masing-masing mendapat satu proyek, yaitu untuk STNK, BPKB, STCK.
Kalau dikatakan tidak fair, tak benar juga. Karena semuanya kami gelar. Para
peserta tender masing-masing memperagakan model usulannya. Ada yang bagus, ada
yang kampungan ... ha-ha-ha.
Bagaimana Anda tertarik dengan ide komputerisasi STNK ini?
Ide saya sebenarnya ingin seperti yang dimiliki Selandia Baru. Di sana, untuk
urusan STNK, dilakukan dalam empat jalur seperti ban berjalan. Jadi,
mengajukan formulir, lalu cek fisik, membayar, dan mendapat nomor, keluar.
Tapi kemudian dimodifikasi. Sebab, ide saya itu perlu areal luas.
Mahalnya tarif STNK konon karena harus menyewa satelit Palapa?
Yang ditanam PT Mindo memang besar. Soal satelit yang menghubungkan semua
polres, kami coba mengakalinya. Di Palapa, Hankam punya jatah satu transponder
yang dibagi lima. Masing- masing seperlima untuk AD, AL, AU, Polri, dan Mabes
ABRI. Nah, jatah seperlima Polri ini dimanfaatkan buat jaringan on line STNK
dan Samsat ini.
Bagaimana sampai ke putusan biaya administrasi yang tinggi hingga membebani
masyarakat?
Saya mengerti. Memang dulu itu dihitungnya secara agak ''arogan''. Saya bisa
memahami kekagetan masyarakat ini. Saya sendiri kaget kok, waktu baca koran.
Saya baru sadar bahwa ternyata kenaikannya empat belas kali lipat. Dan lebih
kaget lagi ketika ada yang bilang, banyak mobil yang pajaknya lebih rendah
dari biaya administrasinya.
Ada isu, anak Anda ikut dalam proyek komputerisasi ini ....
Tidak benar itu. Ini sungguh menyakitkan saya. Mana mungkin anak saya
ikut-ikutan. Anak saya itu masih kecil-kecil. Nggak mungkin mengerti hal-hal
begini. Yang kecil 21 tahun, masih sekolah. Kakaknya 24 tahun, sudah kawin.
Kuliah nggak selesai lalu kawin. Sekarang ia membuat PT-PT-an bersama
teman-temannya, jual-beli mobil. Kecil-kecilan. Harapannya tak muluk-muluk.
Tiga-empat hari dapat untung sejuta dua juta. Dan saya tak tahu di mana
PT-nya.
Ada yang menuduh Anda meninggalkan bom waktu ....
Itu nggak benar. Sebab, persiapan perjanjian kontrak komputerisasi ini sudah
selesai lama. Ketika mau di-launching, persis ada Sidang Umum MPR. Begitu juga
dengan tilang gaya baru. Semua serba tertunda.
Kenapa sebelum Kapolri diganti?
Soal saya ingin berhenti jadi Kapolri sebenarnya sudah lama saya sampaikan ke
Panglima ABRI, waktu itu Pak Try. Bahwa setelah SU MPR 1993 saya minta
berhenti. Pak Try waktu itu tak setuju. Beliau bilang, kamu kan masih dua
tahun lagi. Saya jawab, saya minta berhenti karena saya sudah bosan dan capek.
Apa kata Presiden dengan proyek komputerisasi STNK ini?
Terus terang saya belum pernah dihubungi beliau dalam soal ini. Tapi waktu
saya menghadap Presiden setelah dilantik menjadi Kapolri, Presiden menanyakan
obsesi saya. Saya bilang ada tiga. Pertama, integrasi Polri ke dalam, ABRI dan
masyarakat. Kedua, profesionalisasi Polri. Dan ketiga modernisasi Polri,
termasuk komputerisasi SIM dan STNK. Untuk yang ketiga ini Presiden bilang, ya
itu coba kamu bereskan. Sekarang, tahu-tahu, timbul persoalan seperti ini.
Saya tak tahu apa reaksi beliau.
Setelah berhenti jadi Kapolri, apa kegiatan Anda?
Tidak ada. Santai dulu, ah. Saya sedang menikmati jadi orang merdeka....