PT Mindo, raksasa eksportir minyak sawit Indonesia yang sudah melanglang
buana, ternyata masih sempat melirik pasar di balik pagar Markas Besar
Kepolisian RI. Perusahaan yang juga berdagang minyak mentah, pipa, sampai jadi
kontraktor inilah yang kini sedang disorot gara-gara kebagian proyek besar
polisi berupa sistem jaringan komunikasi pembuatan STNK, BPKB, dan surat
kendaraan bermotor lainnya. Proyek STNK ini makan investasi Rp 310 miliar.
Sedangkan komputerisasi SIM hanya sepertiganya.
Di balik PT Mindo ada sejumlah nama besar. Ada Bambang Trihatmojo dari
Bimantara Group, Nirwan Bakrie, dan Indra Bakrie dari Bakrie Group, atau
Sudwikatmono yang sering dijuluki raja bioskop dan tepung terigu. Tim itu juga
dilengkapi dua pengusaha terkemuka, Sharif Cicip Sutardjo dan Aminuzal Amin.
Mereka ini membentuk PT Mindo Citra Upaya Duta (MCUD) dan PT Platindo Prima
Abadi yang mendapat proyek Polri tadi. Namun, pihak Bimantara membantah bahwa
Bambang Trihatmojo pribadi ikut dalam proyek itu.
MCUD agaknya berusaha all out untuk memenangkan proyek STNK ini. Menurut
sumber TEMPO di sana, pihaknya sudah mengeluarkan sekitar Rp 600 juta untuk
memenangkan proyek ini. Biaya itu antara lain untuk mendatangkan seperangkat
komputer built up dari Jepang buat presentasi sistem yang ditawarkan itu.
Biaya juga dikeluarkan untuk survei di beberapa negara. Sejak dua tahun lalu,
MCUD mengirim tim untuk mempelajari sistem jaringan komunikasi polisi di
Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara lain. ''Akhirnya kami memilih
sistem Australia karena kondisi geografisnya mirip di Indonesia,'' katanya.
Dari sini proposal dibuat dan ditawarkan.
Tender untuk proyek itu boleh dibilang tertutup karena pesertanya diundang.
Dan pemenang tender bukan peserta yang mengajukan penawaran paling murah.
Sebab, kata sumber yang enggan disebut namanya ini, pihak Mindolah yang
sanggup memenuhi permintaan Polri untuk membuat sistem komunikasi, sebuah
management information system terbesar di Indonesia (lihat Kerja STNK Lewat
Satelit).
Untuk mengintegrasikan sistem komunikasi raksasa itu Mindo kabarnya tengah
melakukan negosiasi untuk menyewa sebuah transponder satelit Palapa. Sewanya
tak kurang dari US$ 1,2 juta atau Rp 2,4 miliar. Namun Jenderal (Pol) Kunarto
(bekas Kapolri yang punya ide proyek ini) dalam wawancara khusus dengan TEMPO
menjelaskan, biaya satelit itu masih akan diakali agar lebih murah. Caranya,
memakai jatah satu transponder Palapa yang disediakan untuk empat angkatan
ABRI. ''Yang seperempat jatah Polri itu akan dimanfaatkan untuk jaringan on
line STNK dan samsat,'' ujar Kunarto (lihat Saya Sendiri Kaget).
Menurut pihak Mindo, sewa satelit itu hanya satu komponen dari seluruh biaya.
Yang paling berat adalah biaya sistem pengaman (back-up system) yang kabarnya
dibuat sampai tiga lapis. Beban Mindo lainnya adalah biaya perbaikan dan
penggantian unit komputer selama lima tahun masa kontrak. ''Selain investasi
yang Rp 310 miliar, kami juga masih menanggung biaya operasi yang kami
anggarkan empat kali lipat investasi awal tadi,'' kata sumber TEMPO ini.
Artinya, Mindo mesti menyiapkan dana Rp 1,5 triliun. Dana didapat dari
sindikasi beberapa bank di sini.
Maka, untuk mengembalikan modalnya, pihak Mindo akan memungut biaya
administrasi 37.500 untuk segala jenis kendaraan. Tak peduli bajaj, sepeda
motor, atau Baby Benz. Namun, setelah diteliti ketahuan bahwa jumlah kendaraan
roda dua cukup besar tujuh berbanding tiga dari mobil, sehingga dirasa tak
adil memungutnya pukul rata. Dari sinilah kemudian ada pembedaan tarif STNK.
Sepeda motor Rp 25.000 dan mobil Rp 70.000. Pemilik mobil ditarik lebih untuk
menyubsidi sepeda motor.
Mengapa Rp 25.000? Pihak Mindo menghitung biaya yang dikeluarkan buat
selembar STNK. Rinciannya: biaya bahan STNK yang terbuat dari PVC, termasuk
desain dan kertas hologram pembungkus STNK (Rp 3.000), biaya logo dan
pengembangannya (Rp 15.000), pengembalian investasi Mindo plus bunga bank (Rp
5.000), PPN dan PPH (Rp 2.500). Total biaya selembar STNK: Rp 25.500.
Dengan kalkulasi begini, pihak Mindo menghitung, break even point alias titik
impas akan didapat pada tahun keempat. Dengan asumsi jumlah mobil tumbuh 4%
per tahun. Setahun terakhir dari masa kontrak tadi adalah masa menikmati
keuntungan bagi Mindo. Untung besar? ''Ah, tidak juga, karena pada tahun
keempat kami harus mengganti seluruh perangkat kerasnya,'' katanya.
Ada yang mencoba menghitung untung Mindo. Agus Pambagio, staf Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia yang membentuk Komite Peninjauan Kembali Biaya STNK,
seperti dikutip Jakarta-Jakarta, menghitung akan ada pemasukan Rp 406 miliar
dari STNK dan Rp 70 miliar dari pelat nomor per tahun. Ia mendasarkan
hitungannya pada 10 juta kendaraan bermotor.
Tampaknya, tak gampang menghitung kendaraan bermotor yang berseliweran di
jalan. Polisi mencatat 9 juta lebih dan BPS mendata ada sekitar 17 juta.
Berapa pun jumlahnya, yang jelas Mindo sungguh jeli melihat lubang duit itu.
Toriq Hadad, Iwan Qodar Himawan, Nunik Iswardhani, Andy Reza, dan Ivan Haris
(Jakarta)