PROTES masyarakat yang bisa bersuara lantang sering didengar. Baik lewat
anggota DPR maupun kaum bermobil dan pemilik kendaraan bermotor lainnya. Yang
diprotes, tak lain adalah kenaikan tarif STNK. Walhasil, pelaksanaannya pun
ditunda, walau sementara.
Di balik protes itu sebenarnya ada hal yang pantas dipertanyakan. Tarif
administrasi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 70.000 atau empat belas kali lipat.
Kenapa? Ada investasi besar-besaran untuk komputerisasi yang dilakukan oleh
swasta.
Proyek komputerisasi dengan investasi Rp 310 miliar itu sendiri tampaknya tak
mungkin dibatalkan. Arti penundaan pelaksanaan adalah penetapan pembedaan
tarif berdasarkan golongan kendaraan bermotor. Mobil mewah tentu lebih tinggi
dibandingkan dengan minibus atau sepeda motor.
Ini pula yang menjadi pijakan penulisan Laporan Utama ini. Bagian pertama,
kecuali protes dan penundaan, juga mengungkap proses tender, akta perjanjian
yang kurang menguntungkan polisi, dan bagaimana sampai keputusan itu akhirnya
diteken.
Siapa yang memperoleh proyek terbesar Polri selama Orde Baru itu? PT Mindo,
yang disebut-sebut ditopang sejumlah pengusaha besar, menjawab berbagai
tuduhan dan memberikan penjelasan. Dari bagaimana bisa memenangkan tender,
kalkulasi bisnis, sampai seberapa besar keuntungan yang bakal dipetik. Dan
tampaknya, keuntungan bakal mengalir dari sekitar 10 juta kendaraan bermotor
dengan pertumbuhan sekitar 4% per tahun itu. Tentu, bagian ini perlu juga
menampilkan proses kerja komputerisasi pembuatan STNK yang dirancang dengan
sistem informasi terpadu lewat satelit. Juga manfaat komputerisasi itu selain
untuk administrasi STNK. Sebab, semua kantor polres akan disatukan dalam satu
kendali lewat komputer di Mabes Polri, Jakarta.
Namun protes itu tak lepas dari berbagai tuduhan dan dugaan negatif sekitar
proyek raksasa itu. Jenderal (Pol) Kunarto, Kapolri yang punya ide dan
menyetujuinya, menjawab semua itu. Berbagai tuduhan sekitar proyek itu
dibantahnya. Baik mengenai dirinya maupun keluarganya.
Akan berhasilkah komputerisasi STNK itu? Belum bisa diramal. Namun ada satu
contoh proyek komputerisasi polisi, yakni pembuatan surat izin mengemudi
(SIM). Dulu teknologi canggih itu dirancang untuk mempercepat proses pembuatan
dan memberantas calo. Tapi tujuan kedua tampaknya tak kesampaian. Karena alat
canggih pun bisa diakali, hingga calo pun tetap beroperasi. Calo rupanya tak
bisa diberantas dengan komputer.
Untuk memberikan gambaran seberapa besar biaya STNK itu, bagian terakhir
mencoba membandingkannya dengan sejumlah negara di sekitar Indonesia. Kalau
tarif baru itu diterapkan, Indonesia mungkin akan naik peringkat dalam hal
tingginya biaya STNK. Apalagi kalau hanya biaya administrasinya. Mungkin yang
tertinggi di seantero kawasan dunia ini.
A. Margana