TRADISI 27 menteri berkunjung ke daerah pada awal April untuk menyerahkan
daftar isian proyek (DIP) kini tak ada lagi. Sebab, DIP 1993/1994 ini dikirim
langsung oleh Departemen Keuangan ke gubernur lewat Kanwil Ditjen Anggaran di
daerah masing-masing.
Mulai tahun ini, upacara penyerahan DIP oleh para menteri, yang dimulai sejak
Pelita I, yang meriah di DPRD, kepada gubernur dihapus. Langkah baru itu,
menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Bappenas Ginandjar
Kartasasmita, dimaksudkan sebagai upaya penghematan. Sebab, menurut seorang
pejabat, biaya kunjungan menteri berikut rombongan dan pers yang meliputnya
sering sampai puluhan juta.
Di Sumatera Selatan, misalnya, terlihat tak ada kesibukan menjelang 1 April,
yang biasanya diwarnai acara penyambutan menteri. Demikian pula di Sumatera
Utara. ''Dulu memang diperlukan menteri untuk menyerahkan DIP, karena secara
politis itu menguntungkan dengan disaksikan oleh wakil rakyat,'' kata Gubernur
Sum-Ut Raja Inal Siregar. Dan Gubernur Ja-Tim Sularso menduga, acara ini hanya
tahun ini karena banyak menteri yang baru. Padahal, selama ini tak pernah
absen, sekalipun pada awal kabinet baru. Namun Raja Inal dan Sularso, atau
gubernur lainnya, tak mempersoalkan siapa yang menyerahkan. ''Asal dananya
bisa sampai ke sasaran,'' kata mereka.
Upacaranya pun sederhana. Misalnya di Bandung. Menteri Yogie S. Memet, yang
masih menjabat gubernur Jawa Barat, Kamis pekan lalu menerima DIP dari Kanwil
Ditjen Anggaran Arsyad Sukendro sebesar Rp 1,3 triliun. Acara di Gedung Sate
itu dilanjutkan dengan pembagian DIP Rp 585 juta untuk membiayai 245 proyek
kepada para bupati dan kepala kanwil yang punya proyek.
DPW dan Biro-Biro