PERBEDAAN sikap antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan
BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) tampaknya akan berakhir. Hal
itu setidaknya tercermin dari penempatan seorang tokoh BPPT di Bappenas.
Rahardi Ramelan, deputi bidang pengkajian industri di BPPT, dilantik menjadi
wakil ketua Bappenas Kamis pekan silam. Bukan tidak mungkin Rahardi akan
banyak memberi warna lain pada Bappenas. Teknologi, nilai tambah, dan sumber
daya manusia adalah kata-kata kunci yang selalu menjadi pegangan BPPT dan juga
Rahardi.
Dilahirkan di Sukabumi 12 September 1939, Rahardi mengatakan bahwa ia sudah
lama kenal dengan bosnya yang baru, Menteri Pengawasan Pembangunan Negara dan
Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita. Tamat dari Czech Tehnical Institute,
Ceko- Slowakia, tahun 1964, setahun kemudian ia menjadi perwira wajib militer
Angkatan Udara.
Pada tahun 1966, ketika menjalani Sekolah Dasar Perwira di Panasan,
Surakarta, ia berlatih sama-sama dengan Ginanjar. ''Setelah kami sama-sama
menjadi perwira AU, sejak tahun 1979 kami menempuh jalan hidup
masing-masing,'' kata Ginandjar.
Sejak itu Rahardi tetap bertahan di pemerintahan, tapi paling lama di BPPT
(21 tahun). Ia terlibat dalam berbagai tim lembaga tinggi negara, khususnya
dalam merumuskan berbagai kebijaksanaan. Klimaksnya ialah ketika ia memperkuat
komisi pembahasan GBHN 1983 di MPR.
Berbicara tentang dunianya yang baru, ia pertama-tama dihadapkan pada soal
pencairan dana pinjaman. ''Disbursement-nya lamban,'' kata Rahardi. Diakuinya,
hal ini terkait dengan beberapa departemen dan proyek. Ia harus memperhatikan
masalah tersebut, apalagi kelambanan itu sudah dikritik oleh banyak negara
donor. ''Tapi ini harus dikoordinasikan dengan Menko Ekonomi Keuangan,''
tandasnya.
Sebagai orang luar yang dipasang di Bappenas, insinyur mesin yang berkarier
di berbagai lapangan itu mengharapkan agar pengalaman mikronya dapat
dimanfaatkan untuk perencanaan makro. Maksudnya?
''Agar sejak dini sudah dipertimbangkan perencanaannya,'' kata Rahardi
serius. Sebagai contoh ia menampilkan PT INKA yang memproduksi kereta api.
Nah, untuk pengadaan gerbong yang mengandalkan pinjaman luar negeri,
pelaksanaannya jangan sampai mengorbankan INKA.
Ketika menyentuh masalah makro, Rahardi melihat bahwa Pemerintah
bersungguh-sungguh mengenai masalah pemerataan. Pembentukan satu departemen
untuk pembinaan pengusaha kecil ditafsirkannya sebagai bukti kesungguhan itu.
Lain lagi terjemahannya di bidang industri. Selama ini industri yang kita
kembangkan berorientasi ekspor. Ini biasanya jenis industri dengan biaya buruh
murah, jadi nilai tambahnya kecil.
''Untuk yang low labor cost, yang kita jual adalah harga upah yang rendah.
Kita tidak menjual nilai tambah dari bahan baku yang kita olah, karena kita
memang tidak menghasilkan bahan bakunya, misalnya sepatu,'' katanya memberi
contoh. Menurut insinyur ini, dalam hal semacam itu kita harus hati-hati.
Mengapa? Kalau ada negara yang memberi insentif yang lebih menarik dan
buruhnya lebih murah, kita bakal kehilangan industri itu.
Di sinilah Rahardi mengingatkan, sesuai dengan GBHN, dalam merencanakan
pembangunan, kita sudah harus beralih dari industri yang mengandalkan upah
buruh rendah ke industri yang bernilai tambah tinggi.
Sering juga itu disebut sebagai Habibienomics yakni konsep pembangunan
ekonomi dari Menristek B.J. Habibie, yang menekankan pada nilai tambah tinggi.
Diakui Rahardi, dalam pelaksanaannya, konsep itu menuntut subsidi dan
proteksi. Menanggapi kedua tuntutan itu, ia bereaksi dalam suara datar.
''Kalau perlu, memang proteksi dan subsidi,'' tandasnya. ''Di dunia ini mana
ada yang tidak diproteksi?''
Max Wangkar dan Iwan Qodar Himawan