KOMPUTER dan calo ternyata bisa bekerja sama. Lihat saja komputerisasi
pembuatan SIM (surat izin mengemudi). Setelah pembuatan SIM di 11 kota
dikomputerkan dan jumlah loket dipangkas, ternyata calo tetap merajalela.
Cara prakteknya pun tak jauh berbeda. Di Polda Metro Jaya, para calo biasa
duduk bergerombol dekat jalan masuk pengurusan SIM. Setiap pengunjung ditawari
jasa bantuan pengurusan SIM. Lebih cepat, dijamin lulus, dan biaya tak beda
jauh. Itulah kata-kata pemikat yang diluncurkan calo.
Tarifnya tergantung tawar-menawar. Untuk SIM mobil, rata-rata di atas Rp 100
ribu. Kalau sudah putus harga, si calo langsung mengisi formulir pendaftaran,
menemui ''rekanan'' mereka yang berseragam di dalam, dan bebas keluar-masuk
loket yang mestinya dicapai dengan antrean panjang. Pemesan SIM hanya perlu
ketemu petugas untuk membubuhkan cap jempol dan tanda tangan serta membuat
foto. Hal-hal lainnya praktis dibereskan oleh si calo.
Dengan demikian, komputerisasi untuk menghapus percaloan boleh dibilang belum
berhasil. Sebab, seperti dikatakan Brigjen. Pol. Sony Harsono, Direktur Lalu
Lintas Mabes Polri, komputerisasi SIM yang diberlakukan sejak Oktober lalu itu
dimaksudkan untuk memperpendek jumlah loket dan menghilangkan percaloan
(TEMPO, 17 Oktober 1992). Sistem komputerisasi dengan investasi Rp 90 miliar
itu kerja sama dengan PT Citra Permata Persada, anak perusahaan Citra
Lamtorogung milik Ny. Siti Hardiyanti Rukmana juga diharapkan bisa menjamin
ujian SIM lebih objektif.
Di Medan, misalnya, ketika komputerisasi baru dimulai, dari 30-an pendaftar,
yang lulus cuma tiga orang. Namun belakangan, setelah teknik ''mengakali''
komputer ketahuan, pemohon yang lulus rata- rata 80%. Maka Mayor (Pol.)
Sulistiyo, kepala Satlantas Poltabes Medan, konon pernah menyingkirkan empat
sersan anak buahnya yang ketahuan ''mengakali'' komputer tadi. Mereka mendapat
setoran Rp 20.000 setiap SIM.
Namun Kolonel Hotman Siagian, Kepala Ditlantas Polda Metro Jaya, menuding
prosedur yang belum dikomputerkanlah penyebab percaloan itu. ''Ujian praktek,
misalnya, masih manual,'' katanya. Dan lagi, kata seorang petugas di Polres
Bogor, tenaga tak cukup kalau semua peserta mesti diuji secara penuh.
Ini dialami oleh wartawan TEMPO, masih pemegang kartu mahasiswa, yang
mengikuti pengurusan SIM kolektif oleh Fakultas Teknik UI. Ongkosnya lebih
mahal dari tarif resmi. Namun, tak perlu ragu, semua dijamin lulus.
Memang benar. Rombongan 150 mahasiswa itu mendapat prioritas dalam
pengurusan, terutama ujian tertulis dan praktek. Setelah semua mahasiswa siap
di kelas untuk ujian, seorang petugas memberi penjelasan. ''Maaf, Adik-Adik,
untuk menghemat waktu, karena jumlah Anda cukup banyak, ujiannya
diistimewakan. Isi saja formulir dengan jawaban seperti di pojok papan tulis
ini,'' katanya, ''asalkan di jalan semua teori dan peraturan dipahami dan
dipatuhi. Setuju?''
Setelah itu, 150 mahasiswa tersebut digiring ke lapangan praktek. ''Wah,
jumlahnya banyak. Waktunya tak cukup. Bagaimana kalau pakai perwakilan saja?''
tanya seorang petugas. Peserta pun menyambut dengan pekik, ''Setujuuu.'' Semua
dinyatakan lulus, dan esoknya mendapat SIM.
Untuk membersihkan calo, kata Kepala Polda Sumatera Bagian Selatan, Mayjen.
Rukman S., yang perlu diperbaiki adalah mentalitas orangnya, baik masyarakat
yang mengurus SIM maupun para petugasnya.
Agus Basri, Dwi S. Irawanto, Nunik Iswardhani (Jakarta), Affan Bey Hutasuhut
(Medan), Taufik Abriansyah (Bandung)