KELOMPOK 17, yang menyatakan diri sebagai DPP PDI "tandingan",
berpesta-ria. Ketika PDI pimpinan Soerjadi-Nico Daryanto tengah sibuk mengusut
dan menjatuhkan sanksi bagi orang-orang yang belakangan mengusulkan nama calon
presiden, PDI "tandingan" Sumatera Utara mengadakan syukuran di markasnya,
Jalan Moh. Yamin, Medan, Rabu pekan lalu.

Hadir sejumlah fungsionaris PDI "tandingan" Sum-Ut dan delapan pengurus
cabangnya -- juga tandingan. Mereka mensyukuri pencalonan kembali Pak Harto.
Alasannya, kata Sahata Hutagalung, seorang aktivis PDI "tandingan", itu
sesuai dengan "empat sikap politik" hasil kongres PDI 1986.

Ungkapan syukur itu diadakan untuk menyambut pernyataan DPP PDI "tandingan"
yang dimotori Marsoesi-Dudy Singadilaga sehari sebelumnya. Di Jakarta,
kelompok PDI ini mencalonkan kembali Pak Harto untuk menjadi presiden tahun
1993-1998.

Soerjadi, Ketua Umum PDI, secara tegas menyatakan belum saatnya mengumumkan
calon presiden. Nama calon presiden baru ditentukan pada rapim bulan Januari
mendatang. Simpang-siurnya masalah pencalonan presiden dari PDI ini memang
mencerminkan retaknya organisasi itu. Menurut Marsoesi, sesuai dengan hasil
kongres 1986, PDI berketetapan memilih kembali Pak Harto. "Artinya, kalau ada
yang ingin mencalonkan bukan Pak Harto, mestinya kongres dulu."

Namun, Soerjadi menyebut kelompok "tandingan" ini sebagai pihak yang ingin
merusak citra PDI. Kepada TEMPO, Soerjadi, menantu tokoh PNI Hadisoebeno,
menilai ada yang ingin merusak citra PDI, seolah-olah pecah. "Mereka orang
yang di luar pagar," kata Nico. Sedangkan terhadap kelompoknya sendiri yang
telah mengumumkan calon presiden, Soerjadi menilai anggotnya tak disiplin.

Perpecahan di tubuh PDI sebenarnya sudah berlangsung lama. Hanya sekitar enam
bulan setelah ditunjuk Pemerintah untuk memimpin PDI tahun 1986, Soerjadi
sudah mengangkat Dodo Gandamihardja sebagai Ketua PDI Cabang Bandung,
menggantikan Tarwia Sutendi (anak buah Dudy Singadilaga). Inilah awal mula
perpecahan di tubuh PDI di bawah Soerjadi.

Kericuhan kian mencuat Desember 1987, ketika "kelompok 17" memprotes SK
larangan rangkap jabatan yang dikeluarkan kubu Soerjadi-Nico. Mereka harus
memilih menjadi anggota DPR atau pengurus partai daerah atau cabang. Juga
larangan rangkap jabatan antara anggota DPRD I dan pengurus partai cabang.
Maksudnya, antara lain, agar pengurus bisa sepenuhnya mengurus partai di
daerahnya, tak perlu mondar-mandir ke Jakarta sebagai anggota DPR atau ke ibu
kota provinsi menjadi anggota DPRD I. PDI juga menetapkan bahwa anggota DPR
yang lebih dari dua kali diminta "istirahat".

Bagi kelompok Soerjadi-Nico, langkah ini untuk mempercepat regenerasi.
Sekaligus agar partai atau anggota dewan tak dipegang orang itu-itu saja.
Namun, buat Marsoesi, hal itu dianggap sebagai pemangkasan jalur kekuatan
"kelompok 17". Maka lahirlah DPP "tandingan" yang diketuai Dudy dan Sekjen
Marsoesi.

Sejak itu kemelut Banteng berekor panjang. Soerjadi memecat delapan orang
dari kelompok Marsoesi bulan Maret tahun 1988, beberapa saat setelah kubu
Marsoesi "mendahului" mencalonkan Sudharmono sebagai wakil presiden. Secara
beruntun sembilan delegasi dari "kubu pembangkang" kemudian mendatangi
kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mereka menuntut agar
Soerjadi-Nico mundur. Mengatasnamakan 18 utusan daerah, mereka juga membentuk
Panitia Nasional Penyelamat PDI. "Pokoknya, gerakan ini seperti bola salju,
yang terus menggelinding dan membesar," ujar Marsoesi ketika itu.

Ini dibuktikannya misalnya ketika seratus orang yang mengaku banteng muda
menduduki dan menguasai kantor pusat PDI selama tujuh jam, Desember dua tahun
lalu. Kelompok yang mengaku mewakili 19 provinsi ini minta agar Dudy
Singadilaga berfungsi menjalankan roda organisasi PDI. Dan Dudy segera
membatalkan pemecatan delapan fungsionaris PDI, termasuk dirinya. Dudy juga
memutuskan membentuk panitia kongres luar biasa.

Sesuai dengan ketentuan organisasi, katanya, semestinya PDI sudah mengadakan
kongres. Kubu Dudy-Marsoesi menuduh Soerjadi-Nico memanipulasi hasil kongres
1986, dengan memperpanjang masa jabatannya tujuh tahun. Tapi, buat Soerjadi,
sesuai dengan kongres, katanya, masa jabatan yang panjang ini cuma sekali.
Terutama guna mengantisipasi keadaan menjelang pemilu. Maka, kongres diadakan
seusai pemilu agar ada konsolidasi partai menjelang pemilu berikutnya.

Namun, konflik pun terus berkembang bentuknya. Hingga muncul berita
penculikan. Eddy Sukirman dan Agung Imam Sumanto mengaku diculik, dirampok,
digebuki, dan diransek oleh segerombolan orang Soerjadi dan Alex Asmasoebrata
(TEMPO, 27 Juli 1992). Dan akibatnya merepotkan Alex dan Soerjadi. Kabarnya,
polisi menuduh Alex terlibat penculikan, dan Soerjadi dipersalahkan mengetahui
hal itu tapi tak melapor ke polisi. Baik Soerjadi maupun Alex membantah
keterlibatannya. Tersangka penculikan kini tengah diadili di Jakarta.

Namun, dalam suatu wawancara dengan TEMPO, Kapolri Jenderal Kunarto pernah
mengatakan bahwa dua orang itu sudah diperiksa. Akan diajukan ke pengadilan?
Lihat saja nanti.

Semua ini ibarat jarum jam. Rasanya, detak-detiknya bertambah kencang,
terutama mendekati masa kongres. Di sana akan diperebutkan kursi pimpinan
partai.

Agus Basri, Ivan Haris, dan Jalil Hakim Try Sutrisno