JATUHNYA CN 235 Trangadi mengingatkan orang kembali pada pabrik pembuatnya,
Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) di Bandung. Sejak lahir di tahun
1975, industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara ini sudah ramai
dikritik. Suara sumbang terutama terdengar dari kalangan ekonom. Dan Menteri
Riset dan Teknologi B.J. Habibie bukan tak mendengar suara miring itu. "Saya
ini gas dan mereka itu rem. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Tanpa mereka, saya
bisa terlalu cepat dan terguling," ujar Habibie suatu ketika kepada TEMPO.

Tapi benarkah IPTN hanya proyek yang menghamburkan duit negara? Ketika
pertanyaan ini dilontarkan, Direktur Utama IPTN itu serta-merta mengambil
kalkulatornya dan merincinya. Sejak hari pertama industri itu, 16 tahun lalu,
penyertaan modal pemerintah (PMP) di IPTN adalah US$ 835 juta atau sekitar Rp
1,6 trilyun. Sementara itu seluruh investasi di IPTN sekarang ini adalah US$
1,2 milyar atau Rp 2,4 trilyun. Artinya, kata Habibie sembari memencet
kalkulatornya, "Investasi di IPTN hanya US$ 75 juta setahun atau sekitar Rp
150 milyar. Dengan 300 pesawat dan helikopter yang telah terjual dan 16 ribu
manusia Indonesia yang qualified, angka itu tak ada artinya. It's peanut."

Kalau angka investasi IPTN dibandingkan dengan proyek olefin Chandra Asri,
milik pengusaha Prayogo Pangestu, Habibie benar bahwa nilai investasi IPTN
masih "kecil". Konglomerat Prayogo menginvestasikan Rp 3,2 trilyun untuk
proyek di Cilacap itu -- dari rencana semula sebesar Rp 4,5 trilyun.

Dalam wawancara dengan TEMPO sebulan silam Habibie menghitung bahwa IPTN
sekarang ini sudah mendapat order senilai US$ 2 trilyun, semuanya untuk pasar
ekspor. "Satu pesawat jenis maritim patrol aircraft saja harganya enam juta
dolar Amerika, nah, hitung saja berapa jumlah celana jins yang harus kita jual
untuk jumlah itu," katanya berbinar-binar. Harga sebuah helikopter milik IPTN
dari jenis NBO-105 adalah US$ 1,9 juta atau sekitar Rp 3,8 milyar.

Jenis heli NBO-105 tampaknya masih jadi primadona IPTN. Jenis itulah yang
paling banyak dijual IPTN sekarang (Lihat Tabel). Sedangkan CN 235 menempati
peringkat kedua. Sisanya adalah helikopter jenis Puma NSA-330, Super Puma
NSA-332, dan NBell-412. Sedangkan pesawat bersayap lebar selain CN 235 adalah
jenis CN 212. IPTN kabarnya masih melakukan negosiasi untuk penjualan sekitar
seratus pesawat lagi.

Ternyata cara pembayaran produk IPTN itu juga bermacam ragam. Tujuh pesawat
CN 235 yang dijual Habibie ke pemerintah Uni Emirat Arab pekan lalu, misalnya,
dibayar kontan. Nilainya adalah US$ 200 juta. Atau dua buah heli IPTN yang
dibeli Bakri Brothers tahun lalu juga dibayar cash dengan harga US$ 1,6 juta
sebuah.

Tapi ada lagi cara pembayaran lain. Karena IPTN bukan perusahaan penjual
komoditi, pemasaran produknya antara lain dilakukan dengan memakai jasa
perusahaan lain. Misalnya Prima Comexindo Trading (PCT) milik Hashim Soemitro
Djojohadikusumo. Dalam transaksi helikopter Super Puma NSA 332 berharga US$ 10
juta antara IPTN dan Pemerintah Malaysia pada 1988, sebagai perumpamaan, PCT
membantu IPTN dengan mengambil alih kewajiban imbal beli.

Artinya, PCT menjualkan komoditi Malaysia senilai US$ 4 juta, sebagian besar
berupa gula. Dan nantinya PCT akan menyerahkan sejumlah komoditi yang dijualnya
itu pada IPTN, tentu saja setelah dipotong komisi untuk PCT. Adapun sisa yang
US$ 6 juta diterima IPTN dalam bentuk tunai.

Tak jelas benar berapa besarnya komisi itu. Tapi agaknya lumayan besar. Karena PCT
kemudian juga menawarkan paket imbal beli produk IPTN ke berbagai negara, seperti
Amerika, Venezuela dan Pakistan.

Dengan jasa PCT itu Habibie rupanya memang berupaya keras menerobos pasar
luar negeri. Kabarnya produk IPTN ini agak seret di pasar internasional. Ini
bisa dilihat dari angka penjualan IPTN. Dari 300 pesawat yang telah terjual,
244 diantaranya diserap pasar dalam negeri -- malah sebagian besar dijual
kepada badan usaha milik negara (BUMN) alias kolega IPTN sesama milik
Pemerintah. Tak aneh, ada saja yang bilang, itu sama saja dengan keluar dari
kantong kanan dan masuk ke kantong kiri.

Edi Susilo, Senior Executive Vice President IPTN bidang produksi, menjelaskan
bahwa memang ada keharusan membeli produk IPTN. "Tentu saja kalau pesawat
yang dibutuhkan BUMN itu sama kelasnya, misalnya CN 235. Kalau mereka butuh
Boeing, ya, mau tak mau harus beli dari luar," ujar Susilo. Proteksi model
begini, menurut Susilo, adalah soal yang wajar, "Dan di negara mana pun juga
begitu."

Menurut Humas IPTN Soleh Affandi, kendala utama IPTN memang dalam soal
memasarkan produknya. Sebab industri pesawat dari Bandung itu harus bersaing
dengan industri sejenis yang telah punya nama. Belum lagi soal image bahwa
produk IPTN adalah hasil lisensi perusahaan lain, seperti Bell dan Cassa,
sehingga negara konsumen lebih memilih produk dari pabrik asalnya.

Kendala lainnya adalah soal sertifikat FAA (Federal Aviation Agency), lembaga
penerbangan AS yang cukup terpercaya. Ini adalah sertifikat laik udara yang
harus dimiliki produk pesawat negara lain yang akan dipasarkan di Amerika. CN
235 baru memperoleh sertifikat FAA pada 1989, itu pun sifatnya terbatas
(limited FAA certificate). Sedangkan produk yang sama keluaran pabrik CASA
Spanyol, umpamanya, sudah mendapatkan sertifikat FAA penuh pada 1986. Beda
tingkatan sertifikat itu antara lain menyangkut juga soal mutu CN 235 itu
sendiri.

Sesungguhnya profit IPTN tak hanya datang melalui jual beli pesawat.
IPTN juga menerima kontrak pembuatan komponen ber bagai jenis pesawat.
Misalnya, ikatan kontrak dengan General Dynamics (GD), AS, untuk pembuatan
beberapa komponen pesawat tempur canggih, F-16. Order sekitar US$ 18 juta
sejak 1988 itu diperoleh berkat ligatnya Menteri Habibie melobi sampai
akhirnya GD memberikan offset 35%.

Awalnya adalah kontrak pembelian 12 buah pesawat F-16 buatan GD, AS, oleh
pemerintah Indonesia. Offset yang merupakan pola khusus dalam perdagangan
imbal beli, dalam kasus ini berarti pihak GD setuju membelanjakan 35% dari
nilai kontrak sebesar US$ 337 juta itu untuk membeli produk dari Indonesia.
Antara lain US$ 18 juta berupa kontrak yang "dimenangkan" IPTN sebagai
subkontraktor GD. Maka dibuatlah beberapa komponen F-16 tadi di Bandung.

IPTN juga bekerja sama dengan perusahaan pesawat beken Boeing. IPTN menjadi
subkontraktor Boeing dalam pembuatan flaps pesawat Boeing 737 dan pesawat
tempur F-16. Kabarnya, sampai sekarang sudah lebih dari 130 flaps yang dibuat
IPTN.

Dengan segala kecanggihan ini, Habibie dua pekan lalu berani mengatakan bahwa
industri pesawat terbang Indonesia itu jauh meninggalkan industri pesawat
Republik Rakyat Cina. "Kita jauh di depan antara sepuluh sampai 20 tahun,"
kata Habibie setelah meninjau industri pesawat terbang Cina.

Tapi kapan IPTN mencapai break event point dan meraih laba? Ini sulit dijawab.
Tapi Habibie memberi ancar-ancar. Untuk proyek CN 235 diperkirakan BEP akan
tercapai kalau produk itu terjual 200 pesawat -- sekarang belum lagi mencapai
70 pesawat.

Edi Susilo memberi patokan yang lebih pasti. Katanya, produksi CN 212 sudah
mencapai titik impas sejak lima tahun lalu. Dan CN 235 diperkirakan akan
mencapai BEP sekitar empat tahun lalu. Dan sebentar lagi IPTN akan meluncurkan
N 250 yang merupakan kebanggaan Habibie -- karena seluruh proses produksinya
dibuat di Bandung.

"N-250 adalah satu-satunya pesawat terbang subsonic (terbang dengan
kecepatan di bawah 600 km per jam) yang memanfaatkan fly by wire," kata
Habibie bangga. Yang dimaksud fly by wire adalah pesawat terbang yang sudah
memanfaatkan bantuan komputer. Untuk proyek N-250 itu Habibie sudah mendapat
persetujuan untuk investasi sebesar US$ 470 juta -- dan dana yang sudah
terpakai sekitar US$ 200 juta. Rencananya, N-250 sudah akan mendapat
sertifikat laik terbang pada 1996.

Kata Habibie, tak ada yang akan mengalahkan N-250 yang seratus persen adalah
produk IPTN. Fokker 50 buatan Belanda, ujar Habibie, adalah pesawat tahun
1950-an yang diganti mesinnya. ATR 42 dan ATR 72 milik Perancis juga tahun
1960 an style-nya. Embraer buatan Brasil? "Oh...forget it," kata penerima
Von Karman Award -- penghargaan tertinggi bidang penerbangan yang hanya
diterima enam orang di dunia sampai kini -- untuk bidang aeronautika ini.

Dan jauh-jauh hari Habibie sudah memastikan bahwa proyek N 250 adalah proyek
untung. Dengan menjual 250 pesawat, proyek ini akan mencapai BEP. "Merpati
dan Bouraq saya kira akan membeli 130 pesawat," katanya yakin.

Kalau IPTN yang "baru" 16 tahun belum lagi balik modal, itu lumrah. Airbus saja,
yang Rabu pekan lalu genap 24 tahun, belum lagi pulang modal. Maklum saja,
investasi yang dibenamkan di Airbus memang bukan bilangan kecil, USD$ 26
milyar. Tapi eksekutif pabrik Airbus itu sudah bisa tidur nyenyak karena
sampai Mei lalu saja Airbus telah menerima 1.700 pesanan dari sekitar 100
perusahaan penerbangan di dunia -- yang menempatkan Airbus di jajaran nomor
dua pemasok pesawat komersial dunia.

"Tahun 1996 kami memperkirakan sudah bisa melunasi semua utang," kata Michel
Dechelotte, Direktur Hubungan Internasional Airbus. Dan tahun 2003 diharapkan
semua modal sudah balik ke kantong, ketika pabrik itu meluncurkan A-330 dan A 340.
Dan sukses ini tak terbayangkan ketika Airbus dirintis 20 tahun silam.

Malah, dalam penerbangan perdana, Airbus sangat diragukan. "Saya kira
pesawat ini tak akan mendapatkan sertifikat," ujar seorang pejabat tinggi
Prancis kepada Bernard Ziegler, Wakil Presiden dan Kepala Bagian Pengujian
Airbus. Dan pesimisme itu terus berlanjut. Pada tahun-tahun awal hanya
Perancis dan Jerman -- dua dari tiga negara pendiri industri Airbus -- yang
membeli pesawat itu.

Dan penjualan komersial ke luar negara pendiri baru terlaksana pada 1974,
enam tahun setelah berdiri, yakni ke Korea. Lalu menyusul South Africa Airways
dan Air India. Tapi krisis terus berlanjut. Dan pada 1976 ramai ditulis media
massa bahwa Airbus di ambang kehancuran. Kini Airbus bangkit dan terus
menjulang.

Apakah Habibie akan mampu mengulang sukses Airbus di IPTN, barangkali sepuluh
atau 20 tahun lagi bisa didapat jawabnya. Toh menurut audit Departemen
Keuangan, pada 1985, IPTN sudah dinyatakan untung sekitar Rp 1,2 milyar --
walau BUMN ini dikategorikan "kurang sehat" dan disarankan meningkatkan
efisiensi. Angka untung tadi memang belum terhitung penyertaan modal
pemerintah di sana. Sementara itu hasil audit terakhir belum berhasil
diketahui.

Namun barangkali memang belum waktunya bicara untung rugi di IPTN. "Yang
penting kita menguasai teknologi dirgantara dulu," kata Sudjana Sapiie,
Senior Executive Vice President IPTN bidang rekayasa dan teknologi. Dan
menurut acuan Dirjen BUMN, Departemen Keuangan, IPTN termasuk BUMN yang punya
misi khusus. Dan belum lagi masuk kategori BUMN yang berorientasi mencari
keuntungan. Nanti-nantilah.

Toriq Hadad, Bambang Harymurti (Jakarta), Ida Farida dan Happy Sulistyadi
(Bandung)