DJATIKUSUMO: Prajurit dari Kraton JANGKA JAYABAYA

BIDANG kemiliteran bukan hal baru buat saya. Sejak kecil penghuni keraton
sudah dididik kemiliteran, antara lain lewat pertunjukan wayang kulit. .
Anak-anak diizinkan nonton sampai pukul 11 malam. Kami juga berlatih
baris-berbaris. Di samping itu tentunya belajar pencak silat dan naik kuda.

Saya dilahirkan dalam lingkungan yang dibayangi oleh sindrom Perang
Diponegoro. Pada 1897--empat tahun setelah ayah naik tahta sebagai Sri
Susuhunan Paku Buwono X--beliau mengumpulkan orang-orang tua, menganjurkan
mereka agar mempelajari mengapa kita selalu kalah dengan penyerbu-penyerbu
asing. Bukankah Keraton Surakarta selain pernah dimasuki Belanda, juga pemah
diduduki Lnggris (1811--1816). Bahkan Prancis pun pemah mencengkeram kitas
ecara tidak langsung, yakni ketika Negeri Belanda dikuasai Prancis.

Dalam pertemuan itu Bapak minta kepada para orang tua keraton untuk mencari cara
mengusir penjajah. Baru dua tahun kemudian, tahun 1899, mereka menjawab. Di
antara sejumlah saran, yang terpenting adalah kita harus memiliki hanya satu
pimpinan. Maksudnya, agar kita bisa mendirikan negara yang bersatu semacam
Majapahit. Tidak terpecah-belah dalam beberapa pimpinan yang saling bersaing.

Pada tahun 1905 Jepang mengalahkan Rusia. Ini meruntuhkan anggapan bahwa orang
kulit putih tidak bisa dikalahkan oleh kulit berwarna. Maka Bapak mencoba
mengirim kakaknya yang bernama Pangeran Kusumodiningrat ke Jepang, agar
mendapatkan latihan bidang ketentaraan. Tapi Jepang menjawab, belum berpikir
ke arah sana. Ide ini dilaksanakan Bung Kamo pada tahun 1942, ketika Jepang
sudah menduduki Inodnesia.

Mengapa Bapak menoleh ke Jepang? Tentunya tidak terlepas dari pengetahuan orang
Jawa tentang Jangka Jayabaya atau Sabdo-Palon Noyo Genggong. Sabdo artinya sabda
atau ucapan yang pasti. Palon adalah yang digembleng. Noyo artinya sakti, atau
bisa juga berarti yang paling tua. Genggong, maksudnya bila ada daya pasti ada
bahaya. Ini sebuah filsafat atau pandangan hidup. Dalam Sabdo Palon dikatakan,
"Yang bisa mengusir kerbau bule adalah orang-orang cebol kepalang dari utara, yang
membawa tongkat tebu wulung. Mereka berada di sini hanya seumur jagung."

Dalam lingkungan seperti itulah Subandono--nama kecil saya-- dilahirkan pada
1 Juli 1917 atau pada hari ke-11 Poso, bulan puasa, di kedaton Surakarta. Ayah
saya adalah Susuhunan Paku Buwono X. Dan Ibu bemama Kirono Rukmi, garwa
ampeyan Sri Susuhunan, bukan permaisuri. Ibu berasal dari Kajoran, sebuah desa
di selatan Klaten.

Jadi saya ini punya darah desa. Kakek ibu saya memang seorang bangsawan, tapi
nenek orang desa. Kelak lingkungan keraton dan suasana desa membentuk diri saya
sebagai bangsawan sekaligus rakyat.

Bapak menanamkan tekad untuk mengusir penjajah pada putra-putranya. Untuk itu
modal penting yang harus kita miliki antara lain mengetahui kekuatan musuh. Itulah
sebabnya Bapak mengirim kami ke sekolah Belanda. Mula-mula saya di sekolahkan di
Europesche Lagere School--setingkat sekolah dasar--di Solo (192 1931). Hanya
kalau libur saya pulang ke Kajoran. Bapak hanya sekali tiga bulan ke Kajoran,
ke pesanggrahan yang dibangunnya.

Agar kami lebih mengenal lawan, ada semacam tradisi baru di keraton waktu itu.
Selepas sekolah dasar kami, putra-putra Sri Susuhunan, diharuskan keluar dari
istana, hidup di lingkungan orang-orang Belanda. Bahkan putra tertua langsung
disekolahkan di Negeri Belanda.

Akan halnya saya, selepas sekolah dasar, saya dan adik saya dititipkan kepada
keluarga Belanda di Bandung. Di kota itu kami melanjutkan pendidikan ke
sekolah lanjutan Hogere Burger School (HBS' selama delapan tahun. Hanya kalau
libur saya pulang ke Surakarta.

Keluarga Belanda ini adalah keluarga seorang purnawirawan letnan kolonel yang
tidak memiliki anak. Ada seorang anak angkat, anak Ambon, tapi waktu itu anak
angkat itu sudah jadi dokter dan sudah berkeluarga. Dari keluarga Belanda itu saya
memperoleh pengetahun tentang tingkah bku, cara berpikir, dan berbagai hal yang
berkaitan dengan orang Belanda.

Ternyata kemudian nasihat Bapak know well your enemy itu memang sangat menunjang
karier militer saya. Oleh Bung Karno, saya diangkat menjadi kepala staf angkatan
darat yang pertama pada 1948, posisi yang begitu strategis untuk berhadapan dengan
musuh.

PETA

MUNGKIN banyak yang bertanya-tanya, mengapa setelah menyelesaikan sekolah
menengah di Bandung saya tidak melanjutkan pendidikan di sekolah militer.
Sebenarnya ayah ingin memasukkan saya ke Akademi Militer Breda di Negeri
Belanda seperti kakak saya, G.P.H. Purbonegoro. Saya tidak mau. Mengapa?
Karena kalau lulus dari sana, saya harus mengangkat sumpah setia kepada Sri
Ratu dan konstitusi Negeri Belanda. Padahal saya tahu, sebenarnya mereka
adalah musuh saya. Maka saya memilih instituut Technologie Delf di Nederiand
(1936- 1939).

Saya tidak menduga bahwa kemudian sumpah para siswa Akmii Breda tersebut bisa
batal karena Belanda menyerah kepada Jepang, Maret 1942. Waktu itu Panglima
Tentara Bebnda berkata, "Dengan ini tentara Koninklijk Nederlands Indische Leger
(KNIL) dibubarkan." Maka para pemuda Indonesia lulusan Breda yang masuk KNIL,
seperti Pak Suryadarma, yang kemudian menjadi KSAU itu, menyatakan sumpah tersebut
batal.

Memang ada usaha-usaha dari pihak Belanda untuk menuntut kembali kesetiaan itu
setelah usai Perang Dunia 11. Misalnya, ketika kakak saya Purbonegoro menjadi
penasihat militer Pemerintah Republik berada di kapal Renville. Ia didatangi
Jenderal Spoor, yang pernah sekamar dengannya di Breda. Spoor mengingatkan bahwa
lulusan Breda masih terikat sumpah setia kepada Sri Ratu. Kakak saya menjawab,
"Itu kan sudah dibatalkan ketika Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada
Jepang."

Karena pecah Perang Dunia 11, pada Januari 1940 saya kembali ke Indonesia,
meninggalkan Delf. Saya meneruskan pendidikan ke Intitut Teknologi Bandung, tahun
1940 sampai 1941. Sementara itu, Perang Pasifik pecah. Belanda semakin banyak
merekrut pemuda Indonesia untuk dijadikan anggota milisi umum.

Ketika itulah saya ingat tentang Sabdo Palon Noyo Genggong bahwa "Jepang akan
berada di sini seumur jagung." Ketika itu saya sudah membayangkan saatnya tak lama
lagi Jepang akan meninggalkan Indonesia. Pengetahuan tentang Jangka Jayabaya ini
sedikit-banyak telah memotivasi saya untuk memasuki bidang kemiliteran.

Maka, atas anjuran Ayah, saya masuk milisi Corps Opleiding voor Reserve Officieren
(CORO) di Bandung, tahun 1941-1942. Lembaga pendidikan militer bagi para milisi
ini bertugas mencetak perwira cadangan untuk KNIL. Saya memperoleh pangkat kopral.

Waktu itu di Indonesia sudah ada Akademi Militer Bandung, cabang Akademi
Militer Breda di Belanda. Cabang ini dibuka di tahun 1940, ketika Belanda
dicaplok Jerman. Setahu saya, yang pernah masuk di Akademi itu antara lain
Kartakusumah, A.H. Nasution, dan T.B. Simatupang. Saya sendiri tidak pernah
mengikuti pendidikan di situ.

Belum sampai delapan bulan saya di CORO, Jepang mendarat. Ketika itu taruna CORO
ditempatkan di Tasikmalaya, untuk menjaga lapangan terbang Cibeureum. Karena
itulah banyak perwira Belanda berhasil menyelamatkan diri dari kepungan Jepang.
Tanggai 2 Maret 1942 CORO dipindahkan ke Ciater, Subang, Jawa Barat. Sesampai di
sana, Senin sore, dor, dor, dor.... ternyata Jepang sudah menunggu. Sebagai kopral
taruna CORO, tentu saja saya bertempur di pihak Belanda.

Tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang.KNIL bubar. Rakyat
Indonesia menyambut Dai-Nippon sebagai saudara tua dengan penuh kekaguman. Suatu
kali Bung Kamo pergi ke Negeri Sakura, minta supaya Jepang melatih bangsa
Indonesia di bidang kemiliteran. Kabarnya, di sana Bung Karno disuguhi
demonstrasi latihan perang-perangan oleh siswa-siswa Akademi Miiiter Jepang,
dan amat terkesan.

Maka, atas per nintaan Sukarno, di akhir tahun 1943, dibentuklah PETA melalui O
Samurai, semacam keputusan presiden. Saya masuk PETA di Solo. Yang harus dicatat,
PETA bukan bagian dari tentara Jepang.

Sebelum masuk PETA, saya menganggur. Sehari-hari saya latihan setengah
kemiliteran dengan bocah-bocah di Solo: sekadar melatih fisik dan mental untuk
menyiapkan diri bila sewaktu-waktu diperlukan. Ini bukan kesatuan, cuma
kumpulan anak-anak muda saja. Nah, ketika Bung Karno minta sukarelawan dari
kalangan pemuda-pemuda Indonesia, dari kumpulan kami itu banyak yang masuk,
termasuk saya.

Suatu hari saya bersama sekitar 15 pemuda Indonesia yang lain ditawari belajar di
Akademi Militer Jepang. Saya menolak. Sebab, ini menurut pikiran saya waktu itu,
kalau lulus lantas menjadi tentara siapa? Yang berangkat antara lain Pak Yoga
Soegama, yang kemudian menjadi kepala Bakin dan sekarang rektor Universitas
Persada, Jakarta.

Jadi saya cuma masuk PETA, yang lengkapnya disebut Tentara Sukarela Pembela Tanah
Air. Hanya dalam 18 bulan, Jepang berhasil membentuk pasukan siap tempur dari para
prajurit PETA. Ini yang saya kagumi dari orang Jepang. Padahal prajurit-
prajuritnya direkrut dari orang-orang desa yang cuma sekolah rakyat tiga tahun.

Bayangkan, bagaimana melatih orang-orang desa yang masih lugu? Mereka belum pernah
memegang senapan, apalagi mortir. Mungkin melihat saja baru waktu di PETA.
Bagaimana mereka mengerti soal trigonometri dan koniometri yang diperlukan
untuk menembakkan mortir?

November, Desember 1944, sampai Januari 1945, saya mengikuti pendidikan di
Bo'ei Giyugun Kanbu Renseitai, pendidikan calon perwira PETA, di Bogor. Kami
dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama untuk calon komandan batalyon. Di
kelompok ini banyak kiainya. Melihat para kiai sekonyong-konyong disuruh
latihan baris-berbaris, ya aneh juga. Kelompok kedua, kelompok komandan kompi,
temmasuk saya. Dan ketiga, kelompok calon komandan peleton. Saya termasuk
angkatan pertama yang berlatih di Bogor.

Latihan calon perwira amat keras. Kena tempeleng itu biasa. Tapi saya belum pernah
ditempeleng. Pagi, siang, malam, terus latihan. Praktis tidur cuma enam jam.
Padahal waktu itu musim hujan. Mestinya kami berlatih selama enam bulan. Entah
bagaimana, cuma dilangsungkan tiga bulan.

Kalau saya bandingkan dengan latihan di CORO, latihan di PETA itu luar biasa
hebat. CORO itu latihan militer untuk ndoro, priyayi. Lha, wong Jepang sudah
sampai di Singapura, tapi latihannya itu-itu juga, baris-berbaris dan menghafal
teori. Pelatihnya pun terdiri atas para perwira Londo, Belanda, yang belum pernah
berperang. Makanya, waktu Jepang menyerang, ada komandan yang bunuh diri. Juga
banyak komandan yang tidak mau bagi memimpin prajurit. Lha, ini komandan apa.

PETA lain. Kami dilatih oleh perwira-perwira yang terlibat pertempuran di Cina.
Hebat. Bayangkan, bila 17 Agustus 1945 tidak ada PETA yang jumlahnya 65 batalyon
atau kira-kira 70.000 perajurit, mau apa kita? Tentara KNIL sudah dibubarkan.
PETA-lah yang memegang peranan. Makanya kemudian kita memilih Soedirman, anggota
PETA, sebagai Panglima Besar. Dia tahu kemampuan dan keterbatasan pasukan kita.

Delapan belas bulan orang-orang PETA tidur bersama-sama di bawah satu atap--sejak
PETA dibentuk hingga Jepang kalah perang. So we know well each other. Karena
pengalaman mengikuti PETA pula mengapa saya ditunjuk menjadi kepala staf angkatan
darat. Bung Hatta tidak puas terhadap lulusan dari Breda. "Jangan-jangan mereka
nanti mendidik perwira-perwira seperti di Breda, yang bisanya cuma mundur, bubar,"
kata Bung Hatta waktu itu.

Pak Harto juga orang PETA. Beliau masuk dalam PETA khusus, yaitu pasukan yang
dididik untuk gerilya. Mereka dilatih di Jaga Monyet, Jakarta. Sebelumnya mereka
dilatih di Bogor.

Pada 1945 itu boleh dikatakan ada tiga kelompok militer: PETA, bekas KNL, dan
lasykar rakyat. Yang dari lasykar, misalnya Hizbullah, Pasukan Banteng, dan
sebagainya. Para perwiranya terdiri atas mereka yang lulus dari Akademi Militer
Mister Cornelis Jatinegara), seperti Pak Uripsoemohardp, lalu dari Akademi
Militer Breda, Akademi Militer Bandung, dan darl PETA. Dari merekalah TNI
terbentuk. Itu sebabnya pada 1947 kita mengadakan rekapitulasi dan rasionalisasi
TNI untuk menghasilkan tentara reguler yang lebih baik.

Selepas kemerdekaan, saya diminta oleh Pak Urip Sumahardjo Kepala Badan
Keamanan Rakyat) membentuk satu batalyon BKR di Surakarta. Saya dipilih
menjadi komandannya.

Belum lagi lima bulan (kalau tak salah pada bulan Oktober 1945) BKR kami dua kali
diminta membantu dor-dor-an dengan Jepang di Semarang. Di situ ada lelucon. Dulu
sih tak terasa lucu, tapi sekarang mungkin lucu. Begini. Jepang mengusulkan
gencatan senjata. Yang diutus oleh Pak Urip adalah Umar Slamet (ini bukan Slamet
Riyadi, Iho). Mas Slamet juga bekas PETA dan Komandan BKR di Yogya. Kami pernah
berlatih bersama di Bogor. Sekarang dia sudah almarhum.

Sekitar pukul 18.30 saya dijemput Mas Slamet, padahal perundingan direncanakan
pada pukul 12 malam. Dia rupanya ngeri sebab di markas Jepang ada senapan mesin
Jepang. Akhirnya kami pergi bertiga--Mas Slamet, saya, dan Hadiwinangun (bekas
Residen Cirebon)ke Jatingaleh--ke markas Jepang yang dijadikan tempat perundingan
itu.

Di markas Jepang terlihat banyak orang Jepang yang luka akibat pertempuran dengan
anak-anak kita. Sebaliknya, di pihak kami juga banyak korban. Saya berbisik kepada
Mas Sbmet sambil berjalan menuju ruang perundingan, "Mas, pokoknya kita harus
selamat keluar dari sini."

Perundingan dilakukan di ruangan komandan Jepang yang luas. Dia mempersilakan
kami. Jleg! Kami duduk. Buiu kuduk saya berdiri sekaligus bangga karena bisa
duduk sederajat dengan komandan Jepang. Tanpa banyak basa-basi kami segera
membuka perundingan. Mas Slamet minta agar Jepang menyerah kepada pemerintah
Indonesia. Jepang bngsung nggebrak! Dan Mas Slamet berbisik kepada saya, "Mas
Djati, kalau kita mati di sini tidak ada orang tahu." Saya diam saja.

Apa yang dikatakan Jepang? "Tidak ada ketentuan bahwa kami harus menyerah kepada
pemerintah Indonesia. Kami hanya akan menyerah kepada Tentara Sekutu."
Perundingan gagal. Syukurlah, kami dapat keluar dengan selamat.

PERANG GURU YANG BAIK

SELESAI Perang Dunia n Belanda harus membangun kembali negaranya yang rusak.
Negeri Belanda itu rusak betul, Lho. Dari mana memperoleh uang. Tentunya
mereka berharap dari jajahan-jajahannya. Dan yang memasukkan devisa paling
besar waktu itu adalah perkebunan-perkebunan. Maka mereka membonceng Sekutu
memasuki Indonesia, untuk menjajah negeri ini kembali.

Letnan Gubernur Jenderai Van Mook, pemimpin tertinggi Belanda di Indonesia setelah
PD 11, mengerahkan tentaranya ke Jawa dan Sumatera, dua pulau yang memiliki banyak
perkebunan. Tentu saja van Mook tahu daerah-daerah mana yang perlu diprioritaskan.
Sebab, dia adalah Direktur Departemen Urusan Ekonomi di Batavia sebelum PD II.

Tapi Jenderal Spoor, yang memimpin tentara Belanda di Indonesia, harus menghadapi
kenyataan yang sama sekali di luar dugaannya. Rakyat Indonesia melawan dengan
gigih. Kepala intelejen Belanda di Australia rupanya memperoleh laporan yang
salah. Intelintelnya melaporkan bahwa keadaan Indonesia belum berubah. Spoor
mengira bila Belanda mendarat, mereka akan diterima dengan baik oleh rakyat. Dia
tidak memahami bahwa selama Belanda pergi ada yang namanya PETA yang jumlahnya 65
batalyon atau kira-kira 70 ribu personel. Kalau jumlah tentara PETA dijadikan
divisi, maka jumlahnya 7 divisi (1 divisi adalah 9 batalyon). Jumlah TNI kita
memang 7 divisi.

Bulan November--sebulan setelah bertempur melawan Jepang di Semarang--Pak Urip
memanggil saya lagi. Dia bilang, "Kamu jadi panglima divisi. Pilih yang mana?"
Maka, sejak 1 November 1945 sampai 1 Juni 1945 saya menjabat sebagai Panglima
Divisi IV Tentara Republik Indonesia (TRI), bermarkas di Salatiga.

Wilayah pertahanan saya meliputi Keresidenan Pekalongan, Semarang, dan Pati. Di
daerah-daerah itu Sekutu sudah masuk. Ha... waktu itulah saya berhadapan
dengan Sekutu yang berintikan tentara Inggris di dataran tinggi Rawa Pening
dan Semarang. Saya pernah pula menjadi delegasi perundingan genjatan sejata di
Semarang.

Sekutu memang pernah mencoba memasuki Jawa Tengah lewat Magelang, tapi kami dorong
lagi ke Ambarawa dan Semarang, lalu akhirnya ke Surabaya. Begitu bersemangatnya
perlawanan rakyat dan tentara kita. Banyak yang berkata, "Pak, habiskan itu
Inggris." Saya jawab, "Mereka habis, kita juga habis." Lha, mereka lebih terlatih
ketimbang kita, kok. Persenjataannya pun lebih lengkap, canggih lagi. Nganggo
montor mabur, nggago mortir, nganggo panser, nganggo reno-reno (memakai pesawat
terbang, mortir, panser, dan macam- macam). Lagi pula kebanyakan dari tentara
Inggris itu orang India dan Pakistan, yang disebut Gurkha. "Mereka itu kawan kita.
Bukankah India dan Pakistan sendiri ingin merdeka? Mengapa harus kita bunuh?
Dorong saja ke Surabaya," kata saya.

Tentara Inggris sendiri tampaknya tak terlalu bersemangat bertempur dengan
kami. Sebab, tugas mereka sebenarnya adalah melucuti tentara Jepang, bukan
bertempur melawan bangsa Indonesia. Jepang sudah dilucuti, jadi apalagi?
Mungkin itulah yang mendorong Inggris mengajak kita mengadakan perjanjian
gencatan senjata di Semarang, kalau saya tidak lupa, pada bulan Maret 1946.
Lalu mereka mundur ke Surabaya.

Praktis di Jawa Tengah dan Jawa Timur Sekutu hanya berada di daerah pesisir,
seperti Surabaya. Seingat saya, kota di pedalaman yang bisa dimasuki Sekutu adalah
Bandung. Saya nggak pemah mengerti mengapa mereka berhasil memasuki Bandung.
Padahal medannya lebih berat ketimbang Jawa Timur. Untuk mencapai Bandung kan
harus melalui daerah bergunung-gunung. Mengapa pasukan kita tidak menggugurkan
gunung-gunung itu untuk menghambat Sekutu? Atau menghancurkan jembatan-jembatan
besar yang curam itu.

Juni 1946 terjadi reorganisasi di jajaran tentara. Saya ditunjuk menjadi Panglima
Divisi V (1 Juni 1946 - 1 Maret 1948). Wilayah teritorial saya meliputi
Bojonegoro, Pati, dan Muncung. Divisi V disebut juga dengan Divisi Ronggolawe, ini
nama seorang senopati Majapahit yang berhasil menangkal ekspedisi tentara Kubilai
Khan. Anggota pasukan saya antara lain Sudharmono (sekarang wakil presiden) dan
Ismail Saleh (menteri kehakiman).

Mula-mula markas saya berada di Mantingan, persis di tengah hutan jati. Di masa
itulah, dan di hutan jati pula, saya mengawini Raden Ayu Suharsi, tepatnya pada
tahun 1947. Aneh juga, Wong, manten anyar (pengantin baru), kok di tengah hutan.
Kelak, kami dikaruniai tiga orang anak dan lima cucu.

Aksi polisionil Belanda I pecah tahun 1947. Waktu itu saya sudah Panglima Divisi V
Ronggolawe. Perlawanan rakyat berkecamuk di Jawa Timur. Duiu aya khawatir Belanda
menyerang saya. Ternyata mereka tidak terlalu peduli pada hutan jati yang
menyebar luas dari sebelah timur Bojonegoro sampai Kedung Jati, dan ke sebelah
selatan hingga Ngawi.

Kami tidak berdiam diri. Saya mengerahkan pasukan ke sektor Gresik-Lamongan. Dalam
suasana seperti itu ternyata banyak perwira dan taruna kita yang rewel. Ada yang
maju-mundur untuk turun ke medan pertempuran.

"Kita harus ikut bertempur," begitu saya tegaskan kepada perwira-perwira dan
taruna-taruna itu. Mereka berkata, "Kalau gugur bagaimana?"

Saya jawab, "Lho, perang kok tanya kalau gugur. Kalau prajurit- prajurit
biasa boleh gugur, apa kamu tak boleh gugur? ini pelajaran, guru perang
terbaik adalah perang itu sendiri. Sekarang ada kesempatan untuk perang, ada
musuh di depan mata. Cari musuh itu susah, mahal."

Agustus 1947 saya memindahkan markas ke Cepu tempat minyak. Situasinya sudah
berubah. Pertempuran dengan Belanda mereda.

MENJADI JEMBATAN PIKIRAN

TAHUN 1948 Pemerintah Republik memanggil saya ke Yogya. Waktu itu sudah
Kabinet Hatta, menggantikan Kabinet Syahrir. Sejak saat itu saya semakin
dekat dengan Bung Kamo.

Saya berkenalan dengan beliau pada tahun 1947, ketika Panglima Besar Soedirman
mengajak saya menghadiri sidang-sidang Dewan Siasat Militer, lembaga yang dipimpin
langsung oleh Bung Kamo. Di situ ternyata saya cukup diperlukan. Terus terang
saja, di antara kawan-kawan militer yang lancar berbahasa Inggris dan Belanda kan
saya. Pak Dimman sendiri mengenal Bung Kamo baru setebh Pak Dimman menjadi
Panglima Besar, Iho.

Nah, untuk menghadapi orang-orang pintar, seperti Bung Hatta, Syahrir, Bung Kamo,
dan menteri-menteri, Pak Dirman membawa saya. Mungkin karena beliau merasa sebagai
orang desa, guru sekolah Muharnmadiyah, yang agak sulit memahami cara berpikir
tokoh-tokoh brilyan di kabinet. Saya sendiri mengakui bahwa Bung Kamo, Bung
Hatta, dan lain-lain adalah orang hebat yang berpikir secara modem dan pernah
belajar di mana-mana.

Sebaliknya, banyak anggota kabinet yang tidak memahami jalan pikiran Pak Dimman,
Gatot Subroto, dan para pemimpin militer yang umumnya dari desa. Itu sebabnya saya
juga dipercayai oleh anggota kabinet dan pemimpin-pemimpin militer untuk
menjembatani mereka.

Sekali waktu, seusai sidang Dewan Siasat Militer, Bung Kamo bilang pada saya,
"Lain kali jangan mengajak Gatot Subroto." Saya tanya kenapa. "Aku ndak mengerti
pikirannya," jawab Bung Karno. Lha, Gatot itu blak-blakan. Dia pernah bilang, "Aku
iki wong bodo. Sekolah dasar wae ora rampung." (Aku ini orang bodoh. Sekolah Dasar
saja tidak selesai.)

Memang komandan-komandan resimen umumnya dari desa. Ada guru Taman Siswa,
guru Muhammadiyah, ada kiai, dan sebagainya. Kolanel Sungkono (sebelum
Rekapitulasi berpangkat Mayor Jenderal, lalu diturunkan menjadi Kolonel),
Panglima Divisi VI Jawa Timur, pendidikannya cuma sampai sekolah dasar.

Tapi harus dicatat, di kalangan rakyat yang didengar justru orang-orang militer
ini. Pak Sungkono, Gatot Subroto, Pak Dirman, misalnya. Makanya sering saya
katakan PETA adalah satria bambangan--satria dari desa. Seumpama mereka bukan
dari desa, kami tak akan mendapat dukungan orang desa. Mereka mendukung karena
anak-anak mereka menjadi prajurit kami. Rakyat pula yang menyediakan logistik
untuk tentara.

Dalam Dewan Siasat Militer sering dibicarakan kemungkinan Belanda menyerang
kembali. Dan kami yakin itu akan terjadi. Kami pun bersiap-siap dan berbagai
alternatif sudah dipikirkan. Misalnya, ada rencana Bung Kamo dan Bung Hatta akan
diungsikan luar negeri bila Belanda menyerang. Alternatif lain, para pemimpin
negara, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, akan ikut bergerilya bersama-sama
militer dan rakyat. Dewan juga telah merencanakan untuk membentuk Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI), untuk membuktikan pada dunia bahwa Pemerintah
Republik yang sah masih ada.

Di samping itu diputuskan pula untuk membentuk wadah setiap angkatan, termasuk
angkatan darat. Nah, Bung Karno mengusulkan agar kepala staf angkatan adalah
orang yang mengenal lawan dan kawan. Kebetulan saya dianggap memenuhi syarat
menduduki jabatan kepala staf angkatan darat (KSAD) yang pertama (1 Maret 1948
-1 Mei 1950).

Belanda akhirnya benar-benar menyerang Yogyakarta, 19 Desember 1948. Harl itu juga
Dewan Siasat Militer bersidang. Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah anggota
kabinet lainnya tetap tinggal di istana. Diputuskan juga untuk membentuk PDRI di
Bukittinggi dan sebagian lagi di Aceh. Teman-teman PDRI yang masih hidup antara
lain Jenderal Hidayat, Jenderal Askari. Semula di Jawa juga ada anggota Kabinet
PDRI, misalnya, Menteri Soepeno yang kemudian gugur. Dl New Delhi, India, juga
dibentuk wakil Pemerintah di luar negeri.

Mengapa Bung Karno dan anggota kabinet tidak lari ke luar negeri atau ikut
bergeriilya? Bila mereka ke luar negeri, Belanda tentu punya alasan untuk
menyatakan Republik sudah tenggelam, dan menyatakan perlawanan rakyat
Indonesia adalah tindakan kriminal. Kalau mere ka ikut bergerilya, siapa yang
bisa menjamin keselamatan mereka? Belanda tentu akan berusaha membunuh mere-
ka, sedangkan kemampuan pasukan kita belum cukup tangguh.

Dengan adanya PDRI dan wakil pemerintah Republil di luar negeri, ekslstensi negara
Indonesia tetap ada. Dan ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda,
mereka hanyalah warga negara Indonesia biasa. Dengan demikian Belanda tidak bisa
menyatakan Republik telah tenggelam karena kita masih memiliki Pemerintah
Darurat.

Hampir seluruh anggota kabinet hadir daiam sidang Dewan Siasat Militer itu Tapi,
sepengetahuan saya tidak ada yang dari TNI. Meskipun Panglima Besar Soedirman,
T.B. Simatupang, Suryadharma, ada di istana waktu itu. Waktu itu A.H. Nasution
berada di jawa Timur. Lapangan Terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) sudah jatuh ke
tangan Belanda.

Saya tidak tahu mengapa Nasution tidak memasuki kota (Yogyakarta), melainkan ke
Batu Ceper. Padahal jarak antara Yogya dan Batu Ceper paling-paling cuma 40
kilometer. Bisa saja ditempuh dengan 12 jam jalan kaki.

Waktu itu, sebagai KSAD, saya berkantor di kantor Menteri Pengairan, di selatan
Maguwo. Selain sebagai KSAD waktu itu saya juga bertanggung jawab atas keselamatan
para taruna. Jumlahnya tak banyak, kira-kira 150 orang. Mereka ini adalah calon
perwira pengganti.

Saya juga tidak hadir dalam sidang Dewan Siasat Militer itu. Latif Hendraningrat,
Panglima Komando Militer Yogyakarta Kota, dua kali menelepon saya. Dia bilang,
"Kau dipanggil Bung Kamo ke istana." Saya jawab, "Sidang Kabinet toh akan
jalan tanpa saya. Kalau saya pergi dari sini, para taruna ini akan buyar."
Saya juga titip pesan kepada Latief agar disampaikan kepada Bung Karno, "Kalau
sampai pemerintah dan kepala negara ke luar negeri, kita bisa dinyatakan
tenggelam."

Mengapa saya tidak ke istana dan memilih bertahan di markas? Perhitungan saya,
kalau saya pergi ke Istana, para taruna akan buyar Asrama itu terletak tidak jauh
dari marka Brigade Soeharto. Sebelum 19 Desember saya sudah melihat gelagat bahwa
Belanda akan menyerang. Saya bilang kepada para taruna, "Sekarang kita ke luar
kota, menghadang Belanda di Semaki."

Ketika itulah Pak Harto datang. Dia menanyakan langkah-langkah apa yang harus
diambil. Saya tanya, pasukannya di mana? Menurut perintah Panglima Besal
Soedirman, pasukan Brigade Soeharto ditempatkan di sepanjang jalan antara
Karanganyar (Bagelen) dan Wates (Yogyakarta). Jadi di dalam kota hnya ada salu
kompi. Satu peleton di Maguwo, dua peleton di sebelah barat.

Saya bilang kepada Pak Harto, "Saya mau menghadang Belanda di Semaki." Sesampai di
Semaki, saya bertemu dengan satu regu CPM. Saya bertanya kepada mereka, "Mana
batalyon yang mestinya di cini?" Mereka menjawab, "Sudah berangkat tadi malam."
Seluruh pasukan Siliwangi yang berada di Semaki (satu balyon) dan di Jembatan
Gajah Wong (dua batalyon) sudah pergi.

Praktis Yogyakarta kosong. Yang tinggal hanya satu kompi Brigade Soeharto, dua
kompi taruna di bawah tanggung jawab saya, dan sejumlah lasykar. Praktis, sewaktu
memasuki Yogyakarta, Belanda tidak memperoleh perlawanan. Seandainya pasukan
Siliwangi tidak pergi, keadaannya mungkin akan lain. Mungkin bisa ramai.

Selesai berperang, saya katakan kepada mantan Kepala Staf Divisi Belanda di Jawa
Tengah. "You hebat betul." Dia menjawab dengan agak heran, "Sebetulnya kami
menurunkan satu atau dua kompi pasukan payung hanya untuk mengacau saja. Kami
sudah perhitungkarn mereka akan habis. Tapi ketika kami mendarat kok tidak ada
perlawanan?"

Teryata pesawat Belanda sedikit. Lha, wong yang menerjunkan pasukan payung
itu hanya tiga pesawat Dakota DC-2 yang diterbangkan dari Andir, Bandung.
Sesuai menerjunkan pasukan di Yogya, pesawat-pesawat ini pula yang
diperintahkan ke Semarang untuk mengangkut batalyon cadangan ke Maguwo. Dan
tiba di Yogya 20 Desember, sehari setelah awai penyerbuan.

Belanda juga melancarkan serangan melalui darat. Belanda masuk ke Yogyakarta kan
menyusup melalui Boyolali, daerahnya Slamet Riyadi. Slamet-lah yang bertugas
menahan Belanda di daerah itu. Namun, pertahanan Slamet bobol. Maklum, pasukan
Slamet paling-paling cuma satu batalyon sedangkan Belanda dua batalyon.

Belanda kemudian menyerbu Kaliurang, ke markas Komisi Tiga Negara (KTN), tidak
langsung ke kota (Yogyakarta). Memang sasaran Belanda adalah Kaliurang, untuk
mengisolasi tim KTN yang ditugaskan oleh PBB. Setelah perjanjian Renville, PBB
meman sudah mengambil alih penanganan atas konflik Indonesia- Belanda--hal
yang belum dilakukan setelah Perjanjian Linggarjati. Dengan isolasi tersebut
KTN tidak bisa berhubungan dengan Dewan Keamanan PBB utuk melaporkan tindakan
Belanda yang menyerang Yogyakarta tanpa restu PBB.

Posisi saya tidak diserang, karena Belanda memang tidak punya pasukan. Baru
setelah saya pindah ke utara, Belanda sering mengadakan patroli, tapi tidak
berhasil menduduki markas. Sekali-sekali terjadi pertempuran kecil-kecilan

Menjelang KMB, Konperensi MeJa Bundar, saya masih bolak-balik Jakarta-Yogya.
Saya menjadi anggota Gencatan Senjata Pusat di Jakarta, khusus di bidang
militer. Ketuanya Pak Wongsonegoro.

PERISTIWA 17 OKTOBER

TAHUN 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS)
yang bersifat liberal demokratis. RIS memang telah dibubarkan pada Agustus
1950. Tetapi UUD-nya tetap jalan. Baru kemudian diganti dengan UUD Sementara
yang juga liberal demokratis. Ya, dengan segala hommat pada rekan-rekan
politisi, waktu itu usia kabinet rata-rata hanya 18 bulan. Bagaimana mereka
sempat memikirkan program kerja dan pembangunan.

Banyak menteri yang tidak tahu harus melakukan apa. Kekuasaan formal memang di
tangan kabinet. Tetapi nyatanya yang didengar hanya Bung Karno. Rakyat jadi tidak
tahu di mana letak kekuasaan itu sebenarnya. Pernah sekali waktu terjadi peristiwa
lucu yang sebenarnya sangat serius. Partai-partai politik tidak bisa membentuk
kabinet. Akhirnya Bung Kamo mengeluarkan Surat Keputusan yang bunyinya begini
"Presiden Republik Indonesia, Sukarno. Dengan ini menunjuk warga negara Indonesia
Sukarno untuk membentuk kabinet."

Sekarang kita boleh tertawa. Tetapi dulu itu masaiah serius. Lalu
pemimpin-pemimpin partai politik dikumpulkan di istana. Saya lupa, di Istana
Bogor atau istana Merdeka.

"Sudah, sekarang bentuk kabinet," kata Bung Kamo.

"Nanti dulu, Bung. Kami perlu bicara dengan pimpinan partai lainnya," jawab
orang-orang partai.

"Lho, katanya kamu itu pemimpin rakyat. Kok, begini saja mesti mengadakan
pembicaraan dulu. Boleh. Silakan," Bung Kamo menyahut. Mereka angkat telepon.
Padahal semua telepon sudah diputus. Akhimya terbentuk kabinet Ali
Sastroamidjojo (PNI), minus Masyumi.

Sesudah itu keluar lagi Surat Keputusan Soekamo. "/Dengan Ini warga negara
Soekarno menyerahkan kembali tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia
Soekarno." Coba, coba, bayangkan. Kacau.

Dalam setting kekacauan kabinet itulah peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi.
Saya memang aktif dalam gerakan tersebut. Ketika itu saya perwira tinggi di
Kementerian Pertahanan. Jabatan saya Kepala Biro Perancang Operasi merangkap
Kepaia Biro Pendidikan Pusat (1 Juii 1950--1 November 1952).

Sayalah yang mula-mula mengambil inisiatif mengumpulkan para pimpinan TNI (AU, AD,
AL) di aula Hankam sekarang. Saya bilang, "Mbok ya sekarang kita kembali saja ke
UUD 1945. At least kita bisa tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas
kekuasaan yang ada menurut UUD 1945 itu. Sebab, kenyataannya, rakyat hanya
mendengar Bung Kamo, Presiden. Padahal ada Perdana Menteri selaku pemegang
kekuasaan pemerintahan."

Tidak tercapai konsensus dalam pertemuan itu. Entah bagaimana ceritanya, apa
yang telah saya mulai itu dioper oleh Markas Besar Angkatan Darat, yang
KSAD-nya waktu itu A.H. Nasution. Sementara itu, suara-suara dari kaum politisi
tentu saja menentang. Mereka tetap menginginkan liberalisme. Tapi bagaimana
kita bisa membangun kalau sebentar-sebentar kabinet diganti? Bagaimana
membicarakan kembalinya Irian Barat kaiau setiap 18 bulan ada kabinet baru?

Hubungan miiiter dengan sipil memang tak enak. Kami begitu mendongkol pada
oknum-oknum partai. Mau tidak mau, peristiwa lama diungkit pula: waktu perang
gerilya kaiian di mana? Ketika itu tidak ada orang-orang partai yang turun ke
tengah rakyat, membantu gerilya. Yang pemah saya jumpai cuma Jaksa Agung
Kasman Singodimedjo. Beliau dua kali berjalan dari Jawa Barat ke Jawa Timur,
bolak-balik. Maklum, beliau itu kan bekas PETA. Jadi, tidak takut. Politisi
lainnya? tidak ada. Jangankan membantu, memberi semangat kepada rakyat saja
tidak.

Pada hari kejadian (17 Oktober) saya baru minum kopi bersama sejumlah perwira
senior, seperti T.B. Simatupang, Dan Yahya, dan lain-lain di Kementerian
Pertahanan. Di luar terdengar ramai-ramai demonstrasi. Tak lama kemudian kami
mendapat telepon dari Istana, disuruh datang.

Dalam perjalanan ke Istana, saya melihat meriam, tank, panser nongkrong di
kantor telepon dekat Istana. Sampai di Istana, ternyata sudah ada KASAD
Nasution dan perwira-perwira senior lainnya. Bung Kamo dan Bung Hatta juga
sudah ada. Saya dan T.B. Simatupang bergabung.

Di situlah perwira-perwira TNI mengusuikan untuk kembali ke UUD 1945 dan agar
parlemen dibubarkan dalam waktu dekat ini. Ada kejadian lucu lagi. Sesudah usul
TNI disampaikan, kami omong-omong santai. Kawilarang mau merokok. Dia berada di
sebelah saya. Saya sederet dengan Askari dan Kawilarang. Asbak ada di depan saya.
Saya berikan kepada Askari supaya diteruskan kepada Kawilarang. Waktu dipegang
Askari, mrucut, jatuh ke lantai dan pecah, derr. Wartawan-wartawan di luar mengira
ada apa-apa. Mereka pikir keadaan di dalam tegang betul. Padahal cuma asbak jatuh.

Ada anggapan kekacauan itu disebabkan karena Partai Sosialis Indonesia (PSI)
ke tubuh TNI. Sebenarnya tidak begitu. Yang menjadi Sekretaris Jenderal
Pertahanan waktu itu adalah Ali Budiardjo. Dia itu PSI. Simatupang juga
dituduh PSI karena istrinya adalah adik Ali Budiardjo. Tapi, sepengetahuan
saya, tidak. Simatupang memang banyak didengar oleh orang-orang PSI karena dia
memang brilyan. Tapi keliru kabu dia disebut sebagai PSI. Nasution juga bukan.
Waktu itu dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa.

Orang-orang partai menghendaki dibentuknya tentara profesional meniru Barat.
Sebagian kecil perwira militer pun berpikir begitu. Haa, mungkin ini yang dimaksud
adanya orang partai yang menyusup ke militer. Tapi sebagian besar TNI menolak.
Karena kalau kami meniru Barat berarti mengkhianati rakyat. Sebab, sejarah TNI
tidak terlepas dari peranan rakyat. Rakyat-lah yang membantu dalam perang gerilya.
Militer-lah yang didengar rakyat ketika para politisi tidak bisa menjalankan
pemerintahan.

TNI bukan hanya sekadar alat politisi sipil Apalagi kalau sipilnya semau gue.
Cekcok terus. Sampa akhimya konflik di mana-mana. Kalau nasi sudah jadi bubur,
militer yang disuruh menyelesaikan. Lihat peristiwa DI-TII, PRRI-Permesta. Militer
disuruh menembak bangsa sendiri. Siapa yang senang menembaki bangsa sendiri?
Mereka sebagai politisi, enak. Kalau sudah tidah bisa menyelesaikan masalah bisa
mundur. Lha, militer? Masa, tentara dibubarkan? Kan tak mungkin.

Sesudah peristiwa 17 Oktober itu Nasution diberhentikan sebagai KSAD, digantikan
oleh Bambang Sugeng. Gatot Subroto (wakil Kasad) juga dicopot. Saya sendiri
disuruh ke Amerika, ke Port Levenberg. Saya bilang, saya tidak mau. Sebab,
Levenberg itu jatah untuk Panglima Divisi. Saya ini bekas Kasad. Akhirnya, saya
disuruh ke Bandung, menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
(SSKAD, sekarang Seskoad), menggantikan Mokoginta. Di situ saya menjabat sejak 1
November 1952 sampai 13 Februari 1955. Sedangkan yang disuruh ke Levenberg adalah
Mokoginta. Dia paling aktif menyiapkan peristiwa 17 Oktober itu. Gatot Subroto
pulang ke Ungaran.

Saya disebut-sebut sebagai calon pengganti Nasution sebagai Kasad. Kalau itu
benar, saya nggak akan mau. "Wong Jowo iku ora ilok mbaleni sego wadang." (Tidak
pantas bagi orang Jawa memakan kembali nasi basi). Dulu saya pernah Kasad.
Lagi pula saya ini termasuk biang keladi 17 Oktober. Mana mungkin Bung Karno
memilih saya.

Kemudian saya menjadi Direktur Zeni Angkatan Darat (29 Februari
1955-24 Juni 1958). Di dalam pasukan Zeni itu ada Try Soetrisno (Pangab
sekarang) dan 51 orang yang memiliki kemampuan rata-rata sama. Misalnya,
Dirjen Imigrasi sekarang, Rony Sikap Sinuraya. Beberapa di antara mereka ada
yang menjadi gubernur.

Semasa menjadi Direktur Zeni saya pernah membantu Panglima Jamin Ginting
menyelesaikan PRRI/Permesta. Saya ada di Sumatera kira-kira lima bulan. Saya
berusaha agar konflik tersebut dapat diselesaikan tanpa meninggaikan rasa sakit
hati.

Boleh dikatakan saya bertindak sebagai penengah antara pihak Jamin Ginting
(pemerintah) dan Kolonel Simbolon (PRRI). Saya bilang kepada orang PRRI, "Kalau
memang Pemerintah tidak becus melaksanakan pembangunan, dengan cara kalian ini
pelaksanaan pembangunan akan lebih jauh lagi." Saya juga ingin menunjukkan kepada
dunia luar bahwa PRRI adalah persoalan dalam negeri yang bisa diselesaikan dengan
baik. Negara lain tak usah campur tangan. Anda tahu kan, AS ketika itu diduga
terlibat membantu PRRI.

KONFRONTRASI INDONESIA-MALAYSIA

BUNG Karno menunjuk saya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di
Malaya (1 Juni 1963--25 Agustus 1963). Jadi sebelum sempat terbentuk Malaysia,
saya sudah ditarik pulang. Saya ini bangsawan, orang keraton. Bung Karno tahu
yang paling berkuasa di Maldya juga keluarga bangsawan.

Suatu malam diadakan pertunjukan kesenian Indonesia. Saya dipersilakan duduk di
kursi yang biasanya dipakai oleh Yang Dipertuan Agung, kepala negara Malaya.
Kawan-kawan duta besar dari negara sahabat mengomel, "Mengapa you, Duta Besar
Indonesia, duduk di tempat yang cuma diperuntukkan Yang Dipertuan Agung?" Sambil
bergurau saya menjawab, "Begini. Rakyat Malaya itu separuh kepunyaan Yang
Dipertuan Agung, separuh lagi kepunyaan saya. Soalnya, Yang Dipertuan Agung itu
keturunan Bugis."

Orang sering tidak tahu apa yang dihasilKan oleh Kabinet Dwikora. Ketika itu
saya ikut menyusun Deklarasi Malaya, Filipina, Indonesia (Maphilindo)-suatu
kawasan damai di Asia Tenggara. Indonesia dan Malaya mengakui Mindanao sebagai
bagian integral dari Filipina. Tetapi Indonesia dan Malaya minta otonomi yang
seluas-luasnya untuk wilayah itu.

Yang penting lagi adalah Malaya, Filipina, Indonesia tidak akan menerima pangkalan
asing. Apabila masih ada pangkalan asing di kawasan ini, sifatnya hanya sementara.
Pangkalan asing itu juga tidak boleh dipakai untuk melancarkan subversib ke negara
tetangganya.

Ternyata Malaya merasa keberatan melaksanakannya. Tentara Inggris masih berada di
negara itu. Bung Karno tidak suka. Inilah yang mempertajam konfrontasi. Maklum,
selain sedang dilanda gelombang anti-Barat, kita masih mencurigai Inggris. Bung
Karno menghendaki agar pemerintah Malaya tidak memberi izin kepada Inggris
membangun pangkalannya di sana. Tetapi pemerintah Malaya mempertahankannya. Kata
Pemerintah Malaya, "Apa sih Indonesia maunya? Kalau Inggris keluar dari sini, saya
harus menghadapi kaum komunis Cina. Indonesia enak. Kaum komunisnya orang
Indonesia sendiri."

Bung Karno tidak menerima alasan tersebut. Hubungan Indonesia-Malaya pun
semakin runcing. Saya dipanggil pulang dan didudukkan menjadi Penasihat
Presiden untuk urusan konfrontasi. Praktis, saya menjadi Dubes di Malaya hanya
kira-kira 100 hari.

Sebagai penasihat, saya mencoba menyadarkan Bung Karno bahwa desakannya--agar
Malaya mengusir Inggris--momentumnya tidak tepat. Kalau dipaksakan justru akan
menyulitkan Malaya karena persoalan komunis Cina itu.

Di tengah suasana runcing itu datang Jaksa Agung Amerika Bob Kennedy, adik
Presiden Amerika Robert Kennedy. Bob menyarankan agar Bung Karno membubarkan
Dwikora dan mengadakan gencatan senjata. Bung Karno segera mengadakan sidang,
dihadiri para menteri Kabinet Dwikora, membahas saran Bob itu. Saya juga
hadir. "Bagaimana pendapat saudara-saudara?" kata Bung Karno. Saya memberikan
pendapat: "Katanya kita ini tidak perang dengan Malaya. Mengapa sekarang kita
akan mengadakan cease-fire? Artinya, kita mengakui perang dengan Malaya?"
Bung Karno menggebrak meja. Brak! Pokoknya, saya perintahkan cease-fire
(gencatan senjata).

Menjelang meletusnya G30S-PKI, Bung Karno memang sudah menunjukkan sikap yang
cenderung keras, ingin selalu didengar. Fisiknya sudah tidak baik.

Sepuluh hari setelah peristiwa G30S-PKI, saya berangkat ke Kerajaan Maroko sebagai
duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Saya tidak tahu persis kejadian-kejadian
yang berkaitan dengan G30S-PKI. Selama di Maroko saya tidak banyak tahu
perkembangan Indonesia. Rakyat Maroko, sepengetahuan saya, tidak mengikuti
perkembangan terakhir di Indonesia. Mereka tidak mengikuti peristiwa
G30S-PKI dan pergantian kehasaan yang terjadi--saya tidak mau mengatakan Bung
Karno jatuh atau dijatuhkan. Walaupun di sana ada taman yang bernama Sukamo.
Jadi sebenamya negeri kita dikenal di sana. Sebab, ketika Maroko baru saja
merdeka, yang membiayai perjuangannya di PBB adalah Indonesia.

Saya hanya setahun di Maroko. Kemudian pindah ke Prancis. Selanjutnya, sebagai
purnawirawan, saya menjadi anggota Penqurus Besar Persatuan Pumawirawan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) dari 1970- 978. Lalu, dari
1978-1983 menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Zaman Bisnis

BERSAMAAN waktunya ketika saya diangkat menjadi anggota DPA, Pak Harto
meminta saya untuk duduk di Tim P-7, sampai sekarang. Siapa bilang tim ini
tidak penting? Tim Penasihat Presiden mengenai Pelaksanaan Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Tim P-7) adalah satu-satunya lembaga yang bisa omong
dengan bebas dengan Presiden.

Siapa yang bisa bicara blak-biakan dengan Pak Harto selain Tim P-7? Siapa? Apa ada
menteri yang berani blak-blakan? Ora wani--tak berani. Secara rutin Tim P-7 sekali
dua bulan atau sekali tiga bulan berbicara dengan Pak Harto. Setiap kali pertemuan
berlangsung rata-rata sekitar satu setengah jam. Apa yang dibicarakan, itu rahasia
kami.

Selain di Tim P-7, saya menjalankan apa saja yang mau saya jalankan. Bisnis.
Sekarang ini orang kan harus bisnis. Sekarang ini zaman economic built up. Saya
bergerak di bidang apa saja. Macam-macam. Bidang pariwisita, perkayuan, bidang
pendidikan teknik dan teknologi, dan bidang teknik sipil.

Saya ini kan pernah menjadi Direktur Zeni, Menteri Pariwisata, dan Telekomunikasi.
Sekolah saya teknik sipil. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan pengetahuan dan
pengalaman itu untuk berbisnis membantu terciptanya economic built up. Dulu,
sebagai anggota DPA, kita tidak boleh bisnis. Sekarang saya bukan DPA lagi. Maka
apa salahnya saya menjalankan bisnis? Pensiun jenderal tidak cukup. Cuma Rp 300
ribu.