ZAHIDA Kandil bukan cuma kaget tapi juga cemas dan takut. Suatu hari
keponakan laki-laki wanita pengusaha Aljazair yang masih di sekolah dasar
pulang dan langsung menyatakan bahwa ia tak lagi mau mencium bibinya itu. Guru
sekolahnya mengatakan, seorang pria yang mencium wanita bukan istrinya haram
hukumnya.

Di Sudan, seorang mahasiswa berbaring di rumah sakit di Khartoum. Kepalanya
dibalut. Tangan dan punggungnya merah terbakar, beberapa bagian mengeluarkan
darah. Ia adalah korban demonstrasi kelompok Islam radikal di Februari lalu.
Mahasiswa itu disiram cairan dari botol, lalu seseorang menyulutkan api. Tak
seorang pun ditahan karena tindakan ini.

Di Mesir, puasa yang lalu, suasana di sejumlah kota begitu dingin di malam
hari, tak seperti Ramadhan di tahun-tahun sebelumnya. Soalnya, di bulan puasa
itu, pertunjukan musik yang disertai tari-tarian adalah terlarang.

Lebih dari sepuluh tahun setelah revolusi Islam modern pertama di Iran, Islam
radikal sekali lagi bangkit di mana-mana. Angin kebangkitan itu tampaknya
mempengaruhi suasana kehidupan sehari-hari di sejumlah negara Timur Tengah.
Memang, sejauh ini barulah Sudan yang punya pemerintahan bernapaskan Islam,
setelah Revolusi Khomeini tahun 1979 lalu. Tapi hampir semua pemerintah
negara-negara Arab kini harus menghadapi empasan gelombang Islam radikal dan
harus menjawab desakan keinginan dari bawah, keinginan mempunyai pemerintah
dan masyarakat Islami."

Dalam kadar tertentu, kekuatan Islam bisa dikatakan telah merebut
kemenangan," tutur Gilles Kepel, ahli tentang Islam dari Prancis. "Yang kami
saksikan kini adalah re-Islamisasi di banyak wilayah dan negara, suatu
perubahan dalam norma-norma dasar kehidupan. Dan Eropa tak terkecuali. Saya
biasanya bertemu dengan seorang perempuan berkerudung sekali dalam seminggu di
sekitar tempat tinggal saya di Paris. Kini saya setidaknya berjumpa dengan
lima perempuan berkerudung tiap harinya."

Kepel menyebut Revolusi Iran sebagai revolusi yang dikobarkan oleh kaum elite
Islam dari atas. Gelombang radikalisme Islam sekarang, katanya, muncul dari
bawah, berskala massal, hingga tak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah
di mana pun.

Pendapat-pendapat yang beredar di Timur Tengah, sebagaimana di London dan
Paris di kalangan akademisi, politisi, mahasiswa, karyawan, dan ulama
mengatakan bahwa ideologi pan-Arabisme dan nasionalisme Arab, yang mendominasi
gerakan kemerdekaan di Timur Tengah selama sekitar setengah abad, kini surut.
Digantikan oleh gerakan anti-Barat dan pemupukan harga diri yang merupakan
bentuk dan bahasa baru kebangkitan Islam.

Sejumlah orang berpendapat bahwa gerakan Islam radikal bertentangan dengan
paham nasionalisme Arab. Tapi ada penjelasan lain dari Albert Hourani, seorang
sejarawan Inggris. Kata Hourani, gerakan Islam radikal kini merupakan tahap
ketiga dari nasionalisme Arab. Tahap pertama, katanya, berlangsung tahun 1900
sampai 1940, berfokus pada yang disebutnya sebagai "nasionalisme borjuis",
paham yang memperjuangkan kemerdekaan dan emansipasi wanita. Tahap kedua, 1940
sampai 1970-an, dipusatkan pada perjuangan mewujudkan keadilan sosial:
pemerataan kekayaan, nasionalisasi industri dan semacamnya.

Apa pun warna gerakan itu, dan ada atau tidak hubungannya dengan gerakan
sebelumnya, disepakati di kalangan luas bahwa dua peristiwa belakangan ini
ikut punya andil pada kebangkitan Islam. Yakni, berakhirnya Perang Dingin, dan
Perang Teluk. Runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sungguh menghancurkan
kekuatan kiri, musuh terbesar Islam radikal. Itu tak cuma menghapuskan bantuan
militer dan ekonomi terhadap kelompok kiri di mana-mana, tapi juga menjatuhkan
kredibilitas politiknya.

Lalu Perang Teluk antara Irak dan Amerika beserta sekutunya. Peristiwa itu
tak cuma menjadi bukti betapa tak berdayanya dunia Arab, tapi juga membuktikan
betapa tak berdayanya sang pemenang, yang ternyata bergantung pada militer
Barat. "Karena kegagalan dari rezim-rezim sekarang, meruyaknya korupsi,
tiadanya alternatif, tak adanya pandangan-pandangan baru yang bisa memberi
ilham, memunculkan kekosongan besar dalam dunia politik," kata wartawan Mesir
kenamaan, Mohamad Heikal. Dalam suasana begitu, "Hanya Islam yang bisa
diterima, hanya Islam yang masih autentik, bagi sebagian besar orang Arab."

Pengamat Islam di Universitas John Hopkins, Amerika, ahli ilmu politik Fouad
Ajami menyimpulkan, kini politik Islam adalah "sebuah penjelasan untuk sebuah
alternatif". Barat pada dasarnya cenderung melihat tumbuhnya politik Islam
kini berbahaya, monolit, dan baru. Tapi memang berbahayakah perkembangan Islam
sekarang bagi Barat, dan apakah Barat bisa "menerima" politisasi Islam -- dua
hal yang ramai diperdebatkan -- tak ada fenomena baru dalam hal ini. "Hampir
semua dinasti Arab dimulai sebagai gerakan religius yang sasarannya adalah
untuk membangkitkan dan memperbarui masyarakat," kata Saad Eddin Ibrahim,
pendiri Pusat Ibnu Khaldoun di Kairo.

Dan sebenarnya berpolitiknya Islam kini tidak monolitik. Politik Islam
berbeda-beda, sebanyak negeri Arab itu sendiri. Dan bangkitnya apa yang
disebut sebagai Islam fundamentalis tak bisa dijelaskan semata-mata oleh
keluhan terhadap bobroknya atau melencengnya ekonomi dan sosial dari rel
Islam. Para generasi tua di Timur Tengah adalah generasi yang masih ingat
bagaimana gelombang Westernisasi melanda negaranya di awal abad ini. Mereka
juga tentu masih punya kenangan terhadap nilai-nilai masyarakat feodal yang
kini hampir lenyap. Lalu adalah sebuah nostalgia hadirnya kembali kebudayaan
Islam, yang pernah mencapai puncaknya di abad ke-9 dan ke-10. Di sisi lain
adalah kemarahan terhadap Barat, yang mendukung Syah Iran dan rezim lain yang
korup dan brutal. Mungkin itulah unsur-unsur yang mendorong kebangkitan Islam
kembali.

Bila boleh disederhanakan, itu semua bersumber pada satu hal: kerinduan
bangsa Arab pada kebanggaan dan harga diri yang pernah mereka miliki.
Kerinduan itulah agaknya bisa menjelaskan, kenapa sejumlah bangsa Arab
mendukung Saddam Hussein dalam Perang Teluk, meski mereka tahu betapa salahnya
diktator itu. Keputusasaan terhadap pemerintah yang sekarang dan kerinduan
pada kebesaran masa lalu tercermin dalam slogan yang populer ini: "Islam
adalah solusi."

Untuk meredam Islam radikal, pemerintah di Timur Tengah puya cara
masing-masing. Tunisia memilih menutup semua lubang yang memungkinkan Islam
radikal berkembang. Dengan kata lain, itulah penindasan. Pemerintah Aljazair
mula-mula asyik dengan demokrasi, tapi kemudian kembali menindas setelah jelas
tanda-tanda bahwa gerakan yang disebut Islam fundamentalis akan memenangkan
pemilihan umum. Pemerintah Arab Saudi, meskipun secara kultural menjalankan
hukum Islam, masih kesulitan menjinakkan kelompok elitenya yang menginginkan
mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik. Dan kelompok bawah
masyarakat Saudi, meski relatif sudah begitu makmur dengan berbagai subsidi,
tetap saja menuntut subsidi yang lebih besar untuk bahan bakar, listrik,
kesehatan, dan sebagainya. Yordania lain lagi. Pemerintah negeri ini sedang
berusaha menarik aktivis Islam radikal ke dalam pemerintahan, dengan tujuan
agar bisa bersama-sama menghadapi kritik dari masyarakat. Lain lagi cara
pemerintah Mesir meredam gerakan Islam radikal. Pemerintah Kairo bersikap
keras terhadap gerakan yang menggunakan kekerasan, dan bersikap toleran
terhadap yang menjauhi slogan-slogan Islam radikal. Kata Mohammad Noah, aktor
drama dan penyanyi populer Mesir, "Kami ini mencoba menjadi lebih Islam
daripada Nabi sendiri."

ALJAZAIR: ANTARA SAMPAR DAN KOLERA

Kerusuhan di tahun 1988, yang konon digerakkan oleh yang disebut kelompok
Islam fundamentalis, menyebabkan Presiden Chadli Benjedid memutuskan untuk
menjalankan demokrasi secara berangsur-angsur. Pada awalnya suasananya sungguh
membawa harapan. Maka pada tahun 1991 di Aljazair tumbuh 58 partai politik,
sekitar 30 surat kabar independen, dan perdebatan terbuka mau dibawa ke mana
negeri berpenduduk 26 juta ini ramai terjadi tanpa ada yang melarang. Yang
lebih elok, konsekuen dengan demokrasi, Chadli Benjedid mengakui kesahihan
Front Islam Penyelamat, Front Islamique du Salut, partai Islam yang oleh
sebagian kalangan dicap sebagai gerakan fundamentalis yang bertujuan
mendirikan negara Islam. Sebelumnya partai ini dilarang dan cuma bisa bergerak
di bawah tanah.

Negeri yang pernah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri ini, tapi kemudian
bangkrut ekonominya, ternyata tak bertahan dengan demokrasinya. Dalam kondisi
negara mengimpor 75% kebutuhan pangan, dengan beban utang luar negeri sebesar
US$ 25 milyar dan inflasi bergerak sekitar 40%, pemilihan umum yang diadakan
ternyata menguntungkan pihak oposisi, yakni Front Islam Penyelamat itu. Inilah
partai yang kemudian dituduh oleh pemerintah memanfaatkan 10.000 masjid
sebagai basis politik.

Maka ketika dalam pemilu Desember lalu Front Islam Penyelamat dikhawatirkan
menggusur Front Pembebasan Nasional, partai yang sudah lama berkuasa, pihak
militer memutuskan untuk mengakhiri eksperimen demokrasi. Pihak militer tak
senang Aljazair akan menjadi contoh negara Arab pertama yang memberi jalan
pemerintahan Islam berkuasa lewat pemilu, tampaknya. Ini membuat pemerintah
Tunisia, Yordania, Libya, dan Mesir -- pemerintah-pemerintah yang dikepung
oleh Islam radikal -- merasa lega. Demikian pula negara-negara di Timur Tengah
yang pemerintahannya cenderung sekular, berorientasi ke Barat, dan yang kelas
menengahnya, terutama wanita, tak begitu cocok dengan penerapan hukum Islam.

Tapi Front Islam yang hampir saja berkuasa, dan tindakan militer Aljazair
yang mengambil alih kekuasaan dan kemudian melarang Front Islam Penyelamat,
mengejutkan banyak pihak di Barat dan di dunia Arab sendiri. "Tak ada kelompok
yang benar-benar demokrat di Aljazair," kata seorang bekas pejabat senior
Aljazair. Mungkin itu kesimpulan yang berlebihan, tapi bagi dia baik Benjedid
maupun Front Islam sama-sama menggunakan demokrasi tidak untuk menata
kehidupan bernegara dan kehidupan sosial, tapi "sekadar sebagai alat untuk
mempertahankan atau mencapai kekuasaan."

Para pendukung kudeta militer mengatakan Front Islam tak secara nyata menang.
Sebab, kata mereka, hanya hampir 60% warga Aljazair yang menggunakan suara
mereka, dan hanya 48% di antaranya memilih Front Islam. Dan sebenarnya dalam
pemilu terakhir suara pendukung Front Islam jauh berkurang dibandingkan dengan
pemilu daerah pada tahun 1990.

"Hanya kurang dari 30% warga Aljazair yang mendukung negara ini menjadi
negara Islam yang menerapkan syariat Islam," kata Ali Haroun, salah seorang
dari lima Dewan Negara Tinggi, yang kini memerintah Aljazair. Haroun
sebelumnya adalah menteri hak asasi, lembaga pembela hak-hak asasi kemanusian
yang pertama di seluruh dunia Arab.

Seorang asisten profesor dalam bidang studi perkotaan, Ouardia Ider,
menyimpulkan sebenarnya tak ada niat untuk menegakkan demokrasi dalam Front
Islam sebagaimana yang mereka kecapkan. "Mereka semacam fasis kecil yang
menunggu kesempatan," kata Ider. "Percayalah, jika militer tak segera
mengambil alih kekuasaan, akan terjadi perang saudara. Orang-orang setengah
baya seperti saya, yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negeri, tak akan rela
melihat kursi kekuasaan jatuh di tangan kaum berjenggot itu. Saya siap angkat
senjata."

Para pembela Front Islam tentu saja berkata lain. Pemerintah telah
menyebarkan kebohongan untuk menakut-nakuti rakyat, kata seorang aktivis muda
partai itu. Ia pun menegaskan bahwa Islam mau tidak mau adalah agama yang
menjunjung tinggi toleransi, dan tak akan menggunakan kekerasan bila
memerintah. Ia memberikan contoh, kaum wanita akan tetap diizinkan bekerja di
luar, meski lebih diseyogyakan berperan sebagai pengasuh anak di rumah. Dan
untuk tugasnya itulah mereka dibayar. "Bukankah Anda akan lebih suka
memberikan pekerjaan pada laki-laki yang bertugas melindungi seluruh
keluarganya daripada kepada wanita?" katanya.

Kini, setelah Front Islam dilarang, kata anak muda itu, "Tak ada pilihan lain
selain melawan. Dan nanti, setelah kami menang -- dan kami pasti menang --
kami akan tetap ingat siapa yang mendukung kami dan siapa yang menindas."

Mereka yang tidak menyukai Front Islam sebenarnya tidaklah membencinya sejak
awal. Ada hal-hal yang kemudian mengubah sikap mereka untuk terpaksa mendukung
kudeta militer. Misalnya, sebelum pemilu putaran pertama, kampanye Front
Islam, terutama dari kelompok yang disebut sebagai moderat, adalah menegakkan
demokrasi. Begitu mereka merasa pasti akan menang, suara kelompok itu sudah
berbeda, dan ikut menyuarakan slogan kelompok radikal: "Tak ada hukum, tak ada
konstitusi. Hanya ada hukum Allah dan kitab suci Quran."

"Anda harus tahu bahwa Front Islam tak ada hubungannya dengan Islam," kata
Syekh Ahmad Merani, bekas anggota partai itu yang disepak. Merani ditendang
dari partai karena mengeluarkan pernyataan bahwa Abassi Madani, pemimpin Front
Islam, "berbahaya bagi Aljazair dan bagi Islam itu sendiri."

Tapi apakah Front Islam benar-benar akan menginjak-injak demokrasi setelah
berkuasa adalah hal yang bisa diperdebatkan tanpa kata putus. Lebih terdengar
masuk akal mereka yang mengatakan bahwa Front Islam dicegah naik kuasa karena
diragukan kemampuannya menjalankan pemerintahan.

Beberapa yang lain lebih melihat pada inisiatif Presiden Benjedid. Eksperimen
Benjedid dengan demokrasi, kata mereka, sungguh berbahaya. "Enak saja bagi
orang lain berbicara tentang percobaan demokrasi di Aljazair," kata Maloud
Brahimi, bekas Ketua Lembaga Hak Asasi Manusia Aljazair. "Mereka itu melihat
kami sebagai apa -- sebagai tikus?" Tapi para pendukung kudeta pun kini
bertanya-tanya. Apakah dengan melarang Front Islam lalu persoalannya selesai?
Tampaknya, tanpa memberikan alternatif lain, muncul kembalinya Islam radikal
cuma soal waktu, kata mereka. Sebab, prospek Aljazair sendiri tak begitu
cerah. Dalam kondisi ekonomi yang tak begitu baik, bila pemerintah harus pula
mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan keamanan, hanya menambah buruk situasi
saja.

Walhasil, kini banyak suara, termasuk yang dulunya mendukung kudeta di
Aljazair, bahwa kudeta militer yang lalu itu telah menyebabkan atmosfer
Aljazair tegang, cenderung melahirkan suasana putus asa. "Tapi pilihan bagi
kami memang sulit," kata seorang pejabat senior pemerintah Kairo. "Pilihan
bagi kami tampaknya antara sampar dan kolera."

SUDAN: WANITA-WANITA YANG TAKUT

Model Sudanlah yang paling ditakuti para penguasa Aljazair. Mereka
mengatakan, negeri yang pernah diperintah Gaafrar al Nimeiry itu sekarang
telah menjadi negara polisi atas nama Tuhan. Dengan penduduknya yang 26 juta
dan tersebar pada wilayah luas, Sudan adalah negeri yang sedang "sakit".
Pendapatan per kapitanya hanya US$ 100, yang tentu saja berada jauh di bawah
negara-negara Arab lain ynag paling miskin, ditambah lagi dengan angka
kelahiran tinggi. Perjuangan Sudan untuk keluar dari kungkungan kesengsaraan
telah lama berlangsung. Bahkan jauh sebelum penguasa sekarang, Jenderal Omar
Hassan al-Bashir, yang merebut kekuasaan secara militer dari pemerintah
Sadiq-al Mahdi, yang dipilih secara demokratis tapi tak efektif.

Sebenarnya, rakyat menyambut dengan hangat perampasan kekuasaan oleh
Al-Bashir itu. Mungkin lantaran mereka telah cukup menderita selama tujuh
tahun di bawah sistem demokrasi yang ternyata hanya menimbulkan kekacauan.
Banyak dari mereka yang berharap agar tentara bisa mengakhiri perang saudara
yang tak hentinya antara pemerintah pusat di utara yang didominasi muslim Arab
dan selatan yang sebagian besar dikuasai orang Afrika yang beragama Kristen.

Tapi, menjelang 1990, muncullah Hassan al-Turabi, pemimpin Front Nasional
Islam. Ia bertindak sebagai pemikir strategis dan ideologis yang memberikan
konsultasi kepada al-Bashir. Malahan ada dugaan al-Turabi justru yang bermain
di belakang semua langkah sang jenderal. Sebagian orang bahkan menduga lebih
jauh lagi: Turabi justru menjadi bos yang efektif yang mengatur Bashir. Dalam
kedudukan itu, Turabi, yang veteran politikus dan pernah menduduki banyak
jabatan penting di rezim-rezim, lalu berhasil mencapai tujuan yang telah lama
diidamkannya, yakni menjadikan Sudan sebagai negara Islam yang bakal menjadi
inspirasi untuk semua kelompok militan muslim di seluruh dunia.

Sayangnya, sistem negara Islam seperti yang diterapkan di sana malahan tidak
menjadi inspirasi. Sejak Bashir berkuasa, partai-partai politik dan serikat
sekerja yang menjadi ciri tradisional sistem politik Sudan benar-benar
ditindas. Konstitusi dibekukan, semua pers yang bukan pemerintah diberangus,
sedangkan aparat hukum, birokrasi, dan tentara dibersihkan dari orang-orang
yang dianggap kafir. Sampai sekarang paling tidak ada tiga percobaan kudeta
telah digagalkan, 26 perwira dieksekusi, dan 1.300 lainnya tak diketahui
nasibnya. Tempat tahanan yang dikenal dengan nama "rumah setan" bermunculan di
seluruh negeri.

Sejalan dengan itu, siksaan fisik yang dilakukan oleh aparat-aparat sekuriti,
baik yang resmi maupun yang tidak, telah menjadi kebiasaan yang dipraktekkan
secara luas. Anehnya, otak sistem represi sistematis itu bukan tentara tapi
justru Front Nasional yang telah menginfiltrasi hampir seluruh mesin birokrasi
dan pemerintahan dan bahkan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan cara
itu, dan dibarengi dengan terciptanya suatu sistem kontrol efektif, pada
kenyataannya Sudan telah dikuasai oleh Front Nasional Islam tersebut.

Front Nasional Islam membentuk apa yang disebut Barisan Pertahanan Rakyat,
yang sebenarnya suatu organisasi semimiliter dan polisi, terdiri dari
mahasiswa dan pegawai pemerintah. Sebelum berdinas di dalam barisan tersebut
mereka mendapat latihan militer sekadarnya dan indoktrinasi agama. Di semua RT
dan RW selalu ada organisasi yang disebut "komite lingkungan", yang anggotanya
terdiri dari unsur-unsur Barisan Pertahanan tadi. Sebenarnya itu tak lebih
dari sel-sel Front Nasional yang kerjanya mengintip kelakuan seluruh anggota
masyarakat. Setiap tingkah laku yang dianggap "tidak Islami" dengan segera
dilaporkan kepada badan keamanan.

Dalam sistem seperti itu, wanita tentu saja menjadi sasaran utamanya.
November tahun silam Jenderal Bashir mengeluarkan sebuah deklarasi yang
melarang dansa antara laki-laki dan perempuan. Peraturan itu juga mengharuskan
semua wanita yang memasuki kantor pemerintahan mengenakan pakaian sesuai
dengan aturan yang katanya berdasarkan standar Islam. Menurut laporan, bahkan
sebelum peraturan itu dikeluarkan pun, banyak wanita yang didera karena
berpakaian "tak senonoh". "Karena pakaian yang harus dikenakan itu bukan baju
yang biasa dipakai mereka, mereka terpaksa membelinya. Buat yang tak kuat
membeli pakaian seperti itu, mereka terpaksa tinggal di rumah karena takut
keluar," kata seorang dokter Sudan yang pernah mengobati wanita-wanita yang
mendapat siksaan itu.

Maret lalu pemerintah mengumumkan lagi suatu UU kriminal yang didasarkan pada
hukum Islam. Menurut peraturan terbaru itu setiap pelanggar akan dijatuhi
hukuman berdasarkan pada syariat Islam: tangan dipotong untuk pencuri yang
berkali-kali melakukan aksinya, dirajam untuk perzinaan, hukum dera bagi
pelanggaran lain, dan bahkan penyaliban. Namun, sebegitu jauh belum ada orang
yang telah dijatuhi hukuman seperti itu.

Ideologi Islam Turabi yang demikian ekstrem itu baru tumbuh belakangan ini.
Front Nasional sebenarnya adalah salah satu partai modern paling tua di Timur
Tengah. Menurut Turabi sendiri, ia mulai merangsek dengan memaksakan sistem
negara Islam tak lama setelah memperoleh gelar doktor di Universitas Sorbonne,
Paris, pada 1964.

Adalah Turabi yang pada 1985 berhasil membujuk Gaafar al-Nimeiry, diktator
pro-Amerika, untuk mulai mempraktekkan hukum Islam. Turabi-lah yang menolong
sang diktator yang digulingkan pada 1985 itu menyusun hukum tersebut. Dalam
hukum tersebut dimasukkan juga ancaman hukuman mati untuk sikap dan perbuatan
yang melanggar prinsip-prinsip agama. Ancaman hukuman tersebut sampai sekarang
masih tetap berlaku.

Ia juga yang membujuk Nimeiry untuk mengizinkan dibukanya Bank Islam Faisal,
bank Islam pertama di Timur Tengah. Dengan mengatur operasinya dari sebuah
ruangan di kantor bank tersebut, Front Nasional menjadi suatu gerakan politik
yang dibeking sumber keuangan yang sangat kuat. Dengan segi finansial yang
demikian kuat itu, dan diimbangi oleh pengelolaan yang ketat, Front Nasional
menjadi organisasi politik yang tersebar luas dan terkuat di Sudan.

Namun, memerintah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagai membalikkan
telapak tangan. Mahasiswa yang menjadi penjaga dan sumber kekuatan kaum elite
Sudan, dan pada mulanya merupakan ladang subur bagi tumbuhnya gagasan-gagasan
Islam, justru menentang Front Nasional. Karena itu, dewan mahasiswa di
beberapa kampus dibubarkan, dan pemilu di kalangan mahasiswa dilarang. Di
banyak kampus terjadi konflik berdarah antara mahasiswa para pendukung Front
tersebut dan penentang-penentangnya. Di bidang ekonomi, Sudan harus berjuang
keras. Pada Februari lalu pemerintah mengambil langkah yang berbau
kapitalistis dengan mendevaluasi uang. Tindakan itu dibarengi dengan
mengakhiri pengendalian harga dan menghentikan subsidi negara pada beberapa
sektor ekonomi.

Walaupun demikian, Sudan masih saja merana. Dukungannya kepada Irak semasa
Perang Teluk telah menjauhkannya dari Arab Saudi. Saudi menghentikan bantuan
ekonominya dan bahkan memulangkan para pekerja Sudan. Padahal, uang yang
dikrim para pekerja itu kepada sanak familinya di Sudan merupakan salah satu
sumber dana uang keras untuk pemerintah. Menurut keterangan resmi, angka
inflasi "hanya" 100%, volume impor mencapai lima kali volume ekspor, dan uang
yang harus dikeluarkan untuk membiayai perang dengan selatan diperkirakan
sampai US$ 150 juta. Itu berarti setengah dari jumlah pendapatan yang didapat
dari ekspor.

Sementara itu, Mesir dan Washington makin curiga campur khawatir karena Sudan
makin dekat saja dengan Iran dan makin jelas dukungannya pada
kelompok-kelompok teroris. Sebegitu jauh Turabi membantah tuduhan itu. Para
diplomat Barat cenderung membenarkan sanggahan Turabi itu. Mereka meragukan
laporan Amerika tentang kehadiran Iran yang begitu besar di Sudan. Katanya,
paling banyak ada sekitar 200 orang Iran di sana.

Padahal, Iran adalah negeri Syiah dan Sudan negeri Suni. Negara-negara Arab
lain khawatir bahwa kemesraan antara dua aliran yang secara tradisional selalu
berlawanan itu justru telah menghilangkan garis perbatasan antara keduanya.
Turabi juga dituduh telah mengubah warna perjuangan nasionalisme Arab yang
tadinya sekuler menjadi Islam militan.

"Apabila perubahan-perubahan yang telah kami rintis di sini berjalan dengan
baik, itu akan menjadi suatu revolusi," kata Turabi yang berusia 60 tahun itu.
Dengan militansinya, Turabi telah muncul sebagai salah satu teoritikus Islam
baru yang punya pengaruh cukup besar. "Pranata-pranata tradisional agama di
Kairo dan Riyadh sedang gemetar," kata Turabi dalam bahasa Inggris yang fasih.
"Saudi dengan elitenya yang monarkis dan sekuler telah lama berusaha
menyebarkan konservatisme Islam di seluruh Timur Tengah," kata Turabi lagi.
"Tapi, Perang Teluk telah menghancurkan legitimasi mereka. Sekarang mereka
mesti berhadapan dengan suatu gerakan Islam mahabesar yang tak bisa lagi
dibeli dengan uang mereka," katanya lagi dengan pasti.

Turabi menyangkal kalau ia punya kedudukan resmi dalam pemerintahan. Tapi ia
mengakui sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas makin suburnya
gerakan Islam. "Para nasionalis Arab sadar, mereka mesti pulang kandang,
karena tanpa persatuan Islam mereka tak punya hari depan. Kalian di Barat
lebih baik membiasakan diri dengan fenomena Islam dan bukan takut terhadapnya.
Kami bukan musuh Barat, dan hari depan di tangan kami," katanya dengan penuh
kepercayaan. Katanya lagi, Islam pada masa ini adalah fenomenal.

Untuk seorang pejabat tinggi Mesir, upaya para militan Islam untuk menguasai
Timur Tengah adalah kabar buruk. Tapi, kabar baiknya, kata penggede itu lagi,
mereka telah berkuasa di Sudan. "Kami bisa mengucilkan dan akan berhasil
dengan itu," katanya lagi. Tapi tak semua orang Mesir punya keyakinan seperti
itu. Sudah lama Kairo selalu memperlakukan Sudan yang terletak di sebelah
selatan negeri itu dengan cara paternalistik campur kecurigaan. Mesir
menganggap rezim Turabi sebagai ancaman terhadap Mesir, karena kedua negara
itu sama-sama memerlukan Sungai Nil. Dengan menguasai bagian hulu sungai itu,
Sudan bisa berbuat macam-macam yang bisa saja mengancam bendungan Aswan.
Bendungan itu sendiri terletak hanya sekitar 200 km dari perbatasan dengan
Sudan.

MESIR: MENDEKATI JUGA MEREDAM

Mesir sudah sejak tahun 1920-an berkutat menghadapi militansi Islam, ketika
Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim muncul sebagai cikal-bakal
militansi di desa-desa utara yang miskin. Gamal Abdul Nasser malahan
memanfaatkan militansi Islam itu untuk membantunya merontokkan pemerintahan
Raja Farouk. Tapi kemudian ia menindas gerakan itu tanpa ampun. Anwar Sadat
mula-mula mencoba mendekati mereka dan kemudian menjebloskan para pemimpin
mereka ke penjara. Pada akhirnya Sadat pun terbunuh oleh ulah organisasi itu.

Presiden Mesir sekarang, Husni Mubarak, berusaha membendung militansi Islam
dengan cara halus dan keras: mendekati, memberinya kebebasan, tapi juga
menindas. Tapi taktik represif hanya dipraktekkan pada organisasi-organisasi
militan yang melakukan tindak terorisme, kekerasan, dan subversi. Jadi,
Mubarak memberi izin bagi pihak-pihak militan untuk bebas menyuarakan pendapat
mereka. Dalam pada itu, ia tak memberi kesempatan sedikit pun pada
Persaudaraan Islam untuk muncul sebagai partai politik ataupun suatu
organisasi lain yang berlandaskan kebudayaan, misalnya. Namun, konon, justru
Husni Mubarak juga yang menganjurkan kepada sahabat karibnya Chadli Benjedid
dari Aljazair agar mengizinkan Front Islam Penyelamat, yang disebut-sebut
sebagai partai Islam fundamentalis, muncul sebagai partai politik.

PRO DAN KONTRA

Di Barat, pemunculan militansi Islam telah menimbulkan perdebatan seru
tentang apa yang harus dilakukan Barat untuk membendung kecenderungan itu.
Sementara itu, pejabat dan komentator politik Amerika mengatakan dengan sangat
gamblang bahwa pemunculan militansi Islam itu sebagai ancaman baru bagi Barat.
Karena itu, ia harus dibendung, sama seperti yang dilakukan Amerika terhadap
komunisme. Sangat salah kalau "kami" membiarkan golongan yang dengan
jelas-jelas anti-demokrasi, anti-Barat, anti-hak-hak wanita, dan terutama
anti-Israel menguasai kawasan yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup
dan keamanan nasional Amerika. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya.
Menentang kebangkitan kembali Islam, kata pendapat kedua ini, tak ada bedanya
dengan menyongsong bencana. Langkah itu adalah suatu kesalahan politis yang
malahan akan memperkuat sikap anti-Barat. John Esposito, seorang ahli yang
menekuni kebangkitan kembali Islam mengatakan, orang Barat kelewat
membesar-besarkan timbulnya gejala itu. Persepsi seperti itu, kata Esposito,
tak lebih dari upaya untuk mengisi "kesenjangan eksistensi ancaman" dengan
musnahnya komunisme.

Untuk itu, Esposito dan beberapa ahli lainnya menyarankan agar Barat memahami
Islam sebagai agama, yang bisa saja tak sejalan dengan prinsip-prinsip
demokrasi Barat. Tapi Islam sebagai agama sebegitu jauh sangat toleran
terhadap hadirnya agama lain seperti agama Yahudi dan Kristen. Itu harus
dibedakan dengan Islam yang militan dan punya warna politik.

Namun, orang-orang yang anti-Islam memandang pendapat kedua itu tak banyak
artinya. Sebab, menurut mereka, Islam tak membedakan agama dan pranata
kenegaraan. Fakta bahwa Mesir dan negara-negara Arab "moderat" lainnya
berhasil mengatasi krisis akibat munculnya militansi Islam tak banyak
menerangkan perihal Islam itu sendiri. Yang lebih banyak diterangkan adalah
bagaimana negara-negara itu bisa memisahkan Islam dengan politik.

Ada juga yang mengatakan Islam dewasa ini hanyalah suatu gejala yang sifatnya
trendy belaka. Ia berusaha untuk mengambil kekosongan yang ditinggalkan oleh
kegagalan sosialisme dan sistem liberal-demokratis. Dulu, kalau kedua sistem
itu gagal, yang mengambil alih pasti kaum militer. Sekarang Islamlah yang
merebut kekuasaan. Argumentasi itu diajukan oleh A. Abu Zayd, rektor
Universitas Ombdurman Aliya di Khartoun, Sudan. Untuk menarik kaum muda, Islam
mesti galak dan militan. "Ia harus menentang segala sistem yang ada," kata
Zayd lagi.

Kalau Barat mau menentang Islam, pasti Barat tak tahu apa yang akan
dikerjakannya. Militansi Islam muncul berkat adanya dukungan lokal, dan itulah
yang menjadi kunci keberhasilan gerakan itu. Dan itu terjadi di mana-mana.
Teori itu dikemukakan oleh Ali E. Hillal Dessouki, seorang ilmuwan politik
dari Mesir. "Itu berarti bahwa tak akan ada satu pun pendekatan yang akan
berhasil membendungnya, tapi juga efek domino tak akan terjadi, kata Dessouki
lagi.

Banyak juga yang menoleh pada sistem demokrasi dan kemerdekaan untuk
mengeskpresikan pendapat politik sebagai alternatif dari radikalisme Islam.
Tapi Dessouki bersikap skeptis atas pendapat itu. Kebanyakan orang Arab, kata
ahli politik itu, berpendapat bahwa demokrasi sebagai "pemerintahan oleh
mayoritas" tanpa mempertimbangkan hak-hak minoritas. Demokrasi adalah bukan
hanya prosedur, tapi juga sekumpulan norma yang meliputi toleransi,
penghormatan terhadap hak-hak individu, dan plularisme. "Hal seperti itu masih
makan waktu lama untuk terjadi di tanah bangsa Arab," kata Dessouki.

Justru karena itulah, menurut beberapa analis, telah terjadi suatu
liberalisasi yang berjalan dengan sangat pelahan di Mesir, Yordania, Arab
Saudi, dan Maroko. Padahal, itu adalah negara-negara tempat para penguasanya
yakin telah berhasil membendung pengaruh radikalisme Islam. Namun, sebagian
pengamat lain tak melihat kemungkinan pemerintah berhasil membendung militansi
Islam. Dan kalaupun Islam tak berhasil merebut kekuasaan, paling tidak akan
ada proses Islamisasi kultural di kawasan itu. Angka kelahiran yang tinggi
yang disertai pengangguran dan ketakstabilan politik di Timur Tengah malahan
akan mempercepat proses tersebut.

Akhirnya, simaklah pendapat terakhir ini. "Dalam jangka panjang orang akan
mengerti bahwa Islam bukan berarti jalan keluar," kata Sir Mohammed Sid Ahmed,
pemikir yang telah lama memperjuangkan gagasan-gagasan sekuler. "Islamisme
akan gagal, seperti juga revolusi Iran yang telah gagal," sambung Ahmed. Tapi,
menurut dia lagi, kalau tak ada alternatif lain dan tak ada cara lain yang
bisa mengubah pemerintahan dengan jalan damai, golongan Islam militanlah yang
akan merebut kesempatan itu. Kalau apa yang dikatakan pemikir Mesir itu bisa
dipercaya, apabila reformasi di segala bidang di dunia Arab tak akan jalan,
setidaknya untuk sementara, militansi Islam tentunya satu-satunya alternatif.

ADN