PERWIRA muda lulusan Akabri tak cuma belajar sebatas pada ilmu dan manajemen
perang. Mereka yang meraih nilai jempolan akan mendapat tiket belajar di
beberapa universitas negeri. Dan lima atau enam tahun lagi mereka yang
bertitel insinyur, doktorandus, atau sarjana hukum bakal berjibun.

Selama ini sebagian taruna Akabri sudah berkesempatan belajar di perguruan
tinggi, memenuhi kerja sama seperti telah dilakukan antara ITB dan pihak
militer sejak tahun 1960an. Kegiatan itu baru berbentuk kursus atau mendapat
spesialisasi di bidang kejuruan tertentu. Setelah ditekennya kerja sama antara
Panglima ABRI dan Menteri P dan K, Februari lalu, terkuaklah pintu kesarjanaan
bagi para taruna Akabri.

"Ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial, akan menambah bekal bagi yang
ampu dan mau melanjutkan sekolahnya," ujar Mayor Jenderal Soedarto, Komandan
Jenderal Akabri. Maka, saat ini Akabri dan beberapa universitas negeri sibuk
berembuk untuk merealisasi kerja sama itu. Sebab, sistem pendidikan di
lingkungan Akabri dan perguruan tinggi umum memang berbeda.

Akabri menerapkan sistem paket studi yang ditempuh per tahun, sedangkan di
perguruan tinggi umum dijalankan sistem SKS (satuan kredit semester), sehingga
tiap mata kuliah punya bobot kredit tertentu yang ditempuh pada tiap semester.
Untuk memecahkan perbedaan itu, mulai tahun ajaran 1992/1993 Akabri menerapkan
sistem SKS. Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, misalnya, merombak
kurikulumnya. Hingga pekan ini, AAL masih menghitung beban studi di AAL, agar
setara dengan SKS di perguruan tinggi umum. AAL menjalin kerja samanya dengan
sepuluh universitas negeri, antara lain dua di Surabaya, yaitu Universitas
Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Begitu juga yang dilakukan Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang menjalin
kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogya. Nanti, lulusan Akmil bisa
meneruskan pendidikan S1 (tingkat sarjana) di Fakultas Teknik serta Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol). Penyesusaian kurikulum Akmil itu dengan dua
fakultas tadi sampai pekan ini masih dibahas.

Di Semarang, Akademi Kepolisian (Akpol) membentuk konsorsium dengan
Universitas Diponegoro (Undip), yang dirintis sejak tiga tahun silam. Walau
sistem SKS sudah diterapkan di Akpol sejak tahun lalu, nilai ijazah para
letnan dua polisi itu belum diakreditasi agar bisa masuk ke Fakultas Hukum
ataupun Fisipol di Undip.

"Itulah upaya kami untuk menyiapkan taruna melanjutkan ke fakultasfakultas
di luar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Kami bahkan tengah
menjajaki ke Universitas Terbuka," tutur Gubernur Akpol, Mayor Jenderal
Koesparmono Irsan, kepada Bandelan Amarudin dari TEMPO.

Ternyata, lebih maju lagi adalah yang ditempuh Akademi Angkatan Udara (AAU)
Yogyakarta. Di AAU sistem SKS sudah diterapkan sejak 1985, sehingga lulusan
akademi ini lempang untuk melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung
(ITB). Karena kebijaksanaan itu, konon AAU ditertawai oleh akademi militer
lain. Kini malah semua angkatan Akabri diwajibkan menerapkan SKS yang
berorientasi ke pendidikan S1 di perguruan tinggi umum.

"Kami beruntung merintis sistem SKS jauh hari sebelumnya," kata Kepala
Penerangan AAU, Kapten Sus. B. Sasmito, kepada R. Fadjri dari TEMPO. Tahun
lalu lima orang letnan dua dari sepuluh taruna AAU yang ditawarkan sudah
kuliah di Jurusan Elektronika dan Jurusan Aeronautika ITB.

Untuk meraih gelar insinyur, mereka tidak perlu lagi mengulang dari nol,
karena cukup ikut seleksi penempatan. ITB mengakui 90 sampai 100 SKS dari 120
SKS yang sudah mereka tempuh sewaktu di AAU. Jadi, mereka harus menyelesaikan
60 sampai 70 SKS lagi (sekitar 25 mata kuliah), yang memakan waktu 2w3 tahun.

Seorang taruna AAU, N. Samyoga, mengakui harus belajar ketat untuk mengejar
ketinggalan kuliah dasar di ITB. "Teman-teman banyak membantu kami," kata
pemuda 24 tahun yang kini suka bercelana jins dan kaus oblong itu, pada Ida
Farida dari TEMPO. Setahun ini nilai rataratanya C.

Tampaknya, kendala utama kerja sama itu adalah soal penilaian terhadap bobot
mata kuliah di Akabri. "Mereka tak sama dengan mahasiswa lainnya. Seandainya
SKS disamakan pun belum tentu efisien bagi mereka. Jadi, harus dilihat secara
individual," ujar Arifin Wardiman, Pembantu Rektor Bidang Akademis ITB.

Tiap akademi itu berbeda menetapkan SKS yang harus ditempuh taruna supaya
bisa pindah kuliah ke universitas umum. Di AAU ditetapkan bahwa perwira yang
ingin meraih gelar insinyur di ITB harus menyelesaikan 97 SKS untuk mata
kuliah bidang ilmu penunjang profesi dan ilmu profesi. Dan indeks prestasi
harus di atas 3. Di Akmil, para taruna diwajibkan mengantongi lebih dulu 70w90
SKS. AAL menetapkan batas kredit 90w110 SKS, dan di Akpol adalah 80w90 SKS.
Adapun ke universitas mana para taruna melanjutkan kuliahnya, itu ditentukan
oleh masing-masing akademi di lingkungan Akabri. "Akademi punya otonomi, dan
masing-masing punya tujuan serta misi yang berlainan," kata Mayor Jenderal
Soedarto.

Para taruna menyambut terwujudnya kerja sama lintas ini. "Kami gembira,
lulusan Akpol dihargai di perguruan tinggi negeri," kata Nelson Purba, taruna
Akpol angkatan 1989. Setelah kesarjanaannya diselesaaikan di PTIK, baru nanti
Purba memilih masuk ke Fakultas Hukum Undip.

Tujuan para taruna itu menimba ilmu di jalur pendidikan umum, selain untuk
bekal bersaing dalam mengejar karier lebih tinggi, juga untuk memperluas
wawasannya. "Dengan pengetahuan yang tinggi, penyidikan tidak lagi mengejar
pengakuan si tersangka, melainkan pada pembuktian," kata Suharyono. Ia ini
taruna Akpol yang tertarik pada bidang reserse. Porsi pendidikan Akabri
barangkali perlu ditingkatkan setaraf S1 perguruan tinggi umum.

Ardian Taufik Gesuri dan Sri Indrayati