Masa kerja SGS hanya diperpanjang tiga bulan. Untuk mendampingi Ditjen Bea &
Cukai, Pemerintah mendirikan sebuah perusahaan surveyor. Apa arus barang akan
tetap lancar?

MENJELANG akhir masa kontrak SGS, semakin santer saja berita tentang
kemungkinan bahwa tugas perusahaan Swiss itu akan dialihkan ke pihak swasta
lokal. Ternyata, isu itu tidak seluruhnya benar.

Dalam konperensi pers yang diselenggarakan Departemen Keuangan, Selasa
pekan ini, memang terungkap bahwa akhir April ini SGS (Societe Generale de
Surveillance) dinyatakan habis kontraknya. Tapi peran perusahaan Swiss itu
akan diperpanjang selama tiga bulan, sampai dengan 31 Juli 1991.

Dalam masa transisi tiga bulan itu, Pemerintah akan melakukan persiapan
dengan mendirikan PT Surveyor Indonesia (SI). Ini perusahaan swasta, tapi
komposisi kepemilikan sahamnya belum diketahui pasti. Dalam wadah ini SGS
tetap berperan kendati sahamnya diperkirakan kecil saja. "Sementara Pemerintah
(Departemen Keuangan dan Sucofindo) bertindak sebagai pemegang saham
mayoritas," kata Bacelius Ruru, Kepala Biro Hukum dan Juru Bicara Departemen
Keuangan.

Walaupun di SI ada unsur SGS dan Sucofindo, tidak berarti urusan pabean
dioper ke sana. Terhitung awal Agustus yang akan datang, Ditjen Bea dan Cukai
(BC) akan kembali mengurus keluar-masuknya barang ke Indonesia. Bahkan,
sebagian barang ekspor (belum jelas jenisnya) yang semula ditangani Sucofindo
akan dialihkan ke BC.

Bedanya kini, BC bukanlah pelaksana tunggal, seperti sebelum turunnya Inpres
4 tahun 1985 yang populer itu. Instansi ini akan bekerja berdasarkan data yang
disajikan oleh SI. Jadi, posisi SI di sini mirip dengan kedudukan SGS selama
ini, yakni sebagai perusahaan yang dikontrak -hanya jangka waktu kontraknya
belum diketahui.

Yang pasti, SGS (bersama-sama Pemerintah) akan mengadakan pendidikan khusus
bagi aparat Bea Cukai dan SI. Kemudian, pada tahun 1992 diharapkan tenaga yang
sudah terlatih itu bisa mulai beroperasi di tiga negara asal barang
(Singapura, Hong Kong, dan Taiwan). Lalu pada tahun 1995, Pemerintah
mencanangkan 85% barang impor sudah bisa ditangani oleh SI, tentu bersama BC.
Selebihnya ditangani langsung oleh Bea dan Cukai atau SGS. "Tergantung
keperluanlah," kata Ruru lebih lanjut.

Dengan perencanaan seperti itu, siapkah BC menerima kembali tongkat
komandonya yang pernah hilang enam tahun lalu? "Secara fisik, kami sudah
membuat persiapan sejak setahun lalu," kata Dirjen BC, Sudjana Surawidjaja.
Salah satu persiapan ialah, merekrut 75 sarjana dari berbagai disiplin ilmu
untuk dididik selama setahun sebagai tenaga ahli impor.

Kelak, para spesialis itu akan ditempatkan di setiap pelabuhan. Jangan heran
kalau Anda nanti menemukan ahli-ahli penaksir barang elektronik, tekstil,
kimia, sampai mesin produksi. Bahkan, bersama para ahli tersebut BC akan
menempatkan para penerjemah (termasuk penerjemah bahasa Cina). Ini penting,
"Sebab, kendati barangnya serupa, bisa saja harganya berbeda-beda," kata
Sudjana.

Di samping itu, BC juga telah menyekolahkan 100 lulusan SLTA di STAN (Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara milik Departemen Keuangan) untuk mengambil diploma di
bidang Cukai. Tidak hanya itu. Seperangkat komputer IBM kini telah dipasang di
Bandara Soekarno-Hatta -kelak disusul dengan pemasangan satu unit komputer
lagi. Semuanya bermanfaat untuk pemeriksaan barang.

Serentak dengan itu, BC juga menggarap pembenahan gudang. Kecuali Belawan,
pelabuhan-pelabuhan di Indonesia belum mempunyai gudang yang lengkap, misalnya
gudang untuk menampung barang yang tertahan satu bulan lebih. Padahal, salah
satu kemacetan barang di pelabuhan disebabkan oleh ulah importir sendiri.

Menurut Sudjana, kelak, jika ada barang yang tidak diambil pemiliknya dalam
waktu sebulan, barang itu akan dipindahkan BC ke gudang tertentu. Jika dalam
waktu enam bulan masih belum diambil juga, BC berhak melelangnya. Selama ini,
"Masih ada barang yang sudah puluhan tahun tersimpan di gudang pelabuhan,"
Sudjana mengungkapkan.

Sekalipun perangkat keras dan lunak bersama-sama disiapkan, belum berarti BC
siap mengambil alih seluruh peran SGS. "Aparat kami belum berani mengambil
pekerjaan yang berisiko tinggi," kata Sudjana. Dia memberi contoh barang
elektronik tertentu, yang jenis dan kualitasnya sangat mudah berubah-ubah.
Singkatnya, BC baru berani menangani barang-barang yang sudah memiliki
sertifikat internasional dengan mutu standar, seperti kapas, kertas koran,
tepung, dan komponen pesawat terbang.

Kalaupun akhirnya BC akan menyandang tugas SGS, pola kerja yang diterapkannya
tidak sama dengan pola kerja SGS. BC tidak akan menempatkan aparatnya di
negara-negara asal barang. Selain membutuhkan biaya tinggi, cara ini
bertentangan dengan tradisi pabean internasional. Buktinya, ketika SGS mulai
beroperasi, beberapa negara (Jerman di antaranya) sudah melancarkan protes.
Soalnya, menurut Ketua Kamar Dagang Hamburg, cara seperti itu sama dengan
mencampuri sistem perdagangan bebas.

Apalagi di beberapa negara, SGS pun dikenal tidak terlalu bersih. Bahkan, di
Indonesia sendiri, swasta dari Swiss ini diduga terlibat dalam beberapa kasus
penyelundupan. "Yang terakhir, SGS tersangkut kasus penyelundupan 4.000 ton
beras dari Muangthai," kata seorang pejabat di Departemen Keuangan.

Lalu bagaimana BC akan memantau harga-harga barang yang diperiksanya? Sudjana
menjelaskan bahwa BC akan mengirimkan beberapa tenaganya ke negara seperti
Singapura, Jepang, dan Hong Kong, tapi di sana mereka tidak akan melakukan
pemeriksaan seperti halnya SGS.

"Mereka hanya akan bertindak sebagai pengumpul informasi harga," tutur
Sudjana. Agar lebih lancar, BC juga sudah merencanakan menjalin kerja sama
dengan pabean-pabean di negara asal barang. Nah, seragam abu-abu, selamat
membuka lembaran baru.

Budi Kusumah dan Bambang Aji