IBARAT orang sakit, sektor investasi di Indonesia katakanlah sedang mengidap
"kurang darah". Sejak peluncuran berbagai paket deregulasi, yang intinya
menggairahkan penanaman modal, jumlah investor -- baik PMA maupun PMDN --
melonjak cepat. Sepanjang tahun 1990, tak kurang dari 432 proyek PMA, senilai
8,75 milyar dolar, yang disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Proyek
PMDN yang disetujui mencapai 1.329 buah, senilai Rp 60 trilyun.

Trend lonjakan itu sangat menggembirakan kalau saja tidak ada penyakit lain,
yakni kekurangan energi listrik. Itulah yang dimaksud dengan kurang darah. Di
Jawa Tengah, misalnya, permohonan listrik yang ditangguhkan di sana, mencapai
sekitar 300 ribu kva. Dan di Bali, tak kurang dari 130 permohonan masih
menunggu kepastian.

Untuk menangkal kurang darah, pemerintah telah membebaskan impor genset
(generating set) oleh swasta. Tanpa bea masuk lagi. Namun, menurut pengusaha
Sofyan Wanandi, untuk mengoperasikan genset perlu persiapan, mulai dari
pengadaan tangki solar hingga investasinya yang cukup lumayan. Untuk genset
yang berkapasitas 2 X 500 kva, misalnya, dibutuhkan sekitar Rp 1 milyar.

Bahwa ketidakmampuan dalam hal prasarana -- seperti listrik -- akan menjadi
bottle neck bagi peningkatan investasi, ini sudah diramalkan oleh beberapa
pakar ekonomi di sini. Namun, "isyarat" mereka mungkin tidak bergema, baik
di kalangan dunia usaha maupun di pemerintahan. Sesudah situasinya gawat,
barulah ramai-ramai dipersoalkan.

Pekan lalu, Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita langsung
melaporkan keadaan listrik yang rawan ini kepada Presiden Soeharto. Menurut
Ginandjar, salah satu cara penanggulangan ialah mempercepat pembangunan
proyek-proyek listrik -- yang pada mulanya tidak direncanakan pada Pelita V.

Ginandjar menyebutkan pembangunan PLTG di Muara Karang (kapasitas 300 MW),
yang diharapkan tuntas pada November tahun ini. Begitupun pembangunan PLTG
Gresik dipercepat agar bisa mengalirkan setrum pada November tahun depan.
Lalu, adakah kekurangan energi teratasi? "Mungkin 1993 akan ada pertumbuhan
permintaan yang tidak terduga lagi," kata Menteri waswas. Akhir-akhir ini,
Pemerintah mulai mencari swasta yang mau menjadikan listrik sebagai bisnis
mereka. Soalnya, "Adakah swasta yang mampu bersaing dengan PLN, yang biaya
produksinya relatif rendah?" tanya Ginandjar. Di luar dugaan, swasta dengan
kapasitas semacam itu ternyata ada.

Di atas meja kerja Artono Arismunandar, Dirjen Listrik dan Energi Baru --
sekaligus Ketua Tim Listrik Swasta -- bertumpuk 47 surat dari pengusaha yang
menyatakan dirinya siap terjun ke bisnis listrik. Setelah disaring, tinggal 43
perusahaan yang dianggap layak mengikuti tender sebagai pemasok listrik
swasta. Dari situ, dua perusahaan (Bimantara dan Intercontinental Power dari
AS) sudah bisa dipastikan akan membangun PLTU Paiton Unit VII dan VIII di
Probolinggo.

Adapun 41 perusahaan lainnya akan memperebutkan proyek PLTU di Ja-Teng dan
Ja-Bar yang masing-masing berkapasitas 2 X 600 MW, PLTG Jawa Timur 500 MW, dan
beberapa pembangkit listrik di Lampung dan Kalimantan Barat. Ketika ditanya,
potensi apa yang dimiliki Bimantara dan Intercontinental hingga cuma mereka
yang berhak ikut tender Paiton, Arismunandar menjawab sederhana: kedua
perusahaan itulah yang paling dahulu menyatakan minatnya. Begitu kebijaksanaan
tentang partisipasi swasta dalam bisnis listrik, diumumkan Juni 1990, mereka
langsung mengajukan diri.

Dengan kapasitas 2 X 600 MW, proyek ini akan menelan investasi sekitar 1,2
milyar dolar. Pokoknya, kalau Bimantara dan Intercontinental Power dinilai
memenuhi syarat, "Ya akan dipilih dua-duanya. Dalam bentuk join venture
mungkin," kata Aris lagi. Ada kesan, langkah ini tergesa-gesa, seperti halnya
bebas bea impor genset yang juga diumumkan tiba-tiba.

Antisipasi terhadap kebutuhan energi bukan tidak ada. Menurut Dirut PLN
Ermansyah Yamin, dalam Pelita V ini, kebutuhan listrik diperkirakan tumbuh
14,6%-15% per tahun. Nyatanya, periode 1989-1990 kenaikan itu mencapai 16%,
dan periode 1990- 1991 (yang berakhir Maret depan) mencapai 18,7%. "Ini jelas
di luar perkiraaan," kata Ermansyah.

Nah, kalau pertumbuhan permintaan "yang melenceng dari perkiraan" sudah
diketahui sejak tahun lalu, mengapa Pemerintah baru membuka pintu untuk swasta
saat ini? Menurut Dirjen Listrik, kesempatan bagi swasta sudah dibuka
Pemerintah sejak 1985. Tepatnya, melalui UU no 15/1985. Namun, "Minat mereka
baru muncul awal 1990."

PLN sendiri, sebenarnya, tidak tinggal diam. Dalam setiap Pelita selalu
dibangun pembangkit-pembangkit listrik yang baru. Pada Pelita IV, misalnya,
telah dibangun pembangkit yang berkapasitas 5.200 MW. Pada Pelita V Pemerintah
menganggarkan dana untuk pembangkit berkapasitas 3.680 MW. Terasa sedikit aneh
karena kapasitasnya justru lebih kecil.

Untuk itu, Ermansyah memberi alasan bahwa situasi ekonomi Indonesia di awal
Pelita V tidak menunjukkan gejala yang baik. "Ternyata, keadaan berubah,"
ujarnya lebih lanjut. "Ekonomi membaik."

Kini PLN tidak hanya berusaha menambah pasokan listrik, tapi juga "pelit".
BUMN ini bersikap ekstra selektif dalam mengalirkan energinya. Kebijakan
seperti ini disesalkan oleh para industriwan.

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), misalnya. Jika di kawasan ini
ada pabrik yang kelebihan listrik, kelebihan itu akan segera diambil oleh PLN.

Budi Kusumah, Wahyu Muryadi, dan Linda Djalil