MATAHARI belum lagi menyiram lapangan golf Royal Canberra ketika
Menteri Luar Negeri Ali Alatas tiba di sana, Kamis pagi lalu.
Dalam cuaca yang masih berkabut, ia mulai memukul-mukul bola
sembari menunggu lawan mainnya, Perdana Menteri Australia, Bob
Hawke. Bagi Alatas, acara golf pagi itu mungkin suatu
keistimewaan. Seperti dikatakan seorang pengamat, "Hawke, setahu
saya, tak pernah bermain golf dengan seorang menteri luar
negeri."

Apa yang menggerakkan Hawke mengundang Alatas bermain golf?
Seorang diplomat senior di Canberra beranggapan, Hawke ingin
sekali memperbaiki hubungan yang dingin di antara kedua negara,
gara-gara sebuah tulisan di koran Australia -- yang
menjelek-jelekkan nama baik Presiden Soeharto dan keluarga --
sekitar tiga tahun silam. Dalam kata-kata Menteri Luar Negeri
Gareth Evans, suatu upaya membangun kembali jembatan diplomatik
antara Jakarta dan Canberra, "bata demi bata."

Permainan golf yang sedianya sembilan hole itu tak sampai
selesai. Karena acara Alatas sangat padat. Pemenangnya? "Saya
yang kalah, karena tak sempat menyelesaikan pertandingan itu,"
kata Alatas.

Agaknya sikap suka merendah dan bersahabat itulah yang membuat
Alatas berhasil menarik simpati banyak orang. Berbagai tulisan
di koran Australia menyambut hangat kedatangannya. "Bagi
Australia, saat ini, Alatas adalah orang yang tepat, di tempat
yang tepat, dan pada saat yang tepat pula," tulis David Jenkins
dari The Sydney Morning Herald.

Berbagai sanjungan terhadap dirinya itu tak membuat Alatas
menjadi lembek. Ketika berbicara di National Press Club,
Canberra, yang terkenal sebagai "kandang macan", dia tanggapi
langsung rentetan serangan dari para wartawan. "Apakah tidak
tiba saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk minta maaf atas
terbunuhnya enam wartawan Australia di Timor Timur?" tanya
seorang wartawan. Seakan sudah menduga akan munculnya pertanyaan
seperti itu, tanpa ragu-ragu Alatas menjawab: "Saya tak melihat
kami perlu minta maaf. Peristiwa yang menyedihkan itu terjadi di
tengah suasana perang saudara lebih dari tiga belas tahun silam.
Dan para wartawan Australia yang masuk ke sana adalah atas
jaminan pihak Fretilin. Ketika itu kami belum lagi ada di sana."

Lalu Alatas balik menuding: ada bagian tertentu dari pers
Australia yang sengaja ingin menjelek-jelekkan keadaan di
Indonesia. Lalu ia menunjuk berita di The Sydney Morning Herald,
Oktober silam, yang isinya antara lain menuduh adanya sekitar
200 bayi disuntik mati oleh dokter pemerintah di Timor Timur.
"Ini sudah keterlaluan," katanya. Berita itu -- yang bersumber
dari seorang senator Australia -- terbit selagi Menlu Evans
berkunjung ke Indonesia bersama 12 wartawan Australia Oktober
lalu.

Masuk akal kalau Alatas menduga bahwa ada sebagian wartawan
lebih bersikap sebagai aktivis politik. Tapi ia tidak percaya
bahwa tulisan itu -- yang setiap kali sengaja ingin mencoreng
wajah pemerintah Indonesia -- mewakili pandangan mayoritas
penduduk Australia. "Janganlah membiarkan setetes cuka merusak
semangkuk susu," kata Alatas.

"Lalu mengapa pers Australia dibatasi masuk ke Indonesia, bahkan
pernah dilarang masuk sama sekali? Bukankah ini menunjukkan
betapa Indonesia ingin menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya?"
tanya wartawan lain. Dewasa ini, kata Alatas, tak ada suatu
negara yang benar-benar dapat bersandiwara tentang keadaan dalam
negerinya. Kekuasaan untuk menyaring informasi bukan cuma di
tangan pemerintah. Tapi juga di tangan pers. "Bisa saja redaktur
sebuah surat kabar di negeri Barat tak mau memuat sebuah surat
pembaca, yang dipandang bisa merugikan citra koran itu,"
tambahnya. Lalu ia menyebutkan sebuah buku terbitan Unesco,
Imbalances in the Newsroom, yang membentangkan kepincangan dalam
penulisan berita di berbagai media massa Barat.

Menlu Evans, yang kelihatan akrab dengan Alatas, nampaknya bisa
mengerti cara pandang Indonesia terhadap suara-suara dari luar,
"Adalah lumrah bagi dua tetangga berselisih sekali-sekali. Tapi
yang penting adalah sikap yang saling bisa mengerti, dan saling
menghormati perbedaan masing-masing budaya," katanya.

Maka, dalam wawancara televisi bersama Alatas di Canberra, Evans
mengumumkan dibentuknya Australia Indonesia Institute (AII).
Konon lembaga baru ini akan dipimpin oleh Bruce Grant, pengarang
dan bekas wartawan senior, yang kini menjadi pembantu dekat
Evans. AII akan aktif dalam pengajaran bahasa Inggris,
mempromosikan kebudayaan Australia di Indonesia, dan sebaliknya.
AII yang berpusat di Canberra, menurut Evans, akan dianggarkan
antara A$ 700.000 dan 1.000.000 setahun, juga akan berusaha
menumbuhkan hubungan dagang bilateral baru (di samping yang
sudah ada), kerja sama di bidang ilmu dan teknologi,
tukar-menukar wartawan magang di kedua negara, mensponsori
kegiatan olah raga dan kebudayaan, dan membiayai program saling
berkunjung. Di Jakarta, AII akan dibawahkan konsul kebudayaan.
"Ruang lingkup lembaga ini akan lebih luas daripada
lembaga-lembaga asing yang sudah ada di Indonesia," kata seorang
pejabat di Deplu Australia. Itulah yang menyebabkan Menlu Evans,
pencetus gagasan besar ini, membuka pintu bagi swasta yang ingin
mengulurkan dana.

Kunjungan empat hari Alatas, seperti diakui banyak pihak di
Australia, telah berhasil meratakan jalan Jakarta-Canberra.
Tapi, seperti diakuinya sendiri, agaknya jalan itu tak bakal
sepi dari "kerikil-kerikil" yang bisa saja muncul setiap waktu.

Salah satu "kerikil" yang menghadang itu bahkan muncul selagi
rombongan Alatas di Australia. Itu terjadi Jumat lalu, ketika
sekitar 20 orang berteriak-teriak di depan pintu masuk
Parliament House, Melbourne. Mereka -- campuran antara bule
Australia dan penduduk yang mengaku sebagai pengungsi Tim-Tim --
membawa tulisan-tulisan yang mengkritik Indonesia. Sorenya,
mereka -- orang-orang yang sama -- dengan jeritan-jeritan
histeris yang sama pula, muncul lagi di Monash University,
sebelum Alatas melakukan tukar pendapat dengan sejumlah
akademisi setempat. Tapi Alatas, yang tiba dengan pengawalan,
masuk dari pintu samping, sehingga para demonstran itu tak
sempat mencegat. Menurut sebuah sumber, sebagian dari para
demonstran itu tergolong "profesional" alias orang bayaran.