RATUSAN petani, dengan cangkul di tangan telah bersiap di lereng
bukit di Desa Made. Udara panas dan matahari mulai menyengat.
"Kami menunggu komando dari Bapak Presiden," kata Prawiro. Dia,
dan teman-temannya, memegang cangkul dalam pakaian necis. Celana
panjang dan baju batik.

Ketika Presiden Soeharto memukul kentongan dengan nada doro
muluk - sebagai pertanda akan dimulainya sesuatu - Prawiro, dan
yang lain, mengayunkan cangkulnya. Itulah pertanda Pekan
Penghijauan Nasional (PPN) dimulai. Pak Harto, yang kemudian
diikuti oleh pejabat yang lain, turut pegang cangkul dan menanam
pohon beringin putih di Desa Made, Wonogiri, Jawa Tengah, yang
tahun ini diJadikan pusat upacara dimulainya Pekan Penghijauan
Nasional.

Sudah 25 tahun lamanya, PPN diperingati. Semula, peringatan yang
jatuh di akhir Desember ini diilhami oleh Hari Pohon di tahun
1955. Kemudian di tahun 1961, dijadikan Pekan Penghijauan
Nasional dengan lokasi Gunung Mas, Bogor. Sejak itu, PPN,
kecuali 1965, tetap diperingati. Dan sejak 1975, peringatannya
selalu dihadiri oleh Pak Harto.

PPN, seperti kata Direktur Penghijauan dan Pengendalian
Perladangan, Departemen Kehutanan, Ir. Sutisna Wartaputra,
antara lain bertujuan untuk mengingatkan kembali akan program
penghijauan itu. "Tapi yang lebih penting," kata Sutisna, "PPN
dijadikan evaluasi tahunan kami."

Selain itu, lokasi upacara juga diharapkan jadi lokasi acuan
untuk gerakan penghijauan. Desa Made yang dialiri Sungai Tempel,
berada dalam DAS (daerah aliran sungai) Bengawan Solo, yang
menurut hasil seminar antardepartemen di Yogya, sebulan sebelum
hari PPN, masuk dalam klasifikasi kritis yang serius. Sebab,
dari Sungai Tempel inilah, lumpur yang berasal dari bukit-bukit
Gunung Seribu ditampung. Dari Tempel dimuntahkan ke Sungai
Keduwang, kemudian akhirnya mengendap di perut waduk Gajah
Mungkur, yang berada di sebelah barat Made.

Jadi, bisa dimengerti mengapa pekan penghijauan kali ini memilih
Made. Sebab, lumpur itulah yang menurut beberapa penelitian
membuat waduk yang baru rampung di tahun 1981 dengan biaya
sekitar Rp 70 milyar ltu hanya akan tahan separuh dari umur yang
direncanakan 50 tahun (TEMPO, 30 Maret, 1985). Ini gara-gara -
seperti yang terjadi juga di tempat-tempat lainnya terjadinya
perusakan di lingkungan daerah aliran sungai. Meski sekitar 41
ribu jiwa telah melakukan jebol desa ke Sitiung, Sumatera Barat,
penduduk sekitar Gajah Mungkur yang tertinggal tetap menggarap
tanah seluas 135 ribu ha yang sebetulnya masuk dalam kawasan
tangkapan hujan (catchment area).

Mustahil kalau tanah garapan seluas itu dihutankan kembali.
"Rakyat memang lapar lahan," ujar Menteri Kehutanan Sudjarwo
kepada TEMPO. "Idealnya, luas hutan di Wonogiri paling tidak
30%," kata Sudjarwo, sebagai resep mujarab untuk memperpanjang
usia waduk Gajah Mungkur. Sedangkan hutan yang ada kini cuma 7%.

DAS yang kritis, yang menyebabkan tanah tandus dan menghancurkan
waduk-waduk besar di Indonesia, bukan hanya di Bengawan Solo.
Evaluasi Departemen Kehutanan terakhir kali mencatat bahwa dari
81 DAS yang ada di Indonesia, 36 dianggap kritis. Dari 36 DAS itu,
masih ada 22 yang masuk dalam kategori mencolok sekali
kekritisannya dan harus dibenahi segera. Termasuk antara lain DAS
Bengawan Solo itu.

Bagi usaha-usaha penghijauan dan reboisasi, DAS yang kritis
bukan satu-satunya "musuh". Penggundulan hutan oleh pemegang HPH
yang tak bertanggung jawab, peladang berpindah, dan proyek
transmigrasi yang salah letak merupakan penyebab utama. "Sumber
daya alam kita banyak menghadapi tantangan," kata Dirjen
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan, Ir.
Wartono Kadri.

Pemerintah sendiri sadar bahwa masalah lahan kritis tak juga
kunjung reda. Terbukti dari anggaran yang dikeluarkan jumlahnya
sudah milyaran. Tercatat, anggaran untuk program reboisasi
(penghutanan kembali kawasan hutan) sejak 1976/1977 sampai
1983/1984 sebesar Rp 204 milyar. Target yang dihutankan kembali
seluas 1,97 juta ha. Tapi yang terealisasi cuma 1,34 juta ha.
Sebanyak 63 juta ha tak tergarap.

Sedangkan anggaran untuk penghijauan (yang berada di luar
kawasan hutan) dalam waktu yang sama seperti di atas, sebesar Rp
236 milyar. Sedianya, akan dihijaukan 5,4 juta ha. Tapi yang
bisa digarap cuma 4 juta ha. Nyatanya, memasuki Pelita IV,
Departemen Kehutanan mencatat ada 4,8 juta ha lahan kritis yang
harus ditanggulangi. Dari jumlah itu, 2,7 juta ha adalah lahan
garapan penghijauan. Menyimak angka-angka dari Pelita yang satu
ke Pelita berikutnya, lahan kritis bukannya semakin habis. Tapi
justru semakin meluas. Belum lagi anggaran untuk ini diganggu
oleh adanya beberapa kasus korupsi yang sempat disidangkan di
pengadilan.

Penyebab lainnya datang dari kacaunya koordinasi antar instansi
pemerintah. Misalnya, 3.500 ha lahan hutan produksi, yang sudah
rampung direboisasikan, dibabat habis oleh pihak transmigrasi.
Kasus yang merugikan seperti di Muaraenim dan Musi Banyuasin di
Sumatera Selatan inilah yang rupanya unsur utama naiknya
angka-angka lahan kritis. "Kasus seperti di Sumatera Selatan itu
memang sering sekali terjadi," kata Menteri Transmigrasi
Martono. Dengan nada menyesal, Martono juga berkata bahwa lahan
didapat dari pihak Pemda. "Sayangnya," ujar Martono lagi,
"ketika land clearing dilaksanakan, tak ada pihak mana pun yang
protes.

Masalah tanah, selain selalu rawan, juga banyak peminatnya.
Sering, beberapa instansi mempunyai minat pada lahan yang sama.
"Seperti kasus di Lahat, tanah untuk proyek transmigrasi itu
kemudian dijadikan lahan PIR," tutur Martono." Nah, kalau begini
soalnya, apakah usaha Pekan Penghijauan yang sudah berumur
seperempat abad ini bermanfaat besar?

Toeti Kakiailatu Laporan Kastoyo Ramelan (Solo) & Ahmed
Soeriawidjaja (Jakarta)