MUNGKIN masih banyak yang kaget melihat kenyataan RAPBN
mendatang itu benar-benar turun 7% -- sekalipun Kepala Negara
sudah menyiratkan kemungkinan tadi ketika menyampaikan pidato
tahun baru 1986: keadaan ekonomi Indonesia sepanjang 1985 lalu
memang tidak terlalu menggembirakan, karena terkena perkembangan
ekonomi dunia yang tidak menentu. Hampir seluruh ekspor komoditi
nonmigas jatuh, dan mendapat saingan. Harga minyak juga mendapat
tekanan.

Nah, para pengusaha boleh jadi kini sedang sibuk menghitung arti
ildato Kepala Negara, pekan ini, mengantar nota keuangan dan
RAPBN 1986--87 bagi bisnis mereka. Soalnya, baru kali ini
terjadi, selama pemerintahan Orde Baru, volume rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara menurun cukup besar.
Tahun berjalan ini volumenya masih Rp 23.046 milyar, tapi tahun
fiskal mendatang anggarannya hanya Rp 21.421,6 milyar, atau
turun hampir Rp 1.625 milyar (lihat Grafik 1).

Pengaruh tekanan terhadap harga minyak itu diduga memang akan
terus berlanjut hingga tahun ini. Karena alasan itu, di dalam
memperkirakan penerimaan Pajak Perseroan (PPs) minyak dan LNG
(gas alam), untuk tahun 1986--87 kelak, pemerintah hanya
memproyeksikan Rp 9.738,2 milyar, atau lebih rendah Rp 1.421,5
milyar (12,7%) dibandingkan tahun anggaran berjalan. Cukup
realistis agaknya, bahkan sasaran penerimaan pa)aK LNG
dianggarkan turun Rp 87,4 milyar dari Rp 1.680,1 milyar pada
tahun berjalan jadi Rp 1.592,7 milyar - sekalipun mulai Juni
nanti ada tambahan ekspor LNG ke Korea.

Jika ditilik dari sasaran penerimaan pajak LNG, yang harganya
dikaitkan dengan minyak itu, mudah ditebak RAPBN 1986-87 disusun
dengan perkiraan harga minyak di bawah USX 28 per barel. Sekali
ini, tampaknya, pemerintah mengambil ancang-ancang cukup jauh
dengan membuat skenario harga minyak terendah. Yang belum
diketahui di situ adalah, pada tingkat produksi berapa juta
barel dan kurs berapa rupiah untuk setiap dolar, sasaran
penerimaan pajak minyak dan LNG anggaran 1986-87 itu dibuat.
(Lihat: . . Lap-Ut. 11).

Menurut Hadi Soesastro, ekonom dari CSIS, Jakarta, perkiraan
sasaran penerimaan pajak migas itu dibuat berdasarkan asumsi
harga minyak ekspor pukul rata US$ 25 per barel, kurs dolar Rp
1.153, dan tingkat produksi 1,3 juta barel per hari. Kalau harga
minyak OPEC turun sampai US$ 23--US$ 24 per barel nantinya, ia
tetap yakin rencana penerimaan itu masih bisa dijangkau
pemerintah. "Ada cara-cara untuk menutup pemerintah punya
semacam tabungan dalam soal minyak ini," katanya.

Yang agak di luar dugaan, menurunnya sasaran pajak migas itu
akan dikompensasikan dengan penerimaan pajak di luar migas.
Tahun anggaran 1986-87 itu, penerimaan pajak di luar migas
diperkirakan akan masuk Rp 8.094,3 milyar, atau naik Rp 576
milyar lebih dibandingkan tahun anggaran berjalan. Sumbangan
terbesar diharapkan datang dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
barang dan jasa, dan Pajak Penjualan (PPn) barang mewah, yang
dianggarkan bakal mencapai Rp 2.143,3 milyar (termasuk PPN BBM
Rp 558,2 milyar), atau sekitar Rp 477 milyar (29%) di atas
sasaran tahun fiskal sekarang.

Banyak pengamat agak merasa waswas melihat besarnya sasaran PPN
dan PPn di tengah suasana suram kehidupan sektor usaha. Jika
inflasi selama 1986-87 diduga hanya akan sekitar 10%, maka
sasaran kenaikan pajak efektif itu masih sekitar 19%. "Ini agak
sulit diterima," kata Prof. Arsjad Anwar dari FE UI dalam
diskusi dengan TEMPO, "karena asumsinya penjualan pengusaha
dianggap akan naik, ini sangat rawan."

Bagi Dirjen Pajak Salamun A.T., yang bertanggung jawab
mengumpulkan uang sebesar itu, kenaikan rencana penerimaan PPn
tadi dianggapnya cukup realistis. Alasannya: di dalam upaya
mempertahankan diri seperti sekarang, banyak pengusaha akan
tetap berikhtiar melakukan transaksi, sekalipun hanya akan
mencapai titik impas. "Yang penting buat mereka, dari hasil
penjualan itu mereka bisa membiayai pegawai dan menutup biaya
administrasi," katanya. "Omset besar, tapi untung tidak ada."

Sikap optimistis itu tampaknya beralasan karena realisasi
penerimaan PPN dan PPn sampai Desember lalu saja sudah sekitar
Rp 1,5 trilyun. Padahal, pengusaha kena pajak (PKP) yang patuh
menyetor kedua jenis pajak itu tiap bulan rata-rata baru 36%
dari 51 ribu PKP terdaftar. Nah, dalam upaya menegakkan disiplin
para pengusaha itu, Januari ini, aparat pajak akan mendatangi
para PKP untuk melaksanakan pemeriksaan setempat guna mengecek
kebenaran pembukuan pembehan dan penjualan mereka.

Karena alasan itu, sebuah sumber menyebut sasaran penerimaan PPN
dan PPn tahun anggaran berjalan yang Rp 1.666 milyar (termasuk
PPN BBM Rp 531,4 milyar) akan mudah terlampaui. "Realisasi
penerimaan kedua pajak itu diperkirakan akan mendekati angka Rp
2 trilyun," ujar sumber tadi. Sumber ini tidak merinci apakah
kenaikan cukup besar itu akan berasal dari pajak barang umum
atau justru dari pajak BBM.

Tentu saja tidak semua pengusaha bisa sependapat dengan sikap
optimistis pemerintah itu. Subagio Wirjoatmodjo, Direktur
Keuangan PT Astra International Inc., misalnya, menganggap
sasaran PPN dan PPn 1986-87 itu terlalu tinggi. "Kecuali kalau
pemerintah berbuat sesuatu dengan, misalnya, mencairkan sisa
anggaran pembangunan (Siap), melakukan pembelian dengan kredit,
atau memperlonggar suplai uang, yang bisa menaikkan permintaan,"
katanya.

Subagio menduga, dengan jatuhnya harga beberapa komoditi ekspor,
seperti karet, kayu lapis, dan minyak, transaksi para pengusaha
dalam volume maupun rupiah akan menurun, karena permintaan akan
melemah. Yang bisa menambah permintaan, antara lain, adalah
belanja pemerintah. Usaha industri otomotif menambah permintaan,
dengan misalnya mengganti model-model mobil ternyata hanya
menambah permintaan sesaat (seasonal). "Memang kami akan
berusaha bertahan, tapi yang paling menentukan akhirnya
permintaan pasar," katanya.

Suara pengusaha semacam Astra, yang bergerak di bidang industri
otomotif, komputer, kayu lapis, dan agribisnis, ini tampaknya
cukup menggambarkan keadaan para pengusaha kini. Pada umumnya,
para pengusaha, yang sampai sekarang masih banyak menggunakan
bahan baku dan penolong impor itu, masih bisa hidup dengan
marjin yang sangat mepet. "Tahun ini kami harus bisa terus
bekerja dengan volume yang lebih rendah, berusaha menjaga
hubungan baik dengan pemegang merk, pihak bank, maupun
perusahaan dagang," kata Subagio.

Kesulitan pengusaha itu rupanya cukup dipahami pemerintah.
Buktinya, rencana penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk
1986-87 nanti dianggarkan Rp 2.881 milyar, atau lebih rendah Rp
193 milyar (6,3%) dibandingkan tahun anggaran berjalan. Artinya,
pemerintah beranggapan laba banyak perusahaan yang bisa
dipajaki, untuk tahun fiskal mendatang, diduga bakal mengecil -
sekalipun transaksi masih bisa dilakukan. Diakui Dirjen Salamun,
sasaran PPh 1985-86 yang dibuat Rp 3.074 milyar terlalu besar.
"Kami kurang memperhatikan dunia usaha ketika itu," katanya.

Menurut Dirjen Salamun, sasaran Rp 3 trilyun itu dibuat dengan
asumsi, ekonomi Amerika pada tahun anggaran 'berjalan ini sudah
membaik.Yang terjadi ternyata malah sebaliknya. "Akibatnya, efek
berantainya tidak terasa di sini," katanya. Jadi, realisasi
penerimaan PPh 1985-86 ini diperkirakannya hanya akan berada di
sekitar angka Rp 2,6 trilyun, atau Rp 474 milyar lebih (hampir
16%) di bawah sasaran.

Banyaknya kendala di dalam dan luar negeri itu, pada akhirnya,
menyebabkan pemerintah membuat perkiraan penerimaan rupiah dari
dalam negeri untuk tahun anggaran mendatang, berjumlah sekitar
Rp 17.832 milyar, atau 4,5% di bawah sasaran tahun berjalan.
Dalam kata-kata Prof. Arsjad Anwar, sasaran penerimaan sebesar
itu menggambarkan sikap pemerintah yang tidak terlalu
pesimistis, tapi cukup realistis. Karena itu, agaknya, rencana
penerimaan pembangunannya (sebagian besar berupa pinjaman
dolar), dianggarkan Rp 3.589,1 milyar, atau hampir 18% di bawah
tahun sekarang.

Penerimaan pembangunan ini hakikatnya merupakan lawan pembiayaan
dan rupiah. Dana dalam mata uang asing itu baru bisa ditarik
jika anggaran dalam rupiahnya untuk membiayai suatu proyek cukup
tersedia. Tak jelas benar apakah menurunnya rencana penerimaan
pembangunan sebesar hampir Rp 780 milyar itu berkaitan dengan
makin mengecilnya penerimaan rupiah pemerintah. Prof. Arsjad
sendiri hanya berani menduga, penurunan itu terjadi, "Karena
pembiayaan dari rupiahnya tidak ada."

Bisa dipahami jika kemudian pemerintah berusaha menyesuaikan
anggaran pengeluaran dengan mengecilnya sasaran penerimaan.
Untuk kedua kalinya, yang dikorbankan adalah pengeluaran
pembangunan (lihat Awas Banting Setir). Tahun anggaran mendatang
itu, pengeluaran pembangunan dari dana rupiah hanya dianggarkan
Rp 4.788,3 milyar, atau Rp 1.561,5 milyar (hampir 25%) di bawah
rencana anggaran tahun berjalan (lihat Grafik II).

Hampir semua sektor yang dibiayai dengan rupiah di situ turun
mencolok rencana anggarannya. Kata Arsjad Anwar, turunnya
alokasi pembiayaan rupiah itu menunjukkan indikasi bahwa
pemerintah akan berusaha mengurangi campur tangannya dalam
menangani pembangunan. "Swasta, dengan kata lain, diminta
berperan lebih banyak," katanya. Yang sudah terjadi misalnya
dalam usaha membiayai pembangunan sejumlah jalan bebas hambatan.
Swasta dan masyarakat berperan di situ dengan ikut membeli
obligasi PT Jasa Marga, penyelenggara sekaligus pengelola Jalan
bebas hambatan.

Penurunan pengeluaran pembangunan dalam rupiah itu dilihat
beberap pengamat bisa dianggap sebagai upaya pemerintah
mempertajam prioritas. Sayangnya, menurut Dr. Iwan Jaya Azis
usaha menajamkan prioritas pembangunan itu "sasarannya keliru".
Ekonom darl UI berusia 33 tahun itu lalu menunjuk ang
garan untuk subsektor prasarana jalan dan perhubungan darat,
yang bisa digolongkan sebagai pekerjaan umum, yang turun dari
Rp 433,6 milyar jadi Rp 297 milyar. Kalau pembangunan jalan
berkurang, "Mana ada orang yang mau menanamkan uangnya di
daerah?" katanya. "Penajaman prioritas ini kurang melihat
kepentingan jangka panjang," tambah ahli ekonomi regional itu.

Makin kecilnya pembiayaan rupiah untuk pengeluaran pembangunan
di tahun anggaran mendatang itu, tentu saja, menyebabkan
departemen dan instansi pemerintah harus membuang rencana
sejumlah proyek tidak penting. Kata Meneri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas Dr. J.B. Sumarlin,
bentuk seminar, rapat kerja, tim proyek, dan tim pembentukan
peraturan serta perundangan harus dihapus juga. "Pembangunan
gedung kantor yang belum dimulai, tapi sudah ditenderkan,
sebaiknya dinegosiasi untuk dibatalkan," ujar Menteri Sumarlin
dalam briefing dengan pers.

Isyarat Menteri Sumarlin itu, tentu saja bisa dianggap merupakan
berita buruk bagi para kontraktor dan pelaksana proyek, apalagi
dana untuk proyek baru praktis hampir tidak ada kecuali untuk
proyek Inpres. Karena itu, bisa dipahami jika Asosiasi Semen
Indonesia (ASI) memperkirakan konsumsi semen lokal dan kebutuhan
semen ekspor akan berada pada angka 9.550 ribu ton, atau 1.070
ribu ton di bawah tahun 1985. Padahal, kapasitas terpasang 10
pabrik semen kini 17.410 ribu ton setahun.

Tahun lalu, dengan tingkat produksi mencapai 13,5 juta ton, para
juragan semen itu sampai pontang-panting berusaha menjual
semennya. Empat tahun lalu, mereka masih bisa mengekspor semen
dengan harga US$ 52 per ton. "Tapi sekarang transaksi US$ 28 per
ton pun masih ditawar. Untung saja, semen yang diekspor hanya
berjumlah 800 ribu ton tahun lalu. Jika ekspor merupakan bagian
terbesar dari penjualan, dari dulu kami sudah gulung tikar,"
kata seorang pejabat di ASI.

Situasi runyam pasar ekspor itu rupanya cukup berat harus
dipikul Indocement, yang tahun lalu bisa melego 320 ribu ton
semen ke Muangthai, Sri Lanka, Singapura Arab Saudi, Pakistan,
Brunei, Bangladesh, dan India. "Semen itu terpaksa kami jual
dengan harga US$ 28 - US$ 29 per ton. Itu rugi, tapi daripada
tidak jual?" ujar Peter Tanuwidjaja, Manajer Pemasaran
Indocement. Bisa saja Tiga Roda tidak menjual semen itu ke luar
negeri, hanya risikonya pasarnya bakal diisi penjual lain.
"Sayang, kalau pasar yang sudah terbina ditinggalkan begitu
saja," katanya.

Usaha memperluas pasar ekspor, jika tidak dibantu dengan
Sertifikat Ekspor (SE) yang bakal dihapus April depan,
diperkirakan akan bertambah sulit saja - apalagi saingan bisa
menghasilkan semen lebih murah dengan bahan bakar batu bara.
Sementara itu, pembangunan proyek-proyek besar di dalam negeri,
seperti pembangunan bandar udara, proyek Jalan bebas hambatan,
dan pembangkit listrik, sudah selesai semua. Bertolak dari
kenyataan itu, untuk 1986 ini, Indocement memperkirakan hanya
mampu menjual 3.365 ribu ton atau hanya 45% dari kapasitas
terpasang yang 7,5 juta ton. "Kalau pemerintah mengetatkan ikat
pinggang, swasta biasanya ikut terkena," ujar Peter.

Ternyata, tidak semua industri penghasil bahan baku konstruksi
mau menghadapi kekonyolan. Produsen besi beton seperti PT
Krakatau Steel malah berharap bisa menghasilkan bahan baku itu
sebanyak-banyaknya memasuki 1986 ini. Tahun lalu, dari delapan
jenis produksi baja sebesar 2,5 juta ton, persero ini bisa
mengekspor 116 ribu ton senilai US$ 32 juta. Padahal,
sebelumnya, dari produksi 1,75 juta ton, ekspornya baru 25 ribu
ton. Tahun ini, sasaran ekspornya US$ 50 juta. "Saya yakin
sasaran itu bisa tercapai, sebab produk kita bersaing," kata T.
Ariwibowo, Dirut KS.

Pasar Jepang kini terbuka lebar, gara-gara mata uang yen
menguat terhadap dolar. Sekarang setiap pembeli di Jepang hanya
perlu mengeluarkan 199 yen untuk memperoleh satu dolar Amerika -
sementara Mei 1985 lalu, mereka harus mengeluarkan 259 yen.
Karena itu, harga besi beton KS jadi murah di Jepang. Kalau
pemerintah memperkecil anggaran? "Mudah saja: kami tinggal
melemparnya ke pasar ekspor," katanya.

Mungkin tidak banyak sektor usaha yang bisa memanfaatkan
perubahan moneter di luar negeri itu untuk menangkis penciutan
pembangunan di dalam negeri. Yang sudah pasti, pada tahun fiskal
mendatang itu, akan banyak pihak berkorban demi menjaga pengeluaran
rutin untuk gaji pegawai negeri, belanja barang, dan cicilan utang
luar negeri tidak berkurang. Bahkan, untuk 1986-87 kelak, pengeluaran
rutin itu berjumlah Rp 13.125,6 milyar, atau Rp 726 milyar (5,9%) di
atas sasaran tahun sekarang.

Memang pemerintah sudah berusaha mengurangi belanja barang dan
susidi BBM, tapi menunda cicilan utang yang untuk 1986-87
berjumlah Rp 4.223,2 milyar, atau naik Rp 664,1 milyar di atas
yang sekarang, tidak bisa dilakukannya. Sumbangan cukup besar
dari pengeluaran rutin kali ini akan berasal dari pos
pengeluaran baru yang bernama Pembiayaan Cadangan Pangan.
Dananya disediakan Rp 417,4 milyar. Pos baru ini nongol
gara-gara produksi beras naik di luar perkiraan, dari 25,8 juta
ton di 1984 jadi 26,3 juta ton tahun lalu.

Mestinya, dengan surplus beras itu, pemerintah memperoleh
penghasilan. Tapi, apa lacur, Bulog tak bisa menjual
persediaannya karena harga beras dunia jatuh, sementara beras
petani tetap antre masuk gudang-gudangnya. Stok beras dan gabah
Bulog sekarang 3,5 juta ton, yang hampir seluruhnya dibiayai
dengan kredit Bank Rakyat Indonesia Rp 1,9 trilyun, dengan
bunga 6%. Dari stok sebesar itu, persediaan beras untuk ABRI dan
pegawai negeri 1.5 juta ton masih bisa dikelola tanpa merugi.

Sisanya, 2 juta ton, yang harus tetap dipelihara sebagai stok
surplus (1 juta ton) dan iron stock (1 juta ton), ternyata cukup
mahal biayanya karena tiap bulan Bulog harus membayar bunganya
Rp 6 milyar. Belum termasuk sewa gudang. "Kalau toh Bulog
mendapat pinjaman tanpa bunga, maka sewa gudang dan perawatan
harus tetap dibayar," kata Kepala Bulog Bustanil Arifin kepada
wartawan TEMPO Suhardjo Hs.

Sementara stok tidak berputar, Bulog diwajibkan terus membeli
beras petani. "Kalau Bulog beli beras dengan kredit terus, bisa
payah," katanya. Karena itulah sebagian pembelian untuk cadangan
pangan itu akan dilakukan dengan dana APBN yang tanpa bunga itu.
Dengan cara begitu, biaya dana Bulog bisa ditekan, sekalipun
akibatnya kurang mengenakkan karena mendongkrak pengeluaran
rutin.

Untuk mengurangi tekanan terhadap RAPBN itu, Prof. Sediono M.P.
Tjondronegoro, guru besar sosiologi pedesaan IPB, menganjurkan
agar pemerintah menciptakan proyek padat karya di daerah yang
belum mampu swasembada dengan memberi imbalan beras. Atau
mengaktifkan lumbung-lumbung desa di samping KUD. "Tapi kalau
ingin gudang cepat kosong, sumbangkan saja berasnya ke Afrika,"
katanya setengah berseloroh.

Di tengah situasi sulit menekan pengeluaran rutin itu, banvak
pihak kemudian menyarankan agar pemerintah mau membiayai
pembangunan dengan mencetak uang baru. Artinya, anggaran
berimbang, yang dianut sejak Orde Baru, diubah menjadi anggaran
dengan pembiayaan defisit seperti dianut pemerintah Amerika
sekarang. "Bisa saja anggaran defisit dilakukan asal untuk
investasi jangka panjang, aman," kata Willem A. Van den Wall
Bake, Wakil Presiden Morgan Guaranty Truse Bank di Jakarta.

Yang menyulitkan, pencetakan uang baru itu akan mendorong
naiknya permintaan devisa. Situasi jadi tidak klop dengan beleid
pemerintah mengendalikan pemakaian devisa mengingat harga minyak
masih tidak menentu. Salah menggunakan uang, bukan mustahil,
defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran bisa meledak,
dan cadangan devisa bisa terkuras pula. Yang dikhawatirkan
pemerintah, seperti disebut Prof. Arsjad Anwar, sekali disiplin
anggaran dilanggar, maka untuk seterusnya akan kendur. "Inflasi
akan meroket seperti sebelum Orde Baru," katanya.

Mahal harganya. Jadi, untuk sementara, tetap kencangkan ikat
pinggang: ramping itu sehat.

Edi Herwanto Laporan biro Jakarta