TIBA-tiba kerudung dan peci menyerbu Solo. Lihatlah, sejak Rabu
pekan lalu Stasiun Kereta Api Balapan dan Jebres, Terminal Bis
Tirtonadi, dan Bandar Udara Adisumarmo menerima kedatangan
penumpang yang banyak sekali berkerudung atau berpeci, hampir
dari semua jurusan. Di empat tempat itu siap menyambut pemuda
dan pemudi berjaket batik. Bahkan di batas barat dan timur Solo,
di pinggir jalan, beberapa meja digandeng dan sejumlah pemuda
dan pemudi dalam seragam tadi duduk di belakangnya. Sebuah
spanduk terentang menutup kaki-kaki meja. "Panitia Penerima
Muktamar Muhammadiyah ke-41", bunyi spanduk itu. Mereka menunggu
peserta yang datang bukan dengan kendaraan umum.

Memang, itulah suasana Solo menjelang Muktamar Muhammadiyah
ke-41, 7-11 Desember ini. Pertemuan ini, yang sebelum 1950
disebut congress, kali ini memang yang terbesar: dihadiri 4.000
peserta, tambah 70.000 penggembira - sebutan resmi bagi anggota
yang datang bukan untuk sidang. Ditaksir oleh Dasron Hamid,
ketua panitia, Muktamar akan menghabiskan Rp 300 juta. Padahal,
Panitia cuma berangkat dengan uang Rp 1 juta. Iuran peserta,
antara Rp 15.000 dan Rp 25.000, menambah modal jadi Rp 110
juta. Untung, bantuan beras dan lauk pauk mengalir terus.

Itulah, ketika pembukaan Muktamar Sabtu 7 Desember di Stadion
Sriwedari yang punya daya tampung 15.000, tak semua peminat bisa
terkabul hasratnya mengikuti upacara yang dibuka Presiden
Soeharto itu. Panitia, demi keamanan, hanya membagikan tanda
masuk dan undangan sejumlah 12.000. Memang, di dalam stadion
lega, tapi yang terlambat, untuk mencapai pintu masuk, harus
berdesak-desak. Jalan dan jalur hijau sekitar stadion penuh
sesak dengan para penggembira yang tak mendapat tanda masuk.
Untunglah, upacara itu disiarkan pemancar televisi untuk radius
sekitar 5 km.

Rumah dan gedung di sekitar stadion, yang ada pesawat
televisinya, dijubeli para penggembira. Kata Ahmad, penggembira
asal Jember, Jawa Timur, "Untung, ada televisi." Ahmad dan yang
lain-lain nongkrong di depan televisi di gedung Pengadilan
Tinggi Agama Islam. Padahal, acara pembukaan pesta besar di
lapangan, hanya berisi pidato, kemudian sedikit atraksi:
demonstrasi marching band dan silat masal Tapak Suci,
perkumpulan yang bernaung di bawah Muhammadiyah.

Inilah Muktamar yang sekaligus membuka sidang untuk
Muhammadiyah, Aisyiah Nasyiatul Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah,
dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Panitia, tentu, sangat sibuk.
Kantor Sekretariat yang menempati Balai Muhammadiyah hampir tak
pernah sepi. Hingga Sabtu pagi, utusan, peserta, penggembira,
atau wartawan, ada saja yang datang: mengambil kartu makan,
menanyakan penginapan, atau sekadar melihat suasana. Itu
sebabnya, nasi liwet Solo, yang biasanya tiap malam membuka
dagangan di seberang Balai, terpaksa diminta pindah ke trotoar
Jalan Slamet Riyadi, sekitar 150 m. Tapi, dari sejak Rabu malam
hingga Muktamar usai, nasi liwet tak tercium baunya di sekitar
Balai. Mungkin ikut jadi penggembira.

Untuk transportasi peserta disediakan 60 bis mini Isuzu, 15 bis,
dan sekitar 20 sedan. Bukti bahwa kekerabatan organisasi ini
masih kuat, hampir semua kendaraan dipinjamkan oleh yang
empunya. Untuk bis-bis itu misalnya, "Kami hanya menanggung uang
lelah sopir dan bensin," kata Dasron. Dan bila Panitia harus
menyewa Isuzu, per hari hanya Rp 15.000 -tarif biasanya Rp
20.000. Tapi seorang sopir Isuzu yang sempat diwawancarai TEMPO
mengaku menerima Rp 25.000 per hari.

Bahkan untuk penginapan ribuan peserta itu hanya disediakan tiga
hotel. Penampungan yang lain adalah kantor ranting (21 tempat),
sejumlah rumah anggota, sejumlah sekolah Muhammadiyah, dan
kampus. Tentu saja mereka yang tidur di sekolah harus menerima
apa adanya. Di SMA Batik di Purwosari, Solo barat, misalnya,
tempat menginap peserta Aisyiah, tiap kelas dihuni sekitar
sepuluh orang. Meja dan bangku dimiringkan, sekaligus sebagai
tempat sampiran pakaian dan penahan angin - ruang kelas, Anda
tahu, 'kan blong, hanya dibatasi empat dinding.

Sampai Jumat malam pekan silam, lalu lintas memang di luar
biasanya, terutama di sekitar tempat sidang-sidang tanwir
(pramuktamar) diadakan dan di sekitar tempat menginap. Di Hotel
Sahid, Jalan Gajah Mada, tempat sejumlah tamu luar negeri
(sekitar 12 orang, antara lain dari Universitas Al Azhar,
Mesir), beberapa pengamat Islam (misalnya Dr. Maurice Bucaille
dari Prancis, Muslim, yang bukunya diterjemahkan Prof. Rasjidi),
dan sejumlah wartawan asing menginap, tempat parkir mobil selalu
penuh. Di hari Jumat itu pula, sekitar 24 diplomat asing dari
Jakarta mengadakan pertemuan dengan pihak Muhammadiyah - bukan
cuma negara-negara Timur Tengah, tapi juga Amerika Serikat,
Jepang, Jerman Barat.

Pembukaan sidang Muktamar (bukan pembukaan Muktamar), di Sabtu
malam di Pendopo Mangkunegara, mendapat tepuk tangan gemuruh
dari sekitar 1.500 peserta dan tamu. Terutama ketika Djarnawi
Hadikusumo, di akhir pembacaan laporan Pucuk Pimpinan (PP),
menyebut-nyebut asas tunggal (lihat: Nasional). Di Pendopo, yang
berkat saling pengertian dua sahabat lama - Sri Mangkunagoro VIII
dan Menteri Agama Munawir Sjadzali - dipinjamkan kepada
Muhammadiyah inilah, sebagian besar sidang dilangsungkan
termasuk sidang perubahan Anggaran Dasar dan penentuan susunan
PP yang baru. Akankah, dari tempat ini, Muhammadiyah melakukan
sebuah "lompatan"?

Bukan apa-apa. Organisasi berusia 73 tahun itu, yang dari awal
berdirinya dianggap sebagai organisasi pembaru, sejak 1960-an
dianggap macet. Banyak sekali orang menilai begitu juga Machrus
Irsyam, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, yang
ikut hadir di Solo.

Memang, anggapan itu memancing perdebatan. Para anggota PP
Muhammadiyah sendiri menolaknya. Bila pembaruan itu terjemahan
dari tajdid, kata Djarnawi Hadikusumo, 60, Sekretaris PP, yang
makna sebenarnya justru melihat ke belakang (kemasa Nabi dan
para sahabat), "Muhammadiyah tak pernah mandek." Tentu, ia tetap
bergerak dengan prinsip kemurnian ajaran agama itu - bila itu
ukurannya.

Tapi mereka yang lebih muda juga tampak agak susah mengakui
kemandekan Muhammadiyah - dengan ukuran lain. Lukman Harun,
anggota PP, juga Sutrisno Mukhdam, 43, Ketua PP Pemuda,
sama-sama beranggapan, "Muhammadiyah tidak mandek, tapi tidak
berjalan secepat berbagai perubahan yang terjadi." Muhammad
Djazman, 50, Ketua Departemen Kader PP Muhammadiyah yang juga
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengatakan, "Amalan
Muhammadiyah sudah tumbuh, tapi belum dikelola dengan wawasan
dan warna intelektual." Atau, kata Achmad Sjaichu, bekas Ketua
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Surakarta, "bila tolok ukur
pembaruan itu terobosan teologis yang dilakukan Muhammadiyah di
awal berdirinya, kini sifat terobosan itu sudah berbeda." Betapapun,
kata Projokusumo anggota PP yang membidangi pendidikan "Kiai
Achmad Dahlan itu luar biasa. Kini belum ada lagi ulama
Muhammadiyah seperti beliau."

Ini memang sebuah diskusi. Adalah Taufik Abdullah, doktor
sejarah yang bekerja di LIPI, yang melihat Muhammadiyah dalam
tiga aspek. Sebagai organisasi, ikatan solidaritas, dan suasana
pemikiran. "Nah, bila Muhammadiyah dibilang mandek, pada aspek
ketiga itulah maksud mereka," katanya.

Aspek ketiga itu, tentu saja, bisa meliputi pemikiran jenis
operasional sampai yang teologis. Shohibul Ansyory, 25,
misalnya, pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah wilayah
Sumatera Utara, melihat usaha organisasi ini telah kehilangan
sasaran. "Sekolah-sekolah Muhammadiyah," katanya kepada Bersihar
Lubis dari TEMPO, "tak lagi muncul sebagai alternatif, tapi
sekadar komplemen bagi sekolah pemerintah atau swasta yang
lain." Dengan kata lain, sama saja. Habib Chirzin, 36, sarjana
Dakwah IAIN dan Filsafat UGM, tokoh muda Muhammadiyah, menunjuk
lembaga kesehatan Muhammadiyah yang dulu disebut PKO, Penolong
Kesengsaraan Oemoem, kini PKU, Pembina Kesejahteraan Umat, yang
juga sama saja keadaannya: tidak ada konsep Islam yang mendasari
pertumbuhan dan kemudian mewarnainya secara Islami, meski
pengertian ini memang harus dipikirkan penjabaran-nya. Tapi
maksud Habib, setidak-tidaknya, PKU sama saja dengan puskesmas,
dan karena dana puskesmas lebih terjamin, kebanyakan PKU di
desa-desa kalah pamor.

Toh, dalam Muktamar, kesadaran akan perlunya pembaruan - dalam
arti apa pun - bukan sama sekali tak terasa. Brosur PP yang
ditulis Projokusumo, misalnya, menyebutnyebut soal "tantangan
sosial yang semakin berat." Tetap belum jelas, memang, adakah
tantangan itu akan terumuskan jawabannya. Dawam Rahardjo, 43,
Direktur LP3ES, Jakarta, yang datang dari keluarga Muhammadiyah,
pesimistis. Sebab, Muhammadiyah masih dibayangi obsesi lama:
"Tugas untuk membuat Islam sebagai kebanggaan," dan "menjadikan
semua gerakan sosial sebagai gerakan agama."

Dengan kata lain, Muhammadiyah masih berat sebagai gerakan
moral. Djarnawi Hadikusumo dengan tegas menyatakan bahwa
tantangan besar yang dihadapi Muhammadiyah di masa-masa
mendatang adalah "pergeseran nilai-nilai".

Tapi, bila sampai kepada nilai-nilai, maka - pada jangkauan yang
lebih jauh - persoalannya bisa ketemu dengan apa yang diusulkan
Nurcholish Madjid, tokoh yang juga berangkat dari latar belakang
Muhammadiyah. Yakni, kemungkinan merenungkan kembali konsep
"manusia sebagai khalifah Allah di bumi". Itu, tak urung, memang
akan berarti liberalisasi yang lebih jauh. Bagi Nurcholish,
esensi pembaruan K.H. Achmad Dahlan itu terdapat "pada
tindakannya yang berani mempersoalkan hal-hal yang sudah baku."

Tidak sampai sejauh itu, Lukman Harun pun menyadari benar
perlunya konsep-konsep baru guna melandasi gerak Muhammadiyah
menghadapi perubahan. Tapi, katanya, "Bagaimana itu bisa, bila
badan atau dapur untuk menggodok konsep itu Muhammadiyah belum
punya?" Djazman pun melihat kepada lembaga. Ia, betapapun,
menaruh harapan pada universitas.

Perguruan tinggi berbendera Muhammadiyah itu, yang berdiri
pertama kali di Padangpanjang (1956) dan kini tercatat sudah
sebanyak 43 buah, sejak 1980 tak lagi hanya menjadi lembaga
pendidikan dan pengajaran, tapi dikonsepkan sebagai lembaga
riset ke mana pun jurusan riset itu. Pada 1982, untuk pertama
kalinya, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
melaksanakan satu proyek yang disebut Pondok Muhammadiyah Hajah
Nuriyah Shabran. Ambisi Pondok ini melahirkan calon pimpinan dan
intelektual ulama Muhammadiyah - dengan santri terdiri dari
mahasiswa pilihan dari 43 universitas Muhammadiyah, dengan
kurikulum akademis dan pondok, dengan
asrama yang memadai.

Contoh lain dari kegiatan universitas yang menyangkutkan diri
pada perubahan sosial adalah seminar nasional baru-baru ini
(TEMPO, 16 November), di UMS, dengan peserta seluruh universitas
Muhammadiyah, yang antara lain meninjau teori Antropolog
Clifford Geertz tentang "abangan, santri, dan priyayi" yang
masih ditaklidi orang itu - dan menolaknya.

Djazman melihat, "Di masa depan, umat Islam akan banyak
ditentukan oleh ada tidaknya kaum cendekiawan dan
intelektualnya." Tentang ini, Taufik Abdullah meraba "akan
adanya semacam neoreformisme di sekitar Muhammadiyah" - meski
masih merupakan gejala intelektual yang belum terkristalisasi.
"Masih merupakan rentetan pertanyaan, yang dirumuskan dengan
baik, tapi belum jawaban."

Bambang Bujono
Laporan A. Luqman dan biro Yogya