SECERCAH harapan masih coba digantungkan pada musim dingin
mendatang di belahan bumi Utara. Biasanya memang, pada kuartal
terakhir setiap tahun, pemakaian minyak negara-negara industri
di Utara secara berangsur mulai menggelembung - sebelum akhirnya
mencapai puncak pada tiga bulan berikutnya.

Namun, di luar dugaan, harga dan volume ekspor minyak
negara-negara OPEC masih saja kendur. Indonesia, misalnya masih
belum memperoleh kepastian apakah bisa menaikkan kuota
produksinya yang 1,1 juta barel per hari itu dalam waktu dekat.
Tak heran jika banyak orang kemudian berpaling ke
dalam negeri: pada prospek penerimaan Pajak Perseroan (PPs)
minyak dan gas alam.

Tahun anggaran 1985-1986 ini, sasaran PPs migas adalah Rp 11,16
trilyun. Sasaran sebesar itu, yang porsinya hampir 60% dari
seluruh penerimaan dalam negeri, kelihatan cukup berat dijangkau
ketika pasar minyak Indonesia di Jepang mendapat tekanan, pada
kuartal ketiga baru-baru ini. Karena itu, cukup menarik jawaban
Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Subroto atas pertanyaan
anggota DPR, pekan lalu, yang menyatakan perlunya merevisi
RAPBN pada Repelita IV.

Sejumlah alasan kemudian dikemukakan Menteri dalam acara dengar
pendapat itu. Pertama, pada setiap tahun anggaran di Repelita
IV, RAPBN disusun dengan perkiraan produksl minyak Indonesia
akan mencapai 1,7 juta barel sehari tiga tahun mendatang.
Nyatanya, pada tahun fiskal ini, terjadi kemacetan penjualan
hingga sulit bagi Indonesia dan negara-negara anggota OPEC
lainnya untuk menambah kuota produksi.

Yang kedua RAPBN tersebut disusun dengan anggapan harga minyak
akan bertahan pada US$ 28 per barel sampai 1987, dan diduga akan
berangsur membaik hingga tahun anggaran berikutnya. Nyatanya,
harga minyak digerilya terus menerus, sampai-sampai anggota OPEC
sepakat tidak lagi menggunakan Arabian Light Crude (ALC) sebagai
penentu harga (marker crude). Harga minyak akhirnya banyak
ditentukan oleh kekuatan permintaan pasar.

Menurut Menteri Subroto, revisi memang diperlukan jika
faktor-faktor di luar minyak juga ikut menekan sasaran
penerimaan. Apalagi kalau sampai OPEC terancam bubar. Memang,
baru kali ini, seorang pejabat pemerintah secara terbuka
menyatakan perlunya tindakan penyesuaian diambil untuk
menghadapi perubahan situasi di luar negeri. Penafsiran
masyarakat lalu jadi bermacam-macam.

Sebagian besar menduga, pemerintah akan melakukan devaluasi
kembali untuk menutup berkurangnya penerimaan migas. Yang lain
memperkirakan volume RAPBN pada tahun anggaran berikut akan
menciut. Tentu saja, semuanya itu masih merupakan teka-teki.
Menurut seorang pejabat Ekuin, angka RAPBN pada Repelita IV
sesungguhnya tidak perlu diubah. Sebab, pada setiap memasuki
tahun anggaran baru, angka yang tertera di situ selalu
disesuaikan.

Kata pejabat ini, angka-angka pada RAPBN di Repelita IV
hakikatnya hanyalah bersifat indikatif saja, atau hanya
merupakan perkiraan-perkiraan. "Bukan berarti yang ditulis di
situ harus sama dengan kenyataannya," tambah pejabat itu. Secara
tidak langsung, ia ingin menunjukkan penyesuaian yang sudah
dilakukan pemerintah terhadap APBN tahun berjalan. PPs migas,
misalnya, di Repelita IV, ditulis Rp 12,668 trilyun, sedang
angkanya di APBN Rp 11,16 trilyun.

Revisi, kalau istilah itu akan digunakan, memang sudah dilakukan
mulai tahun anggaran 1985-1986 ini secara diam-diam. Kata
seorang pengamat ekonomi, perubahan sasaran penerimaan migas
itu, yang lebih rendah hampir 12% dari yang direncanakan dalam
buku Repelita IV, mencerminkan sikap hati-hati pemerintah
menghadapi setiap perubahan di luar. "Yang masih sulit dilakukan
pemerintah adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya," katanya.

Menyusun RAPBN memang bukanlah pekerjaan mudah - apalagi sesudah
harga minyak hampir selalu berubah dua tahun terakhir ini. Dulu,
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja, yang
dilakukan saat negara-negara industri mulai diselimuti musim
dingin, bisa dilakukan dengan membuat proyeksi harga dan
produksi minyak cukup tinggi. Sekarang, masa itu sudah lewat.
"RAPBN (1986-1987) kini harus disusun dalam situasi tidak
menguntungkan," kata Dr. Hadi Soesastro dari CSIS.

Menurut Hadi, dalam diskusi dengan redaksi TEMPO pekan lalu,
pasar minyak internasional sekarang tetap penuh dengan
ketidakpastian. Kenaikan konsumsi minyak diperkirakan akan
terjadi pada musim dingin mendatang, tapi pada kuartal kedua
1986 mungkin akan merosot lagi. "Kenaikan permintaan menjelang
akhir 1985 dan kuartal 1986 mungkin tidak akan mempengaruhi
volume ekspor Indonesia karena kenaikan itu lebih banyak akan
dinikmati Arab Saudi," ujar ekonom dari Pusat Pengkajian
Masalah-Masalah Strategis ini.

Yang merepotkan pemerintah, di tengah sulitnya menduga harga
minyak, adalah membuat perkiraan realistis sebagai dasar
penyusunan RAPBN tahun 1986-1987. Jika buku Repelita IV masih
jadi pegangan, harga dan produksi minyak tampaknya dibuat dengan
proyeksi optimistis. Di situ angka sasaran penerimaan PPs migas
adalah Rp 15,226 trilyun. Kuat dugaan angka ini akan disesuaikan
dengan perkembangan pasar minyak terakhir.

Untuk penyusunan RAPBN 1986-1987, menurut perkiraan Hadi, harga
dan volume produksi minyak masing-masing bisa diasumsikan 20%
dan 40% lebih rendah dari perkiraan Repelita IV. Dengan
demikian, sasaran penerimaan minyak, tanpa pajak gas alam itu,
paling tinggi hanya akan Rp 6,5 trilyun atau separuh dari
perkiraan Repelita IV. Bila sumber-sumber penerimaan lain tidak
berubah, maka seluruh penerimaan dalam negeri akan berkisar
Rp 18 trilyun, atau 25% lebih rendah dari perkiraan Repelita IV.

Jadi, ada kemungkinan, untuk pertama kalinya, secara nominal
RAPBN itu menurun dari tahun anggaran sebelumnya. Dari keadaan
semacam itu tampaknya dituntut sikap realistis. Menurut Hadi,
sikap ini diperlukan, karena masyarakat cukup sensitif terhadap
perkembangan pasar minyak internasional dan pengaruhnya pada
RAPBN dan stabilitas moneter. "Perkiraan yang realistis akan
mengurangi tingkah laku spekulatif," ujarnya.

Kendati pasar minyak internasional sulit diduga, Hadi
menganjurkan agar pemerintah mau memberikan perkiraan eksplisit
yang bisa diterima masyarakat, dan tidak terlampau menyulitkan
kedudukan Indonesia sebagai anggota OPEC. Dan itu berarti,
Indonesia tidak bisa memberikan perkiraan harga yang terlalu
rendah, "Tapi yang tidak mungkin dilakukan pemerintah adalah
mengatakan harga OPEC akan jatuh US$ 20 per barel," katanya.

Hal yang kurang lebih sama juga dikemukakan Dr. Dorodjatun
Kuntjoro Jakti. Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat (LPEM) UI ini beranggapan bahwa penyusunan RAPBN
selama Repelita IV didasarkan pada perhitungan harga minyak yang
tidak realistis. Padahal, selama Pelita III, sudah tampak jelas
harga dan konsumsinya menurun. "Mungkin karena kita sangat
tergantung, tak mau lagi melihat berubahnya kenyataan," katanya.

Dorodjatun cukup senang mendengar usaha untuk menyesuaikan
RAPBN. Kalau anggaran rutin mau dikurangi, katanya, yang bisa
dilakukan adalah mengurangi belanja barang dan mengecat gedung,
misalnya. Selain itu, yang juga bisa dikorbankan adalah anggaran
pembangunan. Jika itu dilakukan, maka dana rupiah, sebagai lawan
pembiayaan pinjaman luar negeri, akan direm pengeluarannya.

Secara lebih jauh Dorodjatun melihat, penyesuaian RAPBN
merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah untuk memberi peran
lebih besar pada swasta. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi
rata-rata 5% setiap tahun selama Repelita IV hanya bisa dicapai
kalau swasta diberi kesempatan masuk secara lebih leluasa ke
pelbagai sektor usaha. Karena itu, pemerintah harus melepaskan
penyertaan modalnya kepada pihak swasta. "Yang dilakukan
pemerintah saat ini baru kebijaksanaan yang mendukung ke arah
itu," ujarnya.

Dengan demikian, beban pemerintah untuk menyediakan pembiayaan
bagi investasi juga bisa dikurangi. Jika beban itu tidak
digeser, maka selama Repelita IV, pemerintah harus menyediakan
pembiayaan untuk investasi sebesar Rp 60 trilyun. Tabungan
pemerintah bruto (penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran
rutin), selama itu, tiap tahun diduga akan naik 21 % lebih.
Sayangnya, sasaran sebesar itu masih banyak ditentukan oleh maju
-mundurnya hasil pemungutan PPs migas, yang cenderung melemah.

Karena sumber pembiayaan pemerintah kelihatan makin terbatas,
Dr. Tawang Alun dari LPEM UI menganjurkan, potensi dana
masyarakat dimanfaatkan lebih baik. Jasa Marga dan Papan
Sejahtera, misalnya, berhasil cukup baik menjual obligasi
mereka. Kata Tawang Alun, kenyataan itu menunjukkan bahwa
masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan meminjamkan uang dalam
jumlah besar. "Jadi, jelasnya, mengapa pemerintah tidak ngutang
saja pada sumber di dalam negeri?" katanya.

Dengan begitu, pembayaran bunganya kelak tidak sampai mengalir,
ke luar. Tambahan lagi, uang yang dipinjam dari sumber lokal
kelak akan di belanjakan juga untuk membeli barang-barang lokal.
Supaya pemberi pinjaman senang, maka pemerintah seyogyanya mau
memberikan pelbagai kemudahan pada mereka, misalnya dalam soal
pembayaran pajak. Paling tidak, dengan cara itu, "Penanaman
modal ke luar negeri bisa dikurangi," katanya.

Tawang Alun juga melibat, jawaban Menteri Subroto kepada anggota
DPR, sesungguhnya merupakan sebuah peringatan awal, sekalipun
secara eksplisit tidak disebut akan ada penurunan penerimaan dalam
negeri. Bagi swasta, di pihak lain, peringatan itu tidak perlu
sampai ditanggapi dengan, misalnya, mengurangi kegiatan produksi
dan kemudian melakukan PHK buruhnya. "Sebab, sikap yang demikian
saya kira akan menarik perekonomian kita lebih ke bawah,"
katanya.

Pilihan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya PPs migas
memang sangat terbatas. Devaluasi, sebagai jalan pintas guna
memperoleh rupiah lebih besar untuk APBN, dianggap banyak
buruknya di masa harga komoditi primer Indonesia kini sedang
jatuh di pasar internasional. Kata Tawang Alun, jika tindakan
moneter itu dilakukan, maka citra pemerintah dan iklim investasi
bisa terganggu. "Masyarakat jadi panik, dan perekonomian
Indonesia, yang sedang berjalan, jadi kembali rumit," katanya.

Luka akibat devaluasi Maret 1983, rupanya, menyebabkan
bekas-bekas cukup parah bagi pengusaha yang kebanyakan utang
dolar. Ada perusahaan yang mengalami rugi kurs cukup besar,
ketika itu, sampai sekarang masih belum bisa menutup kerugian.
"Devaluasi memang membikin eksportir bisa kaya mendadak," kata
Mustafa Sulaiman, Ketua Asosiasi Eksportir Kopi, cabang Aceh.
Tapi kenaikan ongkos dibulan-bulan berikutnya (gaji dan bahan
baku), "Bisa pula menyebabkan eksportir miskin," katanya.

Toh ada juga pengusaha yang setuju devaluasi. Menurut Harry
Tanugraha, Direktur Pelaksana Gabungan Pengusaha Karet Indonesia
(Gapkindo), devaluasi - dalam jangka pendek - bisa menaikkan
pendapatan rupiah eksportir. Usaha memperbesar volume penjualan
tampaknya sulit dilakukan karena permintaan dari negara-negara
industri masih lemah. Tahun ini, penjualan karet dari sini
diperkirakan hanya akan 950 ribu ton, dengan
harga US$ 0,70 per kg.

Padahal, ekspor karet, tahun lalu, masih bisa mencapai satu juta
ton dengan harga jual US$ 0,90 per kg. Kata Harry, penurunan
harga sekitar 22% itu berkaitan erat dengan kelesuan pasar yang
terjadi dewasa ini. Penurunan harga dan volume, yang akan
mempengaruhi penerimaan eksportir itu, sesungguhnya bisa
dikompensasikan dengan mengubah kurs. "Kalau itu dilakukan,
sektor ekspor bisa terangsang," katanya.

Pada umumnya, tindakan devaluasi untuk menaikkan penerimaan
rupiah itu akan disukai para eksportir. Bahkan Hitler
Singawinata, Wakil Presiden PT Inco, beranggapan bahwa hal itu
bisa ikut mengurangi tingkat kerugian perusahaannya sesedikit
mungkin. "Kalau ada devaluasi, biaya 'kan lebih
murah, karena banyak yang harus ditanggung perusahaan dalam
rupiah, sementara pendapatan dari ekspor dalam dolar," katanya.

Harga nikel sendiri sekarang sedang terpuruk ke bawah. Di bursa
London Metal Exchange (LME), sekarang kutipannya harganya hanya
US$ 1,96 per pound (0,373 kg), padahal Juni lalu masih US$ 2,6.
Sebenarnya volume permintaan nikel, terutama dari Jepang,
tidaklah jelek. Tapi entah mengapa, harganya ikut jatuh
mengiringi digerilyanya harga minyak.

Bagi perusahaan yang sedang berusaha mengembangkan diri dengan
menambah investasi lewat pinjaman valuta asing, devaluasi memang
merupakan mala- petaka. Apalagi jika pendapatan mereka
sepenuhnya bersandar pada hasil penjualan di dalam negeri
seperti industri perakitan mobil dan motor.
Karena itu Soebronto Laras, Ketua Gabungan Agen Tunggal dan
Assembler Kendaraan Bermotor, lebih menyukai jika pemerintah
memperbesar pinjaman luar negerinya. "Kalau digunakan untuk
membiayai pembangunan, pinjaman itu akan membantu menolong
pertumbuhan," katanya.

Tentu, tidak semua pihak setuju dengan saran itu. Tawang Alun,
misalnya, menyebut bahwa menaikkan pinjaman luar negeri hanya
akan menambah terjadinya kebocoran-kebocoran dari sini, yang
bisa mempengaruhi laju pertumbuhan. Sebab, yang menerima
bunganya adalah pihak luar, bukan orang di dalam negeri. "Utang
ke luar negeri itu keuntungannya hanya sesaat, tapi opportunity
cost yang harus kita bayar pada masa-masa mendatang melonjak.
Ini yang harus diperhitungkan," katanya.

Revisi RAPBN, jika itu dilakukan dengan menciutkan anggaran
rutin, ternyata banyak ditolak kemungkinannya oleh para ekonom.
Kata Dr. Pande Radja Silalahi, ekonom dari CSIS, anggaran rutin
tak mungkin diciutkan karena menyangkut kemampuan daya beli
masyarakat secara langsung, dan bisa dianggap tidak sesuai
dengan tuntutan perekonomian Indonesia.

Pemerintah rupanya beranggapan serupa. Anggaran rutin 1985-1986
dalam Repelita IV, misalnya, semula Rp 12.042 trilyun. Angka itu
rupanya dianggap belum cukup. Supaya RAPBN juga berperanan dalam
menaikkan daya beli masyarakat, anggaran rutin kemudian
dinaikkan menjadi Rp 12,399 trilyun. Penyesuaian memang dengan
cepat dilakukan pemerintah, termasuk
juga mengurangi beberapa pos subsidi.

Jika tindakan itu akan dilakukan lagi pada 1986-1987, Tawang
Alun meminta agar penghapusan subsidi BBM dan beberapa bentuk
pelayanan pemerintah dilakukan secara bertahap. Kata dia,
petani-petani di desa masih perlu
menerima subsidi dari pemerintah, karena mereka masih terasa
kurang menikmati fasilitas yang diberikan, seperti listrik dan
air, yang mendapat subsidi cukup besar.

Tapi, kalau penerimaan pemerintah cenderung mengecil, bagaimana?
Menurut Pande Radja Silalahi, kalaupun anggaran pemerintah akan
menurun 10% misalnya, tidak berarti daya gerak ekonomi akan
berkurang 10%. Penurunan belanja pemerintah itu dianggapnya
justru berakibat akan menaikkan daya gerak perekonomian - jika
tepat kena pada sasaran. Karena itu, Pande menganggap perlu
pemerintah mempertajam sasaran. "Mungkin ada departemen yang
harus dipotong 20%, sementara yang lain ada yang malah ditambah
anggarannya," katanya.

Beberapa indikator, yang sekarang mulai bermunculan, seolah
memperkuat anggapan bahwa tindakan penyesuaian perlu diambil.
Produksi minyak mentah selama April-Agustus (lima bulan),
misalnya, baru 175 juta barel. Padahal, selama tahun 1985-1986
(12 bulan) sasaran produksinya 511 juta barel. Hanya produksi
kondensat yang cukup bagus: sudah meliputi 21,3 juta barel dari
sasaran 51 juta barel.

Angka-angka itu tampaknya merupakan petunjuk bahwa pasar minyak
Indonesia, selama periode itu, banyak menemui kesulitan. Karena
itu, agaknya, tidak banyak investor asing di bidang perminyakan
sampai merasa perlu berlomba-lomba memompa minyak dengan
mendirikan banyak anjungan. PT
Gunanusa Utama Fabricators, pembuat anjungan terkemuka di sini,
sudah merasakan perubahan situasi itu. Sampai September silam,
jumlah tender yang ditawarkan operator minyak baru Rp 100
milyar.

Padahal, tahun lalu, pada enam bulan pertama saja, tender yang
ditawarkan itu sudah mencapai jumlah Rp 200 milyar. "Kalau
jumlah proyek saya turun sampai separuh dari volume tahnn lalu,
payah juga," kata Iman Taufik, Direktur Utama Gunanusa, tanpa
menyebut volume usahanya tahun lalu.

Begitupun ada juga perusahaan penyedia jasa di bidang minyak dan
gas yang merasa tak perlu kebat-kebit. PT Meta Epsi Drilling Co.
(Medco), misalnya, menyatakan bahwa kegiatan pengeboran masih
akan tetap ramai kendati harga minyak melemah. "Sebab,
pengeboran yang dikerjakan sekarang bukan untuk mengeluarkan
minyak atau gas sekarang juga, tapi untuk
cadangan di masa depan," ujar Arifin Panigoro, Direktur Utama
Medco.

Masalah teknis lain yang membuat kegiatan pengeboran di sini
tetap ramai adalah kecilnya cadangan minyak pada setiap sumur
yang ditemui. Karena itu, supaya minyak yang diperoleh cukup
banyak, penanam modal harus membuat sumur banyak. "Nah, kalau
lima tahun mendatang bakal membaik, investasi harus dilakukan
sekarang," ujar Basuki S. Hardjosoekatmo,
Direktur Utama Mc Dermott Indonesia, pembuat kaki anjungan.

Tanda-tanda membaiknya harga minyak memang belum juga tampak.
Sementara itu, ekspor nonmigas, seperti komoditi primer karet
dan kopi, harganya cenderung melemah juga. "Masih akan banyak
hambatan dalam tiga sampai lima tahun mendatang untuk mendorong
ekspor di luar migas," ujar D.B. Northrop, Manajer Standard
Chartered Bank, Jakarta.

Usaha keras memang terus dilakukan. Tapi keadaannya memang cukup
rawan kalau suatu saat nanti pajak dan devisa migas menipis:
beban pembangunan harus dipikul sumber-sumber di luar itu.
Sulitnya, situasi pasar internasional memang tidak memungkinkan
RAPBN disusun secara lebih leluasa, paling tidak untuk masa
1986-1987 mendatang ini.