BAYANGKAN: sehelai kartu Lebaran ada di meja K.H. A.R.
Fakhruddin, ketua umum PP Muhammadiyah. Pengirimnya: K.H. A.
Siddiq, rais am Nahdatul Ulama. Dan di meja kerja Kiai Siddiq,
di Jember, juga terdapat kartu Idulfitri dari rekannya yang di
Yogya itu. Isi kedua kartu itu ternyata hampir sama: seuntai
doa, dalam tulisan Arab disusul ucapan yang, kalau diganti
dengan ungkapan remaja, berbunyi: "Kapan ketemu lagi?"

Mungkin kartu-kartu semacam itu ada, mungkin juga tidak. Tradisi
pengiriman kartu Lebaran sendiri belum diriset: apakah sudah
masuk ke kalangan para kiai yang selama berabad-abad selalu
lebih suka berkunjung langsung (dan menginap di rumah yang
dikunjungi, kalau perlu) sebagai cara silaturahmi atau
mengirimkan salam. Tapi sejak santernya pembicaraan tentang
langkah awal pendekatan antara NU dan Muhammadiyah, orang memang
boleh mengangan-angankan kelanjutannya.

Pembicaraan itu, diketahui, bersumber dari kalangan NU - yakni
ketika K.H. A. Siddiq terpilih sebagai rais am baru lewat
Muktamar Situbondo, Desember tahun lalu, dan menyatakan berniat
"menggandeng Muhammadiyah". Di bawah bayangbayang kembalinya NU
Khittah 1926, alias lebih langsung ke amal kemasyarakatan dan
agama, niatan NU itu rupanya bukan sekadar keinginan yang
berdiri sendiri. Rapat pertama Pengurus Besar, misalnya, Januari
yang lalu, menggariskan - seperti dituturkan K.H. Jusuf Hasjim
-perlunya langkahlangkah untuk mengakrabkan hubungan dengan
berbagai organisasi keagamaan Islam yang lain, khususnya dengan
kelompok terbesar di luar NU, Muhammadiyah.

Apalagi, meski ini tidak usah menjadi bahan pertimbangan,
beberapa waktu sebelum Muktamar kebetulan terjadi polemik antara
beberapa orang tokoh muda dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Itu
bersumber dari penilaian Abdurrahman Wahid, waktu itu belum
pengurus PBNU, terhadap Almarhum Hamka, bekas ketua Majelis
Ulama Indonesia yang juga orang Muhammadiyah dalam karangan
Abdurrahman yang ditulisnya untuk buku kenangan kepada Almarhum
dan diterbitkan Penerbit Sinar Harapan. Lewat majalah Panji
Masyarakat dan harian Pelita, hal-hal yang diketengahkan
masing-masing polemikus, yang lebih banyak mengungkit-ungkit
masa lalu, tidak urung hanya mengingatkan orang akan adanya
jurang yang mungkin "tertutupi, tapi belum terjembatani".

Dan jurang itu memang ada, apa boleh buat. Dalam kenyataan, umat
NU dan umat Muhammadiyah memang bukan bagai dua tetangga yang
saling mendiamkan. Tapi perbedaan titik berat garapan antara NU
dan Muhammadiyah (yang pertama di bidang politik, di pesantren,
dan kitab-kitab yang kedua di kota-kota, di sekolah-sekolah, dan
berbagai amal sosial), tampak seperti dijadikan alasan oleh
masing-masing untuk menyembunyikan diri dari keharusan dialog -
sambil secara formal menyerukan ukhuwah, persaudaraan Islam.

Orang memang mudah membikin gambaran stereotip NU dan
Muhammadiyah. Gampangnya saja, kata mereka, orang-orang yang
selalu lebih dekat kepada sarung dan berpici, atau pada "kudung
model kampung" yang dikenakan seenaknya, kalau ia perempuan,
yang hidup di bawah bayang-bayang para kiai, yang masjidnya
bersuasana kuno (kiai yang berkhotbah, paling tidak, memakai
jubah dan tongkat), yang dekat dengan kebiasaan ziarah, dengan
tahlilan, selamatan, rebana, tilawatul Quran, dan di sana-sini
upacara tarekat atau tasawuf (mistik) Islam, dengan pusat
kepemimpinannya di pesantren-pesantren dan dengan dukungan
paling kuat di desa-desa, adalah NU.

Lainnya, yang Muhammadiyah, biasanya memang dikenal "lebih
kota". Terdiri dari para pedagang, pegawai atau kelas menengah
kecil, lengkap dengan pusat-pusat industri kecil-kecil,
membentuk lingkungan-lingkungan bermusala (yang juga kecil, atau
"modern"), dengan para wanitanya yang, dalam berkudung,
memakaikan kain demikian rupa sehingga membentuk model yang
sekarang disebut jilbab, dengan para pemudanya yang lebih akrab
dengan celana, ataupun kalau pakai sarung - misalnya untuk
pergi tarawih - sering malas memakai pici, dengan
lingkungan-lingkungan yang tidak mengenal kiai tetapi ustad, dan
dengan kehidupan keberagamaan yang tampak jauh lebih sederhana
dan, konon, lebih dinamis.

Perbedaan gambaran itu tentu saja dibawa oleh bergeraknya pihak
kedua - Muhammadiyah dulu-dulunya. Tetapi tentu juga bukan
maksud Muhammadiyah untuk sekadar menciptakan gaya hidup. Ketika
K.H.A. Dahlan mendirikan perkumpulan ini pada 1912, yang
mendorongnya, bisa dirumuskan, adalah perasaan wajib untuk
memerangi semua bid'ah takhayul khurafat, yakni segala yang
dinilainya sebagai bentuk-bentuk penyimpangan agama: pemujaan
kubur, kehidupan mistik yang di sana-sini ekstrem.

berbagai bentuk sinkretisme agama - seperti yang biasanya
dilambangkan dengan "bismillah campur kemenyan". Tapi, lebih
dari itu, juga kepercayaan berlebih-lebihan kepada figur kiai
(ada istilah taqlid, mengikut dengan membuta) dan dengan
demikian juga kemandekan (jumud) dalam agama, serta tekanan
berlebih-lebihan kepada aspek ritual agama dan bukan bidang amal
dan kemaluan.

Semua itu bertentangan dengan "Islam yang murni". Dan karena
kemurnian Islam diukur dari sumbernya yang paling awal, Quran
dan Hadis Nabi, maka praktekpraktek ibadat agama pun dinilai
satu per satu, apakah sumbernya memang ada dalam Quran dan
Hadis. Salat Id, misalnya, kemudian mereka lakukan di lapangan,
sebab begitulah Nabi memberi contoh. Ibadat Jumat di masjid
kemudian hanya memakai satu azan, bukan dua. Tarawih cukup
delapan rakaat, bukan 20. Tak ada bacaan ushalli sebagai pembuka
salat biasa. Tak ada talkin - mengajari orang mati untuk
menjawab pertanyaan malaikat, sesudah jenaah dikuburkan juga
tak ada tahlil atau selamatan apa pun. Tak ada keharusan berwudu
untuk menyentuh kitab Quran. Dan seterusnya.

Dan itulah yang, meskipun Kiai Dahlan - priyayi Yogya yang
pengoeloe keraton itu - konon seorang yang halus, tidak urung
menimbulkan pertengkaran di kalangan umat yang bahkan masih
sangat terasa pada tahun-tahun 50-an.

Reaksi kepada gerakan pembaruan itu sebagiannya mencerminkan
sikap statis dan tertutup, memang. Seperti yang dituturkan
Pringgodigdo dalam bukunya tentang sejarah pergerakan rakyat,
1949: Muhammadiyah, dalam Al-Islam-kongres di Cirebon pada 1922,
dituding "kaum ortodoks" dari Surabaya dan Kudus sebagai "hendak
menyerang aliran yang ada, hendak membangun mahab lain di
samping empat mahab", dan "hendak membuat tafsir Quran baru".

Tetapi di segi lain, kemauan Muhammadiyah untuk kembali langsung
kepada Quran dan Hadis, tanpa melihat pendapat berbagai ulama
dalam kitab-kitab klasik sebagai akibat tak mengikatkan diri
pada mazhab, bisa berarti penyia-nyiaan khazanah intelektual
Islam yang terhimpun berabad-abad, yang justru merupakan
kekayaan dan sekaligus bekal bagi alternatif-alternatif.

Muhammadiyah, dengan begitu, bersifat ahistoris, sementara NU
dalam mendekati hukum bersikap historis - atau, seperti
dikatakan Nurcholish Madjid, "terasa ada garis yang kontinu dari
zaman Nabi hingga kini", tanpa melompati periode besar abad-abad
yang dianggap hilang. Padahal, pada "abad-abad hilang" itulah
"kitab-kitab kuning" pesantren (memang kertasnya berwarna
kuning) mencerminkan hasil pemikiran Islam pada masa up dan
down, baik yang jujur maupun yang akhirnya tampak seperti
bersikap oportunistis.

Benar, tindakan Muhammadiyah itu dilakukan sejalan dengan
"penilaian moral terhadap sejarah" yang memang diniatkannya,
seperti dikatakan sejarawan terkemuka Taufik Abdullah. Tentunya
hal itu pun bukan tak di sadari: untuk mencapai ideal Islam,
dilampaui hisoncal Islam, seperti dikatakan Dr. Amicn Rais,
salah seorang eksponen penting Muhammadiyah. Toh keidealan di
situ lebih tepat diartikan sekadar sebagai autentik, asli dari
Nabi, kemudian berhenti. Padahal, kata Nurcholish, "Yang di
perlukan sebenarnya adalah sikap taat asas, tapi fleksibel dalam
pelaksanaan."

Dari kenyataan penyingkiran kitab-kitab klasik itu pulalah
Muhammadiyah, seperti pendapat Muslim Abdurrahman, M.A.,
peneliti pada Litbang Departemen Agama dan warga Muhammadiyah,
terkadang kelihatan melompat. Misalnya, mengapa Tarjih
Muhammadiyah tak pernah membicarakan ajaran Islam tentang
politik, sementara Syuriah NU melakukannya? Sebab,
pcrbendaharaan NU lebih banyak, kata Muslim. Muhammadiyah, dalam
memahami ayat Quran tentang musyawarah, mengartikannya sebagai
bentuk demokrasi. Tapi kemudian, "Penjelasan tentan demokrasi
itu sendiri ia ambil dari literatur Barat," katanya. "Fqh
siasah, yurisprudensi politik, tidak berkembang di
Muhammadiyah".

Tapi itu bukan kritik dari kalangan NU, tcntu saja - yang
terhadap prinsip Muhammadiyah ltu blasanya sekadar memakai
kata-kata "telah meninggalkan para ulama". Dalam hal pembaruan
Muhammadiyah sendiri, hal lain yang juga dirasakan para ulama
yang bereaksi ini adalah kenyataan bahwa apa yang dikritik
Muhammadiyah adalah - sebagiannya, paling tidak - hal-hal yang
juga merupakan keberatan para ulama di luar Muhammadiyah.

Barangkali itu memang sekadar pembelaan diri. Tapi memang jarang
diingat bahwa tokoh sebangsa K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri
Nahdatul Ulama, adalah kiai besar yang menulis - antara lain -
sebuah risalah dalam bahasa Arab yang mengecam semangat
pengeramatan wali. Dalam Ad-Durarul Muntatsirah fil Masa-ilit
Tis'i 'Asyarah (Mutiara Lepas dalam Masalah Sembilan Belas) ia
menerakan kritik kepada sanad (mata rantai periwayatan) untuk
Hadis Nabi yang menyatakan bahwa untuk seorang hamba yang
demikian saleh, alias "wali", Allah akan menjadi "tangannya yang
ia pakai memegang, kakinya yang ia pakai berjalan", dan
seterusnya - Hadis yang justru diterjemahkan Muhammadiyah lewat
Kitab Arba'in - untuk madrasah-madrasahnya.

H.S. Prodjokusumo, sekretaris PP Muhammadiyah, bisa pula
menuturkan betapa K.H. Bisri Syansuri, almarhum, bekas rais am
NU, dalam satu acara halalbihalal organisasi kiai itu - yang
dihadiri Prodjo sebagai undangan - tiba-tiba menyetop bansan
rebana yang hampir bermain untuk membawakan Kasidah Barzanji,
dengan menyatakannya haram.

Meski tak jelas benar apakah yang diharamkan itu Barzanji-nya,
yang mengandung pemujaan kepada Nabi secara - menurut ungkapan
orang Muhammadiyah - kelewat batas, ataukah rebananya, toh ada
pula dituturkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari tidak akur pula dengan
kesenian dari syair-syair maulud itu. Hasyim Asy'ari pula yang
menulis risalah dengan isi yang tentunya tidak menggembirakan
kalangan tarekat dengan usaha pengecilannya terhadap figur
mursyid, "penuntun", imam pucuk dalam kelompok tarekat.

Abdurrahman Wahid dalam satu tulisannya ada mengingatkan masalah
itu: orang hampir tak pernah ingat pembaruan yang dilaksanakan
kalangan besar di luar Muhammadiyah itu - tertutup demikian saja
oleh usaha-usaha Muhammadiyah (dan kemudian rekan-rekannya yang
jauh lebih kecil, yakni Persis dan Al Irsyad) yang berada di
depan. Meski semua usaha itu layaknya dilakukan kalangan di luar
Muhammadiyah - cikal bakal NU - sebagian besarnya setelah 1912
(dan orang Muhammadiyah boleh menganggapnya sebagai tak lain
gema ikhtiar mereka), pembenahan itu rupanya serius. Sesudah NU
berdiri, misalnya, dilakukan screening kepada berbagai aliran
tarekat untuk melihat mana-mana di antara mereka itu yang
mu'tabarah, yang boleh dipandang alias sah, dan kemudian
didirikan satu jam'iyah tersendiri untuk kelompok yang terlalu
senang berzikir-zikir itu. Ini tentu saja jenis pembaruan yang
tak ada dalam kerangka pikir Muhammadiyah: bagi kelompok ini,
tarekat - yang tak diajarkan Nabi - tak usah ada.

Tetapi masalahnya, sambil mengingat bahwa pengeramatan makam
wali-wali, misalnya, tetap saJa subur, kalangan besar yang
kemudian membentuk NU itu begitu bersayap-sayap. Dan itulah
bedanya dari Muhammadiyah.

Tetapi justru karena NU begitu bersayapsayap, para warganya -
para ulama terasnya, tentu - lebih terbiasa menghadapi perbedaan
pendapat - khususnya dalam topik sengketa pikiran di sekitar
peribadatan murni, yang lazim disebut khilafiyah, kontroversial,
atau furu'iah, soal-soal perincian. Seperti dikatakan H. Z.A.
Noeh, bekas staf ahli menteri agama dan penerjemah - antara lain
- buku Dan Lev, Peradilan Islam di Indonesia. "Fiih
(vurisDrudensi Islam) itu mabni 'alal khilaf, yakni dibangun
pada landasan kontroversi."

Maka, dari segi itulah ia menyatakan, "NU dan Muhammadiyah sama
saja." Berbagai tokoh NU pun mengaku: bukan soal khilafiyah itu
yang mendorong mereka bereaksi, tapi pengertianpengertian
sekitar bid'ah. Tentu saja, meski tak disebutkan, lahirnya
sebuah organisasi - Muhammadiyah - yang menyatakan tak
mengikatkan diri dengan mazhab mana pun, yang "seperti Wahabi"
(gerakan pemurnian agama - yang "garang" - sejak abad ke-17, di
Arab Saudi), sudah membuat mereka bersikap lain.

Tapi bagi Muhammadiyah, tiadanya keterikatan kepada mazhab itu
tidak berarti bahwa orang harus menyingkiri pendapat imam mazhab
atau kitab klasik karangan ulama mazhab. Seperti dituturkan
Ahmad Azhar Basyir, M.A., 56, salah seorang ulama Muhammadiyah
dan dosen Fakultas Filsafat UGM, perbedaan antara organisasinya
dan NU dalam pengambilan hukum hanyalah 'masalah cara, dan itu
tak semestinya menjadi bahan pertentangan".

Hanya, yang agak berbeda dari NU, sikap terbuka Muhammadiyah itu
(ke jurusan keaslian hadis, setidak-tidaknya) memungkinkannya
berubah setiap kali ditemukan kesimpulan baru "yang kira-kira
lebih cocok dengan maksud Quran", seperti dikatakan Prodjo.
Bahkan bisa berbeda-beda pada waktu yang sama, antara satu dan
lain daerah. Itu misalnya terjadi pada kasus jumlah takbir pada
salat Id, tujuh kali atau satu kali. Di sini Muhammadiyah Jawa
Barat (memegangi yang satu kali, setelah berpindah dari yang
tujuh kali) berbeda dari mayoritas, dan soal ini belum juga bisa
diselesaikan Majelis Tarjih (Pertimbangan Hukum) hingga kini. Di
kalangan NU, kemungkinan perubahan seperti ini justru tipis
dalam kenyataan - kecuali dalam perkara muamalah, ibadat sosial.

Yang perlu juga ditambahkan sebenarnya ialah, Muhammadiyah
bukannya sama sekali tidak melihat kitab-kitab rujukan, walaupun
hanya sebagai pembanding atau penolong. Seperti dituturkan
Prodjo, sehubungan dengan masalah-masalah takbir tadi, "Entah
berapa truk kitab-kitab diangkut ke Garut." Memang, seperti
dikatakan Dr. Peunoh Dali, anggota Majelis Tarjih dan dosen IAIN
Jakarta, tidak semua kitab klasik yang menjadi rujukan para
ulama NU dianggap terpandang di Tarjih. Memang, ada seleksi. Dan
dari seleksilah justru Muhammadiyah berangkat.

Tetapi Muhammadiyah bukanlah kenyataan unik, tentu saja. Ia
adalah bagian dari gerakan reformasi yang terjadi di seluruh
dunia Islam sejak abad ketika gerakan Wahabi rnuncul di Arab
Saudi, bahkan bibitnya sejak Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 -
suru kaum Wahabi - mencanangkan pertlma kali kembali kepada
Quran dan Hadis, sebuah pemikiran berpengaruh yang di Mesir
ditandai dengan - terutama - figur seperti Muhammad Abduh dan
Rasyid Ridha di bergantian abad XIX-XX.

Anehnya, K.H. A. Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tidak pernah
belajar di Mesir. Ia memang berguru di Mekkah, tapi malah kepada
tokoh seperti Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ("dari
Minangkabau") - bersama para tokoh lain, di antaranya justru
K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Lebih-lebih mereka juga
sama-sama pernah jadi murid K.H. Nawawi Al Bantani Al Jawi,
ulama besar pengarang seratusan kitab, seperti ditambahkan Nuh.
Syekh Ahmad Khaltib sendiri, yang masih terhitung paman H. Agus
Salim, adalah salah seorang imam Masjidil Haram dengan mazhab
fiqih Syafi'i. "Saya kira," kata Taufik Abdullah, "Kiai Hasyim
dan Ahmad Dahlan itu pernah bertemu dan bersama-sama di Mekkah
setidak-tidaknya satu tahun."

Hanya, berbeda dengan Kiai Dahlan, para kiai lain dari Jawa itu
- sebagaimana para ulama dari Aceh yang sama-sama belajar pada
Syekh Khatib - tidak jadi "pembaru". Dahlan memang mengambil
jalan yang sama dengan murid-murid dari Minangkabau, yang
sehabis belajar pada Khatib ramai-ramai pergi ke Kairo - hal
yang menurut Zamakhsyari Dhofier, peneliti pada Litbang
Departemen Agama, menentukan ciri pembaruan tokoh-tokoh itu.
Dari mana Kiai Dahlan belajar pembaruan, lalu, bila ia tak ke
Mesir?

Yang tercatat, dari Syekh Jalaluddin, kata Taufik. Dahlan,
sepulangnya ke Jawa meneruskan hubungan dengan syekh itu, yang
adalah sepupu Ahmad Khatib dan sempat belajar ke Kairo serta
mengenal baik Muhammad 'Abduh. Majalah Al Imam, yang diterbitkan
Jalaluddin di Singapura, tempatnya menetap kemudlan, Juga sampai
kepada Dahlan. Majalah yang mulai diterbitkan tahun 1906 ini
berhenti 1911, satu tahun sebelum Dahlan memulai gerakannya
dengan Muhammadiyah. Dan dengan ini, ia pun berbeda dengan
rekan-rekannya sepengajian di Jawa.

Dan perbedaan itu menjadi semakin resmi ketika Kiai Hasyim
Asy'ari dan kawan-kawan membentuk Nahdatul Ulama, 1926.
Diteguhkanlah, dengan NU sebagai wadah, doktrin Ahlus Sunnah wal
Jama'ah, yang menerima keempat mazhab fiqih yang terbesar dalam
dunia Suni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dan orang pun
berkata, NU adalah sebuah "reaksi tradisionalis kepada gerakan
pembaruan".

Anggapan yang cukup populer itu berasal dari sidney Jones,
antara lain, dan orang pun gampang menerimanya bila mereka juga
mengingat pengaruh yang ditimbulkan Muhammadiyah yang sudah
berdiri sebelumnya - meski jaraknya agak terlalu lama, 14 tahun.

Tapi para tokoh NU akan menolak bila dikatakan organisasi mereka
didirikan sebagai reaksi. Abdurrahman Wahid, misalnya, ingin
agar orang melihat cikal bakal NU itu sejak tahun 1913 (setahun
setelah berdirinya Muhammadiyah), ketika sekelompok santri kita
di Mekkah mendirikan Sarekat Islam cabang sana di antara mereka
adalah K.H. Wahab Hasbullah dari Jombang. Ketika kelompok ini
bubar - Perang Dunia I pecah, dan mereka pulang - di rumah
mereka bcrkumpul lagi dan membentuk klub Taswirul Afkar
(Perumusan Pikiran). Termasuk di dalamnya Kiai Mas Mansur, yang
akhirnya malah menyeberang ke Muhammadiyah - menurut
Prodjokusumo: setelah bertemu sebentar dengan K.H. A. Dahlan di
Pekalongan.

Kemudian terjadilah: pada persiapan keberangkatan perutusan kita
untuk menghadiri Kongres Khilafah Dunia di Saudi mengiringi
jatuhnya khalifah Usmaniyah di Turki, 1924 - kelompok cikal
bakal NU itu mengalami kekecewaan. Pasalnya, usul titipan K.H.
Wahab Hasbullah kepada H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat
Islam yang mengetuai pembicaraan persiapan itu di Bandung,
ternyata tak dibicarakan dalam sidang. Isi titipan itu - yang
disampaikan berhubung Wahab Hasbullah, anggota Komite Khilafah
dari pihak NU, berhalangan hadir - ialah agar segala praktek
ibadat haji yang berdasar mazhab itu tidak diganggu gugat oleh
pemerintah Saudi yang mendapat giliran berkuasa.

Karena itu, para cikal bakal NU kemudian memutuskan mengirimkan
tim sendiri, untuk menyampaikan keinginannya kepada Raja Abdul
Aziz bin Saud - dan itu dinamai Komite Hijaz. Tetapi, begitulah
riwayatnya, delegasi kemudian menemukan pikiran untuk mencoba
dulu mengirimkan telegram kepada Raja Saud, dan tak usah
buru-buru berangkat sendiri (dan pikiran ini di dapat dari
perjalanan berkeliling pesantren). Telegram betul-betul di
kirim, dan dijawab, "Ibadat haji dengan cara-cara semula tetap
dijamin." Jadi, mereka pun bermaksud membubarkan Komite. Tapi
K.H. Hasyim Asy'ari melarang. Katanya, "Jadikan saja perkumpulan
yang tetap. Sebab, ini sudah baik." Nah, dari situlah lahir
Nahdatul Ulama.

Satu hal yang menarik ialah ini: di masamasa awal, pada generasi
pertama, Muhammadivah dan NU sebenarnya sukar dibedakan. Seperti
kata Nuh, Muhammadiyah pada generasi pertama semuanya kiai.

"Kiai Hasyim Asy'ari itu 'kan yang memudahkan terbentuknya MAI
(Majelis A'la Indonesia cikal bakal Masyumi)," kata Prodjo. Dan
itu atas inisiatif Kiai Mas Mansur. Di situ Kiai Wahab duduk,
Kiai Dahlan duduk. Malah, katanya, dengan Boedi Oetomo (BO),
Muhammadiyah juga tidak terpisah: ada kongres BO di rumah K.H.
Dahlan, dan Muhammadiyah juga kebagian bantuan dari BO. "Jadi,
sebetulnya dulu itu dekat. Cuma, barangkali, iklim daerah dan
situasi yang menyebabkan. Mungkin, malah politik."

Banyak yang berpendapat seperti itu. Dr. Yahya Muhaimin,
misalnya, dosen Fisipol UGM dan warga Muhammadiyah. Juga Amien
Rais, yang mengingatkan bahwa bukan masalah khilafiah atau
perbedaan aliran yang menyebabkan NU keluar dari Masyumi di
tahun 1952. Tapi politik: NU, yang belakangan diketahui punya
massa sangat besar, tak pernah mendapat jabatan politik dalam
pemerintah kabinet Masyumi - selalu hanya menteri agama, dan itu
pun akhirnya dicabut.

Muhammadiyah pun punya trauma tersendiri. Lukman Harun, juru
bicara dan kepala Bidang Luar Negeri organisasi ini,
mengungkapkan bahwa sebenarnya baru sejak 1967 Muhammadiyah
merasa benar-benar bisa membenahi diri. Sebelum itu ? "Kami
selalu berada di bawah, menjadi sasaran penggusuran di
mana-mana."

Berbeda dari NU, yang sendirinya menjadi partai politik dan
akrab dengan permainan dalam gelanggang, Muhammadiyah yang
memang tak pernah berpolitik (meski dulu diberi status anggota
istimewa Masyumi) dan yang membiarkan warganya menyebar ke
partai mana pun, terkadang terasa menjadi kelewat peka pada
setiap petunjuk kecil yang berbau politik. Bahkan Lukman
mengangkut kecurigaan orang-orang, sehubungan dengan perkiraan
mereka sendiri bahwa kembalinya NU ke Khittah 26 semata-mata
disebabkan oleh tak lagi efektifnya peran politik yang
dimainkannya selama ini.

Muhammadiyah memang bagai Muhammad Abduh - yang dulu memilih
bidang pendidikan dan kemasyarakatan agamis murni, dan karena
itu berpisah dari guru dan sahabatnya, Jamaluddin Afghani yang
politikus militan. Seperti itu juga, Muhammadiyah dahulu membuat
marahnya Sarekat Islam dengan kesediaannya menerima bantuan
Belanda bagi program-program sosialnya - ketika SI sedang
garang-garangnya bernonkooperasi. Ini memang sebuah organisasi
yang, seperti dicantumkan dalam Kepribadian Mhammadiyah, merasa
wajib memelihara sifat-sifat "beramal dan berjuang untuk
perdamaian dan kesejahteraan". Dan itu memang kata-kata yang
jauh dari bau politik.

Bahkan untuk tujuan amal itu, dalam kepengurusannya, seperti
dikatakan Muslim Abdurrahman, dipilih orang-orang dengan
kriteria, "pertama kali dikenal ikhlas, dan bukan mendalam dalam
ilmu (agama)".

Dengan ciri-ciri seperti itulab Muhammadiyah bergerak di bidang
pendidikan dan sosial, persis sebagai pelaksanaan cita-cita
Abduh. Tahun 1911, sebelum perkumpulan. . . resmi lahir, K.H. A.
Dahlan mendirikan sekolahnya yang pertama - babon
sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan sistem kelas dan bangku,
sebagai ganti sistem lesehan seperti di masjid atau pesantren.

Inilah sebenarnya sebab penting lain - bahkan, siapa tahu, yang
terpokok - dari berdirinya sekumpulan besar ikhtiar yang diberi
tubuh bernama Muhammadiyah itu. Seperti ada diulas Buya Hamka,
anak-anak orang kaya dan kelas menengah d Yogya itu termasuk
yang tinggal di Kauman - ternyata tidak memasukkan putra-putri
mereka ke pesantren. Tapi ke sekolah-sekolah Protestan, Katolik,
atau sekolah netral model Belanda. Dahlan melihat, kalaupun
mereka nantinya tetap dalam agama semula, setidak-tidaknya
mereka akan mengangkut sikap "netral" pula dalam hal - istilah
sekarang - common sense keislaman. Atau, mudahnya, jadi
"sekuler".

Justru persaingan dengan Kristen, seperti yang juga menggeluti
pikiran para pembaru di Mesir, itulah yang menghardik penghulu
keraton ini, dan kepekaan akan persaingan ini (yang selain
sehat, semoga) memang lebih terasa di Muhammadiyah dibanding di
NU. Seperti dikatakan baik Prodjo yang Muhammadiyah maupun Nuh
yang NU, lingkungan Kiai Dahlan memang berbeda dari, misalnya,
lingkungan para ulama di Jawa Timur yang berada di tengah dunia
pesantren yang bersih. Yogya adalah sumber bid'ah khurafat dan
takhyul, dengan Nyai Roro Kidulnya dan sebagainya," Prodjo
menambahkan dari segi lain.

Maka, jadilah Muhammadiyah, sekarang ini, organisasi swasta di
tanah air dengan lembaga pendidikan terbesar: 20.000 sekolah,
termasuk baik taman kanak-kanak maupun 16 universitas delapan
IKIP dan IAIM (mengambil model IAIN) sert a 15 akademi di
seluruh tanah air, dengan jumlah mahasiswa 40.000 orang dan
dengan anggaran tahunan perguruan tingginya Rp 50 milyar.
Organisasi yang punya sekitar satu juta anggota Ini punya
sembilan rumah sakit besar, tidak terhitung poliklinik, juga
rumah-rumah yatim, dengan masjid yang didirikan organisasi
sebanyak 10.000 buah, plus tanah wakaf "dari Aceh sampai Irian,
semua terdaftar atas nama organisasi", kata Lukman tanpa
menyembunyikan rasa bangga. Tak satu pun organisasi di dunia,
yang Islam, yang punya amal husna (kelajikan) sebanyak yang
dipunyai Muhammadiyah, katanya. "Ikhwanul Muslimun yang dulu
populer itu, di Mesir, juga tidak."

Dan bagai Ikhwanul Muslimun, Mlhammadiyah beranjak membuka
cabang-cabangnya di luar negeri. Satu sudah berdiri resmi di
Singapura, dan satu di Pulau Pinang. Di daratan Malaysia
sebenarnya sudah ada potensi, tapi terhambat oleh para mufti
kerajaan yang dikenal tradisional. "Silakan bergerak saja dulu,
tak usah menunggu yang formal. Saya mengharapkan Muhammadiyah
akan jadi suatu ASEAN," konon pernah dikatakan Abdurrahman Wahid
kepada Lukman.

Sangat masuk akal. Kiai Ahmad Siddiq sendiri (yang mengaku
sebagai "orang pertama yang dulu tak setuju NU jadi partai
politik") ada menyatakan kepada TEMPO, amal Muhammadiyah itulah
justru yang sering membuatnya iri: "Itulah manfaatnya -
Muhammadiyah dari dulu tidak main politik." Tapi prestasi itu
pula yang, menurut para tokoh organisasi ini sendiri,
hampir-hampir tak bisa dikendalikan lagi oleh sistem manajemen
yang sekarang - hal yang menjadikan organisasi ini tinggal hanya
sekumpulan besar amal saleh, yang rutin dan diusahakan berlipat
ganda, dan mandek sebagai organisasi pembaruan. Semua eksponen
muda Muhammadiyah akan menyebut ini.

Tetapi mungkin juga hanya sebagian dari mereka yang akan
menyarankan agar kerukunan, yang di idam-idamkan pertama kali
oleh NU itu, diisi dengan fastabiqul khairat (berlomba-lombalah
dalam kebajikan", ungkapan Quran) dalam bidang sosial seperti
dikatakan Lukman. Ridwan Saidi, anggota DPR yang, walaupun bukan
warga Muhammadiyah maupun NU menyebut dirinya (dalam kelakar)
sebagai "anggota keluarga besar Wahabi" (ia dari keluarga
Persis, sobat kental Muhammadiyah), memang setuju pada
fastabiqul khairat itu tapi pengisiannya bukan dengan
jumlah-jumlahan.

Ridwan benar ketika mengatakan bahwa zaman sudah berubah. Sudah
muncul gelombang baru dari generasi yang tak lagi mudah
dihubungkan dengan di kotomi NU-Muhammadiyah. Mereka sebagian
berasal dari luar sama sekali, dari anak-anak para orangtua yang
mengalami reislamisasi. Tapi juga dari anak turun Muhammadiyah
maupun NU yang tak berkartu anggota. Sementara itu, generasi
Muslimin yang berhlmpun dalam Golkar, mlsalnya, harus
diperhitungkan pula: wadah ini bukan lagi sekadar alat pancing
pengumpul suara dalam pemilu, tapi makin membentuk kultur
keagamaan sendiri. Nah, jumlah semuanya ini besar.

Maka, sementara Abdurrahman Wahid kepada TEMPO menyatakan
perlunya "merangkul" kalangan itu (baik oleh NU maupun
Muhammadiyah), atau setidak-tidaknya memasukkan mereka yang
berpotensi ke dalam struktur organisasi agar tercapai keinginan
regenerasi yang segar, (hal yang sudah mulai terlihat di NU
antara lain dengan masuknya Abdurrahman sendiri), Ridwan
menghubungkan kenyataan itu dengan harapan agar fastabiqul
khairat dihubungkan dengan ke nyataan lapangan yang
berubah itu. Itulah bidang garapan.

Paling tidak, munculnya gelombang baru itu punya arti sangat
penting dari segi perbedaan klasik NU - Muhammadiyah yang sudah
disebut. Yakni menipisnya menghilangnya, bahkan -
masalah-masalah khilafiah dan berbaurnya amalan-amalan
peribadatan seperti yang terlihat terutama di kota-kota.
Nurcholish mengemukakan pengamatannya: di Jakarta, misalnya,
orang bersembahyang dengan "cara Muhammadiyah", sementara untuk
urusan kematian, mereka pakai "cara NU". Lihatlah para pejabat.
Tapi itu baru satu contoh.

Dan, kata Menteri Agama Munawir Syadzali kepada TEMPO, "Melihat
personalia di PP Muhammadiyah, agaknya nanti akan ada juga
perubahan, akan ada regenerasi. Dan saya akan turut bahagia."
Sebab, teorinya, bila yang berperan memang tenaga-tenaga yang
segar, yang saling kenal, suasananya sendiri sudah bisa
sekaligus berarti kerja sama.

Dan dalam suasana yang lebih tenang, biarlah Kiai Siddiq
menerangkan gagasannya yang memang menjadi awal segala berita
itu. Orang-orang, katanya kepada TEMPO, sering salah mengerti:
mengira kerja sama yang diharapkan timbul dari NU dan
Muhammadiyah itu mengenai suatu proyek - pendidikan,
kependudukan, atau apalah. "Padahal, bergandengan tangan yang
saya maksud itu ialah menyatukan pikiran - untuk suatu wawasan
bagi umat Islam di Indonesia ini." "Itu memang masalah
besar tapi saya optimistis." Mengapa? "Sebab, organisasi
Islam di Indonesia semuanya Suni. Muhammadiyah, Persis,
Al Irsyad, semua Suni. Lihat saja tokoh-tokohnya dalam
menghadapi aliran Syiah ekstrem, misalnya. Sama getolnya."
Di samping itu, latar pendidikan generasi sekarang juga
umumnya sama. Baik sekolah umum, madrasah, pesantren,
kurikulumnya sudah tak jauh berbeda.

"Mau dikemanakan umat Islam Indonesia ini?" tanyanya kemudian.
"Nah, sekaranglah waktunya untuk menjawab." Lagi pula, untuk
generasi mendatang, janganlah mereka sampai diwarisi
pertikaian-pertikaian masa lalu. "Semua itu harus sudah
diakhiri. Kita menyatukan wawasan."

Dan itulah wawasan yang, katanya, diharapkan akan menjadi imamah
bagi umat Islam Indonesia. "Ingat, ini imamah berwujud wawasan
pikiran. Bukan lembaga. Kita tidak akan membentuk lembaga." Dan
itulah yang siapa tahu nanti, akan menjadi fikrah Islamiyah
Indunisiyah, wawasan Islam (dari) Indonesia. "Ini memang masalah
besar. Tapi kita bisa diskusi, bisa omong," katanya. "Kita bisa
gandeng-menggandeng."

Sebuah sedan meluncur masuk pesantren Krapyak, Yogya, Kamis dua
pekan lalu, dan berhenti persis di depan rumah sesepuh pondok,
K.H. Ali Ma'shum. Dari dalam keluar K.H. A. Siddiq dan sopirnya,
disambut antara lain tuan rumah dan para santri. Di sini Kiai
Siddiq berbuka puasa, kemudian menyertai tahlilan, sehabis
tarawih. Pukul 9.30 malam, Kiai Siddiq, Kiai Ali, dan Syaiful
Mudjab terlibat pembicaraan.

Sementara itu, di bagian lain Kota Yogya, K.H. A.R. Fakhruddin
sedang punya gae: pengurus wllayah setempat sedang
menyelenggarakan Latihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Angkatan
II, dengan 60 peserta, yang juga dihadiri Menteri Agama. Acara
berbeda, di tempat berbeda.

Satu jam berbincang-bincang, Kiai Siddiq keluar dari ruangan,
kembali masuk ke mobil. Hanya ditemani sopirnya, ia langsung
melaju ke Jawa Timur. "Saya sungguh tak tahu Pak Siddiq datang
ke Yogya," kata K.H. A.R. Fakhruddin belakangan.

Kiai, apa Bapak-Bapak saling mengirim kartu Lebaran?

Syu'bah Asa
Laporan Musthafa Helmy & Bambang Harymurti