IKLIM baru diharapkan akan muncul dari BKPM, yang kini
dikemudikan ketua baru yang masih muda dari Sekretariat Negara.
Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam
Negeri Ginandjar Kartasasmita, 43, menerima tongkat jabatan
Selasa pekan ini, dari Suhartoyo, 58. Beberapa waktu sebelumnya,
pejabat Setneg yang lain, Ir. Sanjoto Sastrowardoyo, telah
diangkat sebagai wakil ketua. Dengan dua pejabat dari Setneg
itu, Kamar Dagang AS (Amcham) dl Jakarta memperkirakan bahwa
kemudahan prosedur periinan yang sudah diletakkan Suhartoyo
akan diperlicin.

Suhartoyo selama menjadi ketua BKPM, sejak 1981, bukan tidak
aktif. Belum lama ia dilantik sebagai ketua, Juli 1981, BKPM
memasang iklan pengumuman yang mengancam lebih dari 100
perusahaan yang lalai memberikan laporan.Gemanya masih terdengar
kini: Terakhir mengumumkan pencabutan izin dari 12 perusahaan
PMDN. Alasannya, untuk menciptakan administrasi BKPM yang
bersih.

Namun, tugas utama yang dilakukannya selama ini, agaknya,
mengevaluasi mengapa penanaman modal di tanah air semakin
merosot, terutama sejak akhir 1983. Juli lalu setelah menghadap
Presiden, Suhartoyo mengungkapkan empat hambatan penanaman modal
di sini: Menyangkut kebijaksanaan, implementasi
ketentuan-ketentuan, prosedur dan tata laksana yang di tangani
BKPM dan BKPM daerah (BKPMD), serta prospek bisms dl Indonesia.

Sebenarnya, minat investor asing ke Indonesia masih besar,
apalagi setelah BKPM bekerja sama dengan instansi lain di luar
negeri melancarkan promosi ke Eropa dan AS. Misalnya, banyak
pengusaha dari salah satu negara pusat keuangan dunia, Swiss, ke
Indonesia. Tapi berbagai hambatan yang disebut Suhartoyo, serta
laporan para investor yang sudah berkecimpung di Indonesia
tentang birokrasi, perpajakan, dan lain-lain, merupakan
ganjalan.

Dewasa ini, iklim investasi memang tak sebaik awal Pelita I,
sewaktu banyak jenis industri hilir masih terbuka luas. Kini.
sektor industri produk konsumsi yang cepat memberi penghasilan
itu, misalnya tekstil, elektronik dan mobil, minuman dan
obat-obatan, sudah terasa jenuh. Pemasaran pun sulit, sementara
impor masih membanjir, sehingga perlu ada menteri muda urusan
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Padahal, BKPM masih memberikan fasilitas impor kepada para
pengusaha yang bukan tidak mungkin disalahgunakan. Ada
perusahaan asing, misalnya, yang membutuhkan bata tahan api guna
pabrik peleburan, diizinkan mengimpor bata tahan api untuk
kemudian dijual pada perusahaan real estate. Perusahaan dalam
negeri pun ada yangsudah lama dlben izin membangun pabrik,
ternyata pabriknya tak pernah terwujud, tapi aktif terus
mengimpor barang.

Perusahaan curang seperti itu antara lain PT Harmoni dan PT Pato
(keduanya di Medan), yang dicabut izin PMDN-nya 23 Januari lalu.
Tapi alasan yang muncul yaitu karena tak pernah memberi laporan
perkembangan perusahaan ke BKPM. PT Infararis Pharma (juga dari
Medan) terkena hal yang sama. Padahal, menurut pemiliknya, Sutan
Azis Atar, perusahaan itu justru tak mau menggunakan fasilitas
impor lewat prosedur rumit BKPM. Laporan semua perusahaan itu
memang diperlukan BKPM untuk menjadi bahan evaluasi, antara lain
guna mengetahui bidang industri mana yang sudah jenuh, mana yang
masih bisa diisi investor baru. Ternyata, ada saja yang alpa
membuat laporan.

Kendati ada kecenderungan penurunan investasi - secara nasional
- beberapa daerah ternyata malah mulai menarik. Provinsi D.I.
Yogyakarta, misalnya, yang se1ak 1969 sampai 1983 cuma berhasil
menarik investasi bernilai Rp 48 milyar, tahun lalu sekitar Rp
24 milyar hendak ditanamkan para pengusaha di situ.

Industri tekstil di kota kerajinan batik itu memang sudah terasa
jenuh, tapl industri pariwisa,ta, pertanian, dan pertambangan
ternyata mulai meningkat. Kota berpenduduk tiga juta itu dinilai
cukup menyediakan tenaga - mulai dari buruh sampai ahli. Bidang
agribisnis, seperti peternakan, perikanan, dan pembudidayaan
tanaman jarak - penghasil minyak keperluan amunisi dan roket -
dianggap potensial untuk dikembang kan di situ.

Promosi Indonesia untuk penanaman modal asing kemungkinan masih
sangat diperlukan. Ginandjar Kartasasmita, yang telah beberapa
kali menjadi anggota delegasi Indonesia ke berbagai kota di lima
benua, tentu mempunyai kemampuan kuat untuk itu. Namun, beberapa
pengusaha asing khawatir bahwa fasilitas impor yang selama ini
ditawarkan BKPM akan diperketat.