YANG tampak dari api, ketika jilatan itu menghabisi beberapa
gedung besar di Jakarta, ialah sebuah cerita tentang birokrasi.

Cerita bisa dimulai dari lapangan. Seteiah bekerja keras,
setelah 31 mobil dinas pemadam api menderu, setelah 200 orang
meloncat, dan memanjat, dan menyemprot, tak ada yang ternyata
dapat diselamatkan. Sarinah, gedung yang punva sejarah itu,
akhirnya hanya dibiarkan habis - menghitam pelan-pelan. Beberapa
hari sebelumnya juga habis sebuah pusat perbelanjaan, sebuah
teater, sebuah gudang mesiu ....

Dari sinilah yang dulu samar kemudian semakin kelihatan. Di
Jakarta, pemerintah kota tak siap dengan sumber-sumber air untuk
dinas pemadam api. Orang-orang juga tak siap untuk melakukan
sendiri pengamanan tempat hidup dan bekerja mereka.

Haruskah kita bicara tentang keteledoran? Tidak, saya kira.
Sebab, soalnya lebih dari itu. Jakarta, dalam hari-hari ini,
adalah sebuah gap. Di satu pihak ada dunia bisnis swasta yang
dengan cepat menderetkan gedung-gedung timggl dan mentereng. Di
pihak lain ada birokrasi pemerintahan, yang dengan kalem
seakan-akan bisa mengerjakan semuanya. Tapi ketika api menjilat
lantai sembilan gedung itu, hanya ini yang bisa diucapkan kepala
dinas pemadam kebakaran: "Wah, mati aku."

Mengapa ketidakberdayaan itu? Mengapa pemerintah kota (dan kita
semua pada umumnya) seakan-akan tak siap untuk hidup menghadapi
api? Dan mengapa hampir tak seorang pun yang mencerewetkan
perkara ini - sampai terlambat?

Barangkali soalnya bukan teknis. Barangkali karena pada kita
memang tak pernah jelas betul bagaimana seharusnya hubungan
antara birokrasi (di dalamnya termasuk dinas pemadam kebakaran)
dan orang-orang di luarnya. Misalnya, haruskah birokrasi itu
bekerja buat para pemilik toko?

Saya menduga, tidak mudah untuk menjawab "ya". Sebab, birokrasi
di Indonesia bukanlah birokrasi yang dilahirkan untuk melayam
para pemilik toko - juga tampaknya bukan untuk mereka yang tak
punya toko. Aparat yang sangat besar kekuasaannya itu, yang bisa
mengasih izin dan mencabut izin itu, seolah-olah makin
menegaskan bahwa mereka, pada dasarnya, tak memperoleh kekuasaan
karena utang budi.

Saya tak tahu dari mana asal dan pangkal kekuasaan itu. Di dunia
Barat, di masyarakat kapitalis, konon sumber kekuasaan itu bisa
dijejaki: dari hak milik. Kaum pemilik alat-alat produksi,
bourgeoisie di lapisan menengah, membayar pajak. Dengan pajak
itu mereka membiayai para pemegang kekuasaan. Dari sini mereka
mendapatkan hak menentukan arah pemerintah. Dari sini pula
datang hak pilih, juga hak untuk dilayani birokrasi. Tak heran
bila kaum Marxis cenderung menyimpulkan bahwa birokrasi di suatu
negeri adalah birokrasi untuk mengabdi "kelas yang berkuasa".

Tapi tentu saja pendapat itu salah. Apa pun asal-usul kekuasaan
mereka, ternyata birokrasi akhirnya berkembang mandiri. Mereka
punya peta yang tidak searah, dan mereka punya arah yang kurang
lebih independen. Tak heran, bila di Amerika, kaum kapitalis
yang dibela Ronald Reagan kesal menghadapi mereka, dan di
Polandia, kaum buruh yang dibela Lech Walesa marah terhadap
mereka. Reagan menginginkan agar negara tak teramat banyak
campur tangan. Kaum buruh Polandia menghendaki pemerintah tak
teramat mendikte.

Jarak tampaknya memang cenderung terbentang antara birokrasi dan
sekitarnya. Dan pada suatu keadaan yang memberi peluang kepada
birokrasi untuk menghidupi diri mereka sendiri, jarak itu
semakin tegas saja. Saya teringat, 20 April 1982, harian Sinar
Harapan memuat sebuah ucapan Amirmachmud, waktu itu menteri
dalam neeri. Ia ingin "mengoreksi" suatu ucapan, yang
mengatakan bahwa "pembangunan itu dilakukan sepenuhnya oleh
rakyat". Sebagai bukti, Amir Machmud menunjukkan bahwa sumbangan
yang dibayar rakyat untuk pembangunan cuma 8'. Selebihnya
adalah hasil usaha pemerintah.

Dengan pikiran demikian, bisa dipahami jika birokrasi semakin
tidak tergantung kepada tenaga sosial ekonomi di luar diri
mereka. Pengawasan akhirnya hanya bisa berasal dari dalam, dan
pelayanan akhirnya juga cenderung ditujukan ke sana: ke atas -
karena hanya dengan hierarki kontrol bisa berlangsung dan
kesalahan diperbaiki.

Jadi, mengapa harus birokrasi itu teramat tangkas untuk melayani
para pemilik toko? Kenapa harus repot dengan dunia swasta yang
nasibnya justru berada di tangan mereka? Dinas pemadam kebakaran
itu hanya satu gejala, keterlambatan persiapan mereka juga suatu
gejala. Birokrasi akan bergerak bila diri mereka sendiri
terancam ....

Yang menarik ialah bahwa dalam situasi demikian, dunia di luar
birokrasi itu tak juga siap untuk mengambil inisiatif sendiri.
Mereka menunggu. Mungkin karena memang mereka sudah terlalu lama
diwajibkan menunggu-nunggu. Apabila tak ada kesukarelaan,
barangkali itu karena selama ini yang ada hanya paksaan.

Tentu saja cerita ini telah menyederhanakan soal. Maklum, api
bisa membakar banyak, tapi menerangi hanya sebentar.

Goenawan Mohamad