Tiada stok IHK menunjukkan angka minus akibat dari daya beli masyarakat menurun. Para agen dan penyalur lebih suka membeli dolar dari pada menambah persediaan barang. (eb) |
INFLASI rupanya bisa dijinakkan. IHK (indeks harga konsumen)
gabungan 17 kota besar, September lalu, menunjukkan angka minus
0,10. Fakta mengesankan itu dikemukakan Menteri Keuangan Radius
Prawiro ketika memperingati Hari Keuangan di Jakarta, pekan
lalu. "Adanya perubahan sikap masyarakat, yang kini lebih suka
menghemat, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya
angka itu," katanya.
Bagi kalangan pengusaha, terutama penghasil barang-barang
konsumsi, rendahnya IHK itu justru merupakan sebuah sisi gelap.
Sebab, pada bulan itu, dan pada Oktober berikutnya, jumlah
barang yang diminta masyarakat pukul rata turun 15% - 20%. Tidak
biasanya, memang, penjualan bir, sabun, makanan kalengan, susu,
sampai kosmetik turun begitu tajam menjelang akhir tahun. "Daya
beli masyarakat sedang menurun," seperti ujar Andi Martidjo,
manajer umum PT Filma Utama Soap, penghasil sabun dan odol di
Surabaya.
Pengecer, sebagai rantai terakhir pemasaran, sudah merasakan
akibatnya. Pembayaran ke agen sampai ke distributor, tentu saja,
jadi seret - bahkan ada pula yang ngemplang. Sepinya penjualan
itu akhirnya mendorong perusahaan seperti Unilever menempuh
jalan baru untuk menyelamatkan perputaran dananya. Sejak
September, penghasil barang kebutuhan konsumen terkemuka ini
meminta para distributor mempercepat pembayaran utang mereka.
"Dulu jangka pembayaran ditentukan satu bulan, sekarang
dipercepat jadi dua minggu," ujar Rachmat, pemilik PD Bujana,
salah satu distributor Unilever di Jakarta.
Tindakan semacam itu tentu tak diperlukan jika daya beli
masyarakat masih cukup kuat. Apa hendak dikata, sejak pemerintah
memperhitungkan setiap pengeluaran dananya, bertambahnya rupiah
di tanan masyarakat kini tidak secepat awal tahun 1980-an -
saat devisa minyak masih melimpah. Mungkin ada beznarnya,
seretnya realisasi sejumlah proyek yang dibiayai APBN di daerah,
seperti diatur dalam Keppres no. 29 tahun 1984, juga berperanan
besar dalam menekan pertambahan ruplah itu.
Sikap menahan diri pemerintah sebagai pembelanja terbesar, itu
mempunyai pengaruh luas. Jumlah rupiah, yang didistribusikan ke
masyarakat melalui sejumlah proyek pembangunan, jadi banyak
berkuran. "Kalau nemerintah mengurangi anggarannya, praktis
aktivitas ekonomi juga menurun,"' ujar Tanri Abeng, presiden
direktur PT Multi Bintang. Omset penjualan penghasil bir dan
berbagai minuman ringan ini, September dan Oktober lalu, menurun
sampai 25% dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara tidak langsung, Menteri Radius membenarkan munculnya
kenyataan itu. Dia mengakui bahwa ekspansi moneter pada semester
pertama tahun anggaran ini cukup kecil - kendati pertambahan
uang beredar secara absolut, makin besar. Sampai minggu keempat
September lalu, ekspansi moneter itu tercatat hanya 9%,
sedangkan jumlah uang beredar Rp 8,26 trilyun. Untuk menambah
likuiditas rupiah di masyarakat, pada semester kedua tahun
anggaran ini, "Pemerintah akan berusaha meningkatkan ekspansi
moneter lebih besar lagi," katanya.
Pengaruh tindakan itu, yang mungkin akan berupa pencairan
seJumlah proyek penting, paling cepat baru akan terasa duaempat
bulan lagi. Di saat menunggu dalam ketidakpastian itu, para
pengusaha yang cerdik jelas tidak ingin jatuh terpojok. Para
agen dan penyalur, yang tidak ingin terjerat banyak utang,
misalnya, berusaha mengurangi jumlah persediaan barang
dagangannya. Apalagi sampai kim belum tampak tanda-tanda pasar
bakal kembali menguat. "Daripada menambah persediaan barang,
sekarang mereka lebih suka membeli dolar," kata Sudirman,
direktur PT Tempo, distributor obat dan pelbagai barang
konsumsi.
Sudirman rupanya bisa memahami perubahan sikap agen dan penyalur
itu. Dalam keadaan pasar masih lesu, apalagi dibayang-bayangi
oleh makin menguatnya nilai dolar, dia menganggap lebih aman
jika mereka saat ini memegang dolar dibandingkan menyimpan stok
barang. Sikap agen dan penyalur semacam itu jelas bertolak
belakang dengan kehangatan menjelang diberlakukannya UU Pajak
Pertambahan Nilai Rarang dan Jasa (PPn), pada I Juli silam. Dua
bulan sebelum itu, agen dan penyalur berusaha menumpuk stok
dengan melakukan pembelian besar-besaran.
Di luar dugaan, pemerintah menunda berlakunya PPn itu, sampai
paling lambat 1 Januari. Kata seorang pimpinan perusahaan di
Surabaya, agen dan penyalur yang sudah telanjur menumpuk stok
banyak ketika itu, karenanya, kini tak ingin menambah persediaan
lagi. Lalu, demi menjaga rupiah mereka tetap tumbuh, dana itu
akhirnya mereka depositokan. "Apalagi bunga deposito rupiah yang
kini ditawarkan bank pada saat ini sangat menarik," kata
pimpinan perusahaan itu. Dorongan pengusaha menyimpan dananya
dalam bentuk dolar juga makin besar di bulan September itu,
karena kurs mata uang ini menunjukkan tanda-tanda makim kuat.
APA pun motivasi para agen dan penyalur itu, PT Borsumij Wehry
Tndol nesia (BWI), merasakan benar menurunnya permintaan pasar
akan barang-barang yang didistribusikannya. Untuk mengatasinya
loyonya pasar itu, induk perusahaan BWI, yaitu Mantrust,
berusaha mengurangi persediaan bahan baku dan bahan setengah
jadi untuk menghasilkan barang dagangannya - dl samping uga
mengurang stok hasil produksinya. Selain menghasilkan susu Cap
Bendera, grup ini juga mengeluarkan makanan kalengan merk
Pronas. Langkah seperti itu dianggap cukup berpengaruh "Untuk
memperkecil terikatnya modal kerja," ujar A. Sukandar, direktur
komersial BWI.
Grup perusahaan ini juga berusaha memperkecil kebutuhan modal
kerja dengan melakukan efisiensi produksi, misalnya mengganti
kemasan dengan yang lebih murah tapi kuat. Dalam keadaan
terdesak seperti itu, anggota grup Mantrust ini mengaku agak
sulit mencapai sasaran laba tahun buku 1984 Pendapat serupa juga
dikemukakan Multi Bintang dan Tempo. "Untuk tahun ini realisasi
sasaran laba kami akan melenceng banyak," ujar Sudirman,
direktur Tempo. Rupanya, di tahun pertama Repelita IV ini,
sektor swasta masih suram ....
|