SEPERTI mendapat darah baru, mendadak saja kampanye pemerintah
mengganyang maksiat digalakkan lagi. "Segala pelanggaran yang
menyangkut pornografl, sadisme, narkotik, dan minuman keras akan
ditindak tegas, karena akibatnya yang semakin jelas dapat
merusakkan moral, mental, dan iman masyarakat," kata Menteri
Penerangan Harmoko pekan lalu.

Harmoko menegaskan itu Senin pekan lalu, seusai Rapat Koordinasi
Khusus Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin Menko Kesra
Alamsyah. Rapat diadakan sesuai dengan petunjuk Presiden
Soeharto 4 Oktober lalu. Kepala Negara menganggap perlu diadakan
pendekatan secara persuasif untuk menanggulangi berbagai hal
yang dapat merusakkan moral, mental, dan iman masyarakat.

Tiga hari kemudian, setelah menemui Presiden Soeharto di Bina
Graha, Menko Kesra Alamsyah menegaskan hal yamg sama. "Jangan
terkejut kalau dalam beberapa hari mendatang panglima Kopkamtib
memerintahkan aparat keamanan bertindak tegas terhadap penjualan
minuman keras dan penyalahgunaan narkotik," katanya kepada pers.

Mengapa kini kampanye serupa diserukan lagi? Salah satu alasan
pendorongnya, khususnya penindakan terhadap pornografi dan
sadisme, tampaknya peristiwa Tanjung Priok bulan lalu, serta
peledakan beruntun di Jakarta dua pekan lalu, yang dianggap
suatu bentuk keberingasan. Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika
Departemen Penerangan Sukarno membenarkan. "Hal-hal itu memang
menimbulkan suasana tidak harmonis di masyarakat," katanya.
Padahal, dalam rangka menciptakan masyarakat harmonis hambatan
berupa sifat antagonistis, beringas, anarki harus dihilangkan.

Sifat beringas, kata Sukarno, bisa ditimbulkan atau dirangsang
oleh hal-hal yang sadistis. "Maka, sangatlah layak bila sadisme,
yang merupakan awal ketidakharmonisan masyarakat, diberantas.
Apalagi kita melihat ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat,"
ujarnya. Pemerintah kini tidak semata melakukan pendekatan
keamanan tapi juga pendekatan kese)ahteraan rakyat (kesra). "Dan
pendekatan kesra digarisbawahi dalam rangka pemberantasan
pornografi dan sadisme ini," tambahnya.

Belum jelas langkah apa yang akan dilakukan pemerintah. Di
bidang pornografi dalam pers, menurut Menpen Harmoko, bukan
hanya surat kabarnya saja yang akan diteliti, tapi juga
iklannya.

Bagai paduan suara, berbagai kelompok dan instansi mendukung
tindakan ini. Para anggota DPR, Majelis Ulama, Dewan Pers, PWI,
serta berbagai tokoh mendukung kampanye ini. Pemerintah sendiri
tampaknya optimistis, tindakan kali ini akan berhasil. "Dalam
perang kemerdekaan, kita tidak punya apaapa saat itu. Toh
kemerdekaan itu tercapai juga. Tindakan penertiban ini seperti
penataran P-4, yang pengaruhnya besar sekali. Yang penting,
optimisme ini dilandasi tekad untuk bekerja keras dalam
menangani masalah ini," kata Sukarno.

Namun, banyak juga yang pesimistis, dan menganggap usaha
pemerintah, khususnya dalam menanggulangi pornografi, sadisme,
dan pelacuran, akan sia-sia. "Berbahaya kalau pemerintah mulai
mengatur. Coba lihat apa yang terjadi di Amerika. Begitu soal
porno dilarang, Mafia bergerak di bawah tanah hingga sulit
dikontrol," kata M.A.W. Brouwer, psikolog beken dari Bandung.

Tokoh muda NU Abdurrahman Wahid punya pendapat lain.
Bersimaharajalelanya kemakslatan sekarang dianggapnya simtom
dari sesuatu yang lebih dalam. Misalnya pornografi. "Pornografi
itu letaknya tidak dalam gambar atau buku, tapi dalam
angan-angan. Dan angan-angan itu, siapa pun tak bisa
menghapuskannya," ujarnya. Pornografi, sebagai tanda kedangkalan
jiwa, dengan sendirinya akan hilang dalam jangka panjang, kalau
proses kematangan jiwa dan penghalusan rasa seni dicapai.