HUBUNGAN Indonesia-Australia tengah memasuki tahun
menyerempet-nyerempet bahaya atau the year of living
dangerously. Dan mungkin itu sebabnya pertemuan Pangab Jenderal
L.B. Moerdani dan menlu Australia Bill Hayden di Markas Besar
ABRI di Jakarta, pekan lalu, jadi menarik. Khususnya bagi pers.
Khususnya lagi bagi pers Australia. "Ini berita yang lebih besar
daripada pertemuan ASEAN," kata seorang wartawan dari Canberra
yang datang ke Jakarta.

Dan, tentu saja, yang paling besar dari yang lebih besar itu
menyangkut soal Timor Timur - provinsi yang bukan milik
Australia tapi dapat sorotan terus di sana. Buktinya, semua
pertanyaan ditembakkan ke perkara yang satu ini, meskipun
kabarnya bukan cuma itu yang dibicarakan Hayden dengan Jenderal
Benny Moerdani. Sadar bahwa ini soal yang sangat peka, tapi
sekaligus merupakan bahan yang paling digemari para wartawan
(belasan di antaranya dari Australia) yang berjubel di luar
ruang kerja Pangab di Merdeka Barat, Jakarta, itu, Hayden
berhati-hati.

Pertama-tama, ia hanya menyatakan pendapat tuan rumahnya.
"Jenderal Moerdani menegaskan bahwa pemberitaan pers Australia
tentang Timor Timur menggambarkan penyajian yang tak diinginkan,
yang bisa diartikan sebagai tekanan - dan ini tak bisa diterima
Indonesia," kata Hayden. Dan di tambahkannya bahwa kebijaksanaan
Indonesia atas Timor Timur - yang menyangkut biaya pembangunan
lebih dari US$ 50 juta per tahun - "tak akan diubah".

Sikap pemerintah Indonesia untuk tidak membiarkan garis
politiknya di Timor Timur dikutik-kutik orang luar itu kemudian
ditegaskan lagi oleh Jenderal Benny Moerdani sendiri. "Timor
Timur adalah provinsi Indonesia. Kalau ada orang luar
mengusulkan, meminta, atau memaksakan mengirim delegasi atau
misi pencari fakta ke Timor Timur, dengan alasan apa pun, kami
menanggapnya campur tangan dalam negeri kami," kata panglima
yang juga ketua Tim Pembangunan Pusat Timor Timur itu.

Kata-kata Benny terutama ditujukan kepada ide Partai Buruh
Australia untuk mengirimkan satu misi "pencari fakta" ke Timor
Timur. Resolusi Kongres Partai Buruh itu memang telah diumumkan,
dan agaknya disampaikan pula oleh Bill Hayden dalam pertemuan
itu. Sikap Benny, "secara tegas dan jelas", seperti dikatakannya
sendiri kepada pers, misi seperti itu tak bisa diterima.

Hayden, di depan para wartawan itu langsung membantah penilaian
pemerintah Indonesia. "Kami tak berniat mencampuri urusan dalam
negeri," katanya, "dalam arti ingin mengubah keadaan secara
fisik. Resolusi itu lebih merupakan keprihatinan pada suatu
situasi kemanusiaan, suatu hal yang bisa terjadi di negara Barat
mana saja yang mempunyai tradisi demokratis liberal." Hayden
menunjuk contoh: Ada juga surat dari sejumlah anggota Kongres
Amerika Serikat yang juga prihatin atas masalah Timor Timur.

Bersikeraskah Hayden? Seperti halnya perdana menterinya, Bob
Hawke, Bill Hayden tampak dalam posisi sulit. Scbagai anggota
Partai Buruh, mereka terikat pada keputusan kongres yang
menentukan kebijaksanaan partai. Tapi, sebagai pemerintah,
mereka melihat kenyataan akan perlunya menjaga hubungan baik
dengan Indonesia. Karena itu, dalam debat masalah pertahanan dan
kebijaksanaan luar negeri pada Kongres Partai Buruh Australia,
pekan lalu, Hayden mengajukan rancangan resolusi yang relatif
lunak mengenal Timor Timur. Tapi hasilnya agak repot. Dengan
perbandingan suara 55:43, Hayden terpaksa berkompromi: Ia
menerima amendemen yang diajukan Menteri Urusan Ilmu dan
Teknologi Barry Jones.

Amendemen Jones pada dasarnya mengganti urutan pasal resolusi
Hayden, ditambah dua pasal baru. Antara lain berbunyi: Partai
Buruh Australia menyatakan rasa keprihatinannya terhadap keadaan
di Timor Timur, dan tidak menyetujui penggabungan bekas koloni
Portugis itu tanpa memberikan kesempatan kepada rakyat Timor
Timur untuk menyatakan pendapatnya melalui suatu penentuan nasib
sendiri yang diawasi secara internasional.

Resolusi itu juga menyatakan keprihatinan Partai Buruh Australia
yang mendalam terhadap laporan-laporan mengenai adanya
pertempuran lagi di Timor Timur, dan tentang adanya "ancaman
terhadap keamanan dan kehidupan penduduk". Diserukan kepada
pemerintah Indonesia agar memberi keleluasaan kepada tim bantuan
kemanusiaan, seperti Palang Merah dan Amnesti Internasional.
Juga diserukan agar ada izin masuk bagi suatu misi internasional
yang independen ke Timor Timur, untuk membuat laporan yang
"jujur mengenai keadaan di sana".

Selain itu, juga diserukan agar Demerintah Australia "memberikan
dukungan aktif terhadap inisiatif internasional yang bertujuan
mencapai suatu penyelesaian masalah Timor Timur".

Amendemen itu akhirnya diterima Hayden. Tapi sebelumnya ia
menguraikan konsekuensi yang bakal dihadapi Australia, jika
konperensi itu mendukung suatu resolusi yang keras. "Tidak akan
ada yang dicapai jika hubungan diplomatik Australia-Indonesia
menjadi buruk akibat resolusi yang keras. Justru yang menjadi
korban adalah rakyat Timor Timur," ujarnya. Ia, katanya,
terpaksa menerima amendemen Jones dengan "keberatan yang dalam".

Yang jelas keberatan tentu Indonesia. Dubes RI untuk Australia,
August Marpaung, dalam suatu wawancara dengan TV ABC mengatakan
bahwa resolusi yang menyatakan "keprihatinan yang mendalam" itu
sama sekali tidak ada dasarnya. Badan-badan kemanusiaan
internasional, seperti Palang Merah, sudah lama mendapat
keleluasaan untuk masuk Timor Timur. Namun, Marpaung mengakui,
resolusi itu memang "tidak bersifat konfrontatif".

Bisakah resolusi itu diartikan bahwa kini pemcrintah Australia
mengakui penggabungan Timor Timur ke Indonesia? Sebelum
berangkat ke Jakarta, Hayden menjawab pertanyaan itu. "Walau
kami mencatat klaim Indonesia mengenai penggabungan Timor Timur,
kita telah menyatakan rasa keprihatinan yang dalam bahwa [di
sana] belum terlaksana suatu penentuan nasib sendiri yang
layak," ujarnya. Ditambahkannya, kelak bila keadaannya
memungkinkan, ia akan merekomendasikan diadakannya penentuan
nasib sendiri di provinsi itu.

Berbagai pernyataan Hayden itu tampaknya lebih ditujukan sebagai
konsumsi dalam negeri Australia, guna meredakan kecaman
kelompok pro-Fretilin. Tapi justru latar belakang ini yang
menyebabkan Indonesia cenderung berpendapat, perkara Timor Timur
adalah satu hal, perkara pertentangan pendapat di Australia
adalah hal lain.